Pernyataan Mubarok Dinilai Ganggu Koalisi

Sindo-Thursday, 27 August 2009
JAKARTA(SI) – Pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok dikhawatirkan akan mengganggu soliditas partai politik mitra koalisi pendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Marzuki Alie menyayangkan pernyataan Mubarok yang dia nilai tidak benar. Pernyataan itu dinilai kontraproduktif sebab koalisi yang selama ini dibangun dengan kerja keras bisa terganggu. Marzuki pun meminta partai mitra koalisi agar memaklumi pernyataan itu.

”Ngomong gitu kan nggak ada gunanya, hanya menimbulkan situasi politik yang nggak enak. Hubungan dengan teman jadi nggakbaik.Secara pribadi saya sampaikan kepada teman-teman koalisi mohon dimaklumi,” katanya di Jakarta kemarin. Sebelumnya, Mubarok menyatakan bahwa komunikasi yang dibangun antara Partai Demokrat dan PDIP hanyalah permainan politik untuk mengantisipasi tekanan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hal itu diungkapkan Mubarok terkait wacana penyusunan kabinet mendatang. Namun, Marzuki menilai Mubarok memang sering mengeluarkan pernyataan kontraproduktif. Dia mengaku sering dibuat bingung dengan pernyataan-pernyataan kontroversial Mubarok. ”Teman-teman kan sudah tahu Pak Mubarok. Bukan sekali dua kali saja.

Banyak sekali pernyataan beliau yang kontroversial. Kadang kita juga bingung,” tutur Marzuki. Sebelumnya, Mubarok pernah membuat pernyataan yang membuat Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) tersinggung. Mubarok waktu itu menyebut Golkar akan meraup 2,4% suara di pemilu legislatif.

Menurut Marzuki, ada sumbangsih media yang kurang tepat, dengan mengutip pernyataan- pernyataan Mubarok yang membingungkan sehingga menimbulkan dampak politik luar biasa. ”Dulu, yang 2,5 persen itu, beliau langsung ditegur Pak SBY karena merusak koalisi yang kita bangun. Pak JK juga langsung bereaksi keras,”ucap Marzuki. Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy enggan mengomentari pernyataan Mubarok itu.

Menurut dia, kalau pernyataan itu adalah indikasi bahwa Demokrat akan menggandeng PDIP, dia meminta agar SBY tidak melakukan perubahan formulasi proporsional kabinet yang telah disepakati sebelumnya.Formulasi proporsional adalah sesuai dengan hasil pemilu legislatif lalu. ”Ya, kalau itu indikasi bergabung (PDIP-PD) tidak apa-apa.

Asal formulasi proporsional koalisi utama yang sudah disusun SBY tidak berubah,walaupun masuknya PDIP atau Golkar.Kabinet ini memang prerogatif presiden. Namun, SBY berjanji akan mengajak bicara para pimpinan partai untuk kabinet setelah semua rampung,”katanya saat ditemui di Komisi V DPR kemarin.

Lukman menilai, jika PDIP dan atau Golkar bergabung, diperlukan revisi atas kontrak politik yang dibuat antara Demokrat dengan mitra koalisi. Dalam kontrak politik itu disebutkan bahwa koalisi yang dibangun adalah permanen untuk membangun sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien.

”Kalau Golkar dan PDIP bergabung, nanti DPR akan sangat fleksibel mirip 2004–2009 di mana komunikasi DPR dan presiden sangat situasional. Belum tentu partai itu akan semua mendukung kebijakan pemerintah. Bisa jadi, satu kebijakan didukung, sementara yang lain dikritik habis.

Untuk itu, ada peninjauan kembali atau revisi kontrak politik, terutama untuk mengatur bagaimana di legislatif nanti,”katanya. Ketua DPP PKS Mahfudz Shiddiq mengaku, partainya tidak tersinggung dengan pernyataan Mubarok. PKS sejauh ini masih terus memegang kepercayaan yang dibangun antara SBY dengan PKS sebagai pondasi koalisi. (helmi firdaus)

Demokrat Peralat PDIP untuk Kepentingan SBY

Untuk Menekan Partai Politik Mitra Koalisi
JAWAPOS, 28/8/09

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok buka kartu soal kian eratnya komunikasi politik pascapilpres antara Partai Demokrat dan PDIP. Bagi Partai Demokrat, manuver itu merupakan salah satu strategi untuk menekan partai koalisi yang mulai bertingkah soal kursi menteri.

''Jadi, ini permainan politik saja. Tidak usah disebut, sudah tahu sendirilah (parpol mana, Red) yang banyak tuntutannya. Tadinya sistem presidensial hampir terdistorsi. Tapi, dengan manuver kami ini, akhinya semua partai koalisi mengatakan, ya sudah kami percaya sajalah kepada Pak SBY,'' kata Mubarok dalam diskusi Kontrak Politik versus Hak Prerogatif Presiden di gedung DPD, Senayan, kemarin (26/8).

Dia menegaskan, SBY selaku presiden terpilih tidak bisa lagi diteror. Kondisinya sudah berbeda jauh dari Pilpres 2004. Dalam Pemilu 2009, Partai Demokrat keluar sebagai pemenang dan SBY langsung menang dalam satu putaran.

Dengan nilai plus tersebut, SBY, kata Mubarok, tidak mau lagi ada partai yang menekan soal kursi menteri. Dia membandingkan dengan 2004. Saat itu, ada parpol yang mau bergabung dengan SBY di putaran kedua, asal mendapatkan empat kursi. Begitu hanya diberi tiga kursi, imbuh dia, parpol tersebut terus mengeluh selama lima tahun.

''Ada indikasi itu akan terulang kembali. Misalnya, dengan statement PDIP jangan berselancar di atas keringat orang,'' katanya. Padahal, lanjut Mubarok, jatah kursi menteri bagi partai koalisi sudah dijamin. ''Pak SBY tidak mungkin mengabaikan,'' tegasnya.

Sejumlah parpol memang mendesak privilese khusus soal kursi menteri. PKS, misalnya, melalui Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, pernah meminta penambahan kursi menteri PKS. Alasannya, koalisi di kabinet berkaitan dengan kontribusi kekuatan di parlemen. Saat menguasai 45 kursi DPR periode 2004-2009, PKS diberi jatah tiga kursi menteri. Ketika jumlah itu bertambah menjadi 57 kursi DPR periode 2009-2014, logika politiknya, pos-pos kementerian juga harus bertambah. Bahkan, Wasekjen PKS Agus Sutomo menyebut jatah empat kursi.

Permintaan serupa datang dari PKB melalui Wakil Ketua Umum DPP PKB Nursyahbani Katjasungkana. Meski realitasnya kursi PKB di DPR menurun dari 52 kursi pada 2004-2009 menjadi 27 kursi untuk DPR periode 2009-2014, PKB juga meminta penambahan kursi. Di kabinet SBY sekarang, PKB dijatah dua kursi menteri. Nursyahbani beralasan, PKB merupakan parpol pertama yang menyatakan siap berkoalisi dengan Partai Demokrat dan mendukung pencapresan kembali SBY.

Menurut Mubarok, setelah Partai Demokrat membangun komunikasi intensif dengan PDIP, parpol-parpol koalisi tidak lagi berani ''main-main'' soal kursi menteri. Setelah pilpres, tepatnya 19 Agustus lalu, untuk kali pertama para elite PDIP dan Partai Demokrat mengadakan pertemuan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tertutup itu, hadir Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo dan Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPR Syarief Hasan. Dari kubu PDIP, selain Megawati, hadir Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas, Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan Adang Ruchiatna.

Artinya, Partai Demokrat sengaja memanfaatkan PDIP untuk kepentingan SBY? ''Bukan begitu. Yang datang itu PDIP. Bukan Demokrat yang datang ke sana. Tapi, kami merespons dengan lebih baik,'' katanya.

Mubarok menuturkan, sebelum pilpres, Taufiq Kiemas, Puan Maharani, dan Tjahjo Kumolo pernah bertemu dengan SBY. ''Saat itu, ada gagasan lain,'' ujar Mubarok. Namun, begitu Megawati memutuskan untuk nyapres, gagasan tersebut berhenti. Sekarang, imbuh Mubarok, setelah terbukti tidak berhasil memenangkan pilpres, gagasan yang terpendam itu muncul kembali.

''Wajar saja PDIP kini membuat terobosan pasca Bu Mega. Apalagi, kira-kira Bu Mega tidak akan bisa dicalonkan lagi pada 2014. Jadi, harus ada gagasan-gagasan baru yang rupanya dipimpin TK (Taufiq Kiemas, Red),'' katanya. Meski tidak disebut Mubarok, sangat mungkin gagasan baru yang dimaksud itu adalah berkoalisi dengan SBY dan mengakhiri perjuangan sebagai oposisi di parlemen.

Mubarok menegaskan, arah komunikasi politik PDIP dan Partai Demokrat seperti permainan yang belum jelas ujungnya. Tapi, menurut etika politik soft power, pihak yang menang merangkul kubu yang kalah. Soal jatah kursi menteri bagi PDIP, Mubarok mengatakan belum bisa memastikan.

''Kami belum tahu. Bisa ada, bisa tidak,'' ujarnya. Yang jelas, lanjut Mubarok, kalaupun diberi jatah, tidak dominan melebihi kursi jatah parpol mitra koalisi saat pilpres. ''Politik selalu ditentukan dari fenomena terakhir,'' tegasnya.

Sekjen DPP PDIP Pramono Anung tak mau terlalu menanggapi Mubarok. ''Selama ini, kami tidak pernah membangun komunikasi politik melalui Pak Mubarok. Saya tidak tahu dari mana pemikiran beliau itu muncul,'' kata Pram, begitu dia biasa disapa.

Komunikasi politik yang dibangun PDIP, imbuh Pram, juga bukan hanya dengan Partai Demokrat. Namun, juga bersama partai lain. Menurut Pam, itu konsekuensi dari sistem politik multipartai. ''Mungkin Pak Mubarok tidak memahami secara menyeluruh proses yang tengah berlangsung,'' sindirnya. Bagaimana soal kursi menteri yang masih belum pasti untuk PDIP ? ''Kalau soal itu, saya tidak mau komentar dulu,'' jawabnya.

Pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bakti mengatakan, bila yang disampaikan Mubarok tersebut benar -terlepas itu permainan politik- tetap tidak bisa diterima norma politik yang ada. Sebab, terkesan sekali menghalalkan segala cara.

''Kalau itu dilakukan oleh Demokrat, tuduhan terhadap mereka sebagai machiavelis menjadi pembenaran dengan tingkah politik seperti itu,'' tegasnya. (pri/tof)

PKS Sikapi Kabinet Usai Pelantikan DPR

VIVAnews -Kamis, 27 Agustus 2009, 22:08 WIB

Ketua Fraksi PKS Mahfudz Sidiq mengatakan penentuan jumlah kursi di kabinet sudah pernah dibahas dengan Partai Demokrat. Pembagian kursi kabinet itu termasuk dalam kontrak politik.

"Namun kami masih menunggu formalnya atau resminya nanti setelah 1 Oktober nanti, setelah pelantikan DPR," kata Mahfudz di DPR, Jakarta, Kamis 27 Agustus 2009.

Mahfudz menjelaskan kontrak politik saat itu ditandatangani antara Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminudin dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Mahfudz tidak bisa mengatakan kapan tepatnya pertemuan kedua tokoh tersebut dilakukan. Namun yang jelas kesepakatan diantara keduanya sudah ada.

Namun dia juga tak memberikan keterangan berapa sebenarnya kursi PKS di kabinet yang didapat dari SBY. Yang jelas kata dia, PKS tidak kuatir dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok mengenai tekanan pada partai yang menuntut banyak atas jatah di kabinet.

Bagi Machfudz, omongan Mubarok tidak serius karena memang Mubarok suka bercanda.
• VIVAnews

Tentukan Menteri, PKS Tak Pernah Menekan SBY
OKEZONE-Kamis, 27 Agustus 2009 - 17:00 wib

JAKARTA - Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq membantah partainya menekan calon presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyusununan kabinet periode 2009-2014, sebagaimana sempat disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok.

Kendati demikian, dia mengakui bahwa sudah ada kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan informal antara Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin dengan SBY beberapa waktu lalu.

Pembicaraan resmi tentang komposisi dan desain kabinet antara SBY dan partai koalisi yang mendukungnya dalam pemilihan presiden 8 Juli 2009 baru akan dilakukan setelah pelantikan anggota DPR 1 Oktober mendatang.

"Jadi ngomong saja belum kok (dikatakan) nekan," katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8/2009).

PKS yang mendukung SBY sejak tahun 2004 lalu, lanjut Mahfudz, menginginkan semua partai koalisi tidak ditinggal dalam setiap pembicaraan Partai Demokrat dengan partai lain.

Hal ini sesuai dengan keinginan SBY sendiri untuk membentuk koalisi solid dengan manajemen yang lebih baik dari sebelumnya. "Jangan nanti ada perluasan koalisi tapi mitra koalisi tidak tahu dan hanya menerima keputusan yang given saja," katanya menanggapi kedekatan Demokrat dan PDI Perjuangan belakangan ini.

Menurut Mahfudz, politik terbuka atas intrik, manipulasi, tapi, salah satu dasar ikatan yang harus tetap dijaga adalah rasa saling percaya antarmitra koalisi.

Menanggapi ucapan Mubarok, secara pribadi Mahfudz menyampaikan dirinya tak tersinggung. Dia justru Khawatir terhadap ketersinggungan PDIP. "Banyangkan partai sebesar PDIP dijadikan barang mainan oleh Partai Demokrat. Kalau itu benar pernyataan Pak Mubarok, jika saya jadi PDIP, tersinggung berat saya," katanya. (ded)

PKS-PKB Protes Mubarok

PKS-PKB Protes Mubarok
Soal Menteri, Tak Pernah Tekan SBY
Radar Sulteng, 28/8/09

JAKARTA - Pernyataan Ahmad Mubarok bahwa mendekatnya Partai Demokrat dan PDIP merupakan manuver untuk menekan partai mitra koalisi SBY, agar tidak banyak menuntut soal jatah menteri, memicu kontroversi. Elite PKS dan PKB yang merasa ditembak melalui komentar wakil ketua umum DPP Partai Demokrat itu pun angkat suara, memprotes Mubarok.

"Sepengetahuan saya, nggak ada tekan-menekan begitu," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta kemarin (27/8). Menurut dia, pembicaraan resmi mengenai kabinet di internal koalisi masih belum dimulakan. SBY, tegas Mahfudz, baru berencana membahasnya dengan parpol mitra koalisi setelah pelantikan DPR, 1 Oktober mendatang.

Mahfudz mengakui pernah menyebut bahwa jatah PKS di kabinet mendatang sebaiknya ditambah. Sebab, jumlah kursi PKS di parlemen juga meningkat dari 45 kursi (2004-2009) menjadi 57 kursi (2009-2014), sehingga kontribusi politiknya menjadi lebih besar. Saat ini, ada tiga kader PKS yang duduk di kabinet SBY. "Tapi, itu kan pernyataan kepada media. Komunikasi langsung antarparpol mitra koalisi dengan SBY, sampai minta tambah jatah menteri, tidak ada itu," tegas Mahfudz.

Dia justru menyesalkan apabila motif kedekatan PDIP dan Demokrat memang benar seperti yang disampaikan Mubarok. "Ketika proses politik yang jelas tampak di permukaan hanya dipoles sebagai permainan, itu musibah politik," tandasnya.

Adakah indikasi bahwa pernyataan Mubarok tersebut merupakan bagian dari desain besar untuk mendorong PKS keluar dari koalisi? "Saya nggak yakin ini desain besar. Pak Mubarok itu memang orangnya polos, kadang-kadang naif," jawab Mahfudz yang juga ketua Fraksi PKS tersebut.

Sekjen DPP PKB Lukman Edi juga menegaskan, tidak ada alasan bagi partai mitra koalisi untuk menekan SBY. Sebab, berdasar pengalaman bersama-sama selama lima tahun terakhir, SBY selalu berkomitmen dan konsisten memegang formulasi menteri di kabinetnya. "Kami juga sangat paham bahwa urusan kabinet itu prerogatif presiden," tegas menteri percepatan daerah tertinggal tersebut sebelum menggelar raker dengan Komisi V DPR kemarin. Lukman menandaskan, pada waktunya nanti, SBY akan mengajak para pimpinan parpol untuk membicarakan komposisi kabinet.

PKB, imbuh Lukman, berpandangan bahwa konsep proporsionalitas di kabinet tidak hanya berdasar kuantitas atau jumlah perolehan kursi di kabinet. Namun, juga aspek kualitas dukungan. Dia mengingatkan, PKB merupakan parpol yang pertama menyatakan dukungan terhadap pencapresan SBY kembali. "Formulasi ini kan yang dipakai untuk menyusun kabinet periode 2004-2009. Jadi, mungkin bisa dipakai lagi," kata Lukman. Di kabinet SBY periode sekarang, PKB dijatah dua menteri.

Wasekjen DPP PKB Nursyahbani Katjasungkana, sebelumnya, sempat menyatakan bahwa PKB seharusnya mendapatkan tambahan jatah menteri. Memang kursi PKB di DPR menyusut dari 52 kursi (2004-2009) menjadi 27 kursi (2009-2014). Tapi, itu kompensasi yang wajar bagi PKB sebagai parpol mitra koalisi yang pertama mendukung SBY.

Secara tersirat, Lukman berharap jatah menteri bagi PKB tetap bertahan, minimal dua kursi. "Kalau dapat satu, pasti buat Muhaimin (Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar, Red). Tapi, PKB kan pertama mendukung SBY. Barangkali, itu bisa jadi pertimbangan. Manusia bisa jalan enak kalau kakinya dua," ujarnya sambil bercanda.

Mengenai kemungkinan bergabungnya PDIP dan Golkar, Lukman berharap itu tidak mengubah formulasi kompensasi politik bagi koalisi utama yang sudah disusun SBY. Namun, dia menyarankan adanya peninjauan kembali terhadap kontrak politik. "Karena semangatnya adalah koalisi yang permanen sebagai bentuk dukungan penuh kepada pemerintah," jelas Lukman.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengklarifikasi pernyataan Mubarok. Menurut dia, Partai Demokrat tidak punya agenda untuk menekan partai-partai mitra koalisi. Sebaliknya, Anas percaya bahwa partai-partai mitra koalisi juga tidak akan menekan Partai Demokrat dan SBY.

"Koalisi SBY-Boediono dibangun dengan sangat serius, jelas, terang, serta berangkat dari semangat kerja sama dan saling percaya," tegasnya.

Komunikasi dengan PDIP juga merupakan proses politik yang wajar. Meski komunikasi tersebut belum menghasilkan kesimpulan yang final, lanjut Anas, semangatnya sejalan dengan pemikiran SBY tentang rekonsiliasi pascakompetisi. "Saya rasa statement itu dimaksudkan beliau (Akhmad Mubarok, Red) sebagai kelakar penyegar saja," kata mantan Ketum PB HMI itu. (pri/agm)


PDIP Mainan Demokrat

Bangkapos/Dokedisi: 27/Aug/2009
JAKARTA, BANGKA POS — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok kembali melontarkan pernyataan yang diperkirakan menyulut polemik. Kali ini dia mengatakan pendekatan yang dilakukan partai pemenang Pemilu itu kepada PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar, hanyalah bagian dari permainan politik.
Sasaran permainan ini untuk menekan empat Parpol koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Partai pendukung koalisi dinilai mulai mendikte presiden terpilih agar memberi jatah banyak menteri dan pejabat negara lainnya kepada kadernya. Ada 20 Parpol pendukung koalisi, empat parpol di antaranya lolos parliamentary threshold atau batas ambang batas dan memiliki wakil di DPR RI, yakni PKS, PAN PKB dan PPP.

“Ini bagian dari permainan politik untuk menekan parpol lain yang terlalu banyak menuntut,” ujar Acmad Mubarok, dalam diskusi di Gedung DPD Jakarta, Rabu (26/8).

Sebelum Pemilu Legislatif 8 April silam, pernyataan Achmad Mubarok sempat mengundang polemik. Dalam satu acara Partai Demokrat, Mubarok memperkirakan peroleh suara Golkar tidak akan besar, hanya sekitar 2,5 persen. Bahkan pernyataan itu memicu keretakan hubungan Partai Golkar dan Partai Demokrat dan berujung pada berpisahnya pasangan SBY-Jusuf Kalla pada Pilpres 2009.

Kembali pada tofik pendekatan pada PDIP, Achmad Mubarok mengatakan, permainan politik dalam panggung politik sah-sah saja. Kadang kala politik dimulai dari yang tidak serius, namun karena tujuannya baik kemudian bisa jadi serius.

“Tapi sampai di mana ujungnya permainan politik ini belum tahu, karena semuanya masih sedang berproses,” ujarnya.

Mubarok juga membantah Demokrat telah secara aktif mendekati partai oposisi, PDIP. Sebaliknya, kata dia, PDIP lah yang mulai lebih dulu mendekat ke Demokrat. Selanjutnya Demokrat memanfaatkan pendekatan itu untuk menekan mitra koalisi, partai-partai lain, sehingga tidak berani macam-macam.

“Sebab ada indikasi seperti 2004 lalu, parpol mencoba menakut-nakuti. Tapi, SBY tidak terpengaruh dalam menyusun kabinetnya,” tegasnya.

Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PPD) Ahmad Mubarok yang menyatakan kedekatan partainya dengan PDI-P hanya permainan politik, mendapat reaksi serius dari salah satu partai koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Fraksi PKS di DPR Mahfudz Siddiq, membantah pengakuan Mubarok tentang tuntutan yang cenderung mendikte dari parpol pendukung koalisi kepada SBY. (Persda Network/yat/js)

Mahfudz Siddiq Menyayangkan Pernyataan Mubarok

Kamis, 27 Agustus 2009 20:32 WIB
JAKARTA--MI: Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq mengaku menyayangkan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok yang menyatakan bahwa sikap Partai Demokrat merangkul PDI Perjuangan hanyalah permainan politik. Ia pun menegaskan, PKS selaku mitra koalisi tidak pernah menekan Susilo Bambang Yudhoyono dalam segala hal, khususnya terkait penyusunan kabinet.

"PKS sama sekali tidak tersinggung dengan pernyataan Pak Mubarok, yang justru saya sayangkan dan khawatirkan adalah ketersinggungan PDIP. Bayangkan partai sebesar PDIP dijadikan barang mainan oleh Partai Demokrat. Kalau itu pernyataan Pak Mubarok, kalau saya menjadi PDIP, pasti tersinggung berat saya," ujar Mahfudz kepada pers di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (27/8).

Ia mengungkapkan, sebelum pemilu presiden memang beberapa kali digelar pertemuan antara Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin dan Yudhoyono untuk membicarakan kesepakatan-kesepakatan politik. Tetapi, lanjutnya, pembicaraan resmi antara Yudhoyono dengan PKS belum dilakukan hingga kini.

"Pembicaraan soal komposisi, desain kabinet, dan power sharing dengan partai koalisi, baru akan dilakukan setelah tanggal 1 Oktober," terang Mahfudz. (MP/OL-03)

Indonesian Political Parties Playing ‘Game’ Over Cabinet Posts

Jakarta Globe, 27 Agustus 2009

A Democratic Party official is once again stirring controversy by saying that current negotiations with a major rival party about positions in the next government are merely part of a ploy to pressure coalition members to ease up on their demands.

The party’s deputy chairman, Ahmad Mubarok, said the move to approach the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) was merely a counterweight to mounting questions from coalition partners about cabinet posts.

Mubarok was blamed this year for driving a wedge between the Democrats and the Golkar Party after he predicted that the 2004 election winner and its presidential candidate, Vice President Jusuf Kalla, would only gain an insignificant numbers of votes in this year’s polls.

Last week, a delegation from the Democrats met with PDI-P deal-maker Taufik Kiemas, the husband of party chairwoman Megawati Sukarnoputri, to try to forge closer ties between the rival parties. Taufik was said to be aiming for the chairmanship of the People’s Consultative Assembly (MPR), but Mubarok said nothing had yet been settled. Mubarok did, however, describe the meeting as part of the overall “game.”

“We did not approach the PDI-P, but we are pressuring other parties so that they will not dare to ask for many things. This is a political game,” Mubarok said at a discussion held by the Regional Representatives Council (DPD).

Ikrar Nusa Bakti, a political analyst with the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), said that while almost everything was acceptable in politics, using another party as part of a strategy to pressure others was “unethical.”

“It will not be good in building political trust among coalition member parties,” he said.

The Democrats formed a loose coalition with 24 other mostly minor parties ahead of the July 8 presidential election. Members of winning coalitions usually split cabinet seats among themselves.

Mahfudz Siddiq, an executive from the Prosperous Justice Party (PKS), one of the larger parties in the coalition, said he treated Mubarok’s remarks as a simple joke, adding that his party was unconcerned by the Democrats’ approach to the PDI-P.

He said that discussions about cabinet seats between the coalition partners could only start once the new House of Representatives was sworn in on Oct. 1. “For us, our position can only be made after official talks between party leaders,” he said.

Senior PDI-P official Tjahjo Kumolo shrugged off the concerns, saying it was common for political parties to build lines of communication with or without a coalition agreement.

Meanwhile, Mubarok lauded the tactical move, saying coalition members had already softened their stance. “With this maneuver, [the coalition parties] say that they will follow Yudhoyono’s decision,” he said.

PD Dekati PDIP untuk Tekan PKS

PD Dekati PDIP untuk Tekan PKS
Mahfudz: Bercanda Aja Itu Pak Mubarok
detikNews, Rabu, 26/08/2009 17:55 WIB

Jakarta - PKS menanggap dingin pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok yang mengungkapkan manuver PD ke PDIP hanya sebagai permainan politik untuk menekan PKS.

Ketua DPP PKS Mahfud Siddiq menilai pernyataan Mubarok tersebut hanya sebuah candaan."Becanda aja Pak Mubarok, saya tahu Pak Mubarok suka bercanda. Mungkin nggak sadar kali ngomongnya," kata Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2009).

Menurut Mahfudz, antara SBY dan partai mitra koalisi belum ada pembicaraan mengenai susunan kabinet, sehingga tekanan-tekanan tersebut tidaklah mungkin terjadi. "Pembicaraan aja belum, bagaimana tekan-menekan?" cetus politisi muda berbakat ini.

Mahfudz mengatakan, berdasarkan informasi yang ia terima, pembahasan antara pimpinan parpol soal susunan kabinet dan program pemerintah, baru akan diadakan setelah 1 Oktober. "Setelah pelantikan DPR," katanya.

Tidak Jelas

Lebih lanjut mengenai manuver PD dan PDIP belakangan ini, Mahfudz menganggap hal itu sebagai sesuatu yang serba tidak jelas. "Serba nggak jelas, kalau ditanya Demokrat, itu komunikasi politik biasa. Kalau ditanya inisiatif datang dari mana, dibilang kami (PD) diundang," kata Ketua FPKS DPR ini dengan santai.

"Bagi kami patokan PKS, sikap resmi baru diambil jika ada pertemuan pimpinan-pimpinan partai. Sejauh ini memang belum ada, terakhir di PRJ pidato penerimaan SBY," ujarnya.
(lrn/yid)

PKS: Menekan? Demokrat Cuma Becanda
(inilah.com /Raya Abdullah)

INILAH.COM, Jakarta - Partai Demokrat mengakui secara terang-terangan pendekatan dengan PDIP adalah permainan politik untuk menekan mitra koalisi. Namun demikian, PKS masih menyangsikan kejujuran Demokrat tersebut.

"Ah nggak mungkin itu. Pak Mubarok cuma becanda saja. Pembicaraan saja belum, bagaimana tekan-menekan?" kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Mahfudz menyakini SBY baru akan menyusun nama-nama menteri di kabinet yang baru setelah 1 Oktober. Mitra koalisi SBY pun juga sudah diberitahukan mengenai hal tersebut.

"Tapatnya segera setelah pelantikan DPR pada 1 Oktober. Baru di sana kita akan bicara," ungkapnya.

Mahfudz menyebut manuver pendekatan Demokrat dengan PDIP sebagai strategi politik yang tidak jelas. Baik Demokrat atau PDIP, lanjutnya, bisa saja mengklaim didatangi lebih dulu.

"Serba nggak jelas, kalau ditanya Demokrat, itu komunikasi politik biasa. Kalau ditanya inisiatif datang dari mana, dibilang kami (PD) diundang," kata dia.

Hal terpenting bagi PKS adalah sikap resmi baru diambil jika ada pertemuan para elit mitra koalisi dengan Demokrat. Dan sampai saat ini komunikasi terakhir pada pidato penerimaan SBY di PRJ beberapa waktu lalu. [ikl/jib]

PKS meyakini pernyataan Achmad Mubarok itu tidak dimaksudkan secara serius.
VIVAnews - Rabu, 26 Agustus 2009, 17:39 WIB

Ketua DPP PKS, Mahfudz Sidiq, tidak menganggap serius pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Achmad Mubarok, tentang kedekatan Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan hanya sebagai permainan politik untuk menekan partai mitra koalisi yang terlalu banyak tuntutan.

"Saya tahu Achmad orangnya suka bercanda," kata Mahfudz di DPR, Senayan, Rabu 26 Agustus 2009.

Mahfudz meyakini pernyataan Achmad Mubarok itu tidak dimaksudkan secara serius, apalagi kalau sampai bilang menekan partai-partai koalisi. Apalagi, selama ini tidak pernah ada tuntutan-tuntutan dari mitra koalisi kepada SBY-Boediono.

Selanjutnya, Mahfudz mengatakan masyarakat akan mampu memahami secara baik pernyataan yang keluar dari Achmad Mubarok itu.

Mengenai jatah PKS dalam kabinet SBY-Boediono, Mahfudz mengatakan belum belum ada pembicaraan ke arah itu.

Setelah pertemuan pemimpin partai koalisi di malam pidato penerimaan kemenangan SBY di PRJ, Kemayoran, Kamis 20 Agsutus 2009, kata dia, belum ada pertemuan lanjutan lagi.

"Setelah itu belum ada lagi duduk bareng untuk bicara apapun, termasuk soal kabinet," kata Mahfudz.

PKS Siapkan Tiga Nama untuk Pimpinan DPR

Republika, Rabu 25 Agustus 2009

JAKARTA -- PKS telah mendapatkan tiga nama kadernya, yang satu di antaranya akan ditugaskan sebagai wakil ketua DPR. Tiga nama yang dinominasikan itu, di antaranya Mahfudz Siddiq (ketua Fraksi PKS DPR), Anis Matta (Sekjen DPP PKS), dan Irwan Prayitno (ketua Komisi X DPR).

Sesuai ketentuan undang-undang, PKS secara otomatis berhak menempatkan kadernya sebagai wakil ketua DPR. Ketua DPP PKS, Zulkieflimansyah, mengatakan, PKS sudah menyiapkan kadernya.
''Sudah ada keputusannya. Tapi, karena belum diumumkan, saya hanya bisa mengatakan ada tiga nama yang semula dicalonkan,'' kata Zul, Selasa (25/8). Ketiga orang yang dicalonkan adalah Mahfudz Siddiq, Anis Matta, dan Irwan Prayitno.

Sekjen PKS, Anis Matta, mengatakan, keputusan soal pimpinan DPR dari PKS akan diambil setelah Lebaran. ''Belum ada tuh. Belum ada rapat juga. Banyak yang sedang umrah,'' ujar Anis.
Anis menerangkan, Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, merupakan salah satu pengambil keputusan yang sedang menunaikan umrah. Anis sendiri mengatakan, saat ini sedang 'menyepi', konsentrasi pada ibadah Ramadhan, dan dalam waktu dekat juga akan berangkat umrah.

Ketua DPP PAN, Patrialis Akbar, mengatakan, partainya sedang mempersiapkan calon pimpinan DPR. ''Sedianya akan dibahas sekitar Rabu (19/8), tapi tidak jadi dilakukan,'' jelas Patrialis.Dijelaskan, pimpinan DPR mendatang harus figur yang bisa membangun citra DPR. Terutama, dalam citra perbaikan kinerja DPR dalam penyusunan undang-undang maupun pengawasan.

Patrialis berpandangan, untuk mencapai itu, dibutuhkan figur yang mempunyai kemampuan komunikasi yang bagus dan berpengalaman. Menurutnya, pengalaman akan cukup membantu dalam mengendalikan persidangan sehingga pengambilan keputusan pembahasan undang-undang lebih berjalan efektif.

Ditambahkannya, sering kali dalam pengambilan keputusan ada kepentingan yang berbeda dari fraksi lainnya. Sehingga, dibutuhkan orang yang punya komunikasi yang baik serta figur yang dihormati semua fraksi.Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, mengatakan, kader partainya yang akan menempati posisi ketua DPR akan diajukan ke SBY. ''Untuk peta siapa yang akan menjadi ketua sih belum, belum ada. Hanya ada beberapa yang sudah diajukan dalam pembicaraan di dalam partai,'' kata Mubarok.

Beberapa orang nama yang muncul dalam bursa itu, di antaranya Anas Urbaningrum (ketua DPP Bidang Politik), Syarif Hasan (ketua Fraksi PD DPR), Hayono Isman (anggota Dewan Pembina), Taufik Effendi (menPAN), dan Marzuki Alie (sekjen).''Nama-nama itu diajukan dalam rapat rekrutmen yang dilakukan oleh internal partai.''

Daftar nama-nama pengisi bursa calon ketua DPR itu nantinya diserahkan kepada SBY. Dari ketua dewan pembina nanti akan menilai mana yang tepat untuk diajukan oleh PD dalam bursa pimpinan parlemen. ''Kalau nama-nama itu sudah ada di tangan beliau (SBY), beliau tinggal pilih nama.''
ann/wed

Yudhoyono Diminta Tak Rangkul Golkar dan PDIP Sekaligus

TEMPO Interaktif, Selasa, 25 Agustus 2009 | 12:21 WIB

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak merangkul PDI Perjuangan dan Golkar ke dalam kabinet sekaligus.

"Harus menyisakan partai yang bisa berperan sebagai oposisi," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq saat dihubungi Tempo, Selasa (25/08).

Demokrat, seperti diberitakan sebelumnya, berencana menggandeng PDI Perjuangan dan Golkar. Bahkan Presiden Yudhoyono, yang juga sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, disebut-sebut akan mengalokasikan dua kursi kabinet untuk kedua partai tersebut.

Mahfudz menilai upaya merangkul PDIP dan Golkar masuk ke dalam kabinet memang akan memperkuat posisi pemerintah di parlemen, namun keberadaan partai oposisi diperlukan untuk keperluan checks and balances. "Tidak semua harus dirangkul dalam pemerintahan," kata Mahfudz.

Ia menyarankan Presiden Yudhoyono merangkul salah satu partai saja, sehingga partai yang tak dirangkul bisa berperan sebagai oposisi. Lagi pula, kata Mahfudz, dukungan partai peserta koalisi yang telah mendukung Yudhoyono sejak awal, sudah cukup kuat di parlemen nanti.

Presiden Diminta Rumuskan Pembagian Kursi Kabinet

TEMPO Interaktif, Selasa, 25 Agustus 2009 | 11:42 WIB
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merumuskan secara jelas pembagian jatah kursi kabinet kepada partai-partai peserta koalisi.

"Tafsirnya belum jelas," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq saat dihubungi Tempo, Selasa (25/08).

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Yudhoyono disebutkan akan memberikan dua kursi kabinet kepada masing-masing partai peserta koalisi. Khusus untuk Partai Keadilan Sejahtera, Presiden Yudhoyono kabarnya akan memberi tiga kursi.

Mahfudz mengatakan belum mendengar informasi itu. Namun ia memastikan Presiden Yudhoyono pernah mengatakan akan membagikan kursi kabinet ke masing-masing partai peserta koalisi secara proporsional. "PKS merujuk apa yang disampaikan SBY yaitu bersifat proporsional," kata Mahfudz.

Namun, menurut Mahfudz, Yudhoyono belum pernah menjelaskan apa yang dimaksud dengan proporsional tersebut. "Apa berdasarkan perolehan suara, perolehan kursi, atau berdasarkan peran pemenangan (dalam pemilihan presiden dan wakil presiden)," kata Mahfudz.

Pembahasan mengenai siapa mendapat apa dalam kabinet, kata Mahfudz, kemungkinan baru akan dibahas Oktober nanti. Sampai saat ini pihaknya di internal partai juga belum membahas secara khusus berapa kursi yang seharusnya mereka dapat.

Wilayah Dakwah Domain Depag

Wilayah Dakwah Domain Depag
Sindo, Tuesday, 25 August 2009
JAKARTA (SI) – Menteri Agama (Menag) Muhammad Maftuh Basyuni menyatakan, pengawasan dakwah atau ceramah keagamaan merupakan wewenang Departemen Agama (Depag).

Kepolisian, ujar dia, hanya bagian dari koordinasi dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.”Dakwah merupakan domain kami, Depag. Apalagi di dalam bulan puasa yang merupakan bulan suci untuk melakukan kegiatan baik melalui dakwah, muhadlarat (silaturahmi), dan dialog untuk keagamaan,” tegas Maftuh di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Mengenai pemberitaan yang menyatakan Polri akan mengawasi kegiatan dakwah atau ceramah keagamaan, Menag mengaku sempat kaget atas pemberitaan tersebut. Sebab, Polri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Hal itu,menurut dia,justru akan melanggar aturan perundang- undangan.

Namun, Maftuh mengatakan, setelah mendapat penjelasan langsung dari Kapolri, dirinya bisa memahami apa yang menjadi keinginan kepolisian. Namun,lanjut dia,ada kemungkinan ke depan Depag akan menggandeng kepolisian untuk pengawasan dakwah dan ceramah keagamaan jika dalam perjalanannya Depag kewalahan untuk mengatasi.

”Kalau nanti kami kewalahan, misalnya ada seorang dai yang nakal dan kami tidak bisa menghandle- nya, tentu kami akan berhubungan dengan kepolisian,” tandas Maftuh. Hal senada diungkapkan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Dia menyatakan, otoritas penuh pengawasan kegiatan dakwah berasal dari Depag.

Polri, ujar dia, hanya akan bersinergi jika diperlukan dan diminta bantuannya oleh Depag. Karena itu, ungkap Kapolri, tidak benar jika Polri mengeluarkan kebijakan untuk mengawasi dakwah keagamaan. ”Polri tidak pernah ada perintah atau kebijakan untuk mengawasi, apalagi masalah dakwah.

Polri tidak pernah dan tidak akan melakukan pengawasan kegiatan dakwah. Ini perlu saya sampaikan. Sebetulnya ini tidak pernah dinyatakan siapa pun, tidak ada, dan tidak pernah ada perintah kebijakan ini disampaikan Polri,” tegas Bambang Hendarso Danuri. Kapolri mengatakan, ada upaya memutarbalikkan fakta dalam pemberitaan mengenai pengawasan dakwah.

Hal inilah, ujar dia, yang kemudian membuat ruwet keadaan. ”Jadi, mohon dipahami betul agar tidak jadi polemik yang bisa dimanfaatkan pihak lain sehingga menjadi keruh,”tegasnya. Diketahui sebelumnya,Mabes Polri memerintahkan kepolisian daerah untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana terorisme dengan mengawasi ceramah dan dakwah.

Jika dalam dakwah ditemukan adanya ajakan yang bersifat provokasi dan melanggar hukum,aparat akan mengambil tindakan tegas. Pernyataan ini disampaikan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Pol Nanan Soekarna.Saat itu Nanan mengatakan, polisi bukan ingin membatasi ceramah atau dakwah dengan mengawasi kegiatan tersebut.

Namun, Polri memandang perlu untuk memantau dan merekam dakwah agar mengetahui apakah ada upaya provokasi dan pelanggaran hukum. Pernyataan itulah yang kemudian memancing reaksi banyak pihak. Terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyesalkan rencana polisi itu dan menilai bahwa polisi telah berlebihan dalam mengantisipasi terorisme.

Di tempat sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh mengatakan, media telah menyampaikan pemberitaan yang tidak menyeluruh.Hal itu,ujar dia,mengakibatkan pemahaman masyarakat terhadap apa yang disampaikan Polri menjadi tidak gamblang. ”Karena apa yang disampaikan media kurang menyeluruh, yang diserap masyarakat juga menjadi distorsi,”paparnya.

Karena itu, kata dia, media harus bisa menangkap apa pesan yang disampaikan Mabes Polri sehingga secara langsung media juga membantu Polri dalam memberikan info yang benar.”Mungkin saja beritanya benar,tetapi karena tidak disampaikan secara utuh, maknanya menjadi distorsi,”ungkapnya.

Sementara itu,Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan, kepolisian hendaknya mengambil langkah yang lebih halus untuk masalah ini. Dia mengusulkan agar kepolisian mengubah pendekatan pengawasan dengan kerja sama. (rahmat sahid/dian widiyanarko)

Tanpa "Oposisi", Makna Hilang

Tanpa "Oposisi", Makna Hilang
Pemerintahan Berpotensi Sulit Dikontrol

Kompas, Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:23 WIB

Jakarta, Kompas - Kerekatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Demokrat bisa riskan untuk keberlangsungan demokrasi Indonesia. Jika PDI-P masuk ke koalisi pemerintahan Yudhoyono, demokrasi Indonesia bisa berjalan tanpa kontrol dan hanya akan mengembalikan otoritarianisme.

Ketua Pedoman Indonesia M Fadjroel Rachman, Jumat (21/8), menegaskan, demokrasi tanpa oposisi adalah ”demokrasi kuburan”, yang sunyi senyap tanpa kritik dan tanpa program alternatif. Masalah terbesar bagi ”oposisi” di parlemen adalah tidak adanya undang-undang tentang hak dan kewajiban sebagai oposisi, termasuk kewajiban membuat kabinet bayangan.

Menurut Fadjroel, selama ini PDI-P hanya sampai tingkat ”seolah-olah” menjadi oposisi karena tanpa hak dan kewajiban apa pun. Akibatnya, menjadi oposisi tak berharga dan semua partai politik memburu kursi di kabinet. Kondisi seperti itu taruhannya amat mahal, yaitu kehancuran demokrasi dan bahaya otoritarianisme.

Sementara Ketua Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyebutkan, persatuan tidak harus dimaknai dengan akomodasi terhadap semua kekuatan politik untuk bersama-sama menjalankan pemerintahan. Langkah merangkul semua pihak memang akan menguatkan stabilitas politik. Namun, prinsip saling kontrol juga membutuhkan unsur kekuatan politik yang ada di luar pemerintahan, melakukan peran oposisi di dalam atau di luar parlemen.

Hal senada disampaikan pengajar politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, Jumat. Menurut dia, pemerintahan periode 2009-2014 berpotensi sulit dikontrol dan mudah disalahgunakan jika semua kekuatan politik masuk ke dalamnya. Tiadanya pihak yang mau menjadi oposisi di pemerintahan juga menunjukkan, tujuan utama elite politik Indonesia hanya memperoleh kekuasaan.

”Demokrasi mensyaratkan adanya kontrol dan ini diharapkan dari pihak yang kalah dalam pemilu. Untuk itu, mereka sebaiknya berada di luar kekuasaan dan sikap itu juga untuk menunjukkan konsistensi sikap. Hal yang tidak logis dalam demokrasi jika semua pihak akhirnya bersatu di pemerintahan,” katanya.

Arbi melihat, ajakan Yudhoyono itu dapat menjadi tanda kegamangannya hingga perlu mengajak partai yang selama ini beroposisi seperti PDI-P untuk masuk ke pemerintahannya.

Namun, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari memperkirakan, stabilitas yang terbangun tidak akan seperti yang terjadi di era Orde Baru. ”Perubahan sikap di dalam partai pendukung pemerintah tetap akan terjadi, terutama terhadap isu yang menyangkut ideologi dan populis, seperti tentang kenaikan harga bahan bakar minyak atau ekspor beras sehingga, meski mampu mengikat semua partai politik, koalisi yang terbentuk tetap tidak akan permanen,” papar Qodari.

Dinamika itu akan makin kuat pada tahun keempat dan kelima pemerintahan atau pada tahun 2013 dan 2014. Sebab, saat itu partai politik akan mengambil berbagai sikap, seperti keluar atau setengah hati bergabung dengan pemerintahan.

Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga, Haryadi, di Surabaya, juga menilai, kuatnya pemerintahan hasil koalisi besar yang digalang seluruh kekuatan politik akan menghasilkan pemerintahan yang mudah melakukan korupsi kekuasaan.

Jika koalisi besar diarahkan untuk kebaikan rakyat, hal itu mengoptimalisasi kinerja pemerintah dalam memberikan layanan publik. Sebaliknya, jika arah koalisi terhenti pada kekuasaan semata, hal itu akan menjadi petaka bagi rakyat.

Dalam sistem politik Indonesia, lanjutnya, sulit mengharapkan komitmen elite politik bagi kepentingan publik. ”Ini akan melahirkan korupsi kewenangan,” katanya. (DIK/MZW/NWO)

At Taskhir

Salah satu tujuan dari kepemimpinan dan kekuasaan adalah isti’mar al-ardh, yaitu memakmurkan kehidupan umat manusia. Kepemimpinan yang sukses terletak pada kemampuannya untuk mendayagunakan berbagai sumber daya kekuatan itu. Pernahkah kita menyadari bahwa Nabi Sulaiman as bahkan bahkan memiliki kemampuan untuk mendayagunakan potensi kekuatan bangsa Jin dan hewan untuk mewujudkan tujuan kekuasaannya sebagai raja.
Saya bukan ingin mengajak Anda berfikir agar salah satu syarat calon Presiden adalah mampu menundukkan sumber daya Jin. Tapi ingin menyajikan satu perspektif prinsipil bahwa kepemimpinan dan kekuasaan harus mampu melihat berbagai potensi sumber daya yang ada atau diadakan sebagai energi positif yang mesti dikelola. Bukankah Rasulullah saw pernah memberi isyarat bahwa satu waktu agama Islam ini akan ditolong oleh rajulun fajir? Yaitu orang-orang yang jauh dari standar keimanan dan keshalehan, namun memiliki kekuatan yang bisa didayagunakan.
Salah satu kesalahan berfikir dan bersikap di antara kaum muslimin adalah ketika menakar dan menseleksi unsur-unsur kekuatan yang layak dilibatkan dalam proses istikhlaf menurut ukuran keimanan dan keshalehan. Mereka yang di luar itu lalu diposisikan sebagai lawan yang harus dicurigai atau bahkan dimusuhi. Ini pula yang telah menciptakan polarisasi klasik antara kekuatan politik Islam dan kekuatan politik non-Islam, dengan beragam label ideologi dan aliran politiknya.
Masih menurut mereka, adalah suatu keanehan dan penyimpangan manakala ada kekuatan politik Islam bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan politik non-Islam. Ditambah lagi satu obsesi bahwa kekuatan-kekuatan politik Islam harus bersatu di bawah satu bendera saja, untuk kemudian berhadapan vis a vis dengan selainnya. Sejumlah dalil dan tafsir sejarah pun disertakan untuk melanggengkan paham ini.
Saudaraku, perlu kita pahami bahwa kepemimpinan dan kekuasaan adalah wilayah al-mashlahah al-‘ammah, atau domain kepentingan umum. Kepemimpinan menurut Islam adalah untuk kemashlahatan semua manusia yang bernaung di dalam ruang kekuasaan itu, siapapun mereka. Bahkan juga untuk kemashlahatan semua makhluk selain manusia. Coba lihat, bukankah syariat Islam juga mengatur hak-hak bangsa Jin yang tidak boleh kita zhalimi. Misalnya kita dianjurkan Rasulullah untuk tidak memakan tulang, karena itu aset pangan bangsa Jin. Sementara sekarang berkembang menu makanan berduri atau bertulang lunak, sehingga ludes semua hak bangsa Jin itu dimangsa manusia.
Saya minta maaf jika mengambil contoh ektrem dan paradoks, dikarenakan ini adalah perkara penting. Yaitu menyangkut cara pandang yang membentuk perilaku kita dalam kerangka bermasyarakat dan bernegara. Kepemimpinan dan kekuasaan yang bercirikan pendayagunaan berbagai sumber daya kekuatan untuk pencapaian tujuan isti’mar al-ardh ini yang disebut sebagai At-Taskhir. Konsep ini mengacu kepada firman Allah: ”Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu ni’mat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.” (Luqman: 20).
Ketika Allah menetapkan Takrim (pemuliaan) posisi manusia sebagai Khalifatullah fil-Ardh, maka Allah ikuti dengan Taskhir. Yaitu penyediaan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas kepemimpinan. Secara tabiat, berbagai sumber daya itu bersifat tunduk kepada kekuasaan untuk dikelola menjadi energi positif. Dan secara tabiat pula, kepemimpinan manusia mampu menundukkan mereka.
Dari konsep dan prinsip Taskhir, maka pahamlah kita praktek kepemimpinan dan kekuasaan yang dijalankan oleh Rasulullah saw. Bagaimana beliau mendayagunakan posisi terhormat nasabnya untuk bernegosiasi dengan a-immatul-kufr (pemimpin-pemimpin kekufuran) Makkah. Bagaimana beliau membangun komunikasi dan aliansi dengan Raja Habasyah untuk keperluan suaka politik sebagian sahabatnya. Bagaimana beliau gunakan tangan-tangan sebagian tokoh musyrikin Makkah untuk mencabut embargo dan blokade terhadap komunitas kaum muslimin yang sudah berlangsung selama tiga tahun. Bagaimana beliau menyewa secara profesional Abdullah Uraiqith – seorang musyrik – sebagai pemandu jalan saat hijrah ke Madinah.
Juga bagaimana beliau merekrut tokoh-tokoh simpul dari kelompok-kelompok besar masyarakat Madinah, dan memuliakan posisi mereka. Bagaimana beliau membiarkan keberadaan tokoh-tokoh munafik Madinah, namun membatasi ruang-geraknya. Bagaimana beliau mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok Yahudi dalam Piagam Madinah, dan mengikat mereka dengan klausul hukum yang tegas. Bagaimana beliau menolak kehadiran Abu Jundul dan pengikutnya untuk masuk Madinah, dan bersikap diam atas berbagai operasi yang mereka lakukan terhadap kafilah-kafilah dagang Quraisy Makkah.
Juga bagaimana Rasulullah membuka luas arus perdagangan antar negara di Madinah. Bagaimana beliau menugaskan beberapa sahabat untuk mempelajari bahasa dan budaya Yahudi dan Nasrani. Bagaimana beliau mengadopsi banyak tradisi dan teknologi negara atau bangsa lain untuk kemashlahatan ummat. Termasuk dalam hal Rasulullah saw menikahi Shafiyyah, seorang putri tokoh sentral Yahudi yang ditaklukkan dalam peperangan.
Ikhwah fillah, konsep Taskhir tentu saja berdimensi sangat luas. Pastinya ia melekat pada konsep kepemimpinan dan kekuasaan. Ia menyangkut penundukkan dan pendayagunaan berbagai sumber daya alam untuk kemakmuran. Menyangkut penundukkan dan pendayagunaan sumber daya manusia – dengan aneka keragamannya – untuk mewujudkan masyarakat hadhari atau berperadaban. Juga menyangkut penundukkan dan pendayagunakan berbagai potensi kekuatan buruk atau destruktif menjadi unsur kekuatan yang positif atau minimal netral.
Memimpin dunia berarti meletakkan semua komponennya di bawah kendali kita. Seorang pemimpin akan memandang semua yang ada di sekelilingnya sebagai sumber daya potensial yang harus dikelola dan ditundukkan. Siapapun, apapun dan bagaimanapun adanya. Seorang pemimpin tidak akan mudah melakukan fragmentasi atau pengkotak-kotakan, lalu melakukan sikap baro’ah atau garis demarkasi terhadap kotak-kotak yang berbeda dengan dirinya. Secara aqidah dan ibadah memang harus dan mudah untuk membeda-bedakan manusia. Namun sekali lagi, kepemimpinan dan kekuasaan adalah wilayah al-mashlahah al-’ammah.
Nah saudaraku, mari kita lihat kembali Indonesia – negeri kita yang besar ini. Semangat kita pastilah ingin memimpin negeri ini. Mari lihat dengan cermat; begitu beragamnya penduduk negeri ini – dari suku, bahasa, agama, budaya dan aneka ikatan primordial lainnya. Bahkan keberagaman itu terlihat jelas di umat Islam sebagai komponen mayoritas penduduknya. Perbedaan aliran fiqh, ormas atau kelompok, tingkat pemahaman dan komitmen terhadap syari’at, hingga perbedaan cara memperjuangkan aspirasinya. Indonesia begitu melimpah ruah sumber daya alam dan ekonominya. Namun lihatlah sebagian besar didominasi oleh aktor-aktor bisnis non-muslim, bahkan asing. Lihat juga tentara sebagai garda depan pertahanan negara. Untuk waktu lama mereka didoktrin bahwa Islam adalah ancaman terhadap (kekuasaan) negara. Lalu lihat juga begitu banyaknya para pegiat sosial, budaya, hukum dan politik yang ingin mendorong demokratisasi di berbagai bidang, namun memiliki referensi ideologi aneka warna.
Kenyataan lainnya, bangsa ini makin terpuruk dalam lubang kemiskinan. Menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya angka pengangguran, tingkat inflasi yang makin membumbung, angka putus sekolah masih tinggi, kriminalitas masih merajalela, korupsi tak pernah berhenti, budaya bebas dan semau gue jadi tren generasi muda, patriotisme dan semangat kebangsaan makin tipis, dan mengagungkan budaya barat jadi simbol kemajuan.
Negeri ini butuh kepemimpinan yang baik. Barisan dakwah memiliki modal paling pokok untuk memimpin. Yaitu manusia-manusia yang sadar akan posisinya sebagai khalifatullah dan sadar akan statusnya sebagai ‘abdullah (hamba Allah) yang harus beriman dan beramal shaleh. Istikhlaf (proses menuju kepemimpinan) tidak cukup hanya dengan seruan atau teriakan. Tapi juga pada sejauh mana kita mampu mengkapitalisasi berbagai sumber daya kekuatan untuk dihimpun menjadi energi positif untuk tujuan mulia. Di sinilah sifat inklusif Islam memberi jalan bagi tathbiq ru’yah at-taskhir, atau implementasi pandangan taskhir sebagai syarat mulusnya proses istikhlaf. Wallahu a’laam bish-showaab.

PKS Siapkan Mahfudz,PAN Ajukan Zulkifli

PKS Siapkan Mahfudz,PAN Ajukan Zulkifli
JAKARTA (SI) – Calon pimpinan DPR mulai dibahas oleh partai politik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap mengusung Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq dan Partai Amanat Nasional (PAN) menyiapkan Ketua FPAN Zulkifli Hasan di posisi Wakil Ketua DPR.

Namun,kedua nama yang diajukan PKS maupun PAN tersebut belum bulat.Di PKS,selain muncul nama Mahfudz Siddiq,ada calon lain yakni Mustafa Kamal dan Irwan Prayitno. Sedangkan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), muncul nama Sekjen DPP Pramono Anung dan Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo.

Berbeda dengan Golkar,pengajuan nama calon Wakil Ketua DPR dari partai beringin ini tergantung hasil musyawarah nasional (munas) mendatang.Sementara,kursi Ketua DPR dari Partai Demokrat diperebutkan Taufiq Effendi,Syarif Hasan, Hayono Isman,Anas Urbaningrum, dan Marzuki Alie. Menurut Wakil Sekjen PKS Agus Purnomo, saat ini partainya sedang menggodok tiga nama calon pimpinan DPR serta membahas calon ketua fraksi dan calon pimpinan komisi di DPR.

“Kami memang saat ini tengah fokus untuk menyiapkan nama-nama untuk masuk ke pimpinan DPR.Apalagi persoalan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) kan sudah selesai. Barangkali,dalam beberapa waktu ke depan, nama-nama itu sudah kita dapatkan,”katanya. Agus mengatakan,untuk Wakil Ketua DPR, ketiga nama tersebut layak dipertimbangkan.

Ketiga nama itu adalah Mahfudz Siddiq, Mustafa Kamal, dan Irwan Prayitno.“ Saya menilai, mereka adalah orang-orang yang layak untuk masuk dalam jajaran pimpinan DPR. Selain memiliki kemampuan, mereka juga sudah memiliki pengalaman,” tuturnya. Ketiga nama yang tengah disiapkan PKS itu memang punya syarat untuk masuk dalam jajaran pimpinan DPR yang baru.Mahfudz Siddiq adalah Ketua Fraksi PKS di DPR periode ini.

Dia banyak terlibat dalam lobi-lobi antarfraksi. Mustafa Kamal adalah sekretaris fraksi yang aktivitasnya tidak jauh berbeda dengan Mahfudz. Sementara Irwan Prayitno adalah Ketua Komisi X yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan.

“Saya kira,selain mempunyai kemampuan politik yang matang, pimpinan DPR nanti harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, terutama dalam melakukan lobi-lobi politik dengan pihakpihak lain,”tambah Agus.

Ketua DPP PAN Patrialis Akbar mengatakan,DPP masih membahas nama yang akan diajukan untuk mengisi kursi Wakil Ketua DPR. Kursi pimpinan DPR ini akan diberikan pada kader PAN yang telah memiliki pengalaman di Senayan. “Kita masih bicarakan. Belum ada satu nama resmi yang kita sodorkan untuk jadi pimpinan DPR.

Setelah semuanya selesai dibahas, pasti akan kita ajukan,”katanya. Secara pribadi, Patrialis menyebutkan bahwa Zulkifli Hasan salah satu pimpinan PAN yang layak untuk menjadi Wakil Ketua DPR mendatang.Zulkifli yang juga Sekjen PAN ini adalah politikus yang matang. Di DPR, Zulkifli adalah pimpinan Fraksi PAN.

Sementara, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengatakan,pembahasan soal pimpinan DPR akan dimulai ketika gugatan hasil pilpres yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi( MK) telahselesai.“Saatinikami masih fokus soal gugatan ke MK.Persoalan gugatan ini adalah hal yang penting bagi demokrasi kita.

Tidak bisa dibiarkan begitu saja,makanya kami mencurahkan semuanya ke hal ini. Kalau sudah, kami akan mulai bahas hal-hal lainnya,”tuturnya. Pembahasan soal pimpinan DPR di kubu PDIP,tegas Ara,panggilan Maruarar, tidak akan jadi persoalan pelik. Partai berlambang banteng ini memiliki banyak stok politikus matang berpengalaman yang layak untuk jadi pimpinan DPR mendatang.

“Tidak akan makan banyak waktu. Kami ini kelebihan stok politikus yang matang, ”paparnya. Beberapa politikus PDIP yang dinilai layak untuk masuk dalam jajaran pimpinan DPR adalah Pramono Anung dan Tjahjo Kumolo.

Pramono adalah Sekjen PDIP yang sangat dekat dengan Megawati Soekarnoputri, sementara Tjahjo adalah politikus yang punya pengalaman di DPR berkat kedudukannya sebagai ketua fraksi. (helmi firdaus)

DPR Puji Kinerja Polri dalam Penggerebekan Teroris

DPR Puji Kinerja Polri dalam Penggerebekan Teroris


JAKARTA - Prestasi Polri dalam penggerebekan sporadis para teroris di Temanggung, Jawa Tengah, dan Jatiasih, Bekasi, memang layak diapresiasi. Tapi, tugas besar masih belum selesai. Salah satu tugas tersebut adalah secepatnya memastikan sosok teroris yang tewas dalam penggerebekan di Temanggung itu.

"Masyarakat sekarang menunggu kepastian hasil tes DNA, apakah betul korban tewas itu Noordin M. Top," kata Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq di Jakarta kemarin (8/8). Menurut dia, sosok Noordin dan jaringannya telah menjadi semacam nightmare bagi masyarakat. Sehingga, kalau bisa dipastikan sosok tewas itu Noordin, kondisi psikologis masyarakat akan lebih tenang.

"Tinggal bagaimana polisi menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk membongkar jaringan yang ada," tutur dia. Tentu saja bukan sekadar pendekatan keamanan, tapi juga ideologis dan sosiologis. Semua kondisi yang berpotensi menimbulkan aksi terorisme harus dituntaskan.

"Mulai pembinaan keagamaan sampai pola hubungan kemasyarakatan yang mulai renggang harus dibenahi," cetusnya. Tanpa skenario yang lebih komprehensif, imbuh dia, bukan tidak mungkin muncul generasi baru yang mewarisi pemikiran Noordin. "Soalnya, terorisme seperti sel yang terus tumbuh kalau tidak dilemahkan," papar dia.

Soal Presiden SBY yang disebut menjadi target pengeboman selanjutnya, dia menganggapnya sebagai spekulasi yang belum tentu terjadi. Meski begitu, efeknya cukup buruk, yakni membuat masyarakat menjadi lebih cemas. "Jauh lebih penting memastikan yang tewas itu Noordin atau bukan," tegasnya.

Pujian kepada Polri juga datang dari Ketua FPPP DPR Lukman Hakim Syaifuddin. Namun, dia berharap sukses besar korps baju cokelat tersebut dalam memerangi terorisme dapat diikuti dengan kinerja pemberantasan korupsi. Itu merupakan pekerjaan rumah besar lain yang ditunggu masyarakat. (pri/agm)

PKS Tolak Kontraksi Koalisi di Kabinet SBY

PKS Tolak Kontraksi Koalisi di Kabinet SBY
Inilah.com 06/08/2009 - 00:15


INILAH.COM, Jakarta – Presiden SBY telah memberi sinyal bahwa penyusunan kabinet mendatang akan berpijak pada profesionalisme. Selain akan memudahkan kerjanya, langkah ini juga untuk menghidari dikte oleh partai politik peserta koalisi. Inikah isyarat adanya kontraksi politik dalam koalisi SBY-Boediono?

Secara normatif, sebenarnya PKS tidak berkebaratan dengan pernyataan SBY. Karena, bagi PKS, profesionalisme kabinet menjadi keniscayaan. Termasuk tidak ada dikte kepada presiden terpilih sebagai manifestasi dari hak prerogatif presiden.

“Tetapi dalam profesionalisme itu jangan juga diparadoks-kan dengan parpol. Sehingga ada tafsiran, bahwa kalau parpol berarti tidak profesional,” tegas Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (5/8).

Mahfudz pun berharap, dalam koalisi 2009-2014 terjadi komunikasi dua arah antara partai peserta koalisi dengan Presiden. Menurut dia, spirit yang dibangun dalam membangun koalisi SBY-Boediono adalah perbaikan manajemen koalisi, khususnya komunikasi politik.

“Sehingga dalam pembentukan cabinet, termasuk dalam roda pemerintahan ke depan yang sifatnya koalisi, tidak terjadi kendala komunikasi yang berpotensi memunculkan kontraksi politik,” paparnya.

Apakah ini sinyal bahwa PKS telah mencium adanya komunikasi yang tidak sehat dalam koalisi SBY-Boediono? Berikut ini wawancara lengkapnya:

Presiden SBY dalam keterangannya menegaskan dirinya bersepakat untuk membentuk kabinet profesional. Apa komentar Anda atas pernyataan tersebut?

Profesionalisme itu suatu kemestian dalam cabinet. Tetapi dalam profesioanlisme itu jangan juga diparadoks-kan dengan parpol. Sehingga ada tafsiran, bahwa kalau parpol berarti tidak professional. Padahal parpol punya banyak aset SDM yang profesional. Jadi kalau profesionalisme prinisp yang kita sepakati, sepanjang itu tidak diparadoks-kan dengan partai politik.

Lalu bagaimana dengan pernyataan SBY yang tidak mau didikte oleh partai politik?

Soal dikte, saya sepakat. Bahwa pembentukan cabinet, walaupun ini hasil dari koalisi, memang pendekatannya bukan dikte-mendikte atau tuntut-mentutut, tetapi pendekatan komunikasi dua arah. Presiden dengan segala hak prerogatifnya menyampaikan pikiran dan rencananya dan secara timbal balik setiap partai politik peserta koalisi diminta pandangannya, sehingga nanti ada rumusan yang disepakati bersama tanpa ada ganjalan-ganjalan apa pun.

Bagaimana dengan rumors yang berkembang, bahwa saat ini kalangan parpol peserta koalisi SBY-Boediono cukup sulit menembus ke SBY untuk menyodorkan nama kabinet. Ini tidak terlepas dengan adanya tiga jalur pengajuan nama, jalur tentara, jalur lulusan AS, dan jalur partai politik. Nah, jalur parpol disebut-sebut paling lemah daya tawarnya?

Saya kira satu spirit yang disepakati ketika koalisi pilpres dibangun sejak awal adalah prinsip perbaikan manajamen koalisi. Karena belajar dari pengalaman 2004-2009 ternyata ada hal yang perlu diperbaiki dalam manajemen koalisi, terutama faktor komunikasi.

Saya yakin spirit itu akan dipegang dan dijalankan oleh SBY, sehingga dalam pembentukan cabinet, termasuk dalam roda pemerintahan ke depan yang sifatnya koalisi, tidak terjadi kendala komunkasi yang berpotensi memunculkan kontraksi politik.

Sejauh ini bagaimana komunikasi partai politik, khususnya PKS dengan SBY sebagai presiden terpilih?

Sejauh ini komunikasi masih berjalan baik. Karena memang pembicaraan pembentukan kabinet belum dilakukan, karena masih menunggu hasil MK. Memang kami berharap, setelah sidang MK selesai, komunikasi SBY dengan parpol koalisi ini sudah bisa berjalan dengan lebih baik dan efektif. [P1]

ANALISIS: PKS gigit jari!

ANALISIS: PKS gigit jari!

WASPADA ONLINE, 6 Agustus 2009

Isyarat bahwa kabinet pemerintahan SBY-Boediono akan diisi oleh kalangan profesional nonpartai kini makin kuat. Bila benar, ini jelas akan membuat kalangan partai politik gigit jari. Atas nama profesionalitas, SBY bisa saja menyingkirkan peran partai politik dari pemerintahannya.

Sengketa pemilu presiden yang kini disidang di Mahkamah Konstitusi (MK) sama sekali tak menghentikan perbincangan penyusunan kabinet SBY-Boediono lima tahun ke depan. Bila sebelumnya, SBY menegaskan belum berpikir menyusun kabinet, kini presiden terpilih itu mulai menunjukkan clue soal siapa yang bakal direkrutnya dalam cabinet pemerintahan 2009-2014 mendatang.

Dalam keterangan persnya di halaman Istana Presiden, SBY menegaskan, pikirannya tak jauh berbeda dengan pandangan pengamat, analis, maupun rakyat tentang harapan pembentukan kabinet yang profesional.

“Saya juga mendengarkan banyak sekali pandangan dari saudara-saudara kita, dari publik, dari pengamat, dan dari rakyat, yang kira-kira kalau saya pahami, kabinet mendatang betul-betul kabinet kerja, kabinet yang profesional, kabinet yang bisa menjalankan tugas dengan baik. Saya kira cocok dengan apa yang saya pikirkan juga,” kata SBY, kemarin.

Kabinet yang ia susun kelak diharapkan tidak dijadikan ajang dagang sapi serta presiden terpilih jangan sampai didikte oleh partai politik. “Saya juga mendengar jangan sampai menjadi dagang sapi, jangan sampai presiden terpilih itu didikte oleh partai-partai politik untuk mewadahi jago-jagonya,” tambah SBY.

Pernyataan SBY memang kontekstual dengan sistem presidensiil yang dianut di Indonesia. Pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Meskipun, semangat ini menjadi berbenturan dengan semangat koalisi yang dibangun oleh partai politik pendukung. Pernyataan SBY itu juga seolah mengukuhkan rumors soal perebutan kursi kabinet oleh kalangan tentara, alumni Amerika, hingga kalangan partai politik.

Menurut ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, semangat profesionalime dalam menyusun kabinet yang diusung oleh SBY adalah sebuah keniscayaan. Tapi jangan sampai dibenturkan dengan peran partai politik pendukung, sehingga memicu tafsiran bahwa partai politik itu tidak profesional. “Padahal, partai politik juga punya SDM yang profesional,” tegas Mahfudz, hari ini.

Terkait wacana dikte dari partai politik, Mahfudz mengamini pernyataan SBY. Kendati ia berharap, dalam koalisi juga harus ada komunikasi dua arah antara partai pendukung dengan presiden terpilih. “Dengan segala hak prerogatif presiden, partai politik harus diminta pandangannya, sehingga ada rumusan yang disepakati,” ujarnya.

Jika merujuk perkembangan sebelumnya, komunikasi politik di internal koalisi SBY-Boediono memang tak sepenuhnya berjalan mulus. Penunjukkan Boediono sebagai cawapres SBY kala itu juga menuai reaksi keras dari beberapa partai politik pendukung seperti PKS, PAN, PPP, dan PKB.

Alasannya, penunjukkan Boediono itu dilakukan tanpa melibatkan partai politik peserta koalisi. Meskipun, pada akhirnya partai politik tak punya pilihan lain keculai berbalik mendukung pilihan SBY.

Situasi ini seperti menjadi tes pasar oleh SBY terhadap partai pendukungnya. Selain karena modal politik yang dimiliki melalui Partai Demokrat berlimpah, pilihan cawapres Boediono oleh SBY diduga kuat untuk memperkuat sistem presidensiil.

Di sisi lain, dengan langkah itu seolah SBY ingin menunjukkan kepada partai politik peserta koalisi bahwa dirinya tidak bisa diatur-atur lagi oleh partai politik, sebagaimana pernah terjadi dalam penyusunan cabinet pemerintahan periode 2004-2009.

Menurut Mahfudz, semangat yang dibangun sejak awal dalam koalisi SBY-Boediono adalah perbaikan manajemen koalisi. Apalagi melihat pengalaman lima tahun terakhir, manajemen komunikasi itu tidak maksimal. “Sehingga harapannya dalam pembentukan kabinet mendatang tidak ada lagi kendala komunikasi yang berpotensi kontraksi politik,” tambahnya.

Secara terpisah, wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok menampik adanya rumors soal pembentukan kabinet dari jalur tentara, lulusan AS, dan partai politik. “Tidak ada jalur-jalur seperti itu, yang ada profesional dan partai politik. Nah, untuk profesinal diambil dari mana saja, bisa saja dari tentara atau dari lulusan mana saja,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, tidak ada pertarungan di internal pendukung SBY-Boediono untuk memasukkan nama untuk duduk di kabinet mendatang. Bila pun terdapat pertarungan, Mubarok menyebutkan, justru pertarungan ada di luar ring. “Pertarungan ada di luar ring, seperti percaloan, namun tidak ada hubungan dengan SBY,” tegasnya.

Atas nama profesionalisme, sistem presidensiil, serta hak prerogatif presiden, SBY sepertinya dengan mudah menyusun kabinet mendatang. Meskipun, di saat yang bersamaan, bibit disharmoni di koalisi SBY-Boediono akan retak. Apalagi, bila kerja keras parpol dalam pilpres kemarin benar-benar memaksa kalangan parpol gigit jari.

PKS Bisa Menerima PDIP Gabung ke Kabinet SBY

PKS Bisa Menerima PDIP Gabung ke Kabinet SBY

Republika, Senin, 03 Agustus 2009 pukul 18:52:00

JAKARTA-–Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mempermasalahkan niat PDIP untuk bergabung dengan kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2009-2014. Syaratnya, SBY harus membicarakan dan memberikan argumentasi ke partai yang selama ini berkoalisi dengan Partai Demokrat.

"Saya kira PKS akan mempertimbangkan argumentasinya (PDIP gabung ke kabinet SBY–red)," kata Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, dihubungi, Senin (3/8) di Jakarta. Mahfudz yakin, Presiden SBY akan mengakomodasi kepentingan partai nonkoalisi, yakni PDIP atau Partai Golkar bergabung dalam kabinetnya mendatang.

Menurut Mahfudz, dalam masa terakhir kepemimpinannya untuk lima tahun mendatang, SBY memerlukan soliditas kabinet, termasuk dukungan dari parlemen. Jika merujuk pada jumlah kursi PDIP di parlemen yang signifikan, Mahfudz yakin, SBY akan memilih PDIP bergabung ketimbang Golkar.

Usai pembacaan nota RAPBN 2010 oleh Presiden SBY di gedung DPR, Senin (2/8), Taufiq Kiemas memberikan sinyalemen , bahwa PDIP siap masuk dalam kabinet SBY mendatang. Partai Golkar merasa terkejut dengan pernyataan Kiemas tersebut. dri/rif

ANALISIS: SBY tebar ambisi

WASPADA ONLINE

Pidato Presiden SBY tentang Nota Keuangan 2010, hari ini, terkesan merupakan upaya SBY dalam mewujudkan janji-janji politik yang pernah ia sampaikan dalam kampanye pemilu presiden lalu. Persis seperti pidato kenegaraan tahun 2008 dulu, kini pun SBY kembali menebar ambisi.

Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan di hadapan seluruh anggota DPR/DPD, Presiden SBY didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pidato kenegaraan terkait RAPBN 2010 tersebut seperti pertaruhan bagi SBY dalam membuktikan sukses tahun pertama pemerintahan periode kedua.

Sedikitnya ada tujuh prioritas program kerja pemerintah terkait kebijakan ekonomi nasional. Mulai soal menjaga sektor riil, mencegah gelombang PHK, dan menurunkan angka penganguran, menjaga stabilitas harga bahan pokok, meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat, memberikan perlindungan pada masyarakat miskin, menjaga ketahanan pangan dan energi, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi 4-4,5%.

Beberapa program populis tampaknya akan terus dipertahankan pemerintahan SBY. Menurut SBY, dalam RAPBN tahun 2010 ini, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp37,0 triliun. "Sasaran yang hendak dicapai dari prioritas tersebut adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 12-13,5%," ujar SBY di hadapan Sidang Paripurna Luar Biasa DPR RI, hari ini.

Program untuk kesejahteraan rakyat, seperti PNPM, BOS, Jamkesmas, PKH, dan Beras Bersubsidi akan terus dilanjutkan dalam RAPBN 2010. Ia menambahkan, alokasi anggaran yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada tahun 2010 direncanakan mencapai Rp51,2 triliun.

Dalam pidato kenegaraan tersebut SBY juga menyebutkan beberapa departemen yang mendapat alokasi anggaran tertinggi. Yaitu Departemen Pendidikan Nasional direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp51,8 triliun, Departemen Pertahanan sebesar Rp40,7 triliun, Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp34,3 triliun, Departemen Agama sebesar Rp26,0 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp25,8 triliun, Departemen Kesehatan sebesar Rp20,8 triliun, dan Departemen Perhubungan sebesar Rp16,0 triliun.

Merespons pidato RAPBN Presiden SBY, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP PDIP Taufiq Kiemas menilai secara umum, materi pidato SBY menunjukkan anggaran yang prorakyat. "Saya rasa itu sedikit lebih maju, prorakyat, lebih bagus. Mudah-mudahan di sidang Panitia Aggaran dipenuhi," ujar Taufiq yang ditemui seusai sidang Paripurna Luar Biasa DPR.

Meski demikian, ia mencatat, untuk anggaran TNI (pertahanan) harus diprioritaskan untuk pembelian alat utama sistem senjata (alutsista). "Saya rasa masalah TNI yang seharusnya lebih banyak. Supaya bisa beli alutsista yang baru, jangan memperbaiki terus. Kalau memperbaiki terus kasihan juga TNI-nya," tandasnya.

Sementara secara terpisah, Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq juga menilai, pidato RAPBN Presiden SBY secara umum menjanjikan perbaikan ekonomi. Meskipun, bagi PKS terdapat beberapa catatan kritis atas pidato SBY. "Secara umum Nota Keuangan 2010 menjanjikan perbaikan ekonomi," ujar Mahfudz.

Walau demikian, Mahfudz menilai pemerintah luput dalam meningkatkan anggaran di sektor pertanian. Peningkatan anggaran pertanian penting, sambung Mahfudz, sebagai antisipasi dampak El Nino serta untuk pemicu swasembada beras. "Harusnya ada peningkatan anggaran di sektor pertanian," tegasnya. Di atas semua itu, Mahfudz berharap perlu adanya akselerasi birokrasi di daerah agar program pembangunan lebih efektif.

Nota keuangan yang dibacakan SBY, tak ubahnya sebagai pertaruhan di tahun pertama bagi pemerintahan baru SBY-Boediono kelak. Urusan nota keuangan bukan hal yang baru bagi eksekutif, namun berbeda bagi parlemen di periode 2009-2014. Meskipun, jika merujuk komposisi kekuatan parlemen, akan didominasi koalisi pendukung SBY. Bisa dipastikan, RAPBN 2010 yang disampakan Presiden, akan copy paste dengan keputusan DPR dan pemerintah kelak.

PKS Belum Peroleh Kepastian Jatah Menteri

PKS Belum Peroleh Kepastian Jatah Menteri
Aprizal Rahmatullah - detikPemilu


Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyiapkan 8-10 nama calon menteri kepada capres terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, hingga kini belum ada kepastian berapa jatah menteri yang diberikan kepada PKS.

"Saat ini belum ada pembicaraan mengenai pos yang akan diisi PKS berapa," kata Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq usai rapat paripurna luar biasa di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2009).

Namun, lanjutnya, antara PKS dan SBY telah mempunyai komitmen untuk membangun kabinet berdasarkan prinsip proporsionalitas.

"Kita sudah punya komitmen dengan Pak SBY. Kita akan diajak bicara dengan Pak SBY. Kalau cocok alhamdulillah, kalau nggak cocok kita cari lagi," jelasnya.

Dikatakan Mahfudz, jika SBY telah memberikan plot menteri bagi PKS, nama-nama kandidat itu akan diserahkan.

"Nanti kalau SBY sudah bilang ini plotnya PKS akan berperan di sini, baru akan kita ajukan. Masa kita sudah mengajukan nama, tapi ladangnya sendiri belum ada," cetus Mahfudz.

KS Tunggu SBY Bagi Jatah Menteri
(inilah.com /Raya Abdullah)

INILAH.COM, Jakarta - Sejumlah parpol yang menjadi mitra koalisi SBY sudah menyodorkan nama-nama bakal menteri dalam kabinet SBY-Boediono. Bagi PKS yang sudah menyiapkan 8 hingga 10 nama calon menteri, pihaknya masih menunggu pembagian plot dan peran PKS dalam penyusunan kabinet.

"Kita siapkan 8 hingga 10 nama. Nanti kita akan ajukan ke Pak SBY. Nanti SBY akan bilang plot dan perannya PKS di sini-di sini, baru kita akan masuk. Sejauh ini komitmen yang dibangun itu pembagian (jatah kabinet) menggunakan prinsip proporsionalitas," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (3/8).

Mahfudz menjelaskan, hingga saat belum ada pembicaraan spesifik antara SBY dan PKS terkait pos menteri yang diberikan pada PKS. Meski demikian, PKS tetap berjaga-jaga dengan menyiapkan nama calon menteri yang akan diperbarui hingga dianggap pas oleh SBY.

"Sekarang belum ada pembicaraan mengenai pos yang akan diberikan kepada PKS. Kita punya beberapa nama, yang masih kita simpan. Kalau cocok, alhamdulillamana (jatah). Masa kita ajukan sedangkan ladangnya belum ada," bebernya. [fiq]

Parpol Menengah Sambut Baik Hasil Rapat Pleno KPU

Parpol Menengah Sambut Baik Hasil Rapat Pleno KPU
Senin, 03 Agustus 2009 00:03 WIB

JAKARTA-MI: Partai-partai menengah menyambut baik hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan Putusan Mahkamah Agung (MA) tidak berlaku surut. Dengan demikian, perolehan kursi mereka tidak akan berubah.

Ketua Umum DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menyatakan keputusan yang diambil KPU tersebut sudah sesuai dengan kewenangan KPU dan sistem politik. "Saya menyambut baik tindakan KPU tersebut karena KPU sudah mengambil keputusan yang sesuai dengan wewenangnya," ujar Mahfudz kepada Media Indonesia, Minggu (2/8).

KPU, kata dia, pada awalnya sudah menetapkan kursi bagi para caleg untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk DPR RI, KPU juga sudah mengambil keputusan yang sama. "KPU sudah memberikan kepastian hukum," tegasnya.

Mahfudz menambahkan KPU tidak harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena MK hanya memutuskan penghitungan kursi tahap ketiga. Putusan MA pun, tambahnya, tidak harus dilaksanakan KPU karena tidak berlaku surut. "Kita lihat saja 90 hari ke depan. KPU bisa saja melakukan perubahan," katanya.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozin Chumaidy juga menanggapi positif keputusan pada rapat pleno KPU. Dia mengatakan KPU tetap menghargai putusan MA dengan melakukan hal tersebut. "Tapi putusan KPU hingga saat ini tetap berjalan dengan kata lain tidak berlaku surut," jelasnya.

Ketika ditanyakan mengenai kemungkinan KPU merevisi keputusan tersebut, Chozin menyatakan tidak masalah. Dia mengatakan sudah ada kepastian hukum dengan tindakan yang dilakukan KPU.

"Saat ini DPRD sudah bisa melaksanakan pelantikan sesuai peraturan KPU. DPR RI pun 1 Oktober nanti juga akan melantik para caleg. KPU akan merevisi atau tidak peraturan tersebut nantinya bagi saya tidak masalah. Kita tunggu saja 90 hari lagi," ujarnya. (*/OL-7)

KPU Masih Belum Tegas

KPU Masih Belum Tegas
JAKARTA- Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Ferry Musyidan Baldan menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak tegas, sehingga kursi caleg terpilih tetap rawan tergusur.

Ketidaktegasan itu membuat kursi caleg tetap ’’panas’’, karena berpotensi dianulir kembali setelah tenggat 90 hari sejak putusan Mahkamah Agung dikeluarkan.

’’Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan atas dasar UU, KPU tidak memiliki ketegasan,’’ katanya kepada Suara Merdeka, Minggu (2/8).
Apalagi KPU baru akan mengambil kebijakan setelah 90 hari keputusan MA itu dikeluarkan.

Sebelumnya KPU, Sabtu (1/8), memutuskan akan mengupayakan revisi terhadap Keputusan KPU No 259/Kpts/KPU/ 2009 tentang penetapan perolehan kursi parpol dan pemilu anggota DPR dalam tenggang waktu 90 hari (dihitung sejak putusan MA diterima KPU). Jika tidak ada revisi, putusan MA otomatis berlaku.

Menurut Ferry, pengaturan undang-undang tentang penetapan perolehan kursi harus dilihat sebagai kesatuan utuh dengan sistem pemilu yang dipilih. Mulai dari sistem proporsional terbuka hingga cara penetapan perolehan kursi, harus sama dengan pengaturan Pemilu 2004 sampai penentuan caleg terpilih.

Dia membandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang caleg terpilih dapat langsung diterapkan, karena tidak menyentuh tatanan sistem penentuan jumlah kursi. Penerapannya setelah ada penetapan jumlah kursi masing-masing parpol di setiap dapil.

Ferry mengatakan, putusan MA yang mengabulkan permohonan perubahan pengaturan penetapan perolehan kursi tahap kedua, dan mengubah penentuan kursi DPRD, justru mendatangkan ketidakadilan baru.

’’Oleh karena itu, keluarnya keputusan KPU jangan lagi menimbulkan spekulasi baru. Sebab, hal itu menyangkut kepastian tentang hasil pemilu,’’ tandasnya.

Preseden Buruk

Terpisah, politikus PDI-P Yasonna Laoly menilai KPU seharusnya melakukan upaya hukum lain jika merasa tidak berkenan dengan keputusan MA itu. Keputusan MA harus dibatalkan dengan keputusan setara. “Bukan dengan pengabaian, negara kita adalah negara hukum,” tegasnya.

Dia menilai KPU telah menempatkan diri di atas hukum dan konstitusi. Mantan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu ini mengkhawatirkan, jika alasan putusan tidak berlaku surut digunakan akan menimbulkan preseden buruk bagi lembaga hukum di Indonesia.

“Dengan pembangkangan KPU terhadap putusan MA, ke depan lembaga-lembaga negara, masyarakat dapat mengabaikan keputusan MA dengan alasan tidak retroaktif,” tutupnya.

Ketua Divisi Politik Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Yulianto menilai ada unsur ngakali dalam kasus ini. Mengingat salah satu amar putusan Mahkamah Agung (MA) adalah memeintahkan KPU untuk mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu.

’’Ada unsur ngakali dalam kasus ini, tapi inilah yang harus dilakukan KPU, karena tidak punya banyak pilihan lagi. Dia harus laksanakan putusan MA walaupun akan ada hujan protes, atau tidak melaksanakan tapi dianggap tidak menghargai putusan MA, maka jalan tengahnya ya mengatakan siap laksanakan, tapi menyatakan tidak putusan MA tidak berlaku surut,’’ kata Yulianto.

Senada dengan Yasonna, Yulianto mengatakan KPU sebenarnya bisa melakukan perlawanan hukum, karena putusan MA itu cacat, di mana termohon tidak pernah sekali pun mendapatkan salinan permohonan dan tidak pernah dimintai keterangan oleh MA.

Dinilai Mandiri

Sementara itu Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum menilai apa yang dilakukan KPU, Sabtu (1/8), menunjukkan sebagai lembaga mandiri. Partai Demokrat menghormati keputusan itu dan meminta semua pihak bersikap sama.

’’Partai Demokrat menghormati keputusan KPU, karena kami concern pada kemandirian KPU. Sikap KPU telah menunjukkan kemandiriannya,’’ katanya kepada Suara Merdeka.

Menurut Anas sebagai lembaga yang mandiri KPU tidak boleh ditekan untuk menjadi menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu. PD yakin bila KPU melaksanakan rumus pembagian kursi sesuai undang-undang, yaitu pembagian kursi tahap satu, kedua dan ketiga.

’’Semua partai dan calon akan mendapatkan haknya sesuai dengan perolehan suara, jadi bukan memperoleh kursi karena telah melakukan lobi hitam dan patgulipat,’’ kata mantan Ketua Umum PB HMI itu.

Senada, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menilai KPU sudah mengambil keputusan tepat sesuai dengan kewenangannya. Keputusan itu memberi kepastian hukum bagi caleg DPRD. ’’Mestinya, KPU mengambil keputusan yang sama untuk penetapan kursi DPR yang sudah diambil,’’ tegasnya.

Pun Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, keputusan KPU perlu diapresiasi. Bahkan dia menilai, keputusan itu telah menurunkan suhu politik serta menutup ruang konflik yang hampir terjadi secara nasional.

’’KPU telah beritikad baik menyelesaikan persoalan secara tepat dan sungguh-sungguh, tanpa ada yang kehilangan muka,’’ tukasnya. (H28,F4-77)