SBY Dituding Punya Persoalan dengan Sultan

NASIONAL - POLITIK
Selasa, 30 November 2010 , 08:28:00


JAKARTA – Politisi PDIP Arif Wibowo menduga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki persoalan pribadi dengan Sultan Hamengku Buwono X, sehingga terkesan SBY ingin menggusur posisi Sultan sebagai Gubernur Jogjakarta. Kesan itu tampak jelas dari kengototan pemerintah mengubah sistem pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta dari penetapan menjadi pemilihan langsung melalui Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Jogjakarta.

”Saya kira ini dampak dari konflik pribadi Presiden SBY-Sultan Hamengku Buwono X. Mestinya konflik pribadi ini tidak dibawa ke arena yang lebih luas, selesaikan saja secara pribadi di antara keduanya,” kata anggota Komisi II DPR ini, Senin (29/11).

Seperti diketahui, saat membuka Sidang Kabinet Terbatas Jumat (26/11), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kembali menegaskan RUU Keistimewaan Jogjakarta harus memikirkan aspek demokrasi. Sebab saat ini sudah tidak mungkin lagi melanjutkan sistem monarki.

Menurut Arif Wibowo, pernyataan SBY itu tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Jogjakarta yang masih memandang figur Sultan HB X sebagai pimpinan mereka. ”Kalau pun pemilihan langsung digelar di Jogjakarta, saya yakin Sultan akan terpilih lagi,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo juga mengaku tergelitik melihat sikap SBY yang terkesan hanya menyoroti proses pemilihan kepala daerah DIY semata. Padahal, sebagaimana tertulis dalam pasal 18A ayat 1 UUD 1945, kekhususan dan keragaman ini juga yang melandasi diberlakukannya hukum syariah di Aceh, otonomi khusus Papua, dan ditunjuknya Walikota di Provinsi DKI Jakarta.

”Ini ada hubungan apa kok presiden bersikap seperti ini kepada Sultan? Mestinya presiden sebelum mengatakan itu panggil saja Sultan, panggil saja Paku Alam, panggil saja pakar politik, panggil saja elemen masyarakat Yogya, biar presiden mengerti. Ada apa dengan presiden?” kata Ganjar yang juga politisi PDIP.

Sementara itu, Mahfudz Siddiq dari PKS meminta Sultan HB X tidak terlibat dalam kepentingan partai polilik tertentu. Sultan itu harus berdiri di atas semua kepentingan golongan, kelompok dan warga di Yogyakarta. ”Kami setuju penetapan Sultan sebagai Gubernur Jogjakarta tanpa harus melalui pemilihan langsung. Dengan syarat, dia tidak menjadi pengurus atau pimpinan partai politik mana pun,” kata mantan Ketua Komisi II DPR itu. (dri)