Taufik-Hidayat Bersaing

Golkar Harapkan Pimpinan MPR Diisi Tiga Parpol Besar

Jakarta, Kompas - Rabu, 9 September 2009 | 03:38 WIB

Pertarungan perebutan kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan semakin ramai. Taufik Kiemas yang dijagokan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan bertarung dengan Hidayat Nur Wahid yang dijagokan Partai Keadilan Sejahtera.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq ketika dikonfirmasi pers, Selasa (8/9), membenarkan adanya rencana pencalonan Hidayat tersebut.

”PKS itu mengeplot Pak Hidayat dua opsi, yaitu ketua MPR dan kabinet,” ujarnya.

Menurut Mahfudz, sebelum terjadi tarik-menarik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dukungan terhadap pencalonan Hidayat sangat besar. Namun, setelah itu ada pihak-pihak yang berupaya tidak terikat pada komitmen tersebut.

Adapun Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Arif Budimanta tetap optimistis bahwa Taufik Kiemas akan mendapat dukungan sebagai ketua MPR.

”Kami sudah melakukan lobi dan pendekatan kepada partai yang punya perwakilan di DPR dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sejauh ini tidak ada perubahan,” ujarnya.

Pertimbangan PDI-P mengajukan Taufik sebagai ketua MPR adalah karena PDI-P menilai lima tahun ke depan merupakan proses transformasi yang sangat menentukan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Taufik Kiemas dinilai sebagai figur yang paling tepat untuk mengisi jabatan itu karena memahami proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dari awal sampai akhir. Sebagai politikus senior, Taufik juga mampu menghimpun kekuatan-kekuatan politik yang ada.

”Lebih penting lagi, komitmen Pak Taufik tentang NKRI, UUD, dan Pancasila tak ada yang meragukan lagi,” ujarnya.

Tiga kekuatan

Partai Golkar juga mengharapkan tiga kursi pimpinan MPR diisi tiga kekuatan politik besar, yaitu Demokrat, Golkar, dan PDI-P.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan itu saat dihubungi terpisah.

Kalaupun pada akhirnya ada kesepakatan, salah satu kursi pimpinan MPR diberikan kepada partai menengah, menurut Priyo, seharusnya kursi itu diberikan ke Partai Persatuan Pembangunan atau Partai Kebangkitan Bangsa, dan bukan PKS. Alasannya, kedua partai itu belum mendapat kursi pimpinan DPR.

Terkait posisi ketua MPR, Partai Golkar juga akan tetap mengajukan calon bersama tiga kekuatan politik besar lainnya, tetapi tidak dalam posisi ngotot. ”Kalau ada figur yang tepat, kami tidak keberatan. Tapi, kalau tidak ada, Golkar siap,” ujarnya.

Lobi

Sejak pembahasan Undang-Undang MPR, DPD, DPD, dan DPRD menetapkan kursi ketua DPR diberikan otomatis kepada partai pemenang pemilu legislatif, Partai Demokrat juga bersedia menyerahkan kursi ketua MPR kepada Golkar atau PDIP.

Taufik pun terus melakukan lobi kepada Demokrat ataupun Partai Golkar. Semula Golkar akan mencalonkan Ketua DPR Agung Laksono menjadi ketua MPR. Namun, karena Agung tidak terpilih sebagai anggota DPR, Golkar kehilangan tokoh seniornya.

Calon lain yang juga punya peluang besar adalah Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita. Namun, dia juga masih harus menunggu hasil uji materi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD oleh Mahkamah Konstitusi.

Apabila Mahkamah Konstitusi membuka peluang dua orang pimpinan MPR dari unsur DPD menjadi ketua MPR, seperti halnya tiga pimpinan MPR dari unsur DPR, peluang Ginandjar menjadi terbuka. (sut)