Sumutcyber- kamis, 3 September 2009 | 07:43:10
Jakarta, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI, Mahfudz Siddiq mengaku ikut atau tidaknya PKS di kabinet lima tahun mendatang sangat tergantung dari keputusan yang nantinya akan diambil oleh presiden terpilih SBY. "PKS mau dapat apa? Terserah presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono sepanjang keputusan itu sesuai kontrak tertulis koalisi di saat mengusung SBY-Boediono maupun dalam menyusun kabinet," kata Mahfudz Siddiq, dalam diskusi bertema 'Pola Perekrutan Menteri SBY: Antara Profesionalitas & Balas Budi', di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).
Walaupun mengambil sikap pasrah, Mahfud Siddiq juga mengungkap beberapa perkembangan terkini tentang sikap SBY yang oleh PKS dinilai membingungkan. "Setelah SBY menang, PKS mencermati fakta yang mengarah kepada perilaku petinggi Partai Demokrat yang membuka peluang di antara partai koalisi pendukung SBY dengan PDIP dan Golkar untuk saling berhadapan," katanya.
Meski itu dinilai aneh, lanjut Mahfud, tapi internal PKS tidak akan merasa terganggu dengan perilaku seperti itu. Pegangan kami adalah Piagam Koalisi yang memuat setidaknya 10 butir komitmen di antara sesama koalisi pendukung dalam koalisi pencalonan SBY jadi presiden dan penyusunan kabinet. "Hingga kini PKS lebih dalam posisi menunggu, apakah SBY konsisten dengan Piagam Koalisi yang dia tandatangani itu atau mengkhianti piagam tersebut," tantang Mahfud Siddiq.
Dia katakan, pihaknya mengingatkan SBY bahwa dahulu pernah berjanji akan memperbaiki sistem tata negara kita yang selama ini berjalan tidak sebagaimana mestinya. Termasuk membenahi sistem koalisi partai pendukung pemerintah dan oposisi yang terdapat di parlemen.
Di tempat yang sama, Sekretaris Fraksi Demokrat DPR, Sutan Batughana menegaskan bahwa koalisi 24 parpol pendukung SBY-Boediono masih tetap utuh dan berjalan secara baik dan tidak usah ada keraguan terhadap sikap SBY di masa datang. "Saya yakin, SBY pasti akan memintakan nama-nama dari parpol koalisi untuk duduk di kabinetnya. Peninglah rekan-rekan kita itu jika aspirasinya tidak diakomodasi oleh presiden terpilih," ujar Sutan Batughana.
Dia juga mengungkap prinsip-prinsip transaksional dalam fenomena politik Indonesia akhir-akhir ini. "Tidak ada yang gratis di dunia ini. Saya saja di saat proses pemilu legislatif juga tidak ada yang gratis. Rakyat mau memilih kita apabila keinginannya tidak kita penuhi terlebih dahulu," tegasnya.
Presiden terpilih, lanjutnya, pasti akan melihat porsinya masing-masing. Demikian juga halnya dengan acuan untuk menentukan anggota kabinet. SBY pasti pasti akan memberlakukan prasyarat yang lebih komprehensif seperti profesionalitas, gender, RAS dan keterwakilan wilayah dalam kabinetnya. "Kecuali untuk posisi menteri yang benar-benar membutuhkan keahlian khusus seperti Menteri Keuangan, Menneg BUMN dan Menteri ESDM." (fas/JPNN)
No comments:
Post a Comment