Mana Ada Tebar Pesona!

Mana Ada Tebar Pesona!

Tribun Batam, Rabu, 14 Januari 2009
Pro-kontra Politisasi Harga BBM

JAKARTA, TRIBUN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap sedang tebar pesona dengan mengumumkan penurunan harga BBM ketiga kalinya awal pekan ini. Namun hal itu langsung dibantah para petinggi Partai Demokrat.

Ketua Umum Partai Demokrat, Hadi Utomo, mengatakan kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM bukan untuk meraih simpati publik menjelang pemilihan umum. “Ini bukan politis, cuma faktanya ketika harga dinaikkan, harga minyak dunia juga sedang tinggi,” kata Hadi, Selasa (13/1).

Kakak ipar Yudhoyono itu mengatakan, kebijakan menurunkan harga BBM semata-mata untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat guna menghadapi krisis ekonomi.

Sebelumnya, kebijakan yang sering diklaim sebagai sebuah prestasi itu mengundang kritik. Tak kurang, partai pengusung Yudhoyono, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun angkat bicara. Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Siddiq, mengatakan bila kebijakan itu tidak diikuti penurunan biaya hidup lainnya, misalnya tarif transportasi, maka sia-sia dan dapat dianggap politis.

Menurut Mahfudz, pemerintah justru harus memperhatikan masalah utama yang sedang dihadapi masyarakat, yaitu kelangkaan BBM dan gas yang terjadi di berbagai daerah. Selama kelangkaan itu tidak teratasi, kata Mahfud, kebijakan itu hanya omong kosong.

“Di satu sisi penurunan ini memang menguntungkan politik SBY. Akan tetapi dari sisi lain ini bisa jadi blunder. Yang jelas, sikap pemerintah ini harus diapresiasi, meskipun tetap akan menjadi pertanyaan besar. Apabila nanti setelah pemilu harga minyak dunia kemudian melonjak naik, apakah pemerintah bisa mempertahankan harga BBM,” Mahfudz mempertanyakan.

Didikte
Sementara itu, menurut pengamat ekonomi politik dari Tim Indonesia Bangkit, Ichsanuddin Noorsy, sikap pemerintah dalam menurunkan harga BBM, bukanlah sebuah prestasi karena saat ini sudah seharusnya harga BBM turun.

“Itu bukanlah sebuah prestasi. Akan tetapi malah sebaliknya, menunjukkan kedaulatan energi Indonesia telah tunduk pada mekanisme pasar . Kondisi ini juga nampak pada keengganan pengusaha dan organda dalam menurunkan tarif yang disebabkan melemahnya perekonomian dan tingginya resiko pasar,” papar Noorsy.
Ketidakjelasan situasi perekonomian sekarang ini karena pemerintah telah masuk dalam kebijakan yang menyetujui besarnya biaya pertumbuhan ekonomi melalui pinjaman luar negeri dan obligasi sebesar Rp 114 triliun dan pinjaman siaga, 5 miliar dolar AS.