Koalisi Tak Jelas

Kompas - Kamis, 3 September 2009 | 03:14 WIB

Jakarta, Sebelum pemilu presiden, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menjanjikan akan memperbaiki manajemen koalisi. Namun, setelah menang, Partai Keadilan Sejahtera menilai manajemen koalisi tidak juga menjadi jelas.

”Kalau digeledah partai-partai koalisi SBY, piagam koalisi secara definitif juga tidak clear, apakah koalisi itu hanya pencalonan atau sampai dengan pembentukan kabinet,” ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq dalam Dialog Kenegaraan di Dewan Perwakilan Daerah, Rabu (2/9).

Dia mengaku sempat bertanya ke pimpinan partai politik lain. Ternyata, mereka juga merasakan kebingungan sama. ”Saya tanya Pak Muhaimin (Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa) juga tak tahu apa-apa. Parpol lain juga seperti itu. Ini ajaib, main-mainan, koalisi-koalisian,” ujarnya.

Sejauh ini PKS masih menahan diri karena sudah membuat kesepakatan dengan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden dan juga Ketua Dewan Pembina Demokrat bahwa koalisi itu untuk penyusunan kabinet. ”Kita tinggal menunggu saja apakah SBY konsisten atau tidak,” paparnya.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Harris, juga mengaku bingung dengan manajemen koalisi Yudhoyono. ”Sebelum pemilu ada koalisi pendukung, tetapi jelang pembentukan kabinet ada penjajakan dengan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),” ujarnya. Pendekatan seperti itu menunjukkan, pemerintahan SBY-Boediono mengabaikan mekanisme saling kontrol dan imbang yang dibutuhkan dalam sistem presidensial.

Koalisi mantap

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menegaskan, tidak ada yang gratis di dunia ini. Dalam kabinet mendatang pun partai koalisi yang masuk dalam parlemen pasti diakomodasi. ”Koalisi pening juga kalau tidak dapat apa-apa,” ucapnya.

Dia pun menjamin, hubungan Partai Demokrat dengan Golkar atau PDI-P bukan berarti meninggalkan kawan lama. ”Kalaupun Golkar dan PDI-P masuk tidak akan mengganggu koalisi,” tegasnya.

Anggota DPD dari DKI Jakarta Sarwono Kusumaatmadja berpandangan, yang harus diutamakan dalam pembentukan kabinet adalah kecakapan, loyalitas, dan punya basis dukungan kuat.

Secara terpisah, pengajar ilmu politik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengatakan, keputusan partai yang kalah dalam Pemilu 2009, seperti PDI-P dan Partai Golkar, untuk bergabung atau menjadi oposisi terhadap pemerintahan akan menjadi ukuran utama untuk melihat idealisme partai tersebut. Keputusan itu akan menentukan masa depan mereka.

”Masalah material akan menjadi pertimbangan utama PDI-P dan Golkar jika kelak akhirnya memutuskan bergabung dengan pemerintah. Ini karena sumber pembiayaan partai di Indonesia umumnya berasal dari anggaran negara, baik yang bersifat legal dan ilegal,” kata Andrinof.

Menurut Andrinof, sumber pembiayaan partai yang legal misalnya dari adanya anggaran negara untuk bantuan keuangan partai, setengah legal misalnya dari iuran kader partai yang duduk di parlemen. Sementara sumber ilegal antara lain berasal dari uang negara di departemen.

Jadi, jika PDI-P dan Golkar memutuskan masuk ke pemerintahan, berarti pertimbangan mereka adalah praktis pragmatis. Bagi PDI-P, putusan itu juga dipastikan akan melemahkan partai karena akan ditolak oleh massa di tingkat bawah.

Hal senada disampaikan juru bicara Komite Bangkit Indonesia, Adhie Massardi. ”Oposisi nyaris tidak ada selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Salah satu akibatnya, terjadi pembobolan ekonomi terbesar, yaitu hampir Rp 800 triliun dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Sekarang, ketika oposisi masih lemah, muncul kasus serupa terhadap Bank Century,” papar dia. (sut/NWO)