Tuesday, February 22, 2011

Dipo Alam Pejabat Antidemokrasi

Selasa, 22 Februari 2011 - 15:23 wib
Misbahol Munir - Okezone


JAKARTA - Pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang mengajak untuk memboikot media yang sering menjelekkan pemerintah, masih menghenyakkan anggota DPR.

"Itu pernyataan pejabat negara yang antidemokrasi. dan itu berbahaya," kata anggota Fraksi PKS di DPR Mahfudz Siddiq kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2011).

Pernyataan itu malah bertentangan dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung demokrasi. "Ini merupakan bentuk kepanikan dari ring satu Presiden yang terjadi," katanya.

Mahfudz beranggapan, tugas press sebenarnya memang melakukan pengontrolan. "Media itu adalah gatekeeper, tugas media untuk mengkontrol pemerintahan," katanya.

Namun, apakah Dipo sebaiknya meminta maaf kepada media, Mahfudz menyerahkannya pada yang bersangkutan. "Biar saja, kita lihat apakah sosok Dipo merupakan sosok yang demokratis atau tidak. Bagaimanapun juga, apapun medianya, tidak dijadikan sebagai lawan," ungkapnya.(hri)

5 comments:

Anonymous said...

tapi pak mahfudz juga harus sadar siapa pemilik media-media tersebut yang juga orang-orang yang punya kepentingan politik, apa jadinya kalau salah satu pemilik media tersebut jadi presiden?.. bisa-bisa departemen penerangan muncul lagi dalam bentuk pemberitaan melalui media mereka..

Cahyadwi said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

kebanyakan media skrg beritanya terlalu berlebih-lebihan dan dibuat-buat sehingga dapat memancing amarah masyarakt,padahal yang sebenarnya tidak

Anonymous said...

Assalamu'alaikum

Sekiranya Allah SWT-Pemilik Kerajaan Langit dan Bumi, izinkan PKS berkuasa di negeri ini. Langkah pertama menangani Media Massa adalah : dengan menda'wahi pemilik dan pengelola media massa.

Sampai mereka menampakkan tanda-tanda keimanan kepada Allah dan ketundukan kepada syariat Islam sebagai rahmat alam. Sehingga berita dan publisitasnya layak didengar ummat Islam.

Sekiranya media massa tersebut masih menunjukkan kefasikan dan kemunafikan yang nyata, baik kasar maupun halus...
Ya, breidel saja !

Anonymous said...

SEKIRANYA SBY JADI ME-RESUFFLE MENTERI DARI PKS

Assalamu'alaikum

Sekiranya SBY jadi me-resuffle menteri-menteri dari PKS...

Hampir dapat dipastikan Pak Menteri tak cukup kuat niatnya, untuk memakmurkan masjid di lingkungan Departemen. Sehingga tak banyak Birokrat yang tersentuh oleh binaan da'wah.

Tak ada program da'wah yang kuat dan tepat dalam membina birokrat dilingkungan departemen. Sehingga Pak Menteri dikelilingi oleh para bawahan yang diwajahnya berbekas amal seorang Koruptor, pezina, penjudi, pemboros, penipu, peminum khamar, pendusta, dll.

Sehingga hatinya tak diterangi cahaya petunjuk Allah SWT. Hasilnya, tak banyak program atau kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran untuk kemaslahatan rakyat. Banyak Anggaran yang boros dan terbuang percuma. Sedikit sekali yang terasa langsung oleh perut rakyat.

Sekiranya SBY jadi me-resuffle menteri-menteri dari PKS...

Barangkali para kader PKS belum siap dan tak belajar dengan cepat, menyambut kekuasaan. Sehingga tak ada program nyata lapangan terkait departemen yang dikuasainya. Apalagi memikirkan program departemen terkait kemaslahatan dan kemajuan penyebaran da'wah.

Sekiranya SBY jadi me-resuffle menteri-menteri dari PKS...

Barangkali Pak Menteri lebih mengutamakan status dan kehormatan dirinya. Yang pensiun sebagai seorang Menteri. Lupa jati dirinya, sebagai Juru Da'wah yang tak akan pensiun, sampai Allah SWT memanggilnya.

Sekiranya SBY jadi me-resuffle menteri-menteri dari PKS...

Memang itulah kehendak Allah SWT-Pemilik Kerajaan Langit dan Bumi. Yang ingin mengingatkan PKS tentang bagaimana mengelola kekuasaan untuk kemaslahatan da'wah yang sebesar-besarnya.

Barangkali Allah SWT, hendak menghimpunkan kekuatan-Nya di tangan Jama'ah Da'wah yang bermetamorfosis menjadi partai politik PKS. Dengan keluar dari koalisi dan kabinet.

Wallahu'alamu.