Demokrat dan Golkar Ikhlas Berpisah

Berita Utama
22 Februari 2011
* Hari Ini Angket Diputuskan

JAKARTA-Dua partai politik besar pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boedino, yakni Partai Demokrat dan Partai Golkar sama-sama mengaku ikhlas jika harus berpisah dari Sekretariat Gabungan (Setgab), yang menjadi wadah dari partai-partai koalisi.
Keikhlasan Partai Demokrat ini diungkapkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Menurut dia, perbedaan pandangan dalam koalisi sebenarnya hal yang biasa. Namun, jika perbedaan tersebut terlalu sering maka akan tidak elok dan tidak ada perbedaan antara partai koalisi dan nonkoalisi.

”Ya, mungkin saja ada bagian dari partai koalisi yang kami ikhlaskan,”ujarnya sebelum memberi pengarahan kepada seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Seperti diketahui, Golkar yang merupakan mitra koalisi Demokrat, memberikan dukungan penuh terhadap usul angket. Sementara di sisi lain, Demokrat menolak usul angket pajak yang dinilai tidak memiliki urgensi.

Kendati demikian, Anas menyatakan, tidak menutup kemungkinan Golkar berubah sikap di menit-menit terakhir. Karena, lobi-lobi politik antara Demokrat dan partai lain masih terus berjalan. Namun, dia tidak mempermasalahkan seandainya lobi yang dilancarkan pihaknya mengalami kegagalan, sehingga hari ini kalah dalam voting. ”Politik itu tak boleh gampang kecewa,”imbuhnya.

Dia menegaskan, pada intinya Setgab dibangun dalam rangka ikhtiar membangun koalisi lebih baik, lebih produktif, lebih kompak, dan lebih berbasiskan komitmen membangun stabilitas dan efektivitas pemerintahan. ”Dengan demikian, wajar apabila anggota Setgab diharapkan seia-sekata dalam membuat suatu keputusan,”tukas Anas.

Sementara itu, Partai Golkar juga merasa ikhlas jika harus berpisah dari koalisi. Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, adanya perbedaan pandangan antara partai koalisi tidak perlu ditanggapi dengan cara menakut-nakuti seperti reshuffle atau dikeluarkan dari koalisi.
Karena, bila perbedaan pandangan tersebut demi kepentingan memperbaiki masalah-masalah kenegaraan, maka seharusnya hal seperti itu harus mendapatkan dukungan bersama.

”Namun, manakala sikap dan pandangan politik kita diterjemahkan lain, maka Golkar siap menerima dan ikhlas dengan keputusan Demokrat. Tapi, kalau itu terjadi, maka ada hitung-hitungan lain di kemudian hari. Itu nanti kalau terjadi,”tegasnya.

Adapun Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar mendukung keputusan Demokrat jika ada mekanisme reward dan punishment di internal koalisi. Seharusnya, dalam bermitra, mekanisme tersebut sangat penting sehingga dapat jelas terlihat reward bagi partai yang loyal, maupun punishment bagi partai yang sering membangkang. ”Selama ini, mekanisme tersebut tidak pernah berjalan. Tapi, itu semua terserah kepada ketua koalisi, dalam hal ini Presiden SBY,”ungkapnya.
Berimbang Usul hak angket perpajakan sendiri akan diputuskan hari ini dalam rapat paripurna yang akan dipimpin oleh Ketua DPR, Marzuki Alie. Wakil Ketua DPR, Anis Matta mengatakan, pemilihan Marzuki sebagai pimpinan rapat paripurna merupakan hasil rapat pimpinan DPR.

”Ini sesuai hasil rapat, dan keputusan kami adalah Pak Marzuki yang akan memimpin,”tuturnya. Hingga saat ini, peta dukungan fraksi di DPR yang mendukung atau menolak usul hak angket masih seimbang. Fraksi-fraksi yang mendukung antara lain Golkar, PDIP, PKS, dan Hanura. Sedangkan fraksi yang menolak adalah Demokrat, PAN, dan PKB. Sementara dua fraksi yakni Gerindra dan PPP belum menyatakan sikap resmi.

Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan pihaknya belum memutuskan sikap apakah mendukung atau menolak usul hak angket mafia pajak dan hak angket perpajakan yang akan diputuskan hari ini.

Menurutnya, belum adanya sikap dari Gerindra karena Gerindra belum mendapatkan jawaban tujuan pembentukan angket sehingga target dan sasarannya jangan sampai seperti kasus Angket Bank Century.
”Angket ini kan mau menyelidiki, apakah kebijakannya yang salah selama ini, apakah pendapatan negara yang berkurang dari pajak ataukah ada mafia di internal perpajakan sehingga berpotensi mengurangi pendapatan negara dari pajak. Yang pasti, Gerindra masih terus konsolidasi dan konsultasi dengan DPP,”terang Muzani.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Sekjen DPP PPP, M Arwani Thomafi. Dia mengungkapkan fraksinya masih berkonsolidasi untuk mematangkan keputusan yang akan diambil. ”Kita masih matangkan opsi-opsi yang ada bersama dengan DPP dan Ketua Umum Suryadharma Ali,”ungkapnya.

Sementara Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar menegaskan, pihaknya tidak mau terjebak politik transaksional di paripurna angket mafia pajak DPR, dan siap walk out dari rapat paripurna jika tidak dapat diselesaikan lewat musyawarah mufakat. ”Ada kemungkinan WO kalau ini dipaksakan, tidak ada pembicaraan musyawarah mufakat,”tandasnya.(J22,K32-80)