Selasa, 22 Februari 2011 - 15:23 wib
Misbahol Munir - Okezone
JAKARTA - Pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang mengajak untuk memboikot media yang sering menjelekkan pemerintah, masih menghenyakkan anggota DPR.
"Itu pernyataan pejabat negara yang antidemokrasi. dan itu berbahaya," kata anggota Fraksi PKS di DPR Mahfudz Siddiq kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2011).
Pernyataan itu malah bertentangan dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung demokrasi. "Ini merupakan bentuk kepanikan dari ring satu Presiden yang terjadi," katanya.
Mahfudz beranggapan, tugas press sebenarnya memang melakukan pengontrolan. "Media itu adalah gatekeeper, tugas media untuk mengkontrol pemerintahan," katanya.
Namun, apakah Dipo sebaiknya meminta maaf kepada media, Mahfudz menyerahkannya pada yang bersangkutan. "Biar saja, kita lihat apakah sosok Dipo merupakan sosok yang demokratis atau tidak. Bagaimanapun juga, apapun medianya, tidak dijadikan sebagai lawan," ungkapnya.(hri)
Tuesday, February 22, 2011
Demokrat dan Golkar Ikhlas Berpisah
Berita Utama
22 Februari 2011
* Hari Ini Angket Diputuskan
JAKARTA-Dua partai politik besar pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boedino, yakni Partai Demokrat dan Partai Golkar sama-sama mengaku ikhlas jika harus berpisah dari Sekretariat Gabungan (Setgab), yang menjadi wadah dari partai-partai koalisi.
Keikhlasan Partai Demokrat ini diungkapkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Menurut dia, perbedaan pandangan dalam koalisi sebenarnya hal yang biasa. Namun, jika perbedaan tersebut terlalu sering maka akan tidak elok dan tidak ada perbedaan antara partai koalisi dan nonkoalisi.
”Ya, mungkin saja ada bagian dari partai koalisi yang kami ikhlaskan,”ujarnya sebelum memberi pengarahan kepada seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Seperti diketahui, Golkar yang merupakan mitra koalisi Demokrat, memberikan dukungan penuh terhadap usul angket. Sementara di sisi lain, Demokrat menolak usul angket pajak yang dinilai tidak memiliki urgensi.
Kendati demikian, Anas menyatakan, tidak menutup kemungkinan Golkar berubah sikap di menit-menit terakhir. Karena, lobi-lobi politik antara Demokrat dan partai lain masih terus berjalan. Namun, dia tidak mempermasalahkan seandainya lobi yang dilancarkan pihaknya mengalami kegagalan, sehingga hari ini kalah dalam voting. ”Politik itu tak boleh gampang kecewa,”imbuhnya.
Dia menegaskan, pada intinya Setgab dibangun dalam rangka ikhtiar membangun koalisi lebih baik, lebih produktif, lebih kompak, dan lebih berbasiskan komitmen membangun stabilitas dan efektivitas pemerintahan. ”Dengan demikian, wajar apabila anggota Setgab diharapkan seia-sekata dalam membuat suatu keputusan,”tukas Anas.
Sementara itu, Partai Golkar juga merasa ikhlas jika harus berpisah dari koalisi. Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, adanya perbedaan pandangan antara partai koalisi tidak perlu ditanggapi dengan cara menakut-nakuti seperti reshuffle atau dikeluarkan dari koalisi.
Karena, bila perbedaan pandangan tersebut demi kepentingan memperbaiki masalah-masalah kenegaraan, maka seharusnya hal seperti itu harus mendapatkan dukungan bersama.
”Namun, manakala sikap dan pandangan politik kita diterjemahkan lain, maka Golkar siap menerima dan ikhlas dengan keputusan Demokrat. Tapi, kalau itu terjadi, maka ada hitung-hitungan lain di kemudian hari. Itu nanti kalau terjadi,”tegasnya.
Adapun Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar mendukung keputusan Demokrat jika ada mekanisme reward dan punishment di internal koalisi. Seharusnya, dalam bermitra, mekanisme tersebut sangat penting sehingga dapat jelas terlihat reward bagi partai yang loyal, maupun punishment bagi partai yang sering membangkang. ”Selama ini, mekanisme tersebut tidak pernah berjalan. Tapi, itu semua terserah kepada ketua koalisi, dalam hal ini Presiden SBY,”ungkapnya.
Berimbang Usul hak angket perpajakan sendiri akan diputuskan hari ini dalam rapat paripurna yang akan dipimpin oleh Ketua DPR, Marzuki Alie. Wakil Ketua DPR, Anis Matta mengatakan, pemilihan Marzuki sebagai pimpinan rapat paripurna merupakan hasil rapat pimpinan DPR.
”Ini sesuai hasil rapat, dan keputusan kami adalah Pak Marzuki yang akan memimpin,”tuturnya. Hingga saat ini, peta dukungan fraksi di DPR yang mendukung atau menolak usul hak angket masih seimbang. Fraksi-fraksi yang mendukung antara lain Golkar, PDIP, PKS, dan Hanura. Sedangkan fraksi yang menolak adalah Demokrat, PAN, dan PKB. Sementara dua fraksi yakni Gerindra dan PPP belum menyatakan sikap resmi.
Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan pihaknya belum memutuskan sikap apakah mendukung atau menolak usul hak angket mafia pajak dan hak angket perpajakan yang akan diputuskan hari ini.
Menurutnya, belum adanya sikap dari Gerindra karena Gerindra belum mendapatkan jawaban tujuan pembentukan angket sehingga target dan sasarannya jangan sampai seperti kasus Angket Bank Century.
”Angket ini kan mau menyelidiki, apakah kebijakannya yang salah selama ini, apakah pendapatan negara yang berkurang dari pajak ataukah ada mafia di internal perpajakan sehingga berpotensi mengurangi pendapatan negara dari pajak. Yang pasti, Gerindra masih terus konsolidasi dan konsultasi dengan DPP,”terang Muzani.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Sekjen DPP PPP, M Arwani Thomafi. Dia mengungkapkan fraksinya masih berkonsolidasi untuk mematangkan keputusan yang akan diambil. ”Kita masih matangkan opsi-opsi yang ada bersama dengan DPP dan Ketua Umum Suryadharma Ali,”ungkapnya.
Sementara Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar menegaskan, pihaknya tidak mau terjebak politik transaksional di paripurna angket mafia pajak DPR, dan siap walk out dari rapat paripurna jika tidak dapat diselesaikan lewat musyawarah mufakat. ”Ada kemungkinan WO kalau ini dipaksakan, tidak ada pembicaraan musyawarah mufakat,”tandasnya.(J22,K32-80)
22 Februari 2011
* Hari Ini Angket Diputuskan
JAKARTA-Dua partai politik besar pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boedino, yakni Partai Demokrat dan Partai Golkar sama-sama mengaku ikhlas jika harus berpisah dari Sekretariat Gabungan (Setgab), yang menjadi wadah dari partai-partai koalisi.
Keikhlasan Partai Demokrat ini diungkapkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Menurut dia, perbedaan pandangan dalam koalisi sebenarnya hal yang biasa. Namun, jika perbedaan tersebut terlalu sering maka akan tidak elok dan tidak ada perbedaan antara partai koalisi dan nonkoalisi.
”Ya, mungkin saja ada bagian dari partai koalisi yang kami ikhlaskan,”ujarnya sebelum memberi pengarahan kepada seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Seperti diketahui, Golkar yang merupakan mitra koalisi Demokrat, memberikan dukungan penuh terhadap usul angket. Sementara di sisi lain, Demokrat menolak usul angket pajak yang dinilai tidak memiliki urgensi.
Kendati demikian, Anas menyatakan, tidak menutup kemungkinan Golkar berubah sikap di menit-menit terakhir. Karena, lobi-lobi politik antara Demokrat dan partai lain masih terus berjalan. Namun, dia tidak mempermasalahkan seandainya lobi yang dilancarkan pihaknya mengalami kegagalan, sehingga hari ini kalah dalam voting. ”Politik itu tak boleh gampang kecewa,”imbuhnya.
Dia menegaskan, pada intinya Setgab dibangun dalam rangka ikhtiar membangun koalisi lebih baik, lebih produktif, lebih kompak, dan lebih berbasiskan komitmen membangun stabilitas dan efektivitas pemerintahan. ”Dengan demikian, wajar apabila anggota Setgab diharapkan seia-sekata dalam membuat suatu keputusan,”tukas Anas.
Sementara itu, Partai Golkar juga merasa ikhlas jika harus berpisah dari koalisi. Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, adanya perbedaan pandangan antara partai koalisi tidak perlu ditanggapi dengan cara menakut-nakuti seperti reshuffle atau dikeluarkan dari koalisi.
Karena, bila perbedaan pandangan tersebut demi kepentingan memperbaiki masalah-masalah kenegaraan, maka seharusnya hal seperti itu harus mendapatkan dukungan bersama.
”Namun, manakala sikap dan pandangan politik kita diterjemahkan lain, maka Golkar siap menerima dan ikhlas dengan keputusan Demokrat. Tapi, kalau itu terjadi, maka ada hitung-hitungan lain di kemudian hari. Itu nanti kalau terjadi,”tegasnya.
Adapun Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar mendukung keputusan Demokrat jika ada mekanisme reward dan punishment di internal koalisi. Seharusnya, dalam bermitra, mekanisme tersebut sangat penting sehingga dapat jelas terlihat reward bagi partai yang loyal, maupun punishment bagi partai yang sering membangkang. ”Selama ini, mekanisme tersebut tidak pernah berjalan. Tapi, itu semua terserah kepada ketua koalisi, dalam hal ini Presiden SBY,”ungkapnya.
Berimbang Usul hak angket perpajakan sendiri akan diputuskan hari ini dalam rapat paripurna yang akan dipimpin oleh Ketua DPR, Marzuki Alie. Wakil Ketua DPR, Anis Matta mengatakan, pemilihan Marzuki sebagai pimpinan rapat paripurna merupakan hasil rapat pimpinan DPR.
”Ini sesuai hasil rapat, dan keputusan kami adalah Pak Marzuki yang akan memimpin,”tuturnya. Hingga saat ini, peta dukungan fraksi di DPR yang mendukung atau menolak usul hak angket masih seimbang. Fraksi-fraksi yang mendukung antara lain Golkar, PDIP, PKS, dan Hanura. Sedangkan fraksi yang menolak adalah Demokrat, PAN, dan PKB. Sementara dua fraksi yakni Gerindra dan PPP belum menyatakan sikap resmi.
Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan pihaknya belum memutuskan sikap apakah mendukung atau menolak usul hak angket mafia pajak dan hak angket perpajakan yang akan diputuskan hari ini.
Menurutnya, belum adanya sikap dari Gerindra karena Gerindra belum mendapatkan jawaban tujuan pembentukan angket sehingga target dan sasarannya jangan sampai seperti kasus Angket Bank Century.
”Angket ini kan mau menyelidiki, apakah kebijakannya yang salah selama ini, apakah pendapatan negara yang berkurang dari pajak ataukah ada mafia di internal perpajakan sehingga berpotensi mengurangi pendapatan negara dari pajak. Yang pasti, Gerindra masih terus konsolidasi dan konsultasi dengan DPP,”terang Muzani.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Sekjen DPP PPP, M Arwani Thomafi. Dia mengungkapkan fraksinya masih berkonsolidasi untuk mematangkan keputusan yang akan diambil. ”Kita masih matangkan opsi-opsi yang ada bersama dengan DPP dan Ketua Umum Suryadharma Ali,”ungkapnya.
Sementara Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar menegaskan, pihaknya tidak mau terjebak politik transaksional di paripurna angket mafia pajak DPR, dan siap walk out dari rapat paripurna jika tidak dapat diselesaikan lewat musyawarah mufakat. ”Ada kemungkinan WO kalau ini dipaksakan, tidak ada pembicaraan musyawarah mufakat,”tandasnya.(J22,K32-80)
Capres PKS Tetap Lewat Majelis Syuro
Senin, 21 Februari 2011, 19:12 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--DPW PKS Jawa Tengah yang mencalonkan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai calon presiden 2014 sifatnya hanya berupa aspirasi. Sikap DPW PKS Jateng itu belum menggambarkan sikap politik PKS secara keseluruhan. Hal itu karena dukungan kepada salah satu capres merupakan wewenang Majelis Syuro.
Hal itu disampaikan politisi PKS di DPR, Mahfudz Siddiq, Senin (21/2). "Aspirasi boleh saja, tapi kalau pencapresan itu wewenang Majelis Syuro," kata Mahfudz. Dia mengatakan, DPW PKS Jateng bisa menyampaikan aspirasinya itu kepada DPP PKS. Kemudian, DPP akan melanjutkannya ke Majelis Syuro untuk dibahas.
Mahfudz mengakui, hingga kini hanya pengurus DPW PKS Jateng saja yang sudah menyinggung soal dukungan kepada salah satu capres. "Baru di Jawa Tengah saja," kata Mahfudz. Meski demikian, ujar dia, langkah DPW PKS Jateng itu sah-sah saja karena merupakan penyampaian aspirasi.
Menurut Mahfudz, Musyawarah Kerja Nasional PKS di Yogyakarta pada pertengahan Februaru 2011 ini memang akan diikuti oleh pertemuan Majelis Syuro. "Tapi, sudah disepakati bahwa Majelis Syuro belum akan membahas soal pencapresan pada Mukernas ini," kata Mahfudz. Agenda utama Mukernas adalah konsolidasi partai dan sosialisasi program.
Red: Krisman Purwoko
Rep: M Ikhsan Shiddieqy
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--DPW PKS Jawa Tengah yang mencalonkan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai calon presiden 2014 sifatnya hanya berupa aspirasi. Sikap DPW PKS Jateng itu belum menggambarkan sikap politik PKS secara keseluruhan. Hal itu karena dukungan kepada salah satu capres merupakan wewenang Majelis Syuro.
Hal itu disampaikan politisi PKS di DPR, Mahfudz Siddiq, Senin (21/2). "Aspirasi boleh saja, tapi kalau pencapresan itu wewenang Majelis Syuro," kata Mahfudz. Dia mengatakan, DPW PKS Jateng bisa menyampaikan aspirasinya itu kepada DPP PKS. Kemudian, DPP akan melanjutkannya ke Majelis Syuro untuk dibahas.
Mahfudz mengakui, hingga kini hanya pengurus DPW PKS Jateng saja yang sudah menyinggung soal dukungan kepada salah satu capres. "Baru di Jawa Tengah saja," kata Mahfudz. Meski demikian, ujar dia, langkah DPW PKS Jateng itu sah-sah saja karena merupakan penyampaian aspirasi.
Menurut Mahfudz, Musyawarah Kerja Nasional PKS di Yogyakarta pada pertengahan Februaru 2011 ini memang akan diikuti oleh pertemuan Majelis Syuro. "Tapi, sudah disepakati bahwa Majelis Syuro belum akan membahas soal pencapresan pada Mukernas ini," kata Mahfudz. Agenda utama Mukernas adalah konsolidasi partai dan sosialisasi program.
Red: Krisman Purwoko
Rep: M Ikhsan Shiddieqy
PKS Jajaki Sri Sultan HB X
Berita Utama
22 Februari 2011
JAKARTA- Upaya untuk menjadi partai terbuka yang tidak lagi eksklusif sungguh-sungguh ditunjukkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Terbukti, setelah sebelumnya menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Bali, kali ini PKS menggelar Mukernas di Yogyakarta, 24-27 Februari 2011.
Seperti diketahui, kedua wilayah itu dikenal memiliki tradisi lokal yang masih kuat.
Menurut pengamat politik Alfan Alfian, pemilihan tempat acara tersebut bukan tanpa alasan. Tapi memiliki pesan khusus yang ingin disampaikan PKS ke publik.
‘’Ada upaya kuat dari PKS untuk menunjukkan bahwa mereka entitas politik yang tidak eksklusif. Pemilihan kedua tempat itu juga bisa dimaknai bahwa PKS membuka diri dan masih memiliki nilai-nilai kultural Indonesia,’’ ulas Alfan, kemarin.
Menariknya, menjelang Mukernas kali ini, PKS menunjukan kedekatan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X). Mereka bertemu HB X sebelum acara dan meminta Gubernur DIY itu untuk membuka Mukernas PKS di Jogja.
Jika dilihat dari dimensi politik, menurut Alfan ini juga pesan khusus yang ingin disampaikan PKS. ‘’Artinya, PKS mendukung Sri Sultan HB X dalam beberapa hal. Salah satunya sikap politik HB X. Dan ini bukti bahwa PKS bisa berbeda dengan SBY atau koalisi partai,’’ ungkap Alfan.
Pola yang dilakukan PKS dengan mendekat ke HB X ini, lanjut Alfan, bisa juga sebagai sebuah isyarat bahwa PKS sedang melakukan komunikasi politik yang tak biasa dengan HB X. Meskipun untuk bicara 2014 masih terlalu dini.
‘’Tapi bagaimana pun, saat ini HB X merupakan salah satu tokoh nasional yang signifikan, di luar tokoh-tokoh lain di dalam lingkaran kekuasaan. Jadi wajar kalau PKS mendekat ke HB X,’’ kata Alfan.
Terpisah, pengamat politik Yudi Latif menilai mendekatnya PKS ke Sri Sultan dinilai sebagai strategi komunikasi politik. Sri Sultan, menurut pengamat Indoreform itu, adalah ikon Jogja dan Jawa, selain tokoh nasional.
PKS akan menggelar Mukernas di DIY, maka memang sudah semestinya sowan ke HB X. ‘’Cara itu memang biasa dilakukan, khususnya oleh PKS, untuk merangkul dan menangkal persepsi publik,’’ ujar pengajar Universitas Paramadina Jakarta.
Langkah ini untuk menunjukkan bahwa PKS sudah menjadi partai terbuka, sesuai amanat Munas PKS.
‘’Dengan mendekatnya PKS ke HB X bisa saja dikatakan ini merupakan sebuah isyarat atau kemungkinan-kemungkinan PKS mulai melakukan penjajakan politik ke Sultan Jogja tersebut.’’ (di-43)
22 Februari 2011
JAKARTA- Upaya untuk menjadi partai terbuka yang tidak lagi eksklusif sungguh-sungguh ditunjukkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Terbukti, setelah sebelumnya menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Bali, kali ini PKS menggelar Mukernas di Yogyakarta, 24-27 Februari 2011.
Seperti diketahui, kedua wilayah itu dikenal memiliki tradisi lokal yang masih kuat.
Menurut pengamat politik Alfan Alfian, pemilihan tempat acara tersebut bukan tanpa alasan. Tapi memiliki pesan khusus yang ingin disampaikan PKS ke publik.
‘’Ada upaya kuat dari PKS untuk menunjukkan bahwa mereka entitas politik yang tidak eksklusif. Pemilihan kedua tempat itu juga bisa dimaknai bahwa PKS membuka diri dan masih memiliki nilai-nilai kultural Indonesia,’’ ulas Alfan, kemarin.
Menariknya, menjelang Mukernas kali ini, PKS menunjukan kedekatan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X). Mereka bertemu HB X sebelum acara dan meminta Gubernur DIY itu untuk membuka Mukernas PKS di Jogja.
Jika dilihat dari dimensi politik, menurut Alfan ini juga pesan khusus yang ingin disampaikan PKS. ‘’Artinya, PKS mendukung Sri Sultan HB X dalam beberapa hal. Salah satunya sikap politik HB X. Dan ini bukti bahwa PKS bisa berbeda dengan SBY atau koalisi partai,’’ ungkap Alfan.
Pola yang dilakukan PKS dengan mendekat ke HB X ini, lanjut Alfan, bisa juga sebagai sebuah isyarat bahwa PKS sedang melakukan komunikasi politik yang tak biasa dengan HB X. Meskipun untuk bicara 2014 masih terlalu dini.
‘’Tapi bagaimana pun, saat ini HB X merupakan salah satu tokoh nasional yang signifikan, di luar tokoh-tokoh lain di dalam lingkaran kekuasaan. Jadi wajar kalau PKS mendekat ke HB X,’’ kata Alfan.
Terpisah, pengamat politik Yudi Latif menilai mendekatnya PKS ke Sri Sultan dinilai sebagai strategi komunikasi politik. Sri Sultan, menurut pengamat Indoreform itu, adalah ikon Jogja dan Jawa, selain tokoh nasional.
PKS akan menggelar Mukernas di DIY, maka memang sudah semestinya sowan ke HB X. ‘’Cara itu memang biasa dilakukan, khususnya oleh PKS, untuk merangkul dan menangkal persepsi publik,’’ ujar pengajar Universitas Paramadina Jakarta.
Langkah ini untuk menunjukkan bahwa PKS sudah menjadi partai terbuka, sesuai amanat Munas PKS.
‘’Dengan mendekatnya PKS ke HB X bisa saja dikatakan ini merupakan sebuah isyarat atau kemungkinan-kemungkinan PKS mulai melakukan penjajakan politik ke Sultan Jogja tersebut.’’ (di-43)
Data hilang di Seoul, DPR panggil Kemenhan
Monday, 21 February 2011 23:12
WASPADA ONLINE
JAKARTA - Ketua Komisi I bidang Pertahanan DPR Mahfudz Siddiq mengaku belum mendapatkan informasi utuh tentang dugaan pencurian data-data militer milik delegasi Indonesia di Korea Selatan. Mahfudz sudah melakukan penelusuran awal soal informasi itu. "Info data dicuri masih simpang-siur. Menko Perekonomian sebagai pimpinan delegasi sebaiknya menjelaskan hal itu," kata Mahfudz, hari ini.
Mahfudz menuturkan, berdasar penelusurannya, setidaknya beredar empat versi berita terkait kasus dugaan pencurian data itu. Pertama, ada yang meminta petugas hotel mengambil komputer jinjing atau laptop di kamar delegasi Indonesia.
Kedua, laptop sempat hilang namun telah ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya, tanpa ada data yang diambil. Ketiga, terjadi pencurian laptop dan data hendak diambil, tapi ternyata tak ada data yang diincar dalam laptop tersebut. Keempat, ada data militer dalam laptop itu. "Saya sudah mencoba konfirmasi ke beberapa pihak yang merupakan sumber pemerintah. Tapi persoalan ini belum clear," tegas Mahfudz.
Menurut Wasekjen PKS itu, kalau tidak ada klarifikasi dari pemerintah, maka Komisi I akan memanggil Kementerian Pertahanan yang notabene merupakan mitra kerja mereka di DPR. "Komisi lain di DPR juga bisa ikut memanggil pihak-pihak terkait, karena yang memimpin rombongan adalah Menko Perekonomian," ujarnya. Soalnya, Menko Perekonomian bukan mitra Komisi I yang mengurus soal pertahanan keamanan, dan hubungan luar negeri.
"Kita harus clear dulu, benarkah ini pencurian dan operasi intelijen," kata Mahfudz. Bila persoalan belum jelas, tuturnya, maka gugatan tentu tidak bisa dilayangkan oleh pihak Indonesia kepada Korea Selatan.
"Apabila terbukti ada operasi intelijen, ini menggambarkan kelalaian pengamanan tim kenegaraan," imbuh Mahfudz. Ia mengatakan, setiap pengawalan kenegaraan pasti mempunyai SOP (Standard Operation Procedure).
Dari informasi pihak Kementerian Luar Negeri, kata Mahfudz, orang yang laptopnya diambil ternyata tidak mengajukan keluhan apapun. Sehingga urusan Indonesia dengan pihak keamanan di sana sudah selesai. "Di (internal) kami saja yang belum," sahut Mahfudz.
Sementara, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan dia khawatir jika ada rahasia negara yang lenyap. "Rahasia negara adalah masalah cukup besar. Bisa saja kelompok mafia persenjataan mencuri dokumen rahasia kita, untuk digunakan lebih lanjut," ujarnya. "Tapi kalau pemerintah menjamin itu bukan data rahasia, saya lega. Ke depan, jangan diulangi peristiwa memalukan seperti ini," katanya. Bagaimanapun, Priyo berharap aparat keamanan Korea tetap mengusut insiden itu. DPR akan meminta penjelasan Menhan dalam waktu singkat.
Editor: HARLES SILITONGA
WASPADA ONLINE
JAKARTA - Ketua Komisi I bidang Pertahanan DPR Mahfudz Siddiq mengaku belum mendapatkan informasi utuh tentang dugaan pencurian data-data militer milik delegasi Indonesia di Korea Selatan. Mahfudz sudah melakukan penelusuran awal soal informasi itu. "Info data dicuri masih simpang-siur. Menko Perekonomian sebagai pimpinan delegasi sebaiknya menjelaskan hal itu," kata Mahfudz, hari ini.
Mahfudz menuturkan, berdasar penelusurannya, setidaknya beredar empat versi berita terkait kasus dugaan pencurian data itu. Pertama, ada yang meminta petugas hotel mengambil komputer jinjing atau laptop di kamar delegasi Indonesia.
Kedua, laptop sempat hilang namun telah ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya, tanpa ada data yang diambil. Ketiga, terjadi pencurian laptop dan data hendak diambil, tapi ternyata tak ada data yang diincar dalam laptop tersebut. Keempat, ada data militer dalam laptop itu. "Saya sudah mencoba konfirmasi ke beberapa pihak yang merupakan sumber pemerintah. Tapi persoalan ini belum clear," tegas Mahfudz.
Menurut Wasekjen PKS itu, kalau tidak ada klarifikasi dari pemerintah, maka Komisi I akan memanggil Kementerian Pertahanan yang notabene merupakan mitra kerja mereka di DPR. "Komisi lain di DPR juga bisa ikut memanggil pihak-pihak terkait, karena yang memimpin rombongan adalah Menko Perekonomian," ujarnya. Soalnya, Menko Perekonomian bukan mitra Komisi I yang mengurus soal pertahanan keamanan, dan hubungan luar negeri.
"Kita harus clear dulu, benarkah ini pencurian dan operasi intelijen," kata Mahfudz. Bila persoalan belum jelas, tuturnya, maka gugatan tentu tidak bisa dilayangkan oleh pihak Indonesia kepada Korea Selatan.
"Apabila terbukti ada operasi intelijen, ini menggambarkan kelalaian pengamanan tim kenegaraan," imbuh Mahfudz. Ia mengatakan, setiap pengawalan kenegaraan pasti mempunyai SOP (Standard Operation Procedure).
Dari informasi pihak Kementerian Luar Negeri, kata Mahfudz, orang yang laptopnya diambil ternyata tidak mengajukan keluhan apapun. Sehingga urusan Indonesia dengan pihak keamanan di sana sudah selesai. "Di (internal) kami saja yang belum," sahut Mahfudz.
Sementara, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan dia khawatir jika ada rahasia negara yang lenyap. "Rahasia negara adalah masalah cukup besar. Bisa saja kelompok mafia persenjataan mencuri dokumen rahasia kita, untuk digunakan lebih lanjut," ujarnya. "Tapi kalau pemerintah menjamin itu bukan data rahasia, saya lega. Ke depan, jangan diulangi peristiwa memalukan seperti ini," katanya. Bagaimanapun, Priyo berharap aparat keamanan Korea tetap mengusut insiden itu. DPR akan meminta penjelasan Menhan dalam waktu singkat.
Editor: HARLES SILITONGA
Insiden di Korsel Harus Diperjelas, Pencurian atau Operasi Intel?
Senin, 21/02/2011 15:47 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Pemerintah harus menegaskan kembali apa yang sebenarnya terjadi pada delegasi RI di Korea Selatan. Apakah ada pencurian data atau kebobolan operasi intelijen?
"Problemnya kita nggak ada gugatan, kita harus clear dulu benarkah ini pencurian. Ini
harus jelas apakah ini operasi intelijen," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Senin (21/2/2011).
Apabila itu operasi intelijen, imbuh Mahfudz, hal ini menggambarkan kelalaian pengamanan tim kenegaraan. Padahal, pengawalan kenegaraan sudah mempunyai Standard Operational Procedure (SOP).
Mahfudz pun mendengar berbagai versi insiden di Korsel itu. Versi pertama, ada yang meminta petugas hotel mengambil laptop di kamarnya. Versi kedua, laptop dikembalikan, tidak ada data yang diambil. Versi ketiga, pencurian dan pengambilan data, namun datanya ternyata tidak ada. Versi keempat, ada data militer.
"Saya coba konfirmasi ke beberapa pihak, yang jelas sumber dari pemerintah. Ini belum clear, ini yang harus kita clear-kan," jelas politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam beberapa hari ini kalau tidak ada klarifikasi dari pemerintah, Komisi I yang membawahi pertahanan dan luar negeri akan memanggil Kementerian Pertahanan. Komisi lain yang membawahi perekonomian dan industri pun bisa memanggil pemerintah, mengingat ketua rombongan delegasi RI adalah Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
"Dari informasi yang didapat dari pihak Kemlu, orang yang laptopnya diambil tidak mengajukan komplain apa pun. Sehingga urusan dengan pihak keamanan di sana sudah selesai, cuma di kita saja yang belum," tandas dia.
(nwk/asy)
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Pemerintah harus menegaskan kembali apa yang sebenarnya terjadi pada delegasi RI di Korea Selatan. Apakah ada pencurian data atau kebobolan operasi intelijen?
"Problemnya kita nggak ada gugatan, kita harus clear dulu benarkah ini pencurian. Ini
harus jelas apakah ini operasi intelijen," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Senin (21/2/2011).
Apabila itu operasi intelijen, imbuh Mahfudz, hal ini menggambarkan kelalaian pengamanan tim kenegaraan. Padahal, pengawalan kenegaraan sudah mempunyai Standard Operational Procedure (SOP).
Mahfudz pun mendengar berbagai versi insiden di Korsel itu. Versi pertama, ada yang meminta petugas hotel mengambil laptop di kamarnya. Versi kedua, laptop dikembalikan, tidak ada data yang diambil. Versi ketiga, pencurian dan pengambilan data, namun datanya ternyata tidak ada. Versi keempat, ada data militer.
"Saya coba konfirmasi ke beberapa pihak, yang jelas sumber dari pemerintah. Ini belum clear, ini yang harus kita clear-kan," jelas politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam beberapa hari ini kalau tidak ada klarifikasi dari pemerintah, Komisi I yang membawahi pertahanan dan luar negeri akan memanggil Kementerian Pertahanan. Komisi lain yang membawahi perekonomian dan industri pun bisa memanggil pemerintah, mengingat ketua rombongan delegasi RI adalah Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
"Dari informasi yang didapat dari pihak Kemlu, orang yang laptopnya diambil tidak mengajukan komplain apa pun. Sehingga urusan dengan pihak keamanan di sana sudah selesai, cuma di kita saja yang belum," tandas dia.
(nwk/asy)
Monday, February 21, 2011
PKS Nilai KPK Berlebihan Panggil Megawati
Minggu, 20 Februari 2011 20:17 WIB
Penulis : Edna Agita Merynanda Tarigan
Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq--MI/Ramdani/ip
JAKARTA--MICOM: Pemanggilan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) tahun 2004 yang dimenangi Miranda S. Goeltom dianggap berlebihan.
Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq berpendapat, dengan pemanggilan itu, KPK bisa dituding mencari sensasi oleh masyarakat.
"Memanggil Megawati itu berlebihan. Jangan-jangan nanti KPK dituding orang mencari sensasi," ujar Mahfud saat dihubungi, Minggu (20/2).
Terkait dengan penyelesaian kasus cek perjalanan itu, Mahfudz menilai KPK harus mengungkapkan pihak-pihak yang berkepentingan pada fit and proper test pemilihan DGSBI kala itu. "Bukan hanya kurir suapnya, tapi juga pemberi suap," ujarnya.
Karena itu, menurut Mahfudz, Mega sebagai saksi tidak harus datang memenuhi undangan KPK. Apalagi, Mega merupakan saksi tidak langsung dari kasus ini.
Secara terpisah Juru Bicara KPK Johan Budi membantah tudingan KPK mencari sensasi melalui pemanggilan Ketua Umum PDIP itu. (OL-5)
Penulis : Edna Agita Merynanda Tarigan
Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq--MI/Ramdani/ip
JAKARTA--MICOM: Pemanggilan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) tahun 2004 yang dimenangi Miranda S. Goeltom dianggap berlebihan.
Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq berpendapat, dengan pemanggilan itu, KPK bisa dituding mencari sensasi oleh masyarakat.
"Memanggil Megawati itu berlebihan. Jangan-jangan nanti KPK dituding orang mencari sensasi," ujar Mahfud saat dihubungi, Minggu (20/2).
Terkait dengan penyelesaian kasus cek perjalanan itu, Mahfudz menilai KPK harus mengungkapkan pihak-pihak yang berkepentingan pada fit and proper test pemilihan DGSBI kala itu. "Bukan hanya kurir suapnya, tapi juga pemberi suap," ujarnya.
Karena itu, menurut Mahfudz, Mega sebagai saksi tidak harus datang memenuhi undangan KPK. Apalagi, Mega merupakan saksi tidak langsung dari kasus ini.
Secara terpisah Juru Bicara KPK Johan Budi membantah tudingan KPK mencari sensasi melalui pemanggilan Ketua Umum PDIP itu. (OL-5)
Major parties support Megawati’s stance
The Jakarta Post, Jakarta | Mon, 02/21/2011 9:12 AM | Headlines
The Golkar Party said the antigraft body’s plan to question opposition leader Megawati Soekarnoputri as a witness in a high-profile graft case implicating senior politicians from her party was irrelevant and politically motivated.
Golkar Party lawmaker Bambang Soesatyo said Sunday that the Corruption Eradication Commission (KPK) should have placed more focus on Miranda S. Goeltom, the woman at the center of the bribery case, instead of questioning Megawati.
The politicians implicated in the case are accused of receiving bribes from a third party to support Miranda’s successful bid to become Bank Indonesia senior deputy governor in 2004, when Megawati was president.
“It’s reasonable for Megawati to ignore the KPK summons. Why should they summon her?” he told The Jakarta Post via telephone.
The Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) said Megawati, its chairwoman, would ignore the KPK summons until it received a clear explanation why her testimony was needed in the case, arguing that the former president would respond to the summons only for the right reason.
The party said the move, which the public saw as evasive, would not tarnish her image.
Bambang said the KPK’s plan to question Megawati was politically charged. “It is part of efforts to boost the ruling [Democratic Party’s] bargaining position ahead of a plenary meeting Tuesday to form an inquiry committee to investigate corruption at the tax office.”
Prosperous Justice Party (PKS) deputy secretary-general Mahfudz Siddiq also slammed the KPK for summoning Megawati, saying the public would see it as a publicity stunt.
The summons was made at the request of two suspects, Max Moein and Poltak Sitorus, both of whom are PDI-P members. KPK spokesman Johan Budi said the antigraft body would not question Megawati’s decision to ignore its summons.
“It is her right to decide whether she appears before the KPK,” he said.
The Democratic Party said Megawati had no obligations to appear before the antigraft body since the summons was not based on its request.
“She will be a de charge witness as requested by Max. It is not compulsory for her to comply with the request,” Didi Irawadi Syamsuddin, the party’s central committee chairman for corruption eradication, said.
“She is not a witness for the KPK. She was summoned at the request of Max, who expects she can help the case against him,” he added.
Petrus Selestinus, the two suspects’ lawyer, said the resolution of the 2004 bribery case would benefit the Indonesian people and not his clients. “Her explanations would reveal why PDI-P legislators voted for Miranda, that’s all. Her testimony would not benefit my clients at all. They will still suffer for their involvement in the case,” Petrus said Sunday.
He claimed that apart from Max, other suspects from the PDI-P also hinted at Megawati during the investigation when questioned by the KPK.
Petrus said PDI-P lawmakers in the House of Representatives’ Commission IX overseeing finance and banking affairs at the time were instructed by PDI-P faction leader Tjahjo Kumolo to vote for Miranda.
“All decision made by the PDI-P faction were carried out under the central committee’s approval [which was chaired by Megawati at the time]. If Tjahjo took another decision without the party’s approval, he could be fired,” he said.
He said he hoped Megawati would comply with the summons to reveal the truth behind the case. (ebf)
The Golkar Party said the antigraft body’s plan to question opposition leader Megawati Soekarnoputri as a witness in a high-profile graft case implicating senior politicians from her party was irrelevant and politically motivated.
Golkar Party lawmaker Bambang Soesatyo said Sunday that the Corruption Eradication Commission (KPK) should have placed more focus on Miranda S. Goeltom, the woman at the center of the bribery case, instead of questioning Megawati.
The politicians implicated in the case are accused of receiving bribes from a third party to support Miranda’s successful bid to become Bank Indonesia senior deputy governor in 2004, when Megawati was president.
“It’s reasonable for Megawati to ignore the KPK summons. Why should they summon her?” he told The Jakarta Post via telephone.
The Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) said Megawati, its chairwoman, would ignore the KPK summons until it received a clear explanation why her testimony was needed in the case, arguing that the former president would respond to the summons only for the right reason.
The party said the move, which the public saw as evasive, would not tarnish her image.
Bambang said the KPK’s plan to question Megawati was politically charged. “It is part of efforts to boost the ruling [Democratic Party’s] bargaining position ahead of a plenary meeting Tuesday to form an inquiry committee to investigate corruption at the tax office.”
Prosperous Justice Party (PKS) deputy secretary-general Mahfudz Siddiq also slammed the KPK for summoning Megawati, saying the public would see it as a publicity stunt.
The summons was made at the request of two suspects, Max Moein and Poltak Sitorus, both of whom are PDI-P members. KPK spokesman Johan Budi said the antigraft body would not question Megawati’s decision to ignore its summons.
“It is her right to decide whether she appears before the KPK,” he said.
The Democratic Party said Megawati had no obligations to appear before the antigraft body since the summons was not based on its request.
“She will be a de charge witness as requested by Max. It is not compulsory for her to comply with the request,” Didi Irawadi Syamsuddin, the party’s central committee chairman for corruption eradication, said.
“She is not a witness for the KPK. She was summoned at the request of Max, who expects she can help the case against him,” he added.
Petrus Selestinus, the two suspects’ lawyer, said the resolution of the 2004 bribery case would benefit the Indonesian people and not his clients. “Her explanations would reveal why PDI-P legislators voted for Miranda, that’s all. Her testimony would not benefit my clients at all. They will still suffer for their involvement in the case,” Petrus said Sunday.
He claimed that apart from Max, other suspects from the PDI-P also hinted at Megawati during the investigation when questioned by the KPK.
Petrus said PDI-P lawmakers in the House of Representatives’ Commission IX overseeing finance and banking affairs at the time were instructed by PDI-P faction leader Tjahjo Kumolo to vote for Miranda.
“All decision made by the PDI-P faction were carried out under the central committee’s approval [which was chaired by Megawati at the time]. If Tjahjo took another decision without the party’s approval, he could be fired,” he said.
He said he hoped Megawati would comply with the summons to reveal the truth behind the case. (ebf)
Kemhan Bantah Dokumen Rahasia Militer Dicuri
Stefanus Yugo Hindarto - Okezone
ilustrasi
JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) membantah bahwa pencuri di hotel Lotte, Seoul, Korea Selatan mengambil dokumen rahasia militer, termasuk rencana pembelian pesawat tempur T-50.
"Saya sudah konfirmasi ke kemhan, tidak betul yang hilang data-data militer," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat dihubungi okezone, Minggu (20/2/2011).
Dikatakan Mahfudz, memang rombongan menhan juga ikut dalam delegasi tersebut. "Tapi menurut kemhan, pencuri itu masuk ke kamar salah seorang staf dan laptop bukan milik staf kemhan," kata Mahfudz.
"Dipastikan bahwa Kemhan tidak membawa data khusus kerjasama militer," tandas Mahfudz.
Jadi memang ketika pencurian terjadi, lanjut Mahfudz, yang mengurus ke kepolisian adalah atase pertahanan keamanan KBRI di Seoul.
Mahfudz sendiri hingga saat ini masih menunggu konfirmasi penyelidikan di sana tentang data-data tersebut. "Kita akan tunggu konfirmasi penyelidikan di sana tentang data-data apa yang hilang. Kalau kita dapat informasi kerjasama militer yang dicopy kita akan panggil pihak kemhan.
Sebelumnya diberitakan, sumber-sumber di Departemen Luar Negeri Korea selatan dan Departemen Perdagangan serta pejabat polisi, penyusup, yang terdiri dari dua pria dan seorang wanita diduga berasal dari Asia, berhasil mengunduh file rahasia dari beberapa komputer laptop delegasi ke flash memori USB.(ugo)
ilustrasi
JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) membantah bahwa pencuri di hotel Lotte, Seoul, Korea Selatan mengambil dokumen rahasia militer, termasuk rencana pembelian pesawat tempur T-50.
"Saya sudah konfirmasi ke kemhan, tidak betul yang hilang data-data militer," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat dihubungi okezone, Minggu (20/2/2011).
Dikatakan Mahfudz, memang rombongan menhan juga ikut dalam delegasi tersebut. "Tapi menurut kemhan, pencuri itu masuk ke kamar salah seorang staf dan laptop bukan milik staf kemhan," kata Mahfudz.
"Dipastikan bahwa Kemhan tidak membawa data khusus kerjasama militer," tandas Mahfudz.
Jadi memang ketika pencurian terjadi, lanjut Mahfudz, yang mengurus ke kepolisian adalah atase pertahanan keamanan KBRI di Seoul.
Mahfudz sendiri hingga saat ini masih menunggu konfirmasi penyelidikan di sana tentang data-data tersebut. "Kita akan tunggu konfirmasi penyelidikan di sana tentang data-data apa yang hilang. Kalau kita dapat informasi kerjasama militer yang dicopy kita akan panggil pihak kemhan.
Sebelumnya diberitakan, sumber-sumber di Departemen Luar Negeri Korea selatan dan Departemen Perdagangan serta pejabat polisi, penyusup, yang terdiri dari dua pria dan seorang wanita diduga berasal dari Asia, berhasil mengunduh file rahasia dari beberapa komputer laptop delegasi ke flash memori USB.(ugo)
DPR akan Dalami Pencurian Data Militer
Minggu, 20 Februari 2011 | 20:54 WIB
Data Militer Dicuri
Warta Kota/Umar Widodo
Dugaan pencurian data-data rencana pembelian pesawat militer T-50 dari laptop delegasi Indonesia di Hotel Lotte, Seoul Korea Selatan, akan didalami oleh Komisi I DPR RI.
Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (20/2). "Kita akan mencoba konfirmasi ke Kemenhan (Kementerian Pertahanan), kalau itu benar maka kita akan undang Kemenhan karena kita harus jaga betul kerahasiaan alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) kita," ujarnya.
Mahfudz mengatakan dirinya hingga saat ini belum mendapat informasi resmi dari pihak Kemenhan. Menurutnya, Kemenhan harusnya menggali informasi tentang dugaan kebocoran data rahasia militer RI, termasuk soal staf delegasi RI yang kehilangan laptop. Karena kasus tersebut akan berbahaya bila jatuh kepada intelijen asing.
"Ini bisa berbahaya karena intelijen asing bisa mengetahui persenjataan kita, karena kita sedang melakukan modernisasi alutista dan bekerjasama dengan beberapa negara," katanya.
Kemenhan, lanjut politisi PKS itu, harus menyelidiki apakah ada kelalaian dari pihak Korea Selatan bila memang ditemukan indikasi tersebut. "Kalau betul ini kecolongan atau ada kelalaian maka pihak Kemenhan harus melakukan tindakan tegas. Soalnya dalam kerjasama itu ada MoU (Memorandum of Understanding) yang harus dijaga kerahasiaannya," tandasnya. (jan)
Data Militer Dicuri
Warta Kota/Umar Widodo
Dugaan pencurian data-data rencana pembelian pesawat militer T-50 dari laptop delegasi Indonesia di Hotel Lotte, Seoul Korea Selatan, akan didalami oleh Komisi I DPR RI.
Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (20/2). "Kita akan mencoba konfirmasi ke Kemenhan (Kementerian Pertahanan), kalau itu benar maka kita akan undang Kemenhan karena kita harus jaga betul kerahasiaan alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) kita," ujarnya.
Mahfudz mengatakan dirinya hingga saat ini belum mendapat informasi resmi dari pihak Kemenhan. Menurutnya, Kemenhan harusnya menggali informasi tentang dugaan kebocoran data rahasia militer RI, termasuk soal staf delegasi RI yang kehilangan laptop. Karena kasus tersebut akan berbahaya bila jatuh kepada intelijen asing.
"Ini bisa berbahaya karena intelijen asing bisa mengetahui persenjataan kita, karena kita sedang melakukan modernisasi alutista dan bekerjasama dengan beberapa negara," katanya.
Kemenhan, lanjut politisi PKS itu, harus menyelidiki apakah ada kelalaian dari pihak Korea Selatan bila memang ditemukan indikasi tersebut. "Kalau betul ini kecolongan atau ada kelalaian maka pihak Kemenhan harus melakukan tindakan tegas. Soalnya dalam kerjasama itu ada MoU (Memorandum of Understanding) yang harus dijaga kerahasiaannya," tandasnya. (jan)
Friday, February 18, 2011
PKS Mukernas di Yogya Perluas Dakwah
Republika OnLine
Kamis, 17 Februari 2011, 17:20 WIB
Smaller Reset Larger
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional pada 24-26 Februari 2011 di Yogyakarta. Mukernas rencananya dilanjutkan oleh pertemuan Majelis Syuro. Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq mengakui ada beberapa alasan Yogyakarta dipilih menjadi lokasi Mukernas.
"Tempatnya memang di Yogyakarta karena memang terkait dengan pengembangan dakwah," kata Mafudz, Kamis (17/2). Dia mengatakan, PKS dalam menghadapi pemilu 2014 ingin memperkokoh basis dukungan di Pulau Jawa.
Yogyakarta dipilih sebagai lokasi Mukernas karena dianggap tepat untuk lokasi mengembangkan dakwah. Seperti diketahui, PKS memang kerap memilih lokasi Mukernas di luar Jakarta. Contohnya, pada 2008 lalu Mukernas PKS digelar di Denpasar, Bali. Hal itu juga terkait pengembangan dakwah.
Mahfudz menegaskan, pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi Mukernas pada 2011 ini juga terkait dengan isu politik yang berkaitan dengan Yogyakarta, yakni Keistimewaan Yogyakarta. "Yogyakarta kita pilih sebagai tempat Mukernas sekaligus menegakkan prinsip PKS dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta yang mendukung opsi penetapan," katanya.
Mahfudz mengakui, fungsionaris PKS sudah melakukan pertemuan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebelum pelaksanaan Mukernas. "Sikap PKS dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta ini sudah disampaikan dalam silaturahmi-silaturahmi dengan Sultan," ujarnya.
Mengenai pertemuan PKS dengan Sultan, Mahfudz mengatakan, pertemuan sebelum Mukernas ini bukan yang pertama kali. "Kalau yang jelas secara informal dengan Sultan bukan hanya kali ini, banyak yang tidak diekspos media," katanya. Dia mencontohkan, DPW PKS Yogyakarta cukup intens bertemu Sultan.
Ketika ditanya soal fokus pembahasan Mukernas, dia menjawab, fokus mukernas nanti akan mambahas penuntasan konsolidasi organisasi dengan pengesahan program kerja. "Sikap politik, kesiapan PKS di 2014," katanya.
Apakah PKS mendekati Sultan terkait capres 2014? "Yang jelas saya perkirakan nanti muncul keinginan kuat dari peserta agar 2014 nanti PKS bisa mengajukan capres sendiri. Untuk figur calon relatif kita terbuka, tidak bisa dibatasi kader partai sepanjang sudah ada kesamaan pikiran.
Red: Krisman Purwoko
Rep: M Ikhsan Shiddieqy
Kamis, 17 Februari 2011, 17:20 WIB
Smaller Reset Larger
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional pada 24-26 Februari 2011 di Yogyakarta. Mukernas rencananya dilanjutkan oleh pertemuan Majelis Syuro. Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq mengakui ada beberapa alasan Yogyakarta dipilih menjadi lokasi Mukernas.
"Tempatnya memang di Yogyakarta karena memang terkait dengan pengembangan dakwah," kata Mafudz, Kamis (17/2). Dia mengatakan, PKS dalam menghadapi pemilu 2014 ingin memperkokoh basis dukungan di Pulau Jawa.
Yogyakarta dipilih sebagai lokasi Mukernas karena dianggap tepat untuk lokasi mengembangkan dakwah. Seperti diketahui, PKS memang kerap memilih lokasi Mukernas di luar Jakarta. Contohnya, pada 2008 lalu Mukernas PKS digelar di Denpasar, Bali. Hal itu juga terkait pengembangan dakwah.
Mahfudz menegaskan, pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi Mukernas pada 2011 ini juga terkait dengan isu politik yang berkaitan dengan Yogyakarta, yakni Keistimewaan Yogyakarta. "Yogyakarta kita pilih sebagai tempat Mukernas sekaligus menegakkan prinsip PKS dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta yang mendukung opsi penetapan," katanya.
Mahfudz mengakui, fungsionaris PKS sudah melakukan pertemuan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebelum pelaksanaan Mukernas. "Sikap PKS dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta ini sudah disampaikan dalam silaturahmi-silaturahmi dengan Sultan," ujarnya.
Mengenai pertemuan PKS dengan Sultan, Mahfudz mengatakan, pertemuan sebelum Mukernas ini bukan yang pertama kali. "Kalau yang jelas secara informal dengan Sultan bukan hanya kali ini, banyak yang tidak diekspos media," katanya. Dia mencontohkan, DPW PKS Yogyakarta cukup intens bertemu Sultan.
Ketika ditanya soal fokus pembahasan Mukernas, dia menjawab, fokus mukernas nanti akan mambahas penuntasan konsolidasi organisasi dengan pengesahan program kerja. "Sikap politik, kesiapan PKS di 2014," katanya.
Apakah PKS mendekati Sultan terkait capres 2014? "Yang jelas saya perkirakan nanti muncul keinginan kuat dari peserta agar 2014 nanti PKS bisa mengajukan capres sendiri. Untuk figur calon relatif kita terbuka, tidak bisa dibatasi kader partai sepanjang sudah ada kesamaan pikiran.
Red: Krisman Purwoko
Rep: M Ikhsan Shiddieqy
Pertarungan di Setgab Makin Terbuka
Jum'at, 18 Februari 2011 | 03:22 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pertarungan di Sekretariat Gabungan Partai Koalisi tak bisa ditutup-tutupi lagi. Setelah Partai Golkar secara terbuka membangkang terhadap keputusan Setgab soal hak angket pajak, giliran Partai Keadilan Sejahtera menyatakan gerah berhimpun di Setgab Koalisi.
Ketua Fraksi PKS di DPR, Mustafa Kamal, mengatakan pengelolaan Setgab di bawah kepemimpinan Partai Demokrat tidak transparan bagi anggota Setgab lainnya. "Sangat tidak terbuka," ujar Mustafa saat dihubungi tadi malam.
Sejak awal pembentukannya, menurut Mustafa, Setgab cenderung didominasi kepentingan partai tertentu. Setgab tidak memberi ruang gerak bagi partai lainnya. "Banyak aspirasi partai lain yang tersendat," kata Mustafa tanpa menyebutkan partai mana yang dominan dan yang terpinggirkan.
Menurut Mustafa, dalam mengambil keputusan, Setgab sering tergesa-gesa. "Terlihat dadakan," kata dia. Akibatnya, banyak aspirasi partai anggota Setgab yang tak tersalurkan.
Setgab Partai Koalisi beranggotakan Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Ketua Setgab. Adapun Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menjadi Ketua Harian Setgab.
Rabu lalu, rapat dadakan berlangsung di Setgab setelah usulan hak angket pajak melaju di DPR. Setelah rapat, Sekretaris Setgab Syarief Hasan menyatakan bahwa Setgab menolak usulan hak angket. Namun pernyataan Syarief langsung dimentahkan oleh Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham, yang juga menghadiri rapat Setgab. Menurut Idrus, Golkar akan terus mengusung usulan hak angket.
Sejatinya, bukan kali ini saja partai koalisi menyatakan kegerahan mereka berada di Setgab. Desember lalu, PKS dan PPP menuduh Setgab hanya menjadi ajang tawar-menawar antara Demokrat dan Golkar.
Saat itu Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengusulkan agar partai tengah bersatu dan menjajaki koalisi dengan PDI Perjuangan. Adapun Wakil Sekretaris Jenderal PPP M. Romahurmuziy menyatakan partai-partai menengah siap menggagas terbentuknya poros tengah.
Peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan suhu politik di Setgab kembali memanas akibat pertarungan antarpartai soal hak angket pajak di DPR. Adapun kelangsungan Setgab, menurut dia, bergantung pada komposisi kader partai dalam kabinet Yudhoyono bila rencana perombakan kabinet itu terjadi. "Setgab kan forum pragmatis," kata Burhanudin.
Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, mengatakan hal senada. Menurut dia, partai anggota Setgab saat ini dalam posisi saling tersandera. Keberlangsungan Setgab, kata Effendi, "Bergantung pada kompromi politik."
Adapun bekas politikus Golkar yang melompat ke Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi, mengatakan koalisi yang dibentuk Yudhoyono telah gagal. Buktinya, partai yang bergabung dalam Setgab tak pernah berhasil mengawal kebijakan pemerintah di parlemen. "Tidak ada satu pun gerakan politik yang efektif dilakukan Setgab," ujar Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Hanura itu.
ADITYA BUDIMAN | JAYADI SUPRIADIN | SANDY INDRA PRATAMA | JJ
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pertarungan di Sekretariat Gabungan Partai Koalisi tak bisa ditutup-tutupi lagi. Setelah Partai Golkar secara terbuka membangkang terhadap keputusan Setgab soal hak angket pajak, giliran Partai Keadilan Sejahtera menyatakan gerah berhimpun di Setgab Koalisi.
Ketua Fraksi PKS di DPR, Mustafa Kamal, mengatakan pengelolaan Setgab di bawah kepemimpinan Partai Demokrat tidak transparan bagi anggota Setgab lainnya. "Sangat tidak terbuka," ujar Mustafa saat dihubungi tadi malam.
Sejak awal pembentukannya, menurut Mustafa, Setgab cenderung didominasi kepentingan partai tertentu. Setgab tidak memberi ruang gerak bagi partai lainnya. "Banyak aspirasi partai lain yang tersendat," kata Mustafa tanpa menyebutkan partai mana yang dominan dan yang terpinggirkan.
Menurut Mustafa, dalam mengambil keputusan, Setgab sering tergesa-gesa. "Terlihat dadakan," kata dia. Akibatnya, banyak aspirasi partai anggota Setgab yang tak tersalurkan.
Setgab Partai Koalisi beranggotakan Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Ketua Setgab. Adapun Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menjadi Ketua Harian Setgab.
Rabu lalu, rapat dadakan berlangsung di Setgab setelah usulan hak angket pajak melaju di DPR. Setelah rapat, Sekretaris Setgab Syarief Hasan menyatakan bahwa Setgab menolak usulan hak angket. Namun pernyataan Syarief langsung dimentahkan oleh Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham, yang juga menghadiri rapat Setgab. Menurut Idrus, Golkar akan terus mengusung usulan hak angket.
Sejatinya, bukan kali ini saja partai koalisi menyatakan kegerahan mereka berada di Setgab. Desember lalu, PKS dan PPP menuduh Setgab hanya menjadi ajang tawar-menawar antara Demokrat dan Golkar.
Saat itu Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengusulkan agar partai tengah bersatu dan menjajaki koalisi dengan PDI Perjuangan. Adapun Wakil Sekretaris Jenderal PPP M. Romahurmuziy menyatakan partai-partai menengah siap menggagas terbentuknya poros tengah.
Peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan suhu politik di Setgab kembali memanas akibat pertarungan antarpartai soal hak angket pajak di DPR. Adapun kelangsungan Setgab, menurut dia, bergantung pada komposisi kader partai dalam kabinet Yudhoyono bila rencana perombakan kabinet itu terjadi. "Setgab kan forum pragmatis," kata Burhanudin.
Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, mengatakan hal senada. Menurut dia, partai anggota Setgab saat ini dalam posisi saling tersandera. Keberlangsungan Setgab, kata Effendi, "Bergantung pada kompromi politik."
Adapun bekas politikus Golkar yang melompat ke Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi, mengatakan koalisi yang dibentuk Yudhoyono telah gagal. Buktinya, partai yang bergabung dalam Setgab tak pernah berhasil mengawal kebijakan pemerintah di parlemen. "Tidak ada satu pun gerakan politik yang efektif dilakukan Setgab," ujar Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Hanura itu.
ADITYA BUDIMAN | JAYADI SUPRIADIN | SANDY INDRA PRATAMA | JJ
Friday, February 11, 2011
Pendorong Politik Konsensus
Mahfudz Siddiq (Nominator Polling INILAH.COM)
Oleh: R Ferdian Andi R
Kamis, 10 Februari 2011 | 06:10 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Jejak rekam politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq di parlemen cukup menonjol. Dalam beberapa peristiwa penting di DPR, Mahfudz telibat aktif. Peran politikus muda PKS ini tidak terlepas dari karakternya yang mendorong politik konsensus.
Profil Polling Politisi Senayan Terpopuler
Di jajaran petinggi PKS, Mahfudz masuk di lingkaran elit. Seusai Musyawarah Nasional (Munas) II PKS Juni 2010 lalu, Mahfudz didapuk sebagai Wakil Sekjen Bidang Media DPP PKS. Di samping itu ia juga diberi mandat sebagai Ketua Komisi Bidang Luar Negeri dan Pertahanan (I) di DPR RI menggantikan Kemal Aziz Stamboel.
Karir Mahfudz Siddiq di PKS dimulai sejak partai yang berembrio dari Gerakan Tarbiyah di Indonesia ini berdiri dengan nama Partai Keadilan. Ia dikenal sebagai aktivis kampus di Universitas Indonesia (UI) serta di kelompok kajian Studi dan Informasi Dunia Islam Kontemporer (1995-1998).
"Lembaga ini pernah melakukan kajian tentang usulan pembentukan partai politik baru yang berasas Islam modern. Idenya ketemu dengan Gerakan Tarbiyah maka berdirilah Partai Keadilan," katanya kepada INILAH.COM di sela-sela kesibukannya sebagai Ketua Komisi Luar Negeri DPR belum lama ini.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Cirebon dan Indramayu ini mengaku dengan terjun ke politik praktis dapat melakukan interaksi langsung dengan masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya. Ia juga terlibat aktif dalam politik lokal. "Ini momentum untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat," ujarnya.
Di samping itu, mantan Wakil Ketua Pansus Angket Bank Century ini mengaku, terjun ke politik praktis dapat mengambil manfaat penting dalam melakukan komunikasi dengan berragam unsur politik, pemikiran dan pandangan di parlemen. "Di politik belajar membuat konsensus dan mengelola konflik," akunya.
Apalagi, menurut alumnus magister politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta ini, latar belakang politik PKS yang mengedepankan moderasi cenderung mengutamakan konsensus ketimbang membuat konflik.
Pengalaman politik Mahfudz di DPR selama dua periode terakhir ini tak perlu diragukan lagi. Dia pernah menjadi Ketua Fraksi PKS, anggota Komisi Dalam Negeri (II) serta anggota Badan Musyawarah (Bamus). Mahfudz juga pernah menjadi anggota panitia khusus BBM, serta menjadi salah satu Wakil Ketua Pansus Angket Century. Dan kini, Mahfudz menjadi Ketua Komisi I DPR.
Terkait kerja di Komisi I, Mahfudz memiliki obsesi di Komisi Luar Negeri dan Pertahanan ini. Dia berharap Komisi I di bawah kepemimpinanya harus meninggalkan jejak positif. "Saya sampaikan ke kawan-kawan Komisi I agar bisa meninggalkan legacy," ujarnya.
Beberapa mimpi telah ditanamkan di Komisi I. Mahfudz menuturkan agar Komisi I mampu melahirkan postur TNI yang kuat dan berwibawa melalui Alat Utama Sisten Utama, pengembangan industri, hingga profesionalisme TNI.
"Kami juga mendorong agar Indonesia memiliki posisi politik kawasan dan multilateral yang berwibawa. Serta melakukan reorientasi dalam kebijakan politik luar negeri," paparnya.
Dalam konteks politik luar negeri, Mahfudz menilai selama ini Indonesia identik dengan kiblat politik ke barat. Kondisi demikian, sambung Mahfudz perlu adanya perimbangan. "Karena saat ini juga muncul kekuatan baru China, India, dan Turkei," ulasnya.
Mimpi berikutnya terkait Komisi I, Mahfudz mengidealkan terciptanya masyarakat informasi Indonesia yang cerdas. Menurut dia, media massa menjadi pilar peradaban bangsa Indonesia. "Dalam rekayasa peradaban mau tidak mau, pers menjadi ujung tombak," paparnya.
Karir politik Mahfudz di parlemen tidak terlepas dari cara dia yag selalu belajar dan mendengar dari pihak lainnya. Baginya, di dunia politik tidak bisa tampil di gelanggang seperti orang yang serba bisa. "Justru kekuatan politisi, menjadi karakter kepemimpinan, mendengar, menyerap semua gagasan dan diolah sesuai perspektif idealisme," katanya. [mdr]
Oleh: R Ferdian Andi R
Kamis, 10 Februari 2011 | 06:10 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Jejak rekam politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq di parlemen cukup menonjol. Dalam beberapa peristiwa penting di DPR, Mahfudz telibat aktif. Peran politikus muda PKS ini tidak terlepas dari karakternya yang mendorong politik konsensus.
Profil Polling Politisi Senayan Terpopuler
Di jajaran petinggi PKS, Mahfudz masuk di lingkaran elit. Seusai Musyawarah Nasional (Munas) II PKS Juni 2010 lalu, Mahfudz didapuk sebagai Wakil Sekjen Bidang Media DPP PKS. Di samping itu ia juga diberi mandat sebagai Ketua Komisi Bidang Luar Negeri dan Pertahanan (I) di DPR RI menggantikan Kemal Aziz Stamboel.
Karir Mahfudz Siddiq di PKS dimulai sejak partai yang berembrio dari Gerakan Tarbiyah di Indonesia ini berdiri dengan nama Partai Keadilan. Ia dikenal sebagai aktivis kampus di Universitas Indonesia (UI) serta di kelompok kajian Studi dan Informasi Dunia Islam Kontemporer (1995-1998).
"Lembaga ini pernah melakukan kajian tentang usulan pembentukan partai politik baru yang berasas Islam modern. Idenya ketemu dengan Gerakan Tarbiyah maka berdirilah Partai Keadilan," katanya kepada INILAH.COM di sela-sela kesibukannya sebagai Ketua Komisi Luar Negeri DPR belum lama ini.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Cirebon dan Indramayu ini mengaku dengan terjun ke politik praktis dapat melakukan interaksi langsung dengan masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya. Ia juga terlibat aktif dalam politik lokal. "Ini momentum untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat," ujarnya.
Di samping itu, mantan Wakil Ketua Pansus Angket Bank Century ini mengaku, terjun ke politik praktis dapat mengambil manfaat penting dalam melakukan komunikasi dengan berragam unsur politik, pemikiran dan pandangan di parlemen. "Di politik belajar membuat konsensus dan mengelola konflik," akunya.
Apalagi, menurut alumnus magister politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta ini, latar belakang politik PKS yang mengedepankan moderasi cenderung mengutamakan konsensus ketimbang membuat konflik.
Pengalaman politik Mahfudz di DPR selama dua periode terakhir ini tak perlu diragukan lagi. Dia pernah menjadi Ketua Fraksi PKS, anggota Komisi Dalam Negeri (II) serta anggota Badan Musyawarah (Bamus). Mahfudz juga pernah menjadi anggota panitia khusus BBM, serta menjadi salah satu Wakil Ketua Pansus Angket Century. Dan kini, Mahfudz menjadi Ketua Komisi I DPR.
Terkait kerja di Komisi I, Mahfudz memiliki obsesi di Komisi Luar Negeri dan Pertahanan ini. Dia berharap Komisi I di bawah kepemimpinanya harus meninggalkan jejak positif. "Saya sampaikan ke kawan-kawan Komisi I agar bisa meninggalkan legacy," ujarnya.
Beberapa mimpi telah ditanamkan di Komisi I. Mahfudz menuturkan agar Komisi I mampu melahirkan postur TNI yang kuat dan berwibawa melalui Alat Utama Sisten Utama, pengembangan industri, hingga profesionalisme TNI.
"Kami juga mendorong agar Indonesia memiliki posisi politik kawasan dan multilateral yang berwibawa. Serta melakukan reorientasi dalam kebijakan politik luar negeri," paparnya.
Dalam konteks politik luar negeri, Mahfudz menilai selama ini Indonesia identik dengan kiblat politik ke barat. Kondisi demikian, sambung Mahfudz perlu adanya perimbangan. "Karena saat ini juga muncul kekuatan baru China, India, dan Turkei," ulasnya.
Mimpi berikutnya terkait Komisi I, Mahfudz mengidealkan terciptanya masyarakat informasi Indonesia yang cerdas. Menurut dia, media massa menjadi pilar peradaban bangsa Indonesia. "Dalam rekayasa peradaban mau tidak mau, pers menjadi ujung tombak," paparnya.
Karir politik Mahfudz di parlemen tidak terlepas dari cara dia yag selalu belajar dan mendengar dari pihak lainnya. Baginya, di dunia politik tidak bisa tampil di gelanggang seperti orang yang serba bisa. "Justru kekuatan politisi, menjadi karakter kepemimpinan, mendengar, menyerap semua gagasan dan diolah sesuai perspektif idealisme," katanya. [mdr]
Intelijen Hanya Fokus Pada Separatisme dan Terorisme
KASUS KEKERASAN
Kamis, 10 Februari 2011 , 10:38:00 WIB
Laporan: Sugeng Triono
MAHFUDZ SIDDIQ/IST
RMOL. Kalau dilihat dari fungsinya, intelijen sudah bekerja untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan yang mengatasnamakan agama di Pandeglang dan Temanggung.
"Namun seharusnya bisa lebih maksimal dan efektif agar tidak ada lagi kejadian seperti itu," demikian disampaikan anggota DPR Komisi I Mahfudz Siddiq kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 10/2).
Menurut politisi PKS ini, fungsi intelijen saat ini masih terlalu fokus pada gerakan separatisme dan terorisme, sedangkan untuk masalah kerawanan sosial masih belum.
"Bakorinda (Badan Koordinasi Intelejen Daearah) harus bisa lebih berperan, karena mereka adalah ujung tombak," ujar Mahfudz.[ono]
Kamis, 10 Februari 2011 , 10:38:00 WIB
Laporan: Sugeng Triono
MAHFUDZ SIDDIQ/IST
RMOL. Kalau dilihat dari fungsinya, intelijen sudah bekerja untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan yang mengatasnamakan agama di Pandeglang dan Temanggung.
"Namun seharusnya bisa lebih maksimal dan efektif agar tidak ada lagi kejadian seperti itu," demikian disampaikan anggota DPR Komisi I Mahfudz Siddiq kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 10/2).
Menurut politisi PKS ini, fungsi intelijen saat ini masih terlalu fokus pada gerakan separatisme dan terorisme, sedangkan untuk masalah kerawanan sosial masih belum.
"Bakorinda (Badan Koordinasi Intelejen Daearah) harus bisa lebih berperan, karena mereka adalah ujung tombak," ujar Mahfudz.[ono]
Priyo Sarankan Dua Solusi untuk Ahmadiyah
Headlines
Dengan status agama baru di luar Islam, Ahmadiyah dan penganutnya tidak boleh diganggu.
Kamis, 10 Februari 2011, 16:03 WIB
Ita Lismawati F. Malau, Mohammad Adam
Antara/ Widodo S Jusuf)
VIVAnews - Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, menyarankan agar jemaah Ahmadiyah mendeklarasikan diri sebagai agama baru. Dia menilai hal itu adalah solusi agar keyakinan jemaah Ahmadiyah bisa dilindungi.
Bagi Priyo, persoalan Ahmadiyah sangat rumit. Namun setelah mendalami dan melakukan kajian bersama di Komisi VIII DPR, akar persoalan jelas tergambar. "Ajaran-ajaran yang disampaikan (Ahmadiyah) bisa dianggap sesuatu mencemaskan bagi pemeluk agama Islam. Dengan demikian, solusinya adalah deklarasikan dirinya sebagai agama baru," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 10 Februari 2011.
Menurut Priyo, dengan status agama baru di luar Islam, Ahmadiyah dan penganutnya tidak boleh lagi diganggu. "Tidak boleh lagi diburu-buru atau taruhlah diadili apalagi di lapangan itu, tidak sehat. Harus dilindungi dan jamin keyakinannya," kata priyo.
Jika tak mau deklarasi, Priyo berikan solusi kedua bahwa Ahmadiyah mesti mau mengakui ajaran Islam dan memperbaiki diri. Segala hal menyangkut keimanan Ahmadiyah yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam itu harus direvisi karena hal itulah yang selalu jadi pertentangan terhadap Ahmadiyah selama ini.
"Di beberapa negara lain, di Timur Tengah termasuk Pakistan, Ahmadiyah dilarang. Dalam hal ini saya tidak sampai hati kalau hingga melarang," kata Priyo.
Dia menilai solusi yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah deklarasi sebagai agama baru. "Saya meminta agar Ahmadiyah tidak ragu-ragu untuk deklarasi. Boleh saja Ahmadiyah, tapi tidak menyebut diri sebagai Islam. Itu sebagai solusi," kata Priyo.
Kekerasan kembali menimpa jemaah Ahmadiyah. Minggu 6 Februari lalu. Tiga orang tewas saat sekelompok massa menyerbu kediaman seorang pemeluk Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Enam lainnya menderita luka berat.
• VIVAnews
Dengan status agama baru di luar Islam, Ahmadiyah dan penganutnya tidak boleh diganggu.
Kamis, 10 Februari 2011, 16:03 WIB
Ita Lismawati F. Malau, Mohammad Adam
Antara/ Widodo S Jusuf)
VIVAnews - Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, menyarankan agar jemaah Ahmadiyah mendeklarasikan diri sebagai agama baru. Dia menilai hal itu adalah solusi agar keyakinan jemaah Ahmadiyah bisa dilindungi.
Bagi Priyo, persoalan Ahmadiyah sangat rumit. Namun setelah mendalami dan melakukan kajian bersama di Komisi VIII DPR, akar persoalan jelas tergambar. "Ajaran-ajaran yang disampaikan (Ahmadiyah) bisa dianggap sesuatu mencemaskan bagi pemeluk agama Islam. Dengan demikian, solusinya adalah deklarasikan dirinya sebagai agama baru," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 10 Februari 2011.
Menurut Priyo, dengan status agama baru di luar Islam, Ahmadiyah dan penganutnya tidak boleh lagi diganggu. "Tidak boleh lagi diburu-buru atau taruhlah diadili apalagi di lapangan itu, tidak sehat. Harus dilindungi dan jamin keyakinannya," kata priyo.
Jika tak mau deklarasi, Priyo berikan solusi kedua bahwa Ahmadiyah mesti mau mengakui ajaran Islam dan memperbaiki diri. Segala hal menyangkut keimanan Ahmadiyah yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam itu harus direvisi karena hal itulah yang selalu jadi pertentangan terhadap Ahmadiyah selama ini.
"Di beberapa negara lain, di Timur Tengah termasuk Pakistan, Ahmadiyah dilarang. Dalam hal ini saya tidak sampai hati kalau hingga melarang," kata Priyo.
Dia menilai solusi yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah deklarasi sebagai agama baru. "Saya meminta agar Ahmadiyah tidak ragu-ragu untuk deklarasi. Boleh saja Ahmadiyah, tapi tidak menyebut diri sebagai Islam. Itu sebagai solusi," kata Priyo.
Kekerasan kembali menimpa jemaah Ahmadiyah. Minggu 6 Februari lalu. Tiga orang tewas saat sekelompok massa menyerbu kediaman seorang pemeluk Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Enam lainnya menderita luka berat.
• VIVAnews
Wednesday, February 09, 2011
UU Kamnas Bisa Cegah Kekerasan
Rabu, 09 Februari 2011
Regulasi Keamanan
JAKARTA – Kekerasan yang terus berulang di Indonesia bisa dicegah dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Nasional (Kamnas). Jika RUU itu tidak segera disahkan, dikhawatirkan kekerasan demi kekerasan susah diredam. “RUU Kamnas semakin penting dengan adanya kejadian Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, baru-baru ini,” kata anggota Komisi I DPR Tri Tamtomo saat rapat dengar pendapat antara Komisi I dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/2).
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menjelaskan RUU Kamnas sebenarnya sudah menjadi prioritas pembahasan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. “Namun, surat Presiden tentang RUU ini belum masuk ke DPR. Jadi kita tak bisa membahasnya,” katanya. Akibat dari belum dibahas dan disahkannya RUU Kamnas, DPR terpaksa menunda pembahasan lanjutan terhadap RUU Komponen Cadangan yang sudah menjadi Prolegnas sejak 2010.
“Pertimbangan kita, RUU Komponen Cadangan baru bisa dibahas jika UU payungnya sudah diselesaikan. UU payung itu, ya, RUU Kamnas,” katanya. Sementara itu, Gubernur Lem hanas Muladi mengakui sangat penting segera disahkannya RUU Kamnas. Menurutnya, Lemhanas sudah dua kali mengajukan draf RUU Kamnas plus naskah akademiknya ke Kementerian Pertahanan pada 2006. Draf RUU Kamnas dari Lemhanas ini bahkan diapresiasi Widodo AS yang saat itu masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Apresiasi diberikan karena dalam draf tersebut Lemhanas mengajukan pembentukan Dewan Keamanan Nasional. “Tinggal bagaimana Kementerian Pertahanan menindaklanjutinya,” ujar Muladi. Ketua MPR Taufiq Kiemas meminta pemerintah maupun kaum ulama untuk memperjelas posisi Ahmadiyah di Indonesia. Apakah Ahmadiyah termasuk dalam aliran Islam atau aliran kepercayaan.
“Kalau sudah diperjelas tempatnya di mana dan pemerintah berusaha untuk menjaga mereka agar tidak menjadi objek kekerasan,” kata Taufik. Untuk peristiwa penyerangannya, Taufik tegas mengutuk aksi itu.
way/P-3
Regulasi Keamanan
JAKARTA – Kekerasan yang terus berulang di Indonesia bisa dicegah dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Nasional (Kamnas). Jika RUU itu tidak segera disahkan, dikhawatirkan kekerasan demi kekerasan susah diredam. “RUU Kamnas semakin penting dengan adanya kejadian Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, baru-baru ini,” kata anggota Komisi I DPR Tri Tamtomo saat rapat dengar pendapat antara Komisi I dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/2).
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menjelaskan RUU Kamnas sebenarnya sudah menjadi prioritas pembahasan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. “Namun, surat Presiden tentang RUU ini belum masuk ke DPR. Jadi kita tak bisa membahasnya,” katanya. Akibat dari belum dibahas dan disahkannya RUU Kamnas, DPR terpaksa menunda pembahasan lanjutan terhadap RUU Komponen Cadangan yang sudah menjadi Prolegnas sejak 2010.
“Pertimbangan kita, RUU Komponen Cadangan baru bisa dibahas jika UU payungnya sudah diselesaikan. UU payung itu, ya, RUU Kamnas,” katanya. Sementara itu, Gubernur Lem hanas Muladi mengakui sangat penting segera disahkannya RUU Kamnas. Menurutnya, Lemhanas sudah dua kali mengajukan draf RUU Kamnas plus naskah akademiknya ke Kementerian Pertahanan pada 2006. Draf RUU Kamnas dari Lemhanas ini bahkan diapresiasi Widodo AS yang saat itu masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Apresiasi diberikan karena dalam draf tersebut Lemhanas mengajukan pembentukan Dewan Keamanan Nasional. “Tinggal bagaimana Kementerian Pertahanan menindaklanjutinya,” ujar Muladi. Ketua MPR Taufiq Kiemas meminta pemerintah maupun kaum ulama untuk memperjelas posisi Ahmadiyah di Indonesia. Apakah Ahmadiyah termasuk dalam aliran Islam atau aliran kepercayaan.
“Kalau sudah diperjelas tempatnya di mana dan pemerintah berusaha untuk menjaga mereka agar tidak menjadi objek kekerasan,” kata Taufik. Untuk peristiwa penyerangannya, Taufik tegas mengutuk aksi itu.
way/P-3
DPR RI Desak Pemerintah Kembalikan "Wisma ANTARA"
Selasa, 8 Februari 2011 19:50 WIB | 504 Views
Mahfudz Shiddiq (ANTARA/Ismar Patrizki)
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq menyatakan, pihaknya mendesak Pemerintah segara turun tangan untuk mengembalikan aset milik Negara, yakni "Wisma ANTARA" di jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat yang kini mayoritas kepemilikan sahamnya dikuasai swasta.
"Pemerintah harus campur tangan segera menuntaskan kasus ini. Tidak bisa membiarkan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA (berjuang) sendiri berhadapan dengan para pihak yang mengklaim aset Negara itu," katanya kepada pers di Jakarta, Selasa.
Pihak DPR RI sendiri, menurutnya, akan mempertimbangkan membentuk Panitia Kerja (Panja) jika masalah ini terus berlarut.
"Bagaimana pun Perusaaan Umum (Perum) LKBN ANTARA merupakan lembaga negara yang punya nilai historis dalam perjuangan bangsa, menjadi corong kemerdekaan serta suara rakyat Indonesia," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini lagi.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi menyatakan, Pemerintah harus berusaha maksimal untuk merebut kembali kepemilikan Wisma ANTARA yang diduga mayoritas sahamnya telah dikuasai pihak swasta asing.
"Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Gedung Wisma ANTARA (berlantai 20) di jalan Medan Merdeka Selatan, setahu kami dibangun atas inisiatif Negara melalui sebuah konsorsium pada dua dekade silam, dan dibangun di atas tanah milik negara," ujarnya.
Satu hal lagi yang perlu dipahami semua pihak, lanjutnya, lahan di kawasan Medan Merdeka, baik di Utara, Selatan, Barat dan Timur, tidak boleh dikuasai pihak swasta.
"Sesungguhnya ada yang aneh, kenapa Wisma Antara itu bisa jatuh kepemilikan mayoritas sahamnya kepada swasta. Malah diduga swasta asing dan menggunakan beberapa nama orang Indonesia," katanya lagi.
Karena itu, tandas politisi muda Partai Golkar ini, Pemerintah dan DPR RI harus berjuang maksimal segera mengembalikan semua aset Perum LKBN ANTARA ini, termasuk Wisma Antara tersebut.
FPD Mendukung
Desakan Fraksi Partai Golkar (FPG) melalui Fayakhun Andriadi ini, juga oleh FPKS melalui Ketua Komisi I DPR RI tadi, ternyata juga mendapat dukungan penuh jajaran Fraksi Partai Demokrat (FPD).
Melalui salah satu anggota Komisi I DPR RI, yakni Roy Suryo, FPD mengusulkan agar pengembalian aset-aset Perum LKBN ANTARA, seperti gedung "Galeri Foto Jurnalistik ANTARA" (GFJA) di Kawasan Pasar Baru, dan Wisma ANTARA.
"Itu harus menjadi prioritas dan jika perlu kembali dibentuk Panitia Kerja (Panja)," tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI dengan jajaran Perum LKBN ANTARA di ruang komisi tersebut, Senin siang (7/2) awal pekan ini.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Komisi I DPR RI di bawah kepemimpinan Theo L Sambuaga (FPG) pada 2008 juga sudah membentuk Panja untuk pengembalian gedung Wisma Antara.
Namun upaya itu belum memberi hasil yang maksimal. Karena itu, Roy Suryo mengusulkan agar untuk pengembalian aset tersebut sebaiknya dibentuk Panja lagi.
"Saya kira bisa bentuk Panja untuk gedung GFJA maupun Wisma Antara," katanya.
Sebelumnya Dirut Perum LKBN ANTARA, Ahmad Mukhlis Yusuf menjelaskan, untuk saat ini, Wisma ANTARA yang terletak di Jalan Merdeka Selatan, 80 persen sahamnya dimiliki oleh PT Mulia Grup milik Djoko Chandra.
Sedangkan 20 persennya dikuasai oleh ahli waris para pendahulu pimpinan Perum LKBN ANTARA.
"Saat ini kami sedang menyelesaikan yang 20 persen dengan para ahli waris. Dari empat orang, satu orang ahli waris sudah mengikhlaskan dan yang lain belum," ujar Mukhlis Yusuf.
Sementara untuk saham yang dimiliki Djoko Tjandra, pihak Perum LKBN ANTARA sedang mempersiapkan menempuh proses hukum.
Ia juga menjelaskan, selama ini sudah dilakukan berbagai langkah untuk mengambil kembali aset tersebut, di antaranya dengan bertemu pimpinan KPK, Kejaksaan Agung, maupun melaporkan ke BPKP.
"Kami dan seluruh karyawan tentu akan sangat gembira jika dibentuk kembali Panja untuk Wisma ANTARA," kata Mukhlis Yusuf.
(T. M036/S019)
Editor: Ruslan
Mahfudz Shiddiq (ANTARA/Ismar Patrizki)
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq menyatakan, pihaknya mendesak Pemerintah segara turun tangan untuk mengembalikan aset milik Negara, yakni "Wisma ANTARA" di jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat yang kini mayoritas kepemilikan sahamnya dikuasai swasta.
"Pemerintah harus campur tangan segera menuntaskan kasus ini. Tidak bisa membiarkan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA (berjuang) sendiri berhadapan dengan para pihak yang mengklaim aset Negara itu," katanya kepada pers di Jakarta, Selasa.
Pihak DPR RI sendiri, menurutnya, akan mempertimbangkan membentuk Panitia Kerja (Panja) jika masalah ini terus berlarut.
"Bagaimana pun Perusaaan Umum (Perum) LKBN ANTARA merupakan lembaga negara yang punya nilai historis dalam perjuangan bangsa, menjadi corong kemerdekaan serta suara rakyat Indonesia," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini lagi.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi menyatakan, Pemerintah harus berusaha maksimal untuk merebut kembali kepemilikan Wisma ANTARA yang diduga mayoritas sahamnya telah dikuasai pihak swasta asing.
"Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Gedung Wisma ANTARA (berlantai 20) di jalan Medan Merdeka Selatan, setahu kami dibangun atas inisiatif Negara melalui sebuah konsorsium pada dua dekade silam, dan dibangun di atas tanah milik negara," ujarnya.
Satu hal lagi yang perlu dipahami semua pihak, lanjutnya, lahan di kawasan Medan Merdeka, baik di Utara, Selatan, Barat dan Timur, tidak boleh dikuasai pihak swasta.
"Sesungguhnya ada yang aneh, kenapa Wisma Antara itu bisa jatuh kepemilikan mayoritas sahamnya kepada swasta. Malah diduga swasta asing dan menggunakan beberapa nama orang Indonesia," katanya lagi.
Karena itu, tandas politisi muda Partai Golkar ini, Pemerintah dan DPR RI harus berjuang maksimal segera mengembalikan semua aset Perum LKBN ANTARA ini, termasuk Wisma Antara tersebut.
FPD Mendukung
Desakan Fraksi Partai Golkar (FPG) melalui Fayakhun Andriadi ini, juga oleh FPKS melalui Ketua Komisi I DPR RI tadi, ternyata juga mendapat dukungan penuh jajaran Fraksi Partai Demokrat (FPD).
Melalui salah satu anggota Komisi I DPR RI, yakni Roy Suryo, FPD mengusulkan agar pengembalian aset-aset Perum LKBN ANTARA, seperti gedung "Galeri Foto Jurnalistik ANTARA" (GFJA) di Kawasan Pasar Baru, dan Wisma ANTARA.
"Itu harus menjadi prioritas dan jika perlu kembali dibentuk Panitia Kerja (Panja)," tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI dengan jajaran Perum LKBN ANTARA di ruang komisi tersebut, Senin siang (7/2) awal pekan ini.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Komisi I DPR RI di bawah kepemimpinan Theo L Sambuaga (FPG) pada 2008 juga sudah membentuk Panja untuk pengembalian gedung Wisma Antara.
Namun upaya itu belum memberi hasil yang maksimal. Karena itu, Roy Suryo mengusulkan agar untuk pengembalian aset tersebut sebaiknya dibentuk Panja lagi.
"Saya kira bisa bentuk Panja untuk gedung GFJA maupun Wisma Antara," katanya.
Sebelumnya Dirut Perum LKBN ANTARA, Ahmad Mukhlis Yusuf menjelaskan, untuk saat ini, Wisma ANTARA yang terletak di Jalan Merdeka Selatan, 80 persen sahamnya dimiliki oleh PT Mulia Grup milik Djoko Chandra.
Sedangkan 20 persennya dikuasai oleh ahli waris para pendahulu pimpinan Perum LKBN ANTARA.
"Saat ini kami sedang menyelesaikan yang 20 persen dengan para ahli waris. Dari empat orang, satu orang ahli waris sudah mengikhlaskan dan yang lain belum," ujar Mukhlis Yusuf.
Sementara untuk saham yang dimiliki Djoko Tjandra, pihak Perum LKBN ANTARA sedang mempersiapkan menempuh proses hukum.
Ia juga menjelaskan, selama ini sudah dilakukan berbagai langkah untuk mengambil kembali aset tersebut, di antaranya dengan bertemu pimpinan KPK, Kejaksaan Agung, maupun melaporkan ke BPKP.
"Kami dan seluruh karyawan tentu akan sangat gembira jika dibentuk kembali Panja untuk Wisma ANTARA," kata Mukhlis Yusuf.
(T. M036/S019)
Editor: Ruslan
Tuesday, February 08, 2011
Mahfudz Siddiq: ANTARA Harus Segera Bersinergi
Senin, 07 Februari 2011 21:32 WIB | 377 Views
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyatakan, LKBN ANTARA sebagai media resmi Negara harus segera bersinergi dengan TVRI dan RRI.
"Langkah ini harus di-`back up` penuh oleh Negara melalui Pemerintah serta seluruh masyarakat," tegasnya di Jakarta, merespons hasil Rapat Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI bersama jajaran Direksi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA di ruang komisi itu, Senin siang.
Ia menambahkan, di saat meda massa menjadi industri komersial, ketiga lembaga ini harus tampil merepresentasikan kepentingan negara dan rakyat. "Sekaligus menjadi alat diplomasi Negara di luar negeri," katanya.
Dalam rapat di Komisi I DPR RI, wacana untuk mensinergikan ketiga lembaga media milik Negara itu kembali mencuat.
Pada periode DPR RI 2004-2009, misalnya, hal ini juga muncul dan menguat di akhir masa jabatan para anggota Komisi DPR RI.
Namun, sejumlah pihak masih mengharapkan LKBN ANTARA jangan bergabung dengan TVRI dan RRI.
Suara yang kencang itu datang dari dua fraksi besar ketika itu, yakni Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan.
"Mengacu kepada apa yang terjadi di sejumlah negara yang lebih maju dalam soal pengelolaan media, maka kantor berita itu sebaiknya tetap berdiri sendiri, sementara media televisi dan radionya digabung, seperti contohnya BBC London," kata Andreas Pareira, saat jadi anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
(M036/R014/A038)
Editor: Aditia Maruli
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyatakan, LKBN ANTARA sebagai media resmi Negara harus segera bersinergi dengan TVRI dan RRI.
"Langkah ini harus di-`back up` penuh oleh Negara melalui Pemerintah serta seluruh masyarakat," tegasnya di Jakarta, merespons hasil Rapat Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI bersama jajaran Direksi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA di ruang komisi itu, Senin siang.
Ia menambahkan, di saat meda massa menjadi industri komersial, ketiga lembaga ini harus tampil merepresentasikan kepentingan negara dan rakyat. "Sekaligus menjadi alat diplomasi Negara di luar negeri," katanya.
Dalam rapat di Komisi I DPR RI, wacana untuk mensinergikan ketiga lembaga media milik Negara itu kembali mencuat.
Pada periode DPR RI 2004-2009, misalnya, hal ini juga muncul dan menguat di akhir masa jabatan para anggota Komisi DPR RI.
Namun, sejumlah pihak masih mengharapkan LKBN ANTARA jangan bergabung dengan TVRI dan RRI.
Suara yang kencang itu datang dari dua fraksi besar ketika itu, yakni Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan.
"Mengacu kepada apa yang terjadi di sejumlah negara yang lebih maju dalam soal pengelolaan media, maka kantor berita itu sebaiknya tetap berdiri sendiri, sementara media televisi dan radionya digabung, seperti contohnya BBC London," kata Andreas Pareira, saat jadi anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
(M036/R014/A038)
Editor: Aditia Maruli
PKS Diminta Klarifikasi soal Mesir
Editor: A. Wisnubrata
Minggu, 6 Februari 2011 | 21:45 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera diminta mengklarifikasi sejauh mana keterlibatan kader-kadernya dalam demonstrasi di Mesir. Jika memang benar-benar terlibat, hal tersebut dinilai akan merugikan keberadaan warga negara Indonesia di Mesir yang tidak berafiliasi dengan PKS.
Demikian pernyataan yang dikirimkan Zuhairi Misrawi, alumnus Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, kepada redaksi Kompas.com, Minggu (6/2/2011).
"Saya mendapatkan informasi dari sejumlah mahasiswa Indonesia di Kairo bahwa situasi mutakhir sangat tidak kondusif bagi mereka. Hal itu menyusul adanya pemeriksaan, penangkapan, bahkan penahanan terhadap sejumlah WNI di apartemen mereka ataupun di jalan. Bahkan, beberapa orang sudah ditahan dan diperlakukan sebagaimana tahanan kriminal," kata Misrawi yang juga Kader Muda Nahdlatul Ulama sekaligus analis politik Timur Tengah itu.
Menurut dia, penangkapan dan penahanan para mahasiswa tersebut diduga merupakan buntut dari berita adanya pernyataan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Anis Matta di salah satu media nasional tentang keterlibatan kadernya dalam revolusi di Mesir.
Padahal, Pemerintah RI melalui Kedutaan Besar RI sudah mengeluarkan imbauan agar warga negara Indonesia (WNI) menetap di rumah dan mematuhi setiap aturan yang dikeluarkan Pemerintah Mesir, terutama aturan jam malam. Artinya, WNI di Mesir sudah diwanti-wanti agar tidak terlibat dalam aksi demonstrasi dan tidak mencampuri urusan krisis politik yang terjadi di Mesir saat ini karena hal tersebut dapat mengancam keberadaan mereka di negeri piramid tersebut.
Untuk mengantisipasi penangkapan yang bersifat masif, Pemerintah RI harus mempercepat proses evakuasi para WNI ke Tanah Air karena mereka mulai tidak merasa nyaman atas perlakuan pihak militer Mesir, yang saat ini memegang kendali keamanan di sana.
Sementara itu Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq membantah keterlibatan kadernya dalam revolusi di Mesir.
Ia mengaku, sekitar 600 mahasiswa Indonesia di Mesir merupakan kader PKS. Namun, mereka ditugaskan untuk mengevakuasi WNI dan menyalurkan logistik kepada WNI yang terjebak kekisruhan politik di Mesir.
Hal serupa dikatakan Anis Matta. Ia membantah memberikan pernyataan bahwa kader PKS terlibat dalam upaya penggulingan rezim Hosni Mubarak. "Saya tidak pernah mengatakan kader PKS terlibat dalam revolusi Mesir," katanya.
Minggu, 6 Februari 2011 | 21:45 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera diminta mengklarifikasi sejauh mana keterlibatan kader-kadernya dalam demonstrasi di Mesir. Jika memang benar-benar terlibat, hal tersebut dinilai akan merugikan keberadaan warga negara Indonesia di Mesir yang tidak berafiliasi dengan PKS.
Demikian pernyataan yang dikirimkan Zuhairi Misrawi, alumnus Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, kepada redaksi Kompas.com, Minggu (6/2/2011).
"Saya mendapatkan informasi dari sejumlah mahasiswa Indonesia di Kairo bahwa situasi mutakhir sangat tidak kondusif bagi mereka. Hal itu menyusul adanya pemeriksaan, penangkapan, bahkan penahanan terhadap sejumlah WNI di apartemen mereka ataupun di jalan. Bahkan, beberapa orang sudah ditahan dan diperlakukan sebagaimana tahanan kriminal," kata Misrawi yang juga Kader Muda Nahdlatul Ulama sekaligus analis politik Timur Tengah itu.
Menurut dia, penangkapan dan penahanan para mahasiswa tersebut diduga merupakan buntut dari berita adanya pernyataan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Anis Matta di salah satu media nasional tentang keterlibatan kadernya dalam revolusi di Mesir.
Padahal, Pemerintah RI melalui Kedutaan Besar RI sudah mengeluarkan imbauan agar warga negara Indonesia (WNI) menetap di rumah dan mematuhi setiap aturan yang dikeluarkan Pemerintah Mesir, terutama aturan jam malam. Artinya, WNI di Mesir sudah diwanti-wanti agar tidak terlibat dalam aksi demonstrasi dan tidak mencampuri urusan krisis politik yang terjadi di Mesir saat ini karena hal tersebut dapat mengancam keberadaan mereka di negeri piramid tersebut.
Untuk mengantisipasi penangkapan yang bersifat masif, Pemerintah RI harus mempercepat proses evakuasi para WNI ke Tanah Air karena mereka mulai tidak merasa nyaman atas perlakuan pihak militer Mesir, yang saat ini memegang kendali keamanan di sana.
Sementara itu Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq membantah keterlibatan kadernya dalam revolusi di Mesir.
Ia mengaku, sekitar 600 mahasiswa Indonesia di Mesir merupakan kader PKS. Namun, mereka ditugaskan untuk mengevakuasi WNI dan menyalurkan logistik kepada WNI yang terjebak kekisruhan politik di Mesir.
Hal serupa dikatakan Anis Matta. Ia membantah memberikan pernyataan bahwa kader PKS terlibat dalam upaya penggulingan rezim Hosni Mubarak. "Saya tidak pernah mengatakan kader PKS terlibat dalam revolusi Mesir," katanya.
Monday, February 07, 2011
PKS tidak Terlibat Revolusi Mesir
PKS tidak Terlibat Revolusi Mesir
Senin, 07 Februari 2011 03:22 WIB 0 Komentar 0 0
CETAK
KIRIM
FACEBOOK
ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/pj
JAKARTA--MICOM: Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq membantah indikasi keterlibatan kadernya dalam revolusi di Mesir.
"Tidak benar kalau kader PKS yang merupakan mahasiswa di Mesir, ikut membantu revolusi di Mesir," katanya di Jakarta, Minggu (6/2).
Ia mengakui ada sekitar 600 orang mahasiswa Indonesia di Mesir yang merupakan kader PKS. "Mereka ditugaskan untuk melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia dan itupun pada tahap akhir," ujar Mahfudz.
Selain itu, tambah dia, kader PKS tersebut juga bertugas untuk menyalurkan logistik kepada warga negara Indonesia yang terjebak kisruh politik di Negeri Piramida itu.
"Jadi tidak benar kalau PKS ikut membantu dan terlibat dalam revolusi di Mesir," kata Mahfudz menegaskan.
Sebelumnya, Sekjen PKS Anis Matta sempatkan diberitakan memberikan pernyataan bahwa kader PKS terlibat dalam revolusi Mesir. Namun, pemberitaan itu dibantah secara pribadi oleh Anis Matta bahwa terkait pernyataannya tersebut.
"Saya tidak pernah mengatakan kader PKS terlibat dalam revolusi Mesir," katanya. (Ant/OL-2)
Senin, 07 Februari 2011 03:22 WIB 0 Komentar 0 0
CETAK
KIRIM
ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/pj
JAKARTA--MICOM: Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq membantah indikasi keterlibatan kadernya dalam revolusi di Mesir.
"Tidak benar kalau kader PKS yang merupakan mahasiswa di Mesir, ikut membantu revolusi di Mesir," katanya di Jakarta, Minggu (6/2).
Ia mengakui ada sekitar 600 orang mahasiswa Indonesia di Mesir yang merupakan kader PKS. "Mereka ditugaskan untuk melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia dan itupun pada tahap akhir," ujar Mahfudz.
Selain itu, tambah dia, kader PKS tersebut juga bertugas untuk menyalurkan logistik kepada warga negara Indonesia yang terjebak kisruh politik di Negeri Piramida itu.
"Jadi tidak benar kalau PKS ikut membantu dan terlibat dalam revolusi di Mesir," kata Mahfudz menegaskan.
Sebelumnya, Sekjen PKS Anis Matta sempatkan diberitakan memberikan pernyataan bahwa kader PKS terlibat dalam revolusi Mesir. Namun, pemberitaan itu dibantah secara pribadi oleh Anis Matta bahwa terkait pernyataannya tersebut.
"Saya tidak pernah mengatakan kader PKS terlibat dalam revolusi Mesir," katanya. (Ant/OL-2)
PKS Bantah Terlibat Revolusi Mesir
Penulis: | Editor: A. Wisnubrata
Minggu, 6 Februari 2011 | 21:32 WIB
Dibaca: 3460
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq membantah indikasi keterlibatan kadernya dalam revolusi di Mesir. "Tidak benar kalau kader PKS, yang merupakan mahasiswa di Mesir, ikut membantu revolusi di Mesir," katanya di Jakarta, Minggu (6/2/2011).
Ia mengakui, sekitar 600 mahasiswa Indonesia di Mesir merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Mereka ditugaskan untuk mengevakuasi warga negara Indonesia dan itu pun pada tahap akhir," ujar Mahfudz.
Selain itu, dia menambahkan, kader PKS tersebut juga bertugas untuk menyalurkan logistik kepada warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak kekisruhan politik di Mesir. "Jadi, tidak benar kalau PKS ikut membantu dan terlibat dalam revolusi di Mesir," kata Mahfudz menegaskan.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, sempat diberitakan di sebuah media, memberikan pernyataan bahwa kader PKS terlibat dalam upaya penggulingan rezim Hosni Mubarak. Namun, pemberitaan itu dibantah secara pribadi oleh Anis Matta. "Saya tidak pernah mengatakan kader PKS terlibat dalam revolusi Mesir," katanya.
Meski demikian, berita yang mengaitkan mahasiswa kader PKS dengan kekisruhan di Mesir itu membuat khawatir mahasiswa Indonesia yang berada di sana. "Pernyataan Sekjen PKS Anis Matta kepada sejumlah media massa di Indonesia itu bisa membunuh kami di Mesir. Mereka mendapatkan pamor di atas penderitaan kami," kata salah satu mahasiswa Universitas Al Azhar asal Kota Madiun, Jawa Timur, Ahda Zabila (25), melalui pesan yang dikirim ke akun Facebook, Minggu.
"Sweeping"
Ia menceritakan, kabar keterlibatan mahasiswa Indonesia tersebut telah berdampak pada banyaknya mahasiswa Indonesia di Kairo yang terkena aksi "sweeping" dan penggeledahan.
"Di antaranya yang menjadi korban adalah teman kami, Bisyri Ichwan, mahasiswa Al Azhar, Kairo, Fakultas Ushuluddin tingkat 2 asal Banyuwangi, Jawa Timur. Ia dan sejumlah temannya terkena aksi penggeledahan di rumahnya di kawasan Nasr City, tepatnya di daerah Tubromli," katanya.
Dalam pesannya, Ahda menulis, Bisyri Ichwan beserta empat temannya, didatangi satu kompi tentara Mesir lengkap dengan senjata laras panjang, Sabtu (5/2/2011) siang waktu setempat. Selama satu jam, mereka dicecar sekitar 100 pertanyaan oleh tentara Mesir terkait dengan kecurigaan militer bahwa mereka adalah pendukung aksi para demonstran.
Tidak hanya dicecar dengan pertanyaan, tetapi rumah mereka juga diobrak-abrik. Laptop, telepon seluler, dan dokumen-dokumen tak luput dari pemeriksaan tentara yang menodongkan senjata laras panjang ke arah mahasiswa.
"Bukan hanya diperiksa, tetapi juga diobrak-abrik. Mereka fokus pada internet yang saya buka. Suasananya begitu tegang," kata Achda menirukan ungkapan temannya, Bisyri Ichwan.
Mahasiswa S-1 Ilmu Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Al Azhar ini juga menceritakan, hal yang tak kalah mencekam juga dialami oleh Andi Sadli, mahasiswa tingkat 5 Fakultas Syari'ah Wal Qonun, yang keluar dari asrama menuju rumah temannya di kawasan Abbas. "Andi Sadli juga harus mendapatkan pemeriksaan ketat oleh tentara dilengkapi senjata dan tank, yang berjaga di sekitar asrama pada siang hari," tuturnya.
Ia menambahkan, apa yang terjadi pada Bisyri dan Andi hanyalah contoh kecil dari berbagai kemungkinan yang terjadi menyusul berita yang disebut mengutip pernyataan Anis Matta di Gedung DPR, Jumat (4/2/2011).
Dalam pesannya, Ahda dan rekan mahasiswa lainnya mendesak Pemerintah Indonesia segera mengevakuasi WNI yang masih bertahan karena saat ini keadaan sangat sulit. Apalagi, mahasiswa sudah kehabisan uang dan stok pangan menipis, sedangkan bantuan dari KBRI hanya berupa mi instan.
Minggu, 6 Februari 2011 | 21:32 WIB
Dibaca: 3460
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq membantah indikasi keterlibatan kadernya dalam revolusi di Mesir. "Tidak benar kalau kader PKS, yang merupakan mahasiswa di Mesir, ikut membantu revolusi di Mesir," katanya di Jakarta, Minggu (6/2/2011).
Ia mengakui, sekitar 600 mahasiswa Indonesia di Mesir merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Mereka ditugaskan untuk mengevakuasi warga negara Indonesia dan itu pun pada tahap akhir," ujar Mahfudz.
Selain itu, dia menambahkan, kader PKS tersebut juga bertugas untuk menyalurkan logistik kepada warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak kekisruhan politik di Mesir. "Jadi, tidak benar kalau PKS ikut membantu dan terlibat dalam revolusi di Mesir," kata Mahfudz menegaskan.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, sempat diberitakan di sebuah media, memberikan pernyataan bahwa kader PKS terlibat dalam upaya penggulingan rezim Hosni Mubarak. Namun, pemberitaan itu dibantah secara pribadi oleh Anis Matta. "Saya tidak pernah mengatakan kader PKS terlibat dalam revolusi Mesir," katanya.
Meski demikian, berita yang mengaitkan mahasiswa kader PKS dengan kekisruhan di Mesir itu membuat khawatir mahasiswa Indonesia yang berada di sana. "Pernyataan Sekjen PKS Anis Matta kepada sejumlah media massa di Indonesia itu bisa membunuh kami di Mesir. Mereka mendapatkan pamor di atas penderitaan kami," kata salah satu mahasiswa Universitas Al Azhar asal Kota Madiun, Jawa Timur, Ahda Zabila (25), melalui pesan yang dikirim ke akun Facebook, Minggu.
"Sweeping"
Ia menceritakan, kabar keterlibatan mahasiswa Indonesia tersebut telah berdampak pada banyaknya mahasiswa Indonesia di Kairo yang terkena aksi "sweeping" dan penggeledahan.
"Di antaranya yang menjadi korban adalah teman kami, Bisyri Ichwan, mahasiswa Al Azhar, Kairo, Fakultas Ushuluddin tingkat 2 asal Banyuwangi, Jawa Timur. Ia dan sejumlah temannya terkena aksi penggeledahan di rumahnya di kawasan Nasr City, tepatnya di daerah Tubromli," katanya.
Dalam pesannya, Ahda menulis, Bisyri Ichwan beserta empat temannya, didatangi satu kompi tentara Mesir lengkap dengan senjata laras panjang, Sabtu (5/2/2011) siang waktu setempat. Selama satu jam, mereka dicecar sekitar 100 pertanyaan oleh tentara Mesir terkait dengan kecurigaan militer bahwa mereka adalah pendukung aksi para demonstran.
Tidak hanya dicecar dengan pertanyaan, tetapi rumah mereka juga diobrak-abrik. Laptop, telepon seluler, dan dokumen-dokumen tak luput dari pemeriksaan tentara yang menodongkan senjata laras panjang ke arah mahasiswa.
"Bukan hanya diperiksa, tetapi juga diobrak-abrik. Mereka fokus pada internet yang saya buka. Suasananya begitu tegang," kata Achda menirukan ungkapan temannya, Bisyri Ichwan.
Mahasiswa S-1 Ilmu Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Al Azhar ini juga menceritakan, hal yang tak kalah mencekam juga dialami oleh Andi Sadli, mahasiswa tingkat 5 Fakultas Syari'ah Wal Qonun, yang keluar dari asrama menuju rumah temannya di kawasan Abbas. "Andi Sadli juga harus mendapatkan pemeriksaan ketat oleh tentara dilengkapi senjata dan tank, yang berjaga di sekitar asrama pada siang hari," tuturnya.
Ia menambahkan, apa yang terjadi pada Bisyri dan Andi hanyalah contoh kecil dari berbagai kemungkinan yang terjadi menyusul berita yang disebut mengutip pernyataan Anis Matta di Gedung DPR, Jumat (4/2/2011).
Dalam pesannya, Ahda dan rekan mahasiswa lainnya mendesak Pemerintah Indonesia segera mengevakuasi WNI yang masih bertahan karena saat ini keadaan sangat sulit. Apalagi, mahasiswa sudah kehabisan uang dan stok pangan menipis, sedangkan bantuan dari KBRI hanya berupa mi instan.
PKS Bantah Terlibat Revolusi Mesir
Jakarta, 6 Pebruari 2011 21:00
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq membantah indikasi keterlibatan kadernya dalam revolusi di Mesir. "Tidak benar kalau kader PKS yang merupakan mahasiswa di Mesir, ikut membantu revolusi di Mesir," katanya di Jakarta, Minggu.
Ia membenarkan, ada sekitar 600 orang mahasiswa Indonesia di Mesir yang merupakan kader PKS. "Mereka ditugaskan untuk melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia dan itupun pada tahap akhir," ujar Mahfudz.
Selain itu, tambah dia, kader PKS tersebut juga bertugas untuk menyalurkan logistik kepada warga negara Indonesia yang terjebak kisruh politik di Negeri Piramida itu. "Jadi tidak benar kalau PKS ikut membantu dan terlibat dalam revolusi di Mesir," kata Mahfudz menegaskan.
Sebelumnya, Sekjen PKS Anis Matta sempatkan diberitakan memberikan pernyataan bahwa kader PKS terlibat dalam revolusi Mesir. Namun, pemberitaan itu dibantah secara pribadi oleh Anis Matta. "Saya tidak pernah mengatakan kader PKS terlibat dalam revolusi Mesir," katanya. [TMA, Ant]
Kader PKS Ikut Bantu Salurkan Logistik di Mesir
Senin, 7 Februari 2011 - 10:24 WIB
JAKARTA (Pos Kota) – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq membantah pernyataan bahwa kader-kader PKS ikut membantu revolusi di Mesir sehingga memperkeruh suasana.
“Tidak benar kalau kader PKS ikut membantu revolusi di Mesir,” bantah Mahfudz kepada wartawan di Gedung DPR RI SEnayan, Jakarta,Senin (7/2).
Ketua Komisi I DPR RI itu menambahkan, memang ada kader-kader PKS yang jumlahnya hampir 600 orang saat ini berada di Mesir. “Mereka ditugaskan untuk melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia. Itu pun pada tahap akhir,” jelas Mahfudz.
Menurutnya, kader PKS itu juga akan bertugas untuk menyalurkan logistik kepada warga negara Indonesia. “Jadi tidak benar kalau PKS ikut membantu dan terlibat dalam revolusi di Mesir,” pungkasnya. (prihandoko/B)
JAKARTA (Pos Kota) – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq membantah pernyataan bahwa kader-kader PKS ikut membantu revolusi di Mesir sehingga memperkeruh suasana.
“Tidak benar kalau kader PKS ikut membantu revolusi di Mesir,” bantah Mahfudz kepada wartawan di Gedung DPR RI SEnayan, Jakarta,Senin (7/2).
Ketua Komisi I DPR RI itu menambahkan, memang ada kader-kader PKS yang jumlahnya hampir 600 orang saat ini berada di Mesir. “Mereka ditugaskan untuk melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia. Itu pun pada tahap akhir,” jelas Mahfudz.
Menurutnya, kader PKS itu juga akan bertugas untuk menyalurkan logistik kepada warga negara Indonesia. “Jadi tidak benar kalau PKS ikut membantu dan terlibat dalam revolusi di Mesir,” pungkasnya. (prihandoko/B)
PKS Bantah Terlibat Revolusi Mesir
Antara - Senin, 7 Februari
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq membantah indikasi keterlibatan kadernya dalam revolusi di Mesir.
"Tidak benar kalau kader PKS yang merupakan mahasiswa di Mesir, ikut membantu revolusi di Mesir," katanya di Jakarta, Minggu.
Ia mengakui ada sekitar 600 orang mahasiswa Indonesia di Mesir yang merupakan kader PKS.
"Mereka ditugaskan untuk melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia dan itupun pada tahap akhir," ujar Mahfudz.
Selain itu, tambah dia, kader PKS tersebut juga bertugas untuk menyalurkan logistik kepada warga negara Indonesia yang terjebak kisruh politik di Negeri Piramida itu.
"Jadi tidak benar kalau PKS ikut membantu dan terlibat dalam revolusi di Mesir," kata Mahfudz menegaskan.
Sebelumnya, Sekjen PKS Anis Matta sempatkan diberitakan memberikan pernyataan bahwa kader PKS terlibat dalam revolusi Mesir. Namun, pemberitaan itu dibantah secara pribadi oleh Anis Matta bahwa terkait pernyataannya tersebut.
"Saya tidak pernah mengatakan kader PKS terlibat dalam revolusi Mesir," katanya.
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq membantah indikasi keterlibatan kadernya dalam revolusi di Mesir.
"Tidak benar kalau kader PKS yang merupakan mahasiswa di Mesir, ikut membantu revolusi di Mesir," katanya di Jakarta, Minggu.
Ia mengakui ada sekitar 600 orang mahasiswa Indonesia di Mesir yang merupakan kader PKS.
"Mereka ditugaskan untuk melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia dan itupun pada tahap akhir," ujar Mahfudz.
Selain itu, tambah dia, kader PKS tersebut juga bertugas untuk menyalurkan logistik kepada warga negara Indonesia yang terjebak kisruh politik di Negeri Piramida itu.
"Jadi tidak benar kalau PKS ikut membantu dan terlibat dalam revolusi di Mesir," kata Mahfudz menegaskan.
Sebelumnya, Sekjen PKS Anis Matta sempatkan diberitakan memberikan pernyataan bahwa kader PKS terlibat dalam revolusi Mesir. Namun, pemberitaan itu dibantah secara pribadi oleh Anis Matta bahwa terkait pernyataannya tersebut.
"Saya tidak pernah mengatakan kader PKS terlibat dalam revolusi Mesir," katanya.
Wednesday, February 02, 2011
Anggota Timwas Century Juga Permasalahkan Bibit-Chandra
Rabu, 02 Februari 2011 | 11:37 WIB
Chandra M Hamzah (kiri ) dan Bibit Samad Rianto. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO Interaktif, Jakarta - Rapat Tim pengawas kasus Century dengan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Badan Pemeriksa Keuangan pada hari ini, Rabu 2 Februari 2011, dimulai dengan mempersoalkan kehadiran dua Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.
Sebagaimana yang terjadi di Komisi Hukum DPR pada Senin (31/1) lalu, sejumlah anggota Timwas juga berkeinginan mengusir Bibit-Chandra.
Keinginan agar Bibit-Chandra tidak ikut rapat disuarakan beberapa anggota Timwas, salah satunya Nudirman Munir. Menurut politisi Golkar ini, status Bibit-Chandra tetap menjadi tersangka walaupun dua pimpinan KPK itu sudah mendapat deponering.
"Apakah wajar KPK anggotanya tersangka dalam sebuah kasus? Kasus tersangka tetap melekat walapun telah mendapatkan deponering, karena deponering hanya mengesampingkan perkara," kata Nudirman dalam rapat yang digelar di ruang Kura-Kura I, gedung Kura-Kura DPR, Senayan, Jakarta.
Dengan alasan status mereka masih tersangka itulah, Nudirman meminta Bibit dan Chandra tak ikut rapat. "Bibit-Chandra kami mohon legowo untuk tidak hadir dalam persidangan ini," kata Nudirman.
Pandangan berbeda disampaikan Mahfudz Siddiq. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, kehadiran KPK dalam rapat adalah sebagai institusi, bukan perorangan. Selain itu secara substansi, mempermasalahkan deponering dalam rapat Timwas dinilai tak perlu dilakukan.
"Fokus kita adalah bagaimana kita selesaikan kasus hukum Century. Maka yang kita lakukan adalah mencoba memperjelas substansi masalah hukum," kata Mahfudz. Karena itu dia meminta rapat Timwas fokus dalam substansi kasus Century, bukan mempermasalahkan deponering.
Saat ini pembahasan menyoal kehadiran Bibit-Chandra masih berlangsung. Dari suasana yang berkembang, mayoritas fraksi meminta agar Bibit-Chandra tetap diperbolehkan mengikuti rapat. Alasan lain yang dikemukakan adalah Bibit dan Chandra adalah pimpinan yang sudah lama mengetahui penanganan kasus Century. Berbeda dengan Busyro Muqoddas yang dinilai baru menjabat sebagai pimpinan KPK.
AMIRULLAH
Chandra M Hamzah (kiri ) dan Bibit Samad Rianto. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO Interaktif, Jakarta - Rapat Tim pengawas kasus Century dengan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Badan Pemeriksa Keuangan pada hari ini, Rabu 2 Februari 2011, dimulai dengan mempersoalkan kehadiran dua Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.
Sebagaimana yang terjadi di Komisi Hukum DPR pada Senin (31/1) lalu, sejumlah anggota Timwas juga berkeinginan mengusir Bibit-Chandra.
Keinginan agar Bibit-Chandra tidak ikut rapat disuarakan beberapa anggota Timwas, salah satunya Nudirman Munir. Menurut politisi Golkar ini, status Bibit-Chandra tetap menjadi tersangka walaupun dua pimpinan KPK itu sudah mendapat deponering.
"Apakah wajar KPK anggotanya tersangka dalam sebuah kasus? Kasus tersangka tetap melekat walapun telah mendapatkan deponering, karena deponering hanya mengesampingkan perkara," kata Nudirman dalam rapat yang digelar di ruang Kura-Kura I, gedung Kura-Kura DPR, Senayan, Jakarta.
Dengan alasan status mereka masih tersangka itulah, Nudirman meminta Bibit dan Chandra tak ikut rapat. "Bibit-Chandra kami mohon legowo untuk tidak hadir dalam persidangan ini," kata Nudirman.
Pandangan berbeda disampaikan Mahfudz Siddiq. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, kehadiran KPK dalam rapat adalah sebagai institusi, bukan perorangan. Selain itu secara substansi, mempermasalahkan deponering dalam rapat Timwas dinilai tak perlu dilakukan.
"Fokus kita adalah bagaimana kita selesaikan kasus hukum Century. Maka yang kita lakukan adalah mencoba memperjelas substansi masalah hukum," kata Mahfudz. Karena itu dia meminta rapat Timwas fokus dalam substansi kasus Century, bukan mempermasalahkan deponering.
Saat ini pembahasan menyoal kehadiran Bibit-Chandra masih berlangsung. Dari suasana yang berkembang, mayoritas fraksi meminta agar Bibit-Chandra tetap diperbolehkan mengikuti rapat. Alasan lain yang dikemukakan adalah Bibit dan Chandra adalah pimpinan yang sudah lama mengetahui penanganan kasus Century. Berbeda dengan Busyro Muqoddas yang dinilai baru menjabat sebagai pimpinan KPK.
AMIRULLAH
Mahfudz: Selesaikan Politik Sandera dengan Ketegasan Hukum
Republika OnLine » Breaking News » Politik
Selasa, 01 Februari 2011, 07:22 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, menyatakan, pihaknya menghendaki penyelesaian segala macam politik sandera dengan ketegasan penegakan hukum secara tegas, obyektif dan adil. "Seperti yang saya sinyalir jauh sebelumnya, politik sandera ini hanya bisa diselesaikan dengan cara itu," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan hal itu sehubungan dengan penangkapan para politisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom pada 2004. "Ketika penegakan hukum terlambat dilakukan, maka akibatnya gampang dipersepsi sebagai balas dendam politik," katanya.
Ia lalu menunjuk sejumlah kasus besar yang banyak menyita energi serta perhatian publik.
"Tidak ada kata lain, semua kasus hukum yang besar, baik itu skandal Bank Century, mafia pajak, suap deputi gubernur senior BI dan lain sebagainya, harus dituntaskan secara transparan," tegasnya.
Mahfudz Siddiq juga mengingatkan KPK dan semua lembaga penegak hukum agar jangan terkesan melakukan aksi "tebang pilih" dalam pemberantasan korupsi serta penanganan masalah-masalah hukum lainnya. Artinya, menurut Ketua Komisi I DPR RI itu, tidak boleh ada pilih kasih dalam pemberantasan korupsi terkait skandal Bank Century, mafia pajak, dan suap deputi gubernur senior BI itu.
"Begitu pula kasus-kasus hukum yang melibatkan kepala-kepala daerah, tidak boleh tebang pilih. Itu sangat sensitif terhadap publik yang telah bersusah-payah memilih pemimpinnya," katanya.
Jika dalam 2011 ini semua kasus itu bisa dituntaskan, Mahfudz berharap, bangsa Indonesia bisa melangkah ke depan dengan tenang. "Sekaligus terbebas dari politik sandera," kata Mahfudz Siddiq.
Red: Krisman Purwoko
Selasa, 01 Februari 2011, 07:22 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, menyatakan, pihaknya menghendaki penyelesaian segala macam politik sandera dengan ketegasan penegakan hukum secara tegas, obyektif dan adil. "Seperti yang saya sinyalir jauh sebelumnya, politik sandera ini hanya bisa diselesaikan dengan cara itu," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan hal itu sehubungan dengan penangkapan para politisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom pada 2004. "Ketika penegakan hukum terlambat dilakukan, maka akibatnya gampang dipersepsi sebagai balas dendam politik," katanya.
Ia lalu menunjuk sejumlah kasus besar yang banyak menyita energi serta perhatian publik.
"Tidak ada kata lain, semua kasus hukum yang besar, baik itu skandal Bank Century, mafia pajak, suap deputi gubernur senior BI dan lain sebagainya, harus dituntaskan secara transparan," tegasnya.
Mahfudz Siddiq juga mengingatkan KPK dan semua lembaga penegak hukum agar jangan terkesan melakukan aksi "tebang pilih" dalam pemberantasan korupsi serta penanganan masalah-masalah hukum lainnya. Artinya, menurut Ketua Komisi I DPR RI itu, tidak boleh ada pilih kasih dalam pemberantasan korupsi terkait skandal Bank Century, mafia pajak, dan suap deputi gubernur senior BI itu.
"Begitu pula kasus-kasus hukum yang melibatkan kepala-kepala daerah, tidak boleh tebang pilih. Itu sangat sensitif terhadap publik yang telah bersusah-payah memilih pemimpinnya," katanya.
Jika dalam 2011 ini semua kasus itu bisa dituntaskan, Mahfudz berharap, bangsa Indonesia bisa melangkah ke depan dengan tenang. "Sekaligus terbebas dari politik sandera," kata Mahfudz Siddiq.
Red: Krisman Purwoko
Selesaikan Politik Sandera Dengan Ketegasan Penegakan Hukum
Selasa, 01 Februari 2011 01:04 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq menyatakan, pihaknya menghendaki penyesaian segala macam politik sandera dengan ketegasan penegakan hukum secara tegas, obyektif dan adil.
"Seperti yang saya sinyalir jauh sebelumnya, politik sander ini hanya bisa diselesaikan dengan cara itu," tandasnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan itu, sehubungan dengan penangkapan para politisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Miranda Gultom.
"Ketika penegakan hukum terlambat dilakukan, maka akibatnya gampang dipersepsi sebagai balas dendam politik," katanya.
Ia lalu menunjuk sejumlah kasus besar yang banyak menyita energi serta perhatian publik.
"Tidak ada kata lain, semua kasus hukum yang besar, baik itu skandal Bank Century, mafia pajak, suap DGS BI dan lain sebagainya, harus dituntaskan secara transparan," tegasnya.
Jangan `Tebang Pilih`
Mahfudz Siddiq juga mengingatkan, agar KPK dan semua lembaga penegakan hukum, jangan sangat terkesan melakukan aksi `tebang pilih` dalam pemberantasan korupsi serta penanganan masalah-masalah hukum lainnya.
Artinya, menurut Ketua Komisi I DPR RI ini, tidak boleh ada pilih kasih dalam pemberantasan korupsi terkait skandal Bank Century, mafia pajak, dan suap DGS BI itu.
"Begitu pula kasus-kasus hukum yang melibatkan kepala-kepala daerah, tidak boleh tebang pilih. Itu sangat sensitif terhadap publik yang telah bersusah-payah memilih pemimpinnya," katanya.
Jika dalam tahun 2011 ini (semua kasus tadi) bisa tuntas, ia berharap kita bisa melangkah ke depan dengan tenang.
"Sekaligus terbebas dari politik sandera," tandas Mahfudz Siddq lagi. (M036/K004)
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2011
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq menyatakan, pihaknya menghendaki penyesaian segala macam politik sandera dengan ketegasan penegakan hukum secara tegas, obyektif dan adil.
"Seperti yang saya sinyalir jauh sebelumnya, politik sander ini hanya bisa diselesaikan dengan cara itu," tandasnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan itu, sehubungan dengan penangkapan para politisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Miranda Gultom.
"Ketika penegakan hukum terlambat dilakukan, maka akibatnya gampang dipersepsi sebagai balas dendam politik," katanya.
Ia lalu menunjuk sejumlah kasus besar yang banyak menyita energi serta perhatian publik.
"Tidak ada kata lain, semua kasus hukum yang besar, baik itu skandal Bank Century, mafia pajak, suap DGS BI dan lain sebagainya, harus dituntaskan secara transparan," tegasnya.
Jangan `Tebang Pilih`
Mahfudz Siddiq juga mengingatkan, agar KPK dan semua lembaga penegakan hukum, jangan sangat terkesan melakukan aksi `tebang pilih` dalam pemberantasan korupsi serta penanganan masalah-masalah hukum lainnya.
Artinya, menurut Ketua Komisi I DPR RI ini, tidak boleh ada pilih kasih dalam pemberantasan korupsi terkait skandal Bank Century, mafia pajak, dan suap DGS BI itu.
"Begitu pula kasus-kasus hukum yang melibatkan kepala-kepala daerah, tidak boleh tebang pilih. Itu sangat sensitif terhadap publik yang telah bersusah-payah memilih pemimpinnya," katanya.
Jika dalam tahun 2011 ini (semua kasus tadi) bisa tuntas, ia berharap kita bisa melangkah ke depan dengan tenang.
"Sekaligus terbebas dari politik sandera," tandas Mahfudz Siddq lagi. (M036/K004)
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2011
Subscribe to:
Posts (Atom)