PKS Minta SBY Konsisten dengan Kontrak Politik

Elvan Dany Sutrisno - detikNews, Rabu, 02/09/2009 17:43 WIB
Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq mengungkapkan bahwa PKS memiliki kontrak politik ganda dengan SBY. Saat ini PKS sedang menunggu konsistensi SBY.

"Kontrak koalisi antara PKS dengan Pak SBY ada dua. Kontrak pencalonan jika Pak SBY menang dan kontrak posisi di kabinet," ujar Mahfudz dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2009).

Kontrak politik ini membuat PKS merasa tenang. Sebab, salah satunya berisi kontrak komposisi kabinet dari PKS.

"Kita tinggal menunggu apakah Pak SBY konsisten dengan kontrak koalisi atau tidak. Alhamdulilah kalau Pak SBY konsisen, Astagfirulloh kalau sebaliknya," imbuh Mahfudz sembari tersenyum.

Mahfud pun membeberkan apa saja kontrak politik tersebut. Satu kontrak diketahui semua parpol pendukung SBY dan mengenai komposisi kabinet masih rahasia.

"10 agenda yang ditandatangani seluruh partai koalisi bersikap terbuka disebut Piagam Koalisi. Satu lagi kontrak koalisi termasuk komposisi kabinet. Ini masih rahasia," beber Mahfudz.

Kontrak politik semacam ini menurut Mahfudz paling aman. Partai lain disebut Mahfudz kurang detail memikirkan kontrak koalisi. "Orang berkoalisi seperti suami-istri kok tidak jelas kontraknya, seperti koalisi-koalisian," kata Mahfudz.


PKS Minta Yudhoyono Hargai Kontrak Politik

Rabu, 02 September 2009 | 15:54 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghormati kontrak politik yang telah ditandatangani antara partainya dengan Demokrat. "Kontrak politik itu persetujuan bersama. Atas dasar itu kami berjuang untuk SBY," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq dalam diskusi "Pola Perekrutan Menteri" di Gedung Dewan Perwakilan Daerah, Rabu (02/09).

Partai Keadilan Sejahtera, kata Mahfudz, telah menandatangai dua kontrak politik dengan Demokrat. Salah satunya kontrak politik koalisi yang juga ditandatangani oleh partai-partai peserta koalisi lainnya. "Isi kontrak (terkait) kebijakan pemerintahan," katanya.

Kontrak lainnya, Mahfudz melanjutkan, adalah kontrak politik yang bersifat tertutup. Kontrak politik ini ditandatangani partainya dengan Partai Demokrat. Namun, Mahfudz enggan menyebutkan isi kontrak tersebut. "Soal power sharing," kata Mahfudz, singkat. Meski begitu, ia tak mau menyebutkan soal berapa kursi kabinet yang akan diperoleh partainya jika pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono memenangi pemilihan.

Dengan kontrak politik tersebut, menurut Mahfudz, pihaknya tak risau ketika Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mengatakan upaya Demokrat mendekati PDI Perjuangan dan Golkar untuk menekan partai koalisi. "Kami tenang-tenang saja," kata Mahfudz.

Namun, ia mengingatkan agar Presiden Yudhoyono konsisten dengan kontrak politik yang telah ditandatangani. Jika tidak, kata Mahfudz, "Kami akan bersuara keras."

Di tempat yang sama, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengingatkan agar Partai Keadilan Sejahtera bersiap-siap untuk kecewa dengan kontrak politik tersebut. Sebab, kata Syamsuddin, "SBY kan wataknya ingin memuaskan semua pihak."

Kontrak Jelas, PKS Persilakan PDIP Masuk Koalisi
Maria Ulfa Eleven Safa - Okezone, Kamis, 3 September 2009 - 03:09 wib

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak khawatir dengan rencana masuknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar ke koalisi Partai Demokrat.

Sebagai partai peserta koalisi, PKS hanya menunggu realisasi kontrak politik yang ditekennya dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"PKS tenang-tenang saja, karena kontrak kita dengan Pak SBY jelas, yaitu kontrak pencalonan ketika SBY menjadi capres dan di parlemen," ujar Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq dalam dikusi bertema Pola Perekrutan Menteri SBY: Antara Profesionalitas dan Balas Budi di Gedung Dewan Perwakian Daerah (DPD), Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2009).

Jadi, kata Mahfud, ketika partai lain meributkan soal jatah pembagian kursi di parlemen dan kabinet, PKS tetap santai. "Kita tunggu saja apakah Pak SBY konsisten atau tidak dengan kontrak itu, kalau konsisten ya kita bisa tahlilan bareng-bareng, kalau tidak konsisten kan kita bisa bersuara lebih keras," paparnya.

Kontrak antara PKS dan SBY terdiri dari dua kontrak, yakni kontrak terbuka dan kontrak tertutup. Kontrak terbuka terdiri dari 10 agenda kerja yang akan dilakukan SBY jika menjadi pemenang Pemilu Presiden 2009 dan kontrak tertutup yang terdiri dari power sharing di kabinet.

"Untuk yang tertutup ini saya nggak bisa cerita dan membuka di sini karena itu baru kelihatan setelah kabinet terbentuk. Kalau sesuai kontraknya ya kita ucapkan alhamdulillah, kalau tidak sesuai ya kita ucapkan astagfirullah," tandasnya. (lam)