Kasus Gas Tangguh Bukan Isu Pemilu

Inilah.com, 30/08/2008 00:44
"Kasus Gas Tangguh Bukan Isu Pemilu"
Mahfudz Siddiq
R Ferdian Andi R

INILAH.COM, Jakarta – Geger soal kontrak LNG gas Tangguh mencuat kembali seiring kunjungan kerja Wakil Presiden Jusuf Kalla ke China belum lama ini. Terungkap, bahwa kontrak gas Tangguh adalah yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Presiden SBY pun bahkan harus menggelar rapat pleno untuk membahas masalah ini.

Kalangan PDIP pun merasa tersodok atas mencuatnya pembongkaran dan renegosiasi atas LNG Tangguh. Bahkan mereka menuduh, munculnya isu LNG Tangguh ini tak lebih dari pengalihan isu dari kerja panitia angket yang bertujuan sebagai black campaign terhadap capres yang diusung PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Untuk melihat polemik ini, INILAH.COM mewawancarai anggota Panitia Angket yang juga Ketua FPKS DPR RI, Mahfudz Siddiq, di Jakarta, Jumat (29/8) di gedung DPR, Jakarta. Berikut ini wawancara lengkapnya:

Bagaimana komentar Anda tentang kontroversi LNG Tangguh saat ini?

Itu kan tanggung jawab Menteri ESDM. Menteri ESDM kan punya atasan, siapa atasannya? Kan Megawati. Kalau ada yang perlu diklarifikasi, makanya atasannya juga harus dipanggil.

Bagaimana Anda melihat sikap PDIP yang menuding munculnya isu gas Tangguh ini sebagai upaya mengalihkan kerja Panitia Angket semata dan upaya politis dalam rangka Pemilu 2009?

Kalau Panitia Angket hanya ingin mendengarkan alasan lisan atau tertulis, kenapa pemerintah menaikkan BBM, itu sudah cukup. Tapi kalau Panitia Angket ini ingin membongkar kebijakan dan karut-marut kebijakan energi, maka seluruh masalah dari hulu hingga hilir harus diselidiki semuanya. Tidak peduli siapa pun pejabatnya.

Bagaimana Anda mencari benang merah kasus LNG Tangguh masuk ke Panitia Angket?

Jadi begini, pemrintah waktu interpelasi ditanya kenapa menaikkan harga BBM, pemerintah menjawab karena lifting minyak kita turun dan tidak mencapai target. Itu sudah berlangsung selama delapan tahun. Kenapa tidak ada langkah perbaikan selama delapan tahun itu?

Ya kita telusuri dong selama delapan tahun itu, termasuk siapa pejabat yang menjabat selama kurun itu. Apalagi soal konversi minyak tanah ke gas, ternyata pasokan gas langka. Kenapa langka? Kita telusuri lagi itu. Ternyata pada 2002 ada kontrak eksplor. Bagaimana kita bisa mengatasi kelangkaan gas, sedangkan sumber gas kita sudah kontrak selama 25 tahun sementara harganya sangat murah. Ini harus kita telusuri. Kalau mau tuntas, ya ayo.

Bukankah PKS dari awal menegaskan, Pantia Angket harus tetap dalam koridor agar tidak masuk dalam ranah politik Pemilu 2009 mendatang?

Makanya, menurut saya, ini harus dituntaskan segera, sehingga ini tidak masuk dalam isu politik Pemilu 2009.

Bagaimana dengan tuduhan dari PDIP isu LNG Tangguh sangat terkait dengan kepentingan Pemilu 2009?

Ya kalau diulur-ulur terus sampai masuk masa pemilu, ini hanya akan jadi isu, dan substansinya tidak terbongkar. Logika kita memang tidak bisa menghindari untuk tidak membahas LNG Tangguh di Panitia Angket. Itu yang harus kita urut semua.

Nah waktu kita mengurut itu ternyata ada orang-orang, kemudian kita berfikir, ternyata ada si A, jangan deh. Itu kan tidak obyektif. Seperti SBY pernah menjadi Mentamben era Megawati panggil di Panitia Angket. Purnomo sebagai menteri ESDM panggil juga, ternyata dia mendapat perintah dari presiden, ya presidennya dipanggil juga.

Apakah memang ada upaya untuk mengulur-ulur waktu?

Itu yang saya rasakan. [P1]