Data hilang di Seoul, DPR panggil Kemenhan

Monday, 21 February 2011 23:12

WASPADA ONLINE

JAKARTA - Ketua Komisi I bidang Pertahanan DPR Mahfudz Siddiq mengaku belum mendapatkan informasi utuh tentang dugaan pencurian data-data militer milik delegasi Indonesia di Korea Selatan. Mahfudz sudah melakukan penelusuran awal soal informasi itu. "Info data dicuri masih simpang-siur. Menko Perekonomian sebagai pimpinan delegasi sebaiknya menjelaskan hal itu," kata Mahfudz, hari ini.

Mahfudz menuturkan, berdasar penelusurannya, setidaknya beredar empat versi berita terkait kasus dugaan pencurian data itu. Pertama, ada yang meminta petugas hotel mengambil komputer jinjing atau laptop di kamar delegasi Indonesia.

Kedua, laptop sempat hilang namun telah ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya, tanpa ada data yang diambil. Ketiga, terjadi pencurian laptop dan data hendak diambil, tapi ternyata tak ada data yang diincar dalam laptop tersebut. Keempat, ada data militer dalam laptop itu. "Saya sudah mencoba konfirmasi ke beberapa pihak yang merupakan sumber pemerintah. Tapi persoalan ini belum clear," tegas Mahfudz.

Menurut Wasekjen PKS itu, kalau tidak ada klarifikasi dari pemerintah, maka Komisi I akan memanggil Kementerian Pertahanan yang notabene merupakan mitra kerja mereka di DPR. "Komisi lain di DPR juga bisa ikut memanggil pihak-pihak terkait, karena yang memimpin rombongan adalah Menko Perekonomian," ujarnya. Soalnya, Menko Perekonomian bukan mitra Komisi I yang mengurus soal pertahanan keamanan, dan hubungan luar negeri.

"Kita harus clear dulu, benarkah ini pencurian dan operasi intelijen," kata Mahfudz. Bila persoalan belum jelas, tuturnya, maka gugatan tentu tidak bisa dilayangkan oleh pihak Indonesia kepada Korea Selatan.

"Apabila terbukti ada operasi intelijen, ini menggambarkan kelalaian pengamanan tim kenegaraan," imbuh Mahfudz. Ia mengatakan, setiap pengawalan kenegaraan pasti mempunyai SOP (Standard Operation Procedure).

Dari informasi pihak Kementerian Luar Negeri, kata Mahfudz, orang yang laptopnya diambil ternyata tidak mengajukan keluhan apapun. Sehingga urusan Indonesia dengan pihak keamanan di sana sudah selesai. "Di (internal) kami saja yang belum," sahut Mahfudz.

Sementara, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan dia khawatir jika ada rahasia negara yang lenyap. "Rahasia negara adalah masalah cukup besar. Bisa saja kelompok mafia persenjataan mencuri dokumen rahasia kita, untuk digunakan lebih lanjut," ujarnya. "Tapi kalau pemerintah menjamin itu bukan data rahasia, saya lega. Ke depan, jangan diulangi peristiwa memalukan seperti ini," katanya. Bagaimanapun, Priyo berharap aparat keamanan Korea tetap mengusut insiden itu. DPR akan meminta penjelasan Menhan dalam waktu singkat.

Editor: HARLES SILITONGA