Senin, 21/02/2011 15:47 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Pemerintah harus menegaskan kembali apa yang sebenarnya terjadi pada delegasi RI di Korea Selatan. Apakah ada pencurian data atau kebobolan operasi intelijen?
"Problemnya kita nggak ada gugatan, kita harus clear dulu benarkah ini pencurian. Ini
harus jelas apakah ini operasi intelijen," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Senin (21/2/2011).
Apabila itu operasi intelijen, imbuh Mahfudz, hal ini menggambarkan kelalaian pengamanan tim kenegaraan. Padahal, pengawalan kenegaraan sudah mempunyai Standard Operational Procedure (SOP).
Mahfudz pun mendengar berbagai versi insiden di Korsel itu. Versi pertama, ada yang meminta petugas hotel mengambil laptop di kamarnya. Versi kedua, laptop dikembalikan, tidak ada data yang diambil. Versi ketiga, pencurian dan pengambilan data, namun datanya ternyata tidak ada. Versi keempat, ada data militer.
"Saya coba konfirmasi ke beberapa pihak, yang jelas sumber dari pemerintah. Ini belum clear, ini yang harus kita clear-kan," jelas politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam beberapa hari ini kalau tidak ada klarifikasi dari pemerintah, Komisi I yang membawahi pertahanan dan luar negeri akan memanggil Kementerian Pertahanan. Komisi lain yang membawahi perekonomian dan industri pun bisa memanggil pemerintah, mengingat ketua rombongan delegasi RI adalah Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
"Dari informasi yang didapat dari pihak Kemlu, orang yang laptopnya diambil tidak mengajukan komplain apa pun. Sehingga urusan dengan pihak keamanan di sana sudah selesai, cuma di kita saja yang belum," tandas dia.
(nwk/asy)
No comments:
Post a Comment