Pengadaan Cenderamata untuk DPR Dikritik

Pengadaan Cenderamata untuk DPR Dikritik

Koran Tempo, 9 Juni 2009
JAKARTA—Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pengadaan cenderamata dan lencana bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat senilai miliaran rupiah.
“Di saat fungsi Dewan dalam bidang legislasi jelek, justru ada pengadaan cenderamata. Dewan tidak berpihak kepada rakyat,” kata Abdulah Dahlan, peneliti dari ICW, di Jakarta kemarin. Ia menyarankan agar alokasi anggaran itu dialihkan untuk fungsi legislasi.
Sekretariat Jenderal DPR telah memasukkan anggaran pengadaan cenderamata dan lencana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2009. Lelang pengadaan cenderamata dan lencana dilakukan secara terbuka dan diumumkan pada 4 Juni lalu. Saat ini proses tender masih dalam tahap pendaftaran hingga 15 Juni.
Ketua DPR Agung Laksono membenarkan rencana pengadaan cenderamata dan lencana tersebut. Cenderamata berupa cincin akan diberikan kepada anggota Dewan yang sudah rampung masa tugasnya. Sedangkan untuk anggota Dewan yang baru, bakal dibuatkan lencana. “Itu sudah dialokasikan anggarannya," kata Agung di gedung DPR kemarin. “Totalnya Rp 3 miliar."
Berdasarkan data yang diperoleh Tempo, alokasi dana yang bakal digelontorkan untuk pengadaan cenderamata dan lencana tersebut jauh lebih besar, yaitu hampir Rp 5 miliar.
Perinciannya, untuk lencana kecil bagi 560 anggota Dewan periode 2009-2004 dianggarkan Rp 1,4 miliar, sedangkan lencana besar dianggarkan Rp 1,6 miliar. Adapun untuk cincin cenderamata bagi anggota Dewan yang purnatugas dianggarkan Rp 1,9 miliar.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyatakan fraksinya menolak pengadaan cenderamata tersebut. Menurut dia, pengadaan cincin itu hanya membuang anggaran negara. "Tidak perlu. Lebih baik dananya untuk membantu orang miskin," katanya lewat pesan pendek kemarin.
Menurut Agung Laksono, pengadaan cenderamata bisa dibatalkan jika memang tak dianggap penting. "Kalau memang tidak perlu, bisa dibatalkan," ujarnya.EKO ARI | DWI RIYANTO | DWI WIYANA