REPUBLIKA.CO.ID,TASIKMALAYA- Polresta Tasikmalaya, Jawa Barat, membebaskan pemain teaterikal yang dituduh telah melecehkan simbol negara dengan menginjak kain berwarna merah dan putih dalam acara milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-13 di kota itu.
"Orang yang terlibat dalam aksi tarian injak bendera di milad PKS pada Minggu (24/4) telah dipulangkan kembali ke rumahnya masing-masing," kata Kasat Reskrim Polresta Tasikmalaya, AKP Anton Firmanto, kepada wartawan, Senin.
Pemain teaterikal bersama penanggungjawabnya langsung diamankan polisi saat aksi teatrikal berlangsung. Mereka dinilai melecehkan simbol negara di atas kain berwarna merah dan putih.
Pemain dan panitia tidak ditahan. Berdasarkan penyelidikan, kata Anton, mereka tidak terbukti melanggar hukum atau melakukan tindakan pelecehan. Berdasarkan undang-undang, lanjutnya, kain merah putih yang digunakan dalam aksi teaterikal itu tidak masuk dalam kategori bendera.
Mengacu pada Undang-undang nomor 24 tahun 2009 pasal 66, dijelaskan Anton, ketentuan khusus secara aturan bentuk atau panjang dan lebar sebuah bendera ada kategorinya. Sementara yang digunakan dalam teaterikal itu, berukuran 200 cm x 600 cm, tidak masuk dalam sebuah kriteria bendera yang menjadi simbol negara.
Tuesday, April 26, 2011
"PKS Besar Bukan Karena Orang Besar"
Politik
Minggu, 17 April 2011, 12:15 WIB
Presiden PKS mengingatkan turbulensi yang mengguncang partai tak akan berhenti hingga 2014
VIVAnews - Hari ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tepat berusia 13 tahun. Memasuki usia yang mulai matang, berbagai guncangan dan gelombang mulai menerpa. Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq, menyebutkan PKS tak khawatir karena merupakan partai yang tumbuh dari bawah.
Dia menuturkan, sejak Orde Baru dan Reformasi, tidak ada satu partai pun yang dapat tumbuh besar, kecuali di belakang mereka ada tokoh besar dan dukungan dana.
"Ada partai yang memanfaatkan orang besar dan biaya besar untuk mendapat dukungan suara. Namun, PKS tanpa didukung orang besar dan dana besar bisa eksis, bisa menjadi besar dan diterima kebenarannya secara universal," kata dia dalam orasinya di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Minggu, 17 April 2011. "Ini adalah tanggung jawab partai Islam untuk menunjukkan keramahan partai yang diwujudkan secara nyata, meskipun tak memiliki tokoh populer dan dana besar."
Soal berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya dan PKS, Luthfi menyatakan, "Ada angin yang menyejukkan, menggoyang serta angin yang mengoyakkan tatanan yang ada. Turbulensi yang dihadapi PKS hanya akan mematangkan kader dan soliditas partai."
Menurut dia, turbulensi itu tidak akan reda hingga 2014. "Jangan harap akan mereda tapi akan berlanjut hingga 2014 nanti," ujar Luthfi.
Luthfi memperingatkan, agar kader PKS merapatkan barisan serta mengokohkan nilai universal dan diterima kebenarannya kepada masyarakat.
Milad ke-13 dihadiri sekitar 300 ribu massa dan partisan PKS. Sebagian besar di antaranya tidak dapat masuk stadion karena telah penuh. Hadir pula ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Perwakilan dan Duta besar dari Palestina, Kuwait, Irak, Australia, dan Inggris.
• VIVAnews
Minggu, 17 April 2011, 12:15 WIB
Presiden PKS mengingatkan turbulensi yang mengguncang partai tak akan berhenti hingga 2014
VIVAnews - Hari ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tepat berusia 13 tahun. Memasuki usia yang mulai matang, berbagai guncangan dan gelombang mulai menerpa. Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq, menyebutkan PKS tak khawatir karena merupakan partai yang tumbuh dari bawah.
Dia menuturkan, sejak Orde Baru dan Reformasi, tidak ada satu partai pun yang dapat tumbuh besar, kecuali di belakang mereka ada tokoh besar dan dukungan dana.
"Ada partai yang memanfaatkan orang besar dan biaya besar untuk mendapat dukungan suara. Namun, PKS tanpa didukung orang besar dan dana besar bisa eksis, bisa menjadi besar dan diterima kebenarannya secara universal," kata dia dalam orasinya di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Minggu, 17 April 2011. "Ini adalah tanggung jawab partai Islam untuk menunjukkan keramahan partai yang diwujudkan secara nyata, meskipun tak memiliki tokoh populer dan dana besar."
Soal berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya dan PKS, Luthfi menyatakan, "Ada angin yang menyejukkan, menggoyang serta angin yang mengoyakkan tatanan yang ada. Turbulensi yang dihadapi PKS hanya akan mematangkan kader dan soliditas partai."
Menurut dia, turbulensi itu tidak akan reda hingga 2014. "Jangan harap akan mereda tapi akan berlanjut hingga 2014 nanti," ujar Luthfi.
Luthfi memperingatkan, agar kader PKS merapatkan barisan serta mengokohkan nilai universal dan diterima kebenarannya kepada masyarakat.
Milad ke-13 dihadiri sekitar 300 ribu massa dan partisan PKS. Sebagian besar di antaranya tidak dapat masuk stadion karena telah penuh. Hadir pula ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Perwakilan dan Duta besar dari Palestina, Kuwait, Irak, Australia, dan Inggris.
• VIVAnews
Monday, April 25, 2011
Inilah Kronologis Penginjakan Merah-Putih di Acara PKS
NEWS » Nasional
TB Ardi Januar - Okezone
Senin, 25 April 2011 11:11 wib
JAKARTA – Citra PKS kembali tercoreng. Setelah sempat dihebohkan karena salah satu kadernya di DPR menonton video porno saat sidang paripurna, kali ini PKS kembali dikejutkan dengan pemberitaan penginjakan kain merah-putih dalam acara Milad PKS di Kota Tasikmalaya.
Kala itu, saat salah satu pengisi acara melakukan aksi teatrikal, kedapatan menginjak kain warna merah dan putih. Mereka pun akhirnya diamankan pihak kepolisian. Berikut adalah kronologis lengkap atas kejadian kontroversi tersebut sebagaimana yang diterima okezone, Senin (25/4/2011).
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..
Klarifikasi DPD PKS Kota Tasikmalaya berkenaan dengan peristiwa penginjakan kain berwarna merah putih oleh Tim Performance Art pada acara Milad PKS ke-13 se-Priangan Timur di Gor Sukapura Dadaha, Tasikmalaya, hari Ahad Tanggal 24 April 2011
KRONOLOGIS KEJADIAN
1.Agenda acara Milad dibagi menjadi dua tempat yaitu indoor dan outdoor, indoor dilaksanakan di Gedung Olah Raga Sukapura Tasikmalaya sedangkan acara outdoor dilaksanakan di halaman depan Gedungnya.
2.Acara outdor ini dimulai pada pukul 08.00 dengan menampilkan pagelaran rampak drum dilanjutkan dengan performance art.
3. Pagelaran ini di lakukan oleh tim seni professional yang dibayar oleh panitia dan mereka adalah siswa dan siswi SMA Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya (Group Bangsal Percussion)
4. Berawal dari permintaan panitia -dalam hal ini penanggung jawab acara- yaitu Sdr. Wahyudin kepada Group Bangsal Percussion untuk mengisi acara performence art sebagai acara pendukung pada acara Milad PKS ke-13 Se-Priangan Timur.
5. Untuk selanjutnya panitia (penanggung jawab acara) memberitahukan bahwa kegiatan ini bertema “Bekerja untuk Indonesia” dan dengan sub tema “Berjuta Cinta untuk Indonesia”.
6. Kemudian mereka menawarkan rampak drum ditambah dengan tarian-tarian daerah yang menceritakan keanekaragaman budaya-budaya Indonesia.
7. Mereka tidak menjelaskan secara detail acara tersebut ke penanggung jawab acara dan penanggung jawab acara disibukan dengan persiapan acara inti yang ada di indoor.
8. Bahwa kesalahan koordinator bidang acara tidak melaksanakan kegiatan gladi resik secara detail sebagaimana lazimnya. Dan penanggung jawab acara mempercayakan sepenuhnya kepada tim performance art.
9. Jalannya acara diawali dengan tabuh-tabuhan drum yang mengalunkan bunyi-bunyian berirama diselingi dengan pembacaan puisi. Setelah itu masuklah delapan orang penari perempuan dengan membawa kain berukuran 2 m x 6 m berwarna merah putih.
10. Kemudian kain tersebut dibentangkan di atas kepala para penari dan mereka berkeliling yang akhirnya kain tersebut diletakkan di atas tanah dan menjadi alas untuk beberapa jenis tarian daerah.
11. Sesaat setelah acara berlangsung Ust Heri Ahmadi (Ketua FPKS DPRD Kota Tasikmalaya) ditelepon oleh Kasat Intel Polresta Tasikmalaya untuk dimintai klarifikasi.
12. Karena Ust Heri Ahmadi bukan panitia, beliau mengajak Ketua Panitia dan kebetulan hadir pula anggota DPR RI Bapak Kemal Azis Stamboel untuk menyikapi peristiwa tersebut.
13. Keputusannya, bahwa penanggung jawab acara (Sdr. Wahyudin), koordinator tim performance art (Sdr. Tatang “Pahat” Sumpena) dan dua orang anggota timnya diperintahkan oleh Ketua DPD PKS Ust. Tono Wartono, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya Ust. Heri Ahmadi dan anggota DPR RI Bpk. Kemal Azis Stamboel untuk segera berkoordinasi dengan pihak Polresta Tasikmalaya.
14. Setibanya di Polresta segera dilakukan proses penyidikan oleh pihak kepolisian dan Sdr. Wahyudin (Penanggung jawab acara) ditetapkan dengan status sebagai saksi. Proses pemeriksaan berlangsung dari jam 11.00 sampai jam 12.00 WIB.
15. Penanggung jawab acara menjelaskan secara detail bahwa kejadian tersebut terjadi diluar kontrolnya dan menginformasikan bahwa tim Performance Art berasumsi kain berwarna merah putih yang berukuran 2 m x 6 m yang digunakan dalam acara tersebut dipahami bukan sebagai bendera.
16. Asumsi itu dikuatkannya dengan alasan bahwa yang dimaksud dengan bendera kebangsaan mempunyai ukuran yang sudah baku berdasarkan Undang-Undang.
UPAYA YANG DITEMPUH OLEH DPD PKS KOTA TASIKMALAYA :
1. Setelah seluruh rangkaian acara Milad selesai, pengurus DPD dan Fraksi secara bertanggung jawab segera mendatangi Mapolresta Tasikmalaya untuk meminta kejelasan.
2. Karena Kapolresta sudah tidak ada di tempat, DPD dan Fraksi segera mendatangi kediaman sementaranya di Hotel Asri komplek Asia Plaza Tasikmalaya.
3. Setelah dilakukan dialog dan dijelaskan secara singkat kronologis yang terjadi, Beliau memahami hal tersebut dan segera memerintahkan melalui HPnya kepada Kasat Reskrim untuk segera mempercepat proses penyidikan dan meminta agar sebelum maghrib semua anak-anak yang disidik segera dipulangkan.
4. Untuk meminimalisir efek negatif pemberitaan media tentang kejadian tersebut, ketua DPD didampingi Wasekum Bidang Humas, anggota Bidang Acara dan anggota FPKS DPRD Kota Tasikmalaya yaitu Ust. Ade Ruhimat segera mendatangi kantor redaksi Kabar Priangan dan Radar Tasikmalaya untuk menjelaskan kronologis kejadian dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat melalui media tersebut agar masyarakat proporsional dalam menanggapi berita tersebut.
Tasikmalaya, 24 April 2011
Dewan Pengurus Daerah
Partai Keadilan Sejahtera
Kota Tasikmalaya
TONO WARTONOAGUS SETIAWAN
Ketua Umum
(teb)
TB Ardi Januar - Okezone
Senin, 25 April 2011 11:11 wib
JAKARTA – Citra PKS kembali tercoreng. Setelah sempat dihebohkan karena salah satu kadernya di DPR menonton video porno saat sidang paripurna, kali ini PKS kembali dikejutkan dengan pemberitaan penginjakan kain merah-putih dalam acara Milad PKS di Kota Tasikmalaya.
Kala itu, saat salah satu pengisi acara melakukan aksi teatrikal, kedapatan menginjak kain warna merah dan putih. Mereka pun akhirnya diamankan pihak kepolisian. Berikut adalah kronologis lengkap atas kejadian kontroversi tersebut sebagaimana yang diterima okezone, Senin (25/4/2011).
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..
Klarifikasi DPD PKS Kota Tasikmalaya berkenaan dengan peristiwa penginjakan kain berwarna merah putih oleh Tim Performance Art pada acara Milad PKS ke-13 se-Priangan Timur di Gor Sukapura Dadaha, Tasikmalaya, hari Ahad Tanggal 24 April 2011
KRONOLOGIS KEJADIAN
1.Agenda acara Milad dibagi menjadi dua tempat yaitu indoor dan outdoor, indoor dilaksanakan di Gedung Olah Raga Sukapura Tasikmalaya sedangkan acara outdoor dilaksanakan di halaman depan Gedungnya.
2.Acara outdor ini dimulai pada pukul 08.00 dengan menampilkan pagelaran rampak drum dilanjutkan dengan performance art.
3. Pagelaran ini di lakukan oleh tim seni professional yang dibayar oleh panitia dan mereka adalah siswa dan siswi SMA Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya (Group Bangsal Percussion)
4. Berawal dari permintaan panitia -dalam hal ini penanggung jawab acara- yaitu Sdr. Wahyudin kepada Group Bangsal Percussion untuk mengisi acara performence art sebagai acara pendukung pada acara Milad PKS ke-13 Se-Priangan Timur.
5. Untuk selanjutnya panitia (penanggung jawab acara) memberitahukan bahwa kegiatan ini bertema “Bekerja untuk Indonesia” dan dengan sub tema “Berjuta Cinta untuk Indonesia”.
6. Kemudian mereka menawarkan rampak drum ditambah dengan tarian-tarian daerah yang menceritakan keanekaragaman budaya-budaya Indonesia.
7. Mereka tidak menjelaskan secara detail acara tersebut ke penanggung jawab acara dan penanggung jawab acara disibukan dengan persiapan acara inti yang ada di indoor.
8. Bahwa kesalahan koordinator bidang acara tidak melaksanakan kegiatan gladi resik secara detail sebagaimana lazimnya. Dan penanggung jawab acara mempercayakan sepenuhnya kepada tim performance art.
9. Jalannya acara diawali dengan tabuh-tabuhan drum yang mengalunkan bunyi-bunyian berirama diselingi dengan pembacaan puisi. Setelah itu masuklah delapan orang penari perempuan dengan membawa kain berukuran 2 m x 6 m berwarna merah putih.
10. Kemudian kain tersebut dibentangkan di atas kepala para penari dan mereka berkeliling yang akhirnya kain tersebut diletakkan di atas tanah dan menjadi alas untuk beberapa jenis tarian daerah.
11. Sesaat setelah acara berlangsung Ust Heri Ahmadi (Ketua FPKS DPRD Kota Tasikmalaya) ditelepon oleh Kasat Intel Polresta Tasikmalaya untuk dimintai klarifikasi.
12. Karena Ust Heri Ahmadi bukan panitia, beliau mengajak Ketua Panitia dan kebetulan hadir pula anggota DPR RI Bapak Kemal Azis Stamboel untuk menyikapi peristiwa tersebut.
13. Keputusannya, bahwa penanggung jawab acara (Sdr. Wahyudin), koordinator tim performance art (Sdr. Tatang “Pahat” Sumpena) dan dua orang anggota timnya diperintahkan oleh Ketua DPD PKS Ust. Tono Wartono, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya Ust. Heri Ahmadi dan anggota DPR RI Bpk. Kemal Azis Stamboel untuk segera berkoordinasi dengan pihak Polresta Tasikmalaya.
14. Setibanya di Polresta segera dilakukan proses penyidikan oleh pihak kepolisian dan Sdr. Wahyudin (Penanggung jawab acara) ditetapkan dengan status sebagai saksi. Proses pemeriksaan berlangsung dari jam 11.00 sampai jam 12.00 WIB.
15. Penanggung jawab acara menjelaskan secara detail bahwa kejadian tersebut terjadi diluar kontrolnya dan menginformasikan bahwa tim Performance Art berasumsi kain berwarna merah putih yang berukuran 2 m x 6 m yang digunakan dalam acara tersebut dipahami bukan sebagai bendera.
16. Asumsi itu dikuatkannya dengan alasan bahwa yang dimaksud dengan bendera kebangsaan mempunyai ukuran yang sudah baku berdasarkan Undang-Undang.
UPAYA YANG DITEMPUH OLEH DPD PKS KOTA TASIKMALAYA :
1. Setelah seluruh rangkaian acara Milad selesai, pengurus DPD dan Fraksi secara bertanggung jawab segera mendatangi Mapolresta Tasikmalaya untuk meminta kejelasan.
2. Karena Kapolresta sudah tidak ada di tempat, DPD dan Fraksi segera mendatangi kediaman sementaranya di Hotel Asri komplek Asia Plaza Tasikmalaya.
3. Setelah dilakukan dialog dan dijelaskan secara singkat kronologis yang terjadi, Beliau memahami hal tersebut dan segera memerintahkan melalui HPnya kepada Kasat Reskrim untuk segera mempercepat proses penyidikan dan meminta agar sebelum maghrib semua anak-anak yang disidik segera dipulangkan.
4. Untuk meminimalisir efek negatif pemberitaan media tentang kejadian tersebut, ketua DPD didampingi Wasekum Bidang Humas, anggota Bidang Acara dan anggota FPKS DPRD Kota Tasikmalaya yaitu Ust. Ade Ruhimat segera mendatangi kantor redaksi Kabar Priangan dan Radar Tasikmalaya untuk menjelaskan kronologis kejadian dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat melalui media tersebut agar masyarakat proporsional dalam menanggapi berita tersebut.
Tasikmalaya, 24 April 2011
Dewan Pengurus Daerah
Partai Keadilan Sejahtera
Kota Tasikmalaya
TONO WARTONOAGUS SETIAWAN
Ketua Umum
(teb)
Mahfudz: PKS Tak Bermaksud Lecehkan Simbol Negara
INILAH.COM, Jakarta - Penginjakan kain berwarna merah-putih dalam Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-13, tidak bermaksud untuk melecehkan bendera merah-putih.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Mahfudz Siddiq menjelaskan penampilan teatrikal tarian nusantara oleh sejumlah pelajar SMA adalah sumbangan spontan untuk memeriahkan Milad PKS ke-13 di GOR Dadaha, Tasikmalaya.
"Karena spontan, maka tarian dilakukan dilakukan di luar gedung GOR. Tak disangka di ujung tarian ada kain seperti bendera merah putih terinjak oleh peserta tari," kata Mahfudz kepada wartawan, Jakarta, Senin (25/4/2011).
Mahfudz menambahkan panitia, DPD PKS Kota Tasikmalaya, dan penanggung jawab tarian sudah memberikan keterangan di Polres setempat. Pihak Polres bisa menerima penjelasan panitia sebagai insiden yang tidak dimaksudkan apa-apa. "Pihak penyumbang tarian juga sudah meminta maaf," ujarnya. [bar]
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Mahfudz Siddiq menjelaskan penampilan teatrikal tarian nusantara oleh sejumlah pelajar SMA adalah sumbangan spontan untuk memeriahkan Milad PKS ke-13 di GOR Dadaha, Tasikmalaya.
"Karena spontan, maka tarian dilakukan dilakukan di luar gedung GOR. Tak disangka di ujung tarian ada kain seperti bendera merah putih terinjak oleh peserta tari," kata Mahfudz kepada wartawan, Jakarta, Senin (25/4/2011).
Mahfudz menambahkan panitia, DPD PKS Kota Tasikmalaya, dan penanggung jawab tarian sudah memberikan keterangan di Polres setempat. Pihak Polres bisa menerima penjelasan panitia sebagai insiden yang tidak dimaksudkan apa-apa. "Pihak penyumbang tarian juga sudah meminta maaf," ujarnya. [bar]
Thursday, April 21, 2011
Presiden Turki: Hubungan Dengan RI Hal Terpenting
Posted by Redaksi on April 20, 2011
Jakarta ( Berita ) : Turki menempatkan hubungan dengan Indonesia sebagai hal yang terpenting, demikian menurut Presiden Turki Abdullah Gul ketika menerima delegasi Komisi I DPR RI, yang dipimpin Drs. Mahfudz Siddiq M.Si.
Delegasi DPR RI itu melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Gul bertempat di Istana “Cankaya”, Ankara, Turki, Selasa sore (19/4), menurut keterangan pers dari Kedubes RI di Turki, Rabu (20/4).
Presiden Gul pada kesempatan itu menyatakan kepuasannya terhadap hasil kunjungannya ke Indonesia baru-baru ini, dan terlebih sangat gembira dapat berjumpa dengan sahabatnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rakyat Indonesia.
Presiden Turki itu menegaskan kembali komitmen untuk meningkatkan hubungan dan kerja samanya dengan Indonesia secara sungguh-sungguh. Karena itu, saat mendapat berita ada delegasi Indonesia yang berkunjung ke Turki, beliau sangat antusias untuk menerima delegasi ini, demikian menurut siaran pers Kedubes RI itu.
Kunjungan kerja delegasi Komisi I ke Turki dari tanggal 17-21 April 2011, dipimpin oleh Ketua Komisi I dan didampingi oleh 7 anggota Komisi I, dengan tujuan memperoleh informasi dan masukan secara langsung mengenai perkembangan kerja sama, terutama bidang “Parliament to Parliament” serta kerja sama industri pertahanan.
Selain melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Turki Abdullah Gul, selama berada di Ankara, Delegasi Komisi I yang didampingi Duta Besar RI untuk Turki Nahari Agustini telah mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Pertahanan Nasional Letjen. Umit Dundar; Kepala Badan Intelijen Turki Dr. Hakan Fidan; dan Ketua Komisi Urusan Harmonisasi Uni Eropa di Parlemen Turki, Amb. Yasar Yakis (mantan Menlu).
Delegasi juga melakukan kunjungan ke sejumlah industri pertahanan Turki antara lain dengan MKEK (Senjata/Amunisi), T.A.I (Turkish Aerospace Industry), Roketsan (Roket/Peluru Kendali), FNSS (kendaraan tempur lapis baja), dan Nurol Holding (perusahaan konstruksi dan telekomunikasi). Pada hari terakhir kunjungan, delegasi mengunjungi industri galangan kapal DEARSAN di Tuzla, Istanbul.
Ketua Komisi I menyampaikan bahwa dalam setiap kerja sama bidang industri pertahanan dengan negara sahabat, harus memenuhi 3 syarat, yakni: investasi yang bermanfaat untuk kedua negara, alih teknologi dan jaminan kesinambungan (non-embargo).
Pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat dengan Duta Besar Nahari di Ankara beserta jajarannya, Delegasi Komisi I bertanya tentang pelaksanaan misi KBRI Ankara dalam upaya meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral RI-Turki serta dalam hal pelayanan dan perlindungan WNI.
Dalam acara pertemuan dengan masyarakat Indonesia, Delegasi Komisi I menyampaikan ‘oleh-oleh’ berita terkini mengenai perkembangan di tanah air yang pada intinya menyampaikan bahwa kehidupan demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan penuh dinamika.
Ketua dan anggota Komisi I juga menyampaikan pesan kepada para mahasiswa yang hadir agar menuntut ilmu sebaik mungkin dan mengambil hal-hal positif yang dapat dicontoh dari Turki untuk diterapkan di tanah air tercinta.
Dalam kunjungan ke berbagai perusahaan industri pertahanan di Turki telah diperoleh gambaran mengenai kemampuan industri pertahanan Turki yang mandiri. Pihak industri pertahanan Turki juga menunjukkan minat dan keinginan besar untuk bekerja sama dengan industri pertahanan Indonesia dalam bidang revitalisasi industri pertahanan nasional Indonesia.
Duta Besar Nahari menyampaikan bahwa kunjungan Komisi I ke Turki dilaksanakan pada momentum yang tepat yakni dua minggu setelah kunjungan kenegaraan balasan Presiden Abdullah Gul ke Indonesia (4-6 April), sehingga gaung kepuasan kunjungan Presiden Turki ke Indonesia amat dapat dirasakan.
Lebih lanjut Dubes Nahari menyampaikan pentingnya menindaklanjuti berbagai komitmen yang telah disepakati oleh kedua Presiden, yang untuk keberhasilannya diperlukan dukungan dan kerja sama berbagai pihak. (ant )
Jakarta ( Berita ) : Turki menempatkan hubungan dengan Indonesia sebagai hal yang terpenting, demikian menurut Presiden Turki Abdullah Gul ketika menerima delegasi Komisi I DPR RI, yang dipimpin Drs. Mahfudz Siddiq M.Si.
Delegasi DPR RI itu melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Gul bertempat di Istana “Cankaya”, Ankara, Turki, Selasa sore (19/4), menurut keterangan pers dari Kedubes RI di Turki, Rabu (20/4).
Presiden Gul pada kesempatan itu menyatakan kepuasannya terhadap hasil kunjungannya ke Indonesia baru-baru ini, dan terlebih sangat gembira dapat berjumpa dengan sahabatnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rakyat Indonesia.
Presiden Turki itu menegaskan kembali komitmen untuk meningkatkan hubungan dan kerja samanya dengan Indonesia secara sungguh-sungguh. Karena itu, saat mendapat berita ada delegasi Indonesia yang berkunjung ke Turki, beliau sangat antusias untuk menerima delegasi ini, demikian menurut siaran pers Kedubes RI itu.
Kunjungan kerja delegasi Komisi I ke Turki dari tanggal 17-21 April 2011, dipimpin oleh Ketua Komisi I dan didampingi oleh 7 anggota Komisi I, dengan tujuan memperoleh informasi dan masukan secara langsung mengenai perkembangan kerja sama, terutama bidang “Parliament to Parliament” serta kerja sama industri pertahanan.
Selain melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Turki Abdullah Gul, selama berada di Ankara, Delegasi Komisi I yang didampingi Duta Besar RI untuk Turki Nahari Agustini telah mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Pertahanan Nasional Letjen. Umit Dundar; Kepala Badan Intelijen Turki Dr. Hakan Fidan; dan Ketua Komisi Urusan Harmonisasi Uni Eropa di Parlemen Turki, Amb. Yasar Yakis (mantan Menlu).
Delegasi juga melakukan kunjungan ke sejumlah industri pertahanan Turki antara lain dengan MKEK (Senjata/Amunisi), T.A.I (Turkish Aerospace Industry), Roketsan (Roket/Peluru Kendali), FNSS (kendaraan tempur lapis baja), dan Nurol Holding (perusahaan konstruksi dan telekomunikasi). Pada hari terakhir kunjungan, delegasi mengunjungi industri galangan kapal DEARSAN di Tuzla, Istanbul.
Ketua Komisi I menyampaikan bahwa dalam setiap kerja sama bidang industri pertahanan dengan negara sahabat, harus memenuhi 3 syarat, yakni: investasi yang bermanfaat untuk kedua negara, alih teknologi dan jaminan kesinambungan (non-embargo).
Pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat dengan Duta Besar Nahari di Ankara beserta jajarannya, Delegasi Komisi I bertanya tentang pelaksanaan misi KBRI Ankara dalam upaya meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral RI-Turki serta dalam hal pelayanan dan perlindungan WNI.
Dalam acara pertemuan dengan masyarakat Indonesia, Delegasi Komisi I menyampaikan ‘oleh-oleh’ berita terkini mengenai perkembangan di tanah air yang pada intinya menyampaikan bahwa kehidupan demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan penuh dinamika.
Ketua dan anggota Komisi I juga menyampaikan pesan kepada para mahasiswa yang hadir agar menuntut ilmu sebaik mungkin dan mengambil hal-hal positif yang dapat dicontoh dari Turki untuk diterapkan di tanah air tercinta.
Dalam kunjungan ke berbagai perusahaan industri pertahanan di Turki telah diperoleh gambaran mengenai kemampuan industri pertahanan Turki yang mandiri. Pihak industri pertahanan Turki juga menunjukkan minat dan keinginan besar untuk bekerja sama dengan industri pertahanan Indonesia dalam bidang revitalisasi industri pertahanan nasional Indonesia.
Duta Besar Nahari menyampaikan bahwa kunjungan Komisi I ke Turki dilaksanakan pada momentum yang tepat yakni dua minggu setelah kunjungan kenegaraan balasan Presiden Abdullah Gul ke Indonesia (4-6 April), sehingga gaung kepuasan kunjungan Presiden Turki ke Indonesia amat dapat dirasakan.
Lebih lanjut Dubes Nahari menyampaikan pentingnya menindaklanjuti berbagai komitmen yang telah disepakati oleh kedua Presiden, yang untuk keberhasilannya diperlukan dukungan dan kerja sama berbagai pihak. (ant )
Mahfudz Siddiq: Nggak Perlu Ragu-ragu Lakukan Operasi Militer
WAWANCARA
Minggu, 17 April 2011 , 07:26:00 WIB
RMOL. DPR mendukung rencana pengiriman pasukan khusus untuk membebaskan 20 warga Indonesia yang disandera perompak Somalia di sekitar perairan Laut Arab.
Indonesia akan mendapat citra negatif, jika menuruti permintaan uang tebusan perompak tersebut.
Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Menurutnya, penyelamatan terhadap WNI merupakan kewajiban negara. Jadi, pemerintah segera melakukan upaya nyata untuk membebaskan 20 Anak Buah Kapal (ABK) Sinar Kudus.
“Hal pertama dan utama yang hendak dilakukan pemerintah adalah mensinergikan semua kekuatan untuk membebaskan sandera. Berbagai opsi yang ada harus diperhitungkan secara matang agar tidak ada WNI yang menjadi korban,” ujar Mahfudz
Seperti diketahui, kapal Sinar Kudus milik PT Samudera Indonesia dibajak perompak Somalia, 16 Maret lalu. Perompak Somalia meminta tebusan sebesar 3,5 juta dolar AS untuk membebaskan kapal yang mengangkut muatan nikel senilai Rp 1,4 triliun, dan 20 orang ABK.
Mahfudz selanjutnya mengatakan, selain mempertimbangkan keselamatan sandera, pemerintah hendaknya bersikap tegas terhadap perompak Somalia. Soalnya, upaya penyelamatan itu berkaitan erat dengan citra Indonesia di mata internasional.
“Jadi, operasi militer menjadi opsi utama. Nggak perlu ragu-ragu, lakukan saja operasi militer. Namun, operasi itu hendaknya dilakukan dengan pola baik, warga negara kita bisa diselamatkan,” tegasnya.
Berikut kutipan selengkapnya:
Kenapa Anda berpendapat operasi militer sebagai prioritas utama penyelamatan WNI di Somalia?
Untuk menyelamatkan WNI yang disandera di Somalia memang ada beberapa opsi. Mulai dari negoisasi sampai operasi. Namun, di saat pemerintah Somalia sudah lepas tangan dan tidak dapat berbuat apa-apa, operasi militer menjadi prioritas utama. Toh, mereka membuka ruang kepada berbagai pihak untuk melakukan hal tersebut.
Kita kan masih bisa bernegosiasi?
Target perompak Somalia adalah negoisasi yang berujung pada penebusan. Kalau itu dilakukan, berarti mereka yang menang. Bukankah beberapa negara pernah mengambil opsi operasi militer dan berhasil.
Harga diri bangsa tidak dapat dipertaruhkan. Apalagi, Indonesia pernah sukses membebaskan sandera Woyla di Bangkok, Thailand, sehingga pasukan khusus TNI memperoleh nama harum di dunia internasional. Kini saatnya pasukan khusus kita kembali memperlihatkan kehebatan latihan militer mereka.
Tapi, itu dilakukan secara cepat dan posisinya masih di tengah laut?
Benar. Saat di tengah laut proses penyelamatan dan evakuasi menjadi lebih mudah, karena kapal masih terisolasi. Saya pun khawatir dengan keselamatan 20 orang ABK yang kabarnya sudah berada di daratan.
Namun, hal itu tidak berarti operasi militer tak bisa dijalankan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjalankan operasi tersebut. Terutama negara-negara yang memiliki pengalaman.
Apakah DPR sudah berkomunikasi dengan pemerintah untuk menjalankan operasi tersebut?
Secara informal kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah. Karena operasi militer ini harus dilaksanakan secara baik, dan tingkat kerahasiaannya sangat tinggi. Kami menyerahkan semuanya kepada pemerintah.
Apa yang harus dilakukan pemerintah agar permasalahan yang sama tidak kembali terulang?
Saat ini, beberapa negara sudah menempatkan armada militer di jalur itu untuk mengamankan perdagangan mereka. Sebab, jalur tersebut juga jalur perdagangan kita, pemerintah juga harus menempatkan armada militer di jalur tersebut. Dengan demikian, kita dapat bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama untuk mengamankan jalur tersebut. [RM]
Minggu, 17 April 2011 , 07:26:00 WIB
RMOL. DPR mendukung rencana pengiriman pasukan khusus untuk membebaskan 20 warga Indonesia yang disandera perompak Somalia di sekitar perairan Laut Arab.
Indonesia akan mendapat citra negatif, jika menuruti permintaan uang tebusan perompak tersebut.
Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Menurutnya, penyelamatan terhadap WNI merupakan kewajiban negara. Jadi, pemerintah segera melakukan upaya nyata untuk membebaskan 20 Anak Buah Kapal (ABK) Sinar Kudus.
“Hal pertama dan utama yang hendak dilakukan pemerintah adalah mensinergikan semua kekuatan untuk membebaskan sandera. Berbagai opsi yang ada harus diperhitungkan secara matang agar tidak ada WNI yang menjadi korban,” ujar Mahfudz
Seperti diketahui, kapal Sinar Kudus milik PT Samudera Indonesia dibajak perompak Somalia, 16 Maret lalu. Perompak Somalia meminta tebusan sebesar 3,5 juta dolar AS untuk membebaskan kapal yang mengangkut muatan nikel senilai Rp 1,4 triliun, dan 20 orang ABK.
Mahfudz selanjutnya mengatakan, selain mempertimbangkan keselamatan sandera, pemerintah hendaknya bersikap tegas terhadap perompak Somalia. Soalnya, upaya penyelamatan itu berkaitan erat dengan citra Indonesia di mata internasional.
“Jadi, operasi militer menjadi opsi utama. Nggak perlu ragu-ragu, lakukan saja operasi militer. Namun, operasi itu hendaknya dilakukan dengan pola baik, warga negara kita bisa diselamatkan,” tegasnya.
Berikut kutipan selengkapnya:
Kenapa Anda berpendapat operasi militer sebagai prioritas utama penyelamatan WNI di Somalia?
Untuk menyelamatkan WNI yang disandera di Somalia memang ada beberapa opsi. Mulai dari negoisasi sampai operasi. Namun, di saat pemerintah Somalia sudah lepas tangan dan tidak dapat berbuat apa-apa, operasi militer menjadi prioritas utama. Toh, mereka membuka ruang kepada berbagai pihak untuk melakukan hal tersebut.
Kita kan masih bisa bernegosiasi?
Target perompak Somalia adalah negoisasi yang berujung pada penebusan. Kalau itu dilakukan, berarti mereka yang menang. Bukankah beberapa negara pernah mengambil opsi operasi militer dan berhasil.
Harga diri bangsa tidak dapat dipertaruhkan. Apalagi, Indonesia pernah sukses membebaskan sandera Woyla di Bangkok, Thailand, sehingga pasukan khusus TNI memperoleh nama harum di dunia internasional. Kini saatnya pasukan khusus kita kembali memperlihatkan kehebatan latihan militer mereka.
Tapi, itu dilakukan secara cepat dan posisinya masih di tengah laut?
Benar. Saat di tengah laut proses penyelamatan dan evakuasi menjadi lebih mudah, karena kapal masih terisolasi. Saya pun khawatir dengan keselamatan 20 orang ABK yang kabarnya sudah berada di daratan.
Namun, hal itu tidak berarti operasi militer tak bisa dijalankan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjalankan operasi tersebut. Terutama negara-negara yang memiliki pengalaman.
Apakah DPR sudah berkomunikasi dengan pemerintah untuk menjalankan operasi tersebut?
Secara informal kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah. Karena operasi militer ini harus dilaksanakan secara baik, dan tingkat kerahasiaannya sangat tinggi. Kami menyerahkan semuanya kepada pemerintah.
Apa yang harus dilakukan pemerintah agar permasalahan yang sama tidak kembali terulang?
Saat ini, beberapa negara sudah menempatkan armada militer di jalur itu untuk mengamankan perdagangan mereka. Sebab, jalur tersebut juga jalur perdagangan kita, pemerintah juga harus menempatkan armada militer di jalur tersebut. Dengan demikian, kita dapat bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama untuk mengamankan jalur tersebut. [RM]
Reses, Komisi I DPR ke Luar Negeri
Heru Margianto | Jumat, 15 April 2011 | 08:50 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I DPR memanfaatkan masa reses yang dimulai pada Senin lalu untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Lima negara tujuan tersebut adalah Amerika Serikat, Turki, Rusia, Perancis, dan Spanyol.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, Kamis (14/4/2011), menuturkan, rombongan ke Spanyol sudah berangkat pada Rabu malam. Rombongan lain akan menyusul dengan waktu kunjungan efektif sekitar lima hari.
Menurut Mahfudz, kunjungan dengan setiap rombongan berisi sekitar 10 anggota DPR ini dimaksudkan untuk mencari masukan tentang industri pertahanan, RUU Intelijen, dan melihat kebijakan politik sejumlah negara untuk beberapa isu.
Mahfudz yang akan berangkat ke Turki pada 17 April mengaku tidak mengetahui pasti biaya kunjungan kerja untuk komisinya. Dia memastikan semua anggaran, seperti untuk transportasi, akomodasi, dan representasi, disusun sesuai dengan ketentuan.
Sementara itu, Uchok Sky Khadafi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menuturkan, anggaran yang disediakan untuk kunjungan kerja Komisi I DPR tersebut Rp 4,5 miliar. ”Kunjungan kerja itu sangat menyakitkan. Uang dari pajak rakyat hanya dipakai anggota DPR untuk jalan-jalan ke luar negeri. Kunjungan itu juga menunjukkan, anggota DPR sudah lepas diri dari tanggung jawabnya kepada konstituen. Yang seharusnya diutamakan anggota DPR pada masa reses adalah mengunjungi konstituen, bukan pergi ke luar negeri,” kata Uchok.
Perjalanan Komisi I ke luar negeri, lanjut Uchok, makin pantas dipertanyakan karena sebelumnya tidak diumumkan secara resmi. Padahal sebelumnya ada kesepakatan di DPR, kunjungan kerja ke luar negeri harus diumumkan dulu ke masyarakat.
Gerindra menolak
Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Ahmad Muzani, menyatakan tak ikut ke Rusia. Pada 21 Maret 2011, Partai Gerindra mengeluarkan surat larangan bagi setiap anggota Fraksi Partai Gerindra untuk pergi ke luar negeri dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding.
Anggota Fraksi Partai Gerindra, lanjut Muzani, hanya boleh pergi ke luar negeri jika itu merupakan kunjungan muhibah, untuk kepentingan Grup Kerja Sama Parlemen (GKSP), atau untuk keperluan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP).
Kebijakan ini diambil karena kunjungan kerja atau studi banding ke luar negeri dapat diganti dengan cara yang lebih hemat. Misalnya dengan memanfaatkan jaringan di kedutaan besar Indonesia di luar negeri, studi di perpustakaan, atau melalui pencarian data di internet. ”Kunjungan ke luar negeri seharusnya lebih selektif agar dapat dihemat,” kata Muzani, yang juga Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR.
Muzani memperkirakan, frekuensi kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri pada tahun 2011 dan 2012 akan semakin tinggi. Pada saat yang sama, biaya transportasi dan akomodasi juga semakin mahal. (NWO)
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I DPR memanfaatkan masa reses yang dimulai pada Senin lalu untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Lima negara tujuan tersebut adalah Amerika Serikat, Turki, Rusia, Perancis, dan Spanyol.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, Kamis (14/4/2011), menuturkan, rombongan ke Spanyol sudah berangkat pada Rabu malam. Rombongan lain akan menyusul dengan waktu kunjungan efektif sekitar lima hari.
Menurut Mahfudz, kunjungan dengan setiap rombongan berisi sekitar 10 anggota DPR ini dimaksudkan untuk mencari masukan tentang industri pertahanan, RUU Intelijen, dan melihat kebijakan politik sejumlah negara untuk beberapa isu.
Mahfudz yang akan berangkat ke Turki pada 17 April mengaku tidak mengetahui pasti biaya kunjungan kerja untuk komisinya. Dia memastikan semua anggaran, seperti untuk transportasi, akomodasi, dan representasi, disusun sesuai dengan ketentuan.
Sementara itu, Uchok Sky Khadafi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menuturkan, anggaran yang disediakan untuk kunjungan kerja Komisi I DPR tersebut Rp 4,5 miliar. ”Kunjungan kerja itu sangat menyakitkan. Uang dari pajak rakyat hanya dipakai anggota DPR untuk jalan-jalan ke luar negeri. Kunjungan itu juga menunjukkan, anggota DPR sudah lepas diri dari tanggung jawabnya kepada konstituen. Yang seharusnya diutamakan anggota DPR pada masa reses adalah mengunjungi konstituen, bukan pergi ke luar negeri,” kata Uchok.
Perjalanan Komisi I ke luar negeri, lanjut Uchok, makin pantas dipertanyakan karena sebelumnya tidak diumumkan secara resmi. Padahal sebelumnya ada kesepakatan di DPR, kunjungan kerja ke luar negeri harus diumumkan dulu ke masyarakat.
Gerindra menolak
Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Ahmad Muzani, menyatakan tak ikut ke Rusia. Pada 21 Maret 2011, Partai Gerindra mengeluarkan surat larangan bagi setiap anggota Fraksi Partai Gerindra untuk pergi ke luar negeri dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding.
Anggota Fraksi Partai Gerindra, lanjut Muzani, hanya boleh pergi ke luar negeri jika itu merupakan kunjungan muhibah, untuk kepentingan Grup Kerja Sama Parlemen (GKSP), atau untuk keperluan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP).
Kebijakan ini diambil karena kunjungan kerja atau studi banding ke luar negeri dapat diganti dengan cara yang lebih hemat. Misalnya dengan memanfaatkan jaringan di kedutaan besar Indonesia di luar negeri, studi di perpustakaan, atau melalui pencarian data di internet. ”Kunjungan ke luar negeri seharusnya lebih selektif agar dapat dihemat,” kata Muzani, yang juga Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR.
Muzani memperkirakan, frekuensi kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri pada tahun 2011 dan 2012 akan semakin tinggi. Pada saat yang sama, biaya transportasi dan akomodasi juga semakin mahal. (NWO)
Tuesday, April 12, 2011
Pejabat Publik Harus Ambil Hikmah dari Kasus Arifinto
Senin, 11/04/2011 19:39 WIB
Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Mundurnya Arifinto politisi PKS menjadi pelajaran bagi seluruh anggota DPR. Mereka harus bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, jangan justru dibuat main-main dengan bersantai ria di saat sidang paripurna.
"Saya mengapresiasi Arifinto yang memutuskan mundur sebagai anggota DPR sebagai bentuk akuntabilitas politik," kata praktisi hukum Todung Mulya Lubis di Jakarta, Senin (11/4/2011).
Arifinto, lanjut Todung, sedikit ceroboh dalam posisi sebagai anggota DPR, dan akibat kecerobohannya harus dibayar mahal.
"Kasus ini akan jadi pelajaran buat semua pejabat publik untuk menghormati jabatan publik yang diembannya," imbuhnya.
Rakyat tidak diam saja melihat wakilnya berbuat di luar aturan. Rakyat akan meminta pertanggung jawaban. "Jangan lupa bahwa rakyat akan terus memantau, dan akan menuntut setiap jengkal kesalahan dan kecerobohan. Inilah konsekuensi berdemokrasi," tuturnya.
(ndr/gah)
Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Mundurnya Arifinto politisi PKS menjadi pelajaran bagi seluruh anggota DPR. Mereka harus bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, jangan justru dibuat main-main dengan bersantai ria di saat sidang paripurna.
"Saya mengapresiasi Arifinto yang memutuskan mundur sebagai anggota DPR sebagai bentuk akuntabilitas politik," kata praktisi hukum Todung Mulya Lubis di Jakarta, Senin (11/4/2011).
Arifinto, lanjut Todung, sedikit ceroboh dalam posisi sebagai anggota DPR, dan akibat kecerobohannya harus dibayar mahal.
"Kasus ini akan jadi pelajaran buat semua pejabat publik untuk menghormati jabatan publik yang diembannya," imbuhnya.
Rakyat tidak diam saja melihat wakilnya berbuat di luar aturan. Rakyat akan meminta pertanggung jawaban. "Jangan lupa bahwa rakyat akan terus memantau, dan akan menuntut setiap jengkal kesalahan dan kecerobohan. Inilah konsekuensi berdemokrasi," tuturnya.
(ndr/gah)
Anggota DPR Korup Disarankan Ikuti Jejak Arifinto
Senin, 11/04/2011 14:11 WIB
Hestiana Dharmastuti - detikNews
Jakarta - Keputusan anggota Fraksi PKS yang kepergok nonton video porno saat sidang paripurna, Arifinto, yang mundur dari DPR diapresiasi berbagai kalangan. Langkah Arifinto patut ditiru oleh anggota dewan yang terlilit kasus korupsi tetapi menolak lengser.
"Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi anggota DPR lainnya. Jangankan korupsi, nonton video porno saja mundur, apalagi yang melakukan pembohongan. Jadi bagi
orang-orang yang masih 'tersisa' sebaiknya mengikuti langkah Arifinto," kata
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, pada detikcom, Senin (11/4/2011).
Ray mengaku prihatin atas yang dialami Arifinto. Namun, Ray tidak membenarkan tindakan Arifinto.
"Kita menghukum orang ini sebegitu luar biasa. Tetapi, kita seolah-olah membiarkan anggota DPR lain yang kelakuannya lebih buruk misalnya tidak direcall, di-PAW padahal telah diputus korupsi. Perilaku Marzuki Alie layak diminta mundur ketimbang Arifinto karena telah berulang kali menghina rakyat," papar Ray.
Menurut Ray, kesalahan Arifinto hanya satu yakni waktu sidang justru menonton tayangan pornografi. "Kalau mau jujur bukan dia saja, yang lain juga keluar masuk ruang sidang, ada juga yang tanda tangan lalu cabut," cetus Ray.
"Tetapi pada tingkat tertentu, kita ucapkan terima kasih kepada Arifinto yang memberikan pelajaran penting bagi bangsa bahwa jika melakukan sesuatu yang tidak tepat maka mundur dari jabatan," lanjut Ray.
Arifinto mundur dari anggota DPR setelah heboh foto dirinya yang asyik nonton video porno beredar. Arifinto meminta maaf dan akan fokus meningkatkan kualitas diri dan memperbaiki diri, salah satunya dengan mengkhatamkan Quran.
(aan/nrl)
Hestiana Dharmastuti - detikNews
Jakarta - Keputusan anggota Fraksi PKS yang kepergok nonton video porno saat sidang paripurna, Arifinto, yang mundur dari DPR diapresiasi berbagai kalangan. Langkah Arifinto patut ditiru oleh anggota dewan yang terlilit kasus korupsi tetapi menolak lengser.
"Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi anggota DPR lainnya. Jangankan korupsi, nonton video porno saja mundur, apalagi yang melakukan pembohongan. Jadi bagi
orang-orang yang masih 'tersisa' sebaiknya mengikuti langkah Arifinto," kata
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, pada detikcom, Senin (11/4/2011).
Ray mengaku prihatin atas yang dialami Arifinto. Namun, Ray tidak membenarkan tindakan Arifinto.
"Kita menghukum orang ini sebegitu luar biasa. Tetapi, kita seolah-olah membiarkan anggota DPR lain yang kelakuannya lebih buruk misalnya tidak direcall, di-PAW padahal telah diputus korupsi. Perilaku Marzuki Alie layak diminta mundur ketimbang Arifinto karena telah berulang kali menghina rakyat," papar Ray.
Menurut Ray, kesalahan Arifinto hanya satu yakni waktu sidang justru menonton tayangan pornografi. "Kalau mau jujur bukan dia saja, yang lain juga keluar masuk ruang sidang, ada juga yang tanda tangan lalu cabut," cetus Ray.
"Tetapi pada tingkat tertentu, kita ucapkan terima kasih kepada Arifinto yang memberikan pelajaran penting bagi bangsa bahwa jika melakukan sesuatu yang tidak tepat maka mundur dari jabatan," lanjut Ray.
Arifinto mundur dari anggota DPR setelah heboh foto dirinya yang asyik nonton video porno beredar. Arifinto meminta maaf dan akan fokus meningkatkan kualitas diri dan memperbaiki diri, salah satunya dengan mengkhatamkan Quran.
(aan/nrl)
Salim Segaf: Arifinto Mundur untuk Jaga Profesionalitas PKS
Senin, 11/04/2011 18:54 WIB
Irwan Nugroho - detikNews
Jakarta - Sikap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Arifinto yang memilih mundur dari DPR dipuji oleh rekan separtainya, Salim Segaf Al Jufri. Salim menilai keputusan Arifinto itu diambil untuk menjaga PKS sebagai partai yang profesional.
"Saya pikir bagus. Sebab masyarakat, kan, melihat PKS partai yang profesional, itu yang ingin dijaga," ucap Salim saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2011).
"Saya pikir, satu sikap yang gentle. Bagus, ya, untuk membuktikan pada masyarakat, kesalahan pun kalau ada atau tidak ada, itu masing-masing punya reasoning, tapi dengan sikap itu saya pikir bagus," lanjut Menteri Sosial ini.
Pengunduran diri Arifinto pasca terpergok sedang menonton video porno di sidang paripurna DPR, menurut Salim, juga untuk membiasakan masyarakat akan fenomena politik tersebut. Maksudnya, pengunduran diri bukanlah hal yang aneh di dunia politik.
Terkait pemecatan Arifinto dari keanggotaan Dewan Syuro PKS, Salim mengaku belum mendengar. Namun, menurutnya, PKS adalah partai yang taat aturan internal. Siapa pun kader PKS, kalau melanggar aturan akan menanggung konsekuensinya.
"PKS pun tidak melihat, apakah dia pendiri atau senior, sama semua di depan hukum," kata Salim.
(irw/ndr)
Irwan Nugroho - detikNews
Jakarta - Sikap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Arifinto yang memilih mundur dari DPR dipuji oleh rekan separtainya, Salim Segaf Al Jufri. Salim menilai keputusan Arifinto itu diambil untuk menjaga PKS sebagai partai yang profesional.
"Saya pikir bagus. Sebab masyarakat, kan, melihat PKS partai yang profesional, itu yang ingin dijaga," ucap Salim saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2011).
"Saya pikir, satu sikap yang gentle. Bagus, ya, untuk membuktikan pada masyarakat, kesalahan pun kalau ada atau tidak ada, itu masing-masing punya reasoning, tapi dengan sikap itu saya pikir bagus," lanjut Menteri Sosial ini.
Pengunduran diri Arifinto pasca terpergok sedang menonton video porno di sidang paripurna DPR, menurut Salim, juga untuk membiasakan masyarakat akan fenomena politik tersebut. Maksudnya, pengunduran diri bukanlah hal yang aneh di dunia politik.
Terkait pemecatan Arifinto dari keanggotaan Dewan Syuro PKS, Salim mengaku belum mendengar. Namun, menurutnya, PKS adalah partai yang taat aturan internal. Siapa pun kader PKS, kalau melanggar aturan akan menanggung konsekuensinya.
"PKS pun tidak melihat, apakah dia pendiri atau senior, sama semua di depan hukum," kata Salim.
(irw/ndr)
Anis Matta: Arifinto Bangun Tradisi Moral DPR foto
Selasa, 12/04/2011 10:18 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Sekjen PKS Anis Matta angkat bicara terkait mundurnya anggota DPR dari FPKS Arifinto. Arifinto yang mundur karena ketahuan nonton video porno ini dianggap membangun sejarah moral dan sejarah baru bagi anggota DPR.
"Dengan pengunduran diri secara sukarela oleh dia, kita percaya bahwa Arifinto telah membangun tradisi moral dalam sejarah DPR RI," ujar Anis kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2011).
Anis menuturkan selama ini tindakan asusila anggota DPR diselesaikan melalui mekanisme partai. Namun demikian, Arifinto menyelesaikan masalahnya sendiri.
"Dalam kasus lainnya, anggota Dewan jadi pelaku tindakan asusila dan umumnya diselesaikan melalui mekanisme institusi partai politik maupun mekanisme yang ada di DPR RI. Dalam kasus Arifinto dia mengundurkan diri secara sukarela. Itu membuat dia berbeda dengan yang lain," tutur Anis.
Sikap gentleman Arifinto dinilai Anis layak dicontoh kader PKS lainnya. Sehingga setiap anggota DPR memiliki tanggung jawab tinggi terhadap profesinya
"Pengunduran diri secara sukarela Arifinto itu tentunya menjadi perhatian untuk dijadikan sebuah pelajaran berharga bagi kader-kader PKS. Arifinto mampu meningkatkan moralitas dan tanggung jawab kader PKS sampai ke bawah," tandasnya.
(van/nrl)
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Sekjen PKS Anis Matta angkat bicara terkait mundurnya anggota DPR dari FPKS Arifinto. Arifinto yang mundur karena ketahuan nonton video porno ini dianggap membangun sejarah moral dan sejarah baru bagi anggota DPR.
"Dengan pengunduran diri secara sukarela oleh dia, kita percaya bahwa Arifinto telah membangun tradisi moral dalam sejarah DPR RI," ujar Anis kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2011).
Anis menuturkan selama ini tindakan asusila anggota DPR diselesaikan melalui mekanisme partai. Namun demikian, Arifinto menyelesaikan masalahnya sendiri.
"Dalam kasus lainnya, anggota Dewan jadi pelaku tindakan asusila dan umumnya diselesaikan melalui mekanisme institusi partai politik maupun mekanisme yang ada di DPR RI. Dalam kasus Arifinto dia mengundurkan diri secara sukarela. Itu membuat dia berbeda dengan yang lain," tutur Anis.
Sikap gentleman Arifinto dinilai Anis layak dicontoh kader PKS lainnya. Sehingga setiap anggota DPR memiliki tanggung jawab tinggi terhadap profesinya
"Pengunduran diri secara sukarela Arifinto itu tentunya menjadi perhatian untuk dijadikan sebuah pelajaran berharga bagi kader-kader PKS. Arifinto mampu meningkatkan moralitas dan tanggung jawab kader PKS sampai ke bawah," tandasnya.
(van/nrl)
FPKS Puji Sikap Ksatria Arifinto Mundur dari DPR
Senin, 11/04/2011 14:47 WIB
Ken Yunita - detikNews
Jakarta - Fraksi Keadilan Sejahtera (FPKS) terharu dengan keputusan Arifinto untuk mundur dari DPR. Sikap Arifinto itu patut dihargai karena dinilai sebagai bentuk keberanian bertanggung jawab terhadap publik.
"Fraksi menilai langkah Arifinto tersebut telah membangun kultur baru di perpolitikan Indonesia yaitu siap mundur secara sukarela untuk menunjukkan tanggung jawab kepada publik," kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal.
Hal itu disampaikan Kamal dalam rilis kepada detikcom, Senin (11/4/2011). Kamal menanggapi keputusan Arifinto untuk mundur dari DPR setelah foto-foto dirinya sedang menonton video porno saat sidang paripurna beredar.
Kamal menilai, Arifinto menunjukkan penghargaan yang tinggi kepada institusi DPR sebagai lembaga tinggi negara dan juga kepada PKS yang dirintisnya sejak awal. Secara pribadi dan juga sebagai Ketua Fraksi PKS, Kamal berharap seluruh kader dan simpatisan dapat menerima pilihan Arifinto dan dan tidak berlarut-larut tenggelam dalam permasalahan ini.
"Masih banyak agenda partai yang harus kita jalani, mari kita teruskan kerja-kerja untuk bangsa," kata Kamal.
Pengajuan mundur dari Arifinto, menurut Kamal, menunjukkan Arifinto memiliki tanggungjawab yang besar dan sikap ksatria. Terlepas bahwa di internal masalah ini juga diproses sesuai aturan.
"Namun Pak Arifinto memberi contoh yang baik untuk kader, untuk pejabat publik dan untuk seluruh rakyat Indonesia, bahwa pejabat publik harus memikirkan publik yang lebih luas dalam setiap pikiran dan tindakannya," kata Kamal.
Kamal memastikan setelah ini Fraksi akan mengantarkan surat dari Arifinto yang meminta mundur dari jabatan sebagai anggota DPR kepada pimpinan partai. Ia juga menekankan di PKS sistem berjalan dengan semestinya.
"Di PKS tidak ada keistimewaan antara seorang pimpinan, anak buah, pendiri ataupun pengurus biasa, dalam hal menjaga aturan dan etika partai," kata Kamal.
Namun Kamal juga berharap agar publik juga bisa berempati terhadap kehidupan pribadi Arifinto dan keluarganya.
(ken/nrl)
Ken Yunita - detikNews
Jakarta - Fraksi Keadilan Sejahtera (FPKS) terharu dengan keputusan Arifinto untuk mundur dari DPR. Sikap Arifinto itu patut dihargai karena dinilai sebagai bentuk keberanian bertanggung jawab terhadap publik.
"Fraksi menilai langkah Arifinto tersebut telah membangun kultur baru di perpolitikan Indonesia yaitu siap mundur secara sukarela untuk menunjukkan tanggung jawab kepada publik," kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal.
Hal itu disampaikan Kamal dalam rilis kepada detikcom, Senin (11/4/2011). Kamal menanggapi keputusan Arifinto untuk mundur dari DPR setelah foto-foto dirinya sedang menonton video porno saat sidang paripurna beredar.
Kamal menilai, Arifinto menunjukkan penghargaan yang tinggi kepada institusi DPR sebagai lembaga tinggi negara dan juga kepada PKS yang dirintisnya sejak awal. Secara pribadi dan juga sebagai Ketua Fraksi PKS, Kamal berharap seluruh kader dan simpatisan dapat menerima pilihan Arifinto dan dan tidak berlarut-larut tenggelam dalam permasalahan ini.
"Masih banyak agenda partai yang harus kita jalani, mari kita teruskan kerja-kerja untuk bangsa," kata Kamal.
Pengajuan mundur dari Arifinto, menurut Kamal, menunjukkan Arifinto memiliki tanggungjawab yang besar dan sikap ksatria. Terlepas bahwa di internal masalah ini juga diproses sesuai aturan.
"Namun Pak Arifinto memberi contoh yang baik untuk kader, untuk pejabat publik dan untuk seluruh rakyat Indonesia, bahwa pejabat publik harus memikirkan publik yang lebih luas dalam setiap pikiran dan tindakannya," kata Kamal.
Kamal memastikan setelah ini Fraksi akan mengantarkan surat dari Arifinto yang meminta mundur dari jabatan sebagai anggota DPR kepada pimpinan partai. Ia juga menekankan di PKS sistem berjalan dengan semestinya.
"Di PKS tidak ada keistimewaan antara seorang pimpinan, anak buah, pendiri ataupun pengurus biasa, dalam hal menjaga aturan dan etika partai," kata Kamal.
Namun Kamal juga berharap agar publik juga bisa berempati terhadap kehidupan pribadi Arifinto dan keluarganya.
(ken/nrl)
Priyo: Arifinto Gentleman foto
Senin, 11/04/2011 15:30 WIB
Adi Nugroho - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengapresiasi keputusan mundur yang ditempuh anggota DPR dari FPKS Arifinto setelah kepergok nonton video porno saat paripurna. Bagi Priyo, Arifinto bersikap sebagai gentleman.
"Saya kira ini sikap yang gentleman. Kalau pun yang bersangkutan diperiksa kan belum tentu yang bersangkutan salah, terutama kalau benar Beliau menerima email. Meskipun, ada data lain dari fotografer tersebut ternyata jepretannya tidak hanya satu," kata Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2011).
Politisi Partai Golkar ini berharap kasus Arifinto menjadi pelajaran bagi semua pihak. "Langkah Beliau mesti diapresiasi jauh sebelum diewer-diewer menjadi bola liar ke mana-mana, diperiksa di Badan Kehormatan. Saya minta semua pihak menghormati langkah yang bersangkutan," ujarnya.
Priyo juga menghargai menghargai temuan fotografer Media Indonesia, M Irvan. "Ini adalah koreksi bagi kita semua," kata dia.
Ketika ditanya usulan larangan membawa Blackberry dan iPad saat sidang, Priyo tidak sependapat.
"Saya kira tidak perlu sampai ke sana. Yang jadi masalah itu kan gambar yang tidak pantas. Kenapa saya katakan belum tentu salah, kalau benar argumentasi yang bersangkutan menerima tidak sengaja. Tetapi, kalau sengaja untuk membuka konten yang porno saat paripurna jelas itu tidak patut," papar dia.
Arifinto mundur dari anggota DPR setelah heboh foto dirinya yang asyik nonton video porno beredar. Arifinto meminta maaf dan akan fokus meningkatkan kualitas diri dan memperbaiki diri, salah satunya dengan mengkhatamkan Al Quran.
(aan/fay)
Adi Nugroho - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengapresiasi keputusan mundur yang ditempuh anggota DPR dari FPKS Arifinto setelah kepergok nonton video porno saat paripurna. Bagi Priyo, Arifinto bersikap sebagai gentleman.
"Saya kira ini sikap yang gentleman. Kalau pun yang bersangkutan diperiksa kan belum tentu yang bersangkutan salah, terutama kalau benar Beliau menerima email. Meskipun, ada data lain dari fotografer tersebut ternyata jepretannya tidak hanya satu," kata Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2011).
Politisi Partai Golkar ini berharap kasus Arifinto menjadi pelajaran bagi semua pihak. "Langkah Beliau mesti diapresiasi jauh sebelum diewer-diewer menjadi bola liar ke mana-mana, diperiksa di Badan Kehormatan. Saya minta semua pihak menghormati langkah yang bersangkutan," ujarnya.
Priyo juga menghargai menghargai temuan fotografer Media Indonesia, M Irvan. "Ini adalah koreksi bagi kita semua," kata dia.
Ketika ditanya usulan larangan membawa Blackberry dan iPad saat sidang, Priyo tidak sependapat.
"Saya kira tidak perlu sampai ke sana. Yang jadi masalah itu kan gambar yang tidak pantas. Kenapa saya katakan belum tentu salah, kalau benar argumentasi yang bersangkutan menerima tidak sengaja. Tetapi, kalau sengaja untuk membuka konten yang porno saat paripurna jelas itu tidak patut," papar dia.
Arifinto mundur dari anggota DPR setelah heboh foto dirinya yang asyik nonton video porno beredar. Arifinto meminta maaf dan akan fokus meningkatkan kualitas diri dan memperbaiki diri, salah satunya dengan mengkhatamkan Al Quran.
(aan/fay)
Arifinto Minta Maaf ke Seluruh Kader PKS dan DPR
Senin, 11/04/2011 13:31 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Politisi asal PKS Arifinto yang menjadi buah bibir setelah foto-fotonya yang sedang menonton video porno beredar telah memutuskan mundur dari DPR. Arifinto juga meminta maaf.
"Selaku perintis dan pendiri Partai Keadilan (PK), saya terpanggil tampil demi nama baik partai saya," kata Arifinto dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2011). Dia didampingi oleh Abdul Hakim, anggota FPKS, dan staf ahli FPKS, Hartono. Jumpa pers ini tanpa tanya jawab.
Arifinto merasa pemberitaan atas dirinya tentang video porno itu telah merugikan partai yang menaunginya, PKS. Karena itu, Arifinto meminta maaf.
"Saya meminta maaf kepada seluruh kader, simpatisan, konstituen dan kepada seluruh anggota DPR yang terhormat," kata Arifinto membacakan statemennya.
Statemen itu juga berisi pernyataan pria berkumis tebal itu untuk mundur dari DPR. Surat pengajuan pengunduran dirinya segera diajukan ke partainya.
Foto-foto Arifinto tersebar sedang menonton video porno pada Jumat 8 April lalu. Foto-foto itu dibidik oleh fotografer Media Indonesia. Arifinto mengaku mendapat link dari dari email yang masuk.
Setelah diklik, ternyata link itu mengarah pada satu video porno. "Saya langsung menutupnya dan langsung saya hapus," kata Arifinto saat dikonfirmasi detikcom pada jumat pekan lalu. Namun berdasar foto-foto, video itu dibuka dari folder tablet dan bukan dari email.
(ken/nrl)
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Politisi asal PKS Arifinto yang menjadi buah bibir setelah foto-fotonya yang sedang menonton video porno beredar telah memutuskan mundur dari DPR. Arifinto juga meminta maaf.
"Selaku perintis dan pendiri Partai Keadilan (PK), saya terpanggil tampil demi nama baik partai saya," kata Arifinto dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2011). Dia didampingi oleh Abdul Hakim, anggota FPKS, dan staf ahli FPKS, Hartono. Jumpa pers ini tanpa tanya jawab.
Arifinto merasa pemberitaan atas dirinya tentang video porno itu telah merugikan partai yang menaunginya, PKS. Karena itu, Arifinto meminta maaf.
"Saya meminta maaf kepada seluruh kader, simpatisan, konstituen dan kepada seluruh anggota DPR yang terhormat," kata Arifinto membacakan statemennya.
Statemen itu juga berisi pernyataan pria berkumis tebal itu untuk mundur dari DPR. Surat pengajuan pengunduran dirinya segera diajukan ke partainya.
Foto-foto Arifinto tersebar sedang menonton video porno pada Jumat 8 April lalu. Foto-foto itu dibidik oleh fotografer Media Indonesia. Arifinto mengaku mendapat link dari dari email yang masuk.
Setelah diklik, ternyata link itu mengarah pada satu video porno. "Saya langsung menutupnya dan langsung saya hapus," kata Arifinto saat dikonfirmasi detikcom pada jumat pekan lalu. Namun berdasar foto-foto, video itu dibuka dari folder tablet dan bukan dari email.
(ken/nrl)
Pernyataan Lengkap Arifinto Mundur dari DPR
Senin, 11/04/2011 13:36 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Dengan membacakan secarik kertas, anggota Fraksi PKS yang kepergok nonton video porno saat sidang paripurna, Arifinto, menyatakan mundur sebagai anggota DPR. Arifinto akan fokus meningkatkan kualitas dirinya.
Arifinto menggelar jumpa pers didampingi anggota Fraksi PKS Abdul Hakim dan seorang staf Hartono di press room Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2011). Tak ada tanya jawab dalam konferensi pers itu.
Berikut isi lengkap pernyataan yang dibacakan Arifinto:
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Dengan ini saya, nama Arifinto anggota DPR RI no A-72 dari Fraksi PKS tahun 2009-tahun 2014.
Selaku perintis dan juga pendiri Partai Keadilan, saya merasa terpanggil untuk tampil secara bertanggung jawab demi keberlangsungan, kesinambungan, dan nama baik serta kebesaran partai saya.
Atas pemberitaan terhadap diri saya dan dinamika media yang berkembang saat ini, saya meminta maaf kepada seluruh kader, simpatisan, konstituen PKS, serta kepada seluruh anggota DPR RI yang terhormat.
Dengan seluruh kesadaran diri saya tanpa paksaan dari siapa pun dan pihak mana pun demi kehormatan diri dan partai saya, setelah pernyataan ini saya akan segera mengajukan kepada partai saya untuk mundur dari jabatan sebagai anggota DPR.
Semoga keputusan yang saya ambil ini membawa kebaikan dan pembelajaran yang bermanfaat bagi diri, partai, konstituen saya, seluruh anggota DPR-RI. Semoga ini menjadi pewarisan positif dan konstuktif bagi bangsa dan negara ini di masa yang akan datang.
Untuk selanjutnya saya akan tetap bekerja untuk kepentingan partai saya, baik dalam posisi saya sebagai atau bukan sebagai anggota DPR RI.
Selain itu saya juga akan meningkatkan kualitas diri saya dengan terus menerus memperbaiki diri dengan senantiasa beristighfar, mengkhatamkan Quran, meminta tausiyah kepada ulama, bersedekah kepada fakir miskin, dan juga semua kebaikan yang dapat saya lakukan demi kejayaan hidup saya di dunia dan akhirat nanti.
Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
(aan/nrl)
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Dengan membacakan secarik kertas, anggota Fraksi PKS yang kepergok nonton video porno saat sidang paripurna, Arifinto, menyatakan mundur sebagai anggota DPR. Arifinto akan fokus meningkatkan kualitas dirinya.
Arifinto menggelar jumpa pers didampingi anggota Fraksi PKS Abdul Hakim dan seorang staf Hartono di press room Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2011). Tak ada tanya jawab dalam konferensi pers itu.
Berikut isi lengkap pernyataan yang dibacakan Arifinto:
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Dengan ini saya, nama Arifinto anggota DPR RI no A-72 dari Fraksi PKS tahun 2009-tahun 2014.
Selaku perintis dan juga pendiri Partai Keadilan, saya merasa terpanggil untuk tampil secara bertanggung jawab demi keberlangsungan, kesinambungan, dan nama baik serta kebesaran partai saya.
Atas pemberitaan terhadap diri saya dan dinamika media yang berkembang saat ini, saya meminta maaf kepada seluruh kader, simpatisan, konstituen PKS, serta kepada seluruh anggota DPR RI yang terhormat.
Dengan seluruh kesadaran diri saya tanpa paksaan dari siapa pun dan pihak mana pun demi kehormatan diri dan partai saya, setelah pernyataan ini saya akan segera mengajukan kepada partai saya untuk mundur dari jabatan sebagai anggota DPR.
Semoga keputusan yang saya ambil ini membawa kebaikan dan pembelajaran yang bermanfaat bagi diri, partai, konstituen saya, seluruh anggota DPR-RI. Semoga ini menjadi pewarisan positif dan konstuktif bagi bangsa dan negara ini di masa yang akan datang.
Untuk selanjutnya saya akan tetap bekerja untuk kepentingan partai saya, baik dalam posisi saya sebagai atau bukan sebagai anggota DPR RI.
Selain itu saya juga akan meningkatkan kualitas diri saya dengan terus menerus memperbaiki diri dengan senantiasa beristighfar, mengkhatamkan Quran, meminta tausiyah kepada ulama, bersedekah kepada fakir miskin, dan juga semua kebaikan yang dapat saya lakukan demi kejayaan hidup saya di dunia dan akhirat nanti.
Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
(aan/nrl)
Tuesday, April 05, 2011
Mahfudz Siddiq: Ustad Hilmi Bukan Binaan Intelijen
Senin, 04/04/2011 19:00 WIB
Vila Mewah Hilmi Aminudin (5)
M. Rizal - detikNews
Jakarta - Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menegaskan vila mewah Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Amindin di Lembang, Bandung, Jawa Barat, merupakan proyek dakwah. Kompleks vila yang dinamai Padepokan Madani itu dibangun dari dana sumbangan.
"Proyek Padepokan Madani di Lembang betul-betul sumbangan sana-sini, orang-orang yang mendukung dakwah, ada yang nyumbang bangunan ada yang nyumbang macam-macam. Artinya memang itu diperuntukkan untuk dakwah dan umat," kata Mahfudz kepada detikcom.
Selain isu soal vila mewah, Hilmi yang merupakan putra tokoh DI/NII Danu Muhammad Hasan, juga sering disebut-sebut sebagai binaan intelijen. Pengamat PKS Imdadun Rahmat meyakini Hilmi memang merupakan binaan intelijen. Namun penulis buku 'Ideologi Politik PKS' itu yakin Hilmi tidak menjadi anggota intelijen.
Mahfudz juga membantah Hilmi merupakan binaan intelijen dan mendapat banyak dana dari kegiatan mata-mata. "Yang saya tahu selama saya berinteraksi dengan beliau tidak punya hubungan apa-apa dengan BIN dan lain sebagainya," tegas Mahfudz.
Berikut wawancara detikcom dengan Mahfudz Siddiq:
Sebenarnya bagaimana sosok Hilmi Aminuddin bagi anda dan kader PKS lainnya?
Ya, kalau PKS mengenal Ustad Hilmi sebagai muasis, sebagai pendiri atau perintis dakwah di era tahun 1980-an awal, yang kemudian dalam perjalanan berkembang menjadi Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera sekarang. Dan karena beliau perintis dan pendiri, dan jadi partai melakukan regenerasi kepemimpinan, makanya kepemimpinan partai diserahkan kepada Nurmahmudi, Hidayat Nurwahid, Tifatul Sembiring, Lutfhi Hasan. Dan beliau sekarang memimpin Majelis Syuro. Dan sekarang tidak terlalu banyak terlibat urusan-urusan operasional PKS.
Ada isu Hilmi Aminudin bagian dari intelijen atau binaan intelijen, bagaimana tanggapan anda?
Ya tidak juga. Karena kalau mau dikait-kaitkan itu merupakan bagian dari sejarah di masa lalu yang berkaitan dengan orang tuanya yang sudah almarhum. Orang tuanya saat itu akhirnya mengambil jalan moderat. Jadi Ustad Hilmi sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa dengan bagian sejarah orang tuanya itu.
Apakah benar Ustad Hilmi ini merupakan sosok yang bisa mengubah wajah PKS menjadi lebih moderat?
Jadi kalau Ustad Hilmi sendiri, karena setelah beliau menyelesaikan kuliahnya di Madinah, banyak melakukan evaluasi dan komparasi mengenai gerakan-gerakan Islam yang berkembang di era tahun 1980-an. Sebenarnya pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Ustad Hilmi pemikiran yang justru yang mengembalikan orisinalitas konsepsi dan politik Islam itu sendiri.
Ketika ramai ada isu insklusivitas Islam, keterbukaan Islam, beliau tegaskan ini bukan strategi, ini bukan taktik, tapi ini merupakan prisnsip dari ajaran Islam itu sendiri. Saat gerakan Islam berkembang, saat gerakan Tarbiyah tahun 1990-an berkembang, beliau ini merupakan muasis-nya, pendirinya.
Soal isu vila mewah di Lembang ini bagaimana?
Setelah gerakan tarbiyah menjadi partai politik, beliau melakukan kaderisasi kepemimpinan, dan tidak terlibat lagi memimpin operasional partai. Sejak itu beliau konsentrasi di Majelis Syuro. Nah, keluarga ibunya itu ada di Bandung, akhirnya beliau memutuskan untuk banyak mengisi waktunya dan harinya di Bandung bersama keluarga besarnya. Kemudian beliau pindah ke Bandung dan mulai merintis yang disebut Padepokan Madani, semacam Training Center untuk PKS sendiri dan bagi kalangan manapun untuk menggunakannya.
Dana pembangunan sendiri dari mana saja?
Beliau ini orang yang hubungannya luas. Ketika mendirikan Padepokan Madani, karena hubungan yang luas ini banyak sekali yang membantu dalam pembangunan, termasuk banyak kader yang membantu. Jadi ini sebenarnya padepokan itu proyek dakwah, karena rumahnya sendiri yang memang di areal itu, tapi memang sangat sederhana. Padepokan itu proryek dakwah untuk acara pengkaderan, kehumasan, dan tiap hari ada saja yang pakai, bahkan dipakai secara terbuka untuk umum.
Beliau juga mengembangkan program kemasyarakatan. Misalnya beliau membuat Klinik Sapi di sana. Jadi sapi-sapi warga di sekitar Lembang ada yang dibeli, ada yang diobati di treatment secara medic, kalau sapinya sudah sehat dikembalikan ke masyarakat. Sehingga sekarang ini beliau sangat dikenal betul oleh masyarakat.
Padepokan ini bukan pribadi. Kalau vila di Anyer itu kan juga bukan punya dia. Tapi itu merupakan Yayasan Nurul Fikri, beliau kan ikut mendirikan Yayasan Nurul Fikri yang dulu dipimpin Pak Suharna sekarang ketuanya Ustad Fahmy Alaydroes. Kemudian sekolahnya TK dan SD di Kelapa Dua, Depok. Lalu Yayasan Nurul Fikri ini juga membangun sekolah dan pesantren setingkat SMP dan SMA di Anyer itu.
Rumah Ustad Hilmi di Cipinang, Kalimalang tidak dijual itu masih ada, sekarang ditinggali salah satu anak beliau yang saya tahu.
Bagaimaa soal dana pembangunan proyek dan kekayaan Hilmi atas bantuan intelijen?
Yang saya tahu selama saya berinteraksi dengan beliau tidak punya hubungan apa-apa dengan BIN dan lain sebagainya. Proyek Padepokan Madani di Lembang betul-betul sumbangan sana-sini, orang-orang yang mendukung dakwah, ada yang nyumbang bangunan ada yang nyumbang macam-macam. Artinya memang itu diperuntukkan untuk dakwah dan umat. Akhirnya kita terus bolak-balik ke sana.
(zal/iy)
Vila Mewah Hilmi Aminudin (5)
M. Rizal - detikNews
Jakarta - Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menegaskan vila mewah Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Amindin di Lembang, Bandung, Jawa Barat, merupakan proyek dakwah. Kompleks vila yang dinamai Padepokan Madani itu dibangun dari dana sumbangan.
"Proyek Padepokan Madani di Lembang betul-betul sumbangan sana-sini, orang-orang yang mendukung dakwah, ada yang nyumbang bangunan ada yang nyumbang macam-macam. Artinya memang itu diperuntukkan untuk dakwah dan umat," kata Mahfudz kepada detikcom.
Selain isu soal vila mewah, Hilmi yang merupakan putra tokoh DI/NII Danu Muhammad Hasan, juga sering disebut-sebut sebagai binaan intelijen. Pengamat PKS Imdadun Rahmat meyakini Hilmi memang merupakan binaan intelijen. Namun penulis buku 'Ideologi Politik PKS' itu yakin Hilmi tidak menjadi anggota intelijen.
Mahfudz juga membantah Hilmi merupakan binaan intelijen dan mendapat banyak dana dari kegiatan mata-mata. "Yang saya tahu selama saya berinteraksi dengan beliau tidak punya hubungan apa-apa dengan BIN dan lain sebagainya," tegas Mahfudz.
Berikut wawancara detikcom dengan Mahfudz Siddiq:
Sebenarnya bagaimana sosok Hilmi Aminuddin bagi anda dan kader PKS lainnya?
Ya, kalau PKS mengenal Ustad Hilmi sebagai muasis, sebagai pendiri atau perintis dakwah di era tahun 1980-an awal, yang kemudian dalam perjalanan berkembang menjadi Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera sekarang. Dan karena beliau perintis dan pendiri, dan jadi partai melakukan regenerasi kepemimpinan, makanya kepemimpinan partai diserahkan kepada Nurmahmudi, Hidayat Nurwahid, Tifatul Sembiring, Lutfhi Hasan. Dan beliau sekarang memimpin Majelis Syuro. Dan sekarang tidak terlalu banyak terlibat urusan-urusan operasional PKS.
Ada isu Hilmi Aminudin bagian dari intelijen atau binaan intelijen, bagaimana tanggapan anda?
Ya tidak juga. Karena kalau mau dikait-kaitkan itu merupakan bagian dari sejarah di masa lalu yang berkaitan dengan orang tuanya yang sudah almarhum. Orang tuanya saat itu akhirnya mengambil jalan moderat. Jadi Ustad Hilmi sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa dengan bagian sejarah orang tuanya itu.
Apakah benar Ustad Hilmi ini merupakan sosok yang bisa mengubah wajah PKS menjadi lebih moderat?
Jadi kalau Ustad Hilmi sendiri, karena setelah beliau menyelesaikan kuliahnya di Madinah, banyak melakukan evaluasi dan komparasi mengenai gerakan-gerakan Islam yang berkembang di era tahun 1980-an. Sebenarnya pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Ustad Hilmi pemikiran yang justru yang mengembalikan orisinalitas konsepsi dan politik Islam itu sendiri.
Ketika ramai ada isu insklusivitas Islam, keterbukaan Islam, beliau tegaskan ini bukan strategi, ini bukan taktik, tapi ini merupakan prisnsip dari ajaran Islam itu sendiri. Saat gerakan Islam berkembang, saat gerakan Tarbiyah tahun 1990-an berkembang, beliau ini merupakan muasis-nya, pendirinya.
Soal isu vila mewah di Lembang ini bagaimana?
Setelah gerakan tarbiyah menjadi partai politik, beliau melakukan kaderisasi kepemimpinan, dan tidak terlibat lagi memimpin operasional partai. Sejak itu beliau konsentrasi di Majelis Syuro. Nah, keluarga ibunya itu ada di Bandung, akhirnya beliau memutuskan untuk banyak mengisi waktunya dan harinya di Bandung bersama keluarga besarnya. Kemudian beliau pindah ke Bandung dan mulai merintis yang disebut Padepokan Madani, semacam Training Center untuk PKS sendiri dan bagi kalangan manapun untuk menggunakannya.
Dana pembangunan sendiri dari mana saja?
Beliau ini orang yang hubungannya luas. Ketika mendirikan Padepokan Madani, karena hubungan yang luas ini banyak sekali yang membantu dalam pembangunan, termasuk banyak kader yang membantu. Jadi ini sebenarnya padepokan itu proyek dakwah, karena rumahnya sendiri yang memang di areal itu, tapi memang sangat sederhana. Padepokan itu proryek dakwah untuk acara pengkaderan, kehumasan, dan tiap hari ada saja yang pakai, bahkan dipakai secara terbuka untuk umum.
Beliau juga mengembangkan program kemasyarakatan. Misalnya beliau membuat Klinik Sapi di sana. Jadi sapi-sapi warga di sekitar Lembang ada yang dibeli, ada yang diobati di treatment secara medic, kalau sapinya sudah sehat dikembalikan ke masyarakat. Sehingga sekarang ini beliau sangat dikenal betul oleh masyarakat.
Padepokan ini bukan pribadi. Kalau vila di Anyer itu kan juga bukan punya dia. Tapi itu merupakan Yayasan Nurul Fikri, beliau kan ikut mendirikan Yayasan Nurul Fikri yang dulu dipimpin Pak Suharna sekarang ketuanya Ustad Fahmy Alaydroes. Kemudian sekolahnya TK dan SD di Kelapa Dua, Depok. Lalu Yayasan Nurul Fikri ini juga membangun sekolah dan pesantren setingkat SMP dan SMA di Anyer itu.
Rumah Ustad Hilmi di Cipinang, Kalimalang tidak dijual itu masih ada, sekarang ditinggali salah satu anak beliau yang saya tahu.
Bagaimaa soal dana pembangunan proyek dan kekayaan Hilmi atas bantuan intelijen?
Yang saya tahu selama saya berinteraksi dengan beliau tidak punya hubungan apa-apa dengan BIN dan lain sebagainya. Proyek Padepokan Madani di Lembang betul-betul sumbangan sana-sini, orang-orang yang mendukung dakwah, ada yang nyumbang bangunan ada yang nyumbang macam-macam. Artinya memang itu diperuntukkan untuk dakwah dan umat. Akhirnya kita terus bolak-balik ke sana.
(zal/iy)
Monday, April 04, 2011
DPR: Umar Patek Mesti Dibawa Pulang
Hukum & Kriminal / Senin, 4 April 2011 11:08 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Umar Patek, tersangka berbagai kasus teror bom di Tanah Air dikabarkan ditangkap di Pakistan. Banyak kalangan mendesak agar Umar Patek dibawa pulang ke Tanah Air. Desakan antara lain datang dari Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. Ia menganggap keterangan Umar Patek diperlukan untuk menuntaskan kasus terorisme di Indonesia.
"Kasus baru bom buku dan Umar, bagian kecil dari rangkaian aksi terorisme," kata Mahfudz sebelum Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Kepala Badan Intelejen Nasional Sutanto di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (4/4).
Kepala Kepala BIN, Komisi I DPR akan menanyakan langkah strategis Indonesia dalam mengekstradisi Umar Patek. Komisi bidang Pertahanan, Komunikasi dan Informasi ini akan menanyakan perkembangan negoisasi antara Indonesia dan Pakistan.
"Aksi terorisme punya jaringan internasional. Saya harap Umar bisa segera dibawa ke Indonesia," ujarnya.
Menurut Mahfudz, yang mempunyai kepentingan atas aksi Umar Patek bukan hanya Indonesia tapi juga Filipina dan Australia. Namun, Indonesia dalam hal ini sangat memerlukan kedatangan Umar Patek di Indonesia mengingat ulahnya atas teror Bom Bali I.
Sementara itu, Kepala BIN Sutanto mengaku terus berkordinasi dengan Pakistan agar Umar bisa diektradisi ke Indonesia. Menurutnya Umar Patek sendiri masih dirawat di sebuat rumah sakit di sana.
"Kita bicarakan untuk kemungkinan bisa ditarik kembali ke Indonesia untuk penanganan hukum," kata Sutanto.(Andhini)
Metrotvnews.com, Jakarta: Umar Patek, tersangka berbagai kasus teror bom di Tanah Air dikabarkan ditangkap di Pakistan. Banyak kalangan mendesak agar Umar Patek dibawa pulang ke Tanah Air. Desakan antara lain datang dari Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. Ia menganggap keterangan Umar Patek diperlukan untuk menuntaskan kasus terorisme di Indonesia.
"Kasus baru bom buku dan Umar, bagian kecil dari rangkaian aksi terorisme," kata Mahfudz sebelum Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Kepala Badan Intelejen Nasional Sutanto di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (4/4).
Kepala Kepala BIN, Komisi I DPR akan menanyakan langkah strategis Indonesia dalam mengekstradisi Umar Patek. Komisi bidang Pertahanan, Komunikasi dan Informasi ini akan menanyakan perkembangan negoisasi antara Indonesia dan Pakistan.
"Aksi terorisme punya jaringan internasional. Saya harap Umar bisa segera dibawa ke Indonesia," ujarnya.
Menurut Mahfudz, yang mempunyai kepentingan atas aksi Umar Patek bukan hanya Indonesia tapi juga Filipina dan Australia. Namun, Indonesia dalam hal ini sangat memerlukan kedatangan Umar Patek di Indonesia mengingat ulahnya atas teror Bom Bali I.
Sementara itu, Kepala BIN Sutanto mengaku terus berkordinasi dengan Pakistan agar Umar bisa diektradisi ke Indonesia. Menurutnya Umar Patek sendiri masih dirawat di sebuat rumah sakit di sana.
"Kita bicarakan untuk kemungkinan bisa ditarik kembali ke Indonesia untuk penanganan hukum," kata Sutanto.(Andhini)
PKS Sambut Baik Rencana Pembentukan Hizbullah
Headline
Oleh: Santi Andriani
Nasional - Jumat, 1 April 2011 | 07:35 WIB
INILAH.COM, Jakarta- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik rencana pendirian partai sempalan yang dihembuskan mantan elite PKS.
"(Mungkin) bisa menjadi saluran bagi cita-cita dan pikiran mereka yang dianggap sudah tidak sejalan dengan PKS," tandas Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) PKS Mahfudz Siddiq dalam siaran persnya yang diterima INILAH.COM, Jumat (1/4/2011).
Mantan petinggi PKS, Tizar Zein sebelumnya menjelaskan, Hizbullah yang akan didirikannya bukanlah partai politik seperti PKS. Hizbullah yang dimaksud adalah istilah dalam pergerakan Islam bagi sekelompok atau perkumpulan umat Islam yang konsisten berjuang di jalan dakwah.
"Saya nggak mau ikut partai lagi. Partai bikin porak-poranda," kata Tizar kepada INILAH.COM kemarin (31/3/2011)
Mahfudz berharap nantinya lembaga itu bisa mengakomodasi perbedaan-perbedaan pokok dalam pemikiran mereka dengan PKS terutama dalam prinsip inklusifitas atau keterbukaan. "Mereka menolak ide ini. Hal lain adalah penilaian bahwa PKS sekarang cenderung pragmatis," ujarnya.
Padahal, lanjut Mahfudz, pemikiran politik PKS tidak pernah ada kategorisasi idealisme dan pragmatisme. Tapi menurut dia akan lebih bagus jika para pendiri PKS itu bisa mewujudkan partai Islamis dan idealis seperti yang mereka selalu dengungkan.
Bahkan katanya, sebaiknya Hizbullah segera cepat dibentuk. "Semakin cepat semakin bagus agar cukup waktu mereka persiapkan diri untuk ikut pemilu 2014," pungkasnya. [nic]
Oleh: Santi Andriani
Nasional - Jumat, 1 April 2011 | 07:35 WIB
INILAH.COM, Jakarta- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik rencana pendirian partai sempalan yang dihembuskan mantan elite PKS.
"(Mungkin) bisa menjadi saluran bagi cita-cita dan pikiran mereka yang dianggap sudah tidak sejalan dengan PKS," tandas Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) PKS Mahfudz Siddiq dalam siaran persnya yang diterima INILAH.COM, Jumat (1/4/2011).
Mantan petinggi PKS, Tizar Zein sebelumnya menjelaskan, Hizbullah yang akan didirikannya bukanlah partai politik seperti PKS. Hizbullah yang dimaksud adalah istilah dalam pergerakan Islam bagi sekelompok atau perkumpulan umat Islam yang konsisten berjuang di jalan dakwah.
"Saya nggak mau ikut partai lagi. Partai bikin porak-poranda," kata Tizar kepada INILAH.COM kemarin (31/3/2011)
Mahfudz berharap nantinya lembaga itu bisa mengakomodasi perbedaan-perbedaan pokok dalam pemikiran mereka dengan PKS terutama dalam prinsip inklusifitas atau keterbukaan. "Mereka menolak ide ini. Hal lain adalah penilaian bahwa PKS sekarang cenderung pragmatis," ujarnya.
Padahal, lanjut Mahfudz, pemikiran politik PKS tidak pernah ada kategorisasi idealisme dan pragmatisme. Tapi menurut dia akan lebih bagus jika para pendiri PKS itu bisa mewujudkan partai Islamis dan idealis seperti yang mereka selalu dengungkan.
Bahkan katanya, sebaiknya Hizbullah segera cepat dibentuk. "Semakin cepat semakin bagus agar cukup waktu mereka persiapkan diri untuk ikut pemilu 2014," pungkasnya. [nic]
Bertemu BIN, Komisi I Mau Tanya Soal Terorisme dan Umar Patek
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi I pada Senin, (4/4) melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Intelejen Negara (BIN). Agenda yang dibahas antara lain penanganan terorisme di Indonesia. Anggota Komisi I, Mahfudz Siddiq mengatakan DPR perlu mengetahui strategi besar yang dijalankan pemerintah.
“Karena kita tidak ingin hanya membahas rincian kasus demi kasus yang sepertinya tidak pernah berakhir,” katanya saat ditemui.
Sementara untuk kasus Umar Patek, pihaknya mengaku masih menunggu perkembangan dan negosiasi yang dilakukan pemerintah RI dan Pakistan. “Prinsipnya, aksi terorisme ini punya jaringan internasional,” katanya. Hal yang terpenting adalah kebutuhan informasi mengenai aksi terror dan keberadaan Umar Patek bisa didapatkan.
“Jika Umar Patek dibawa ke Indonesia dan bisa diselesaikan kasus hukumnya, hal ini bisa menjadi pintu masuk dalam mengungkap jejaring yang ada dan rencana operasi yang mereka lakukan,” katanya.
Umar Patek adalah buronan teroris Bom Bali I di 2002 yang menewaskan 202 orang. Ia telah menjadi incaran empat negara. Bahkan kepalanya dihargai pemerintah Amerika Serikat senilai US $ 1 juta. Tokoh kelompok militan Jemaah Islamiyah yang sering dikaitkan dengan Al Qaeda pimpinan Usamah bin Laden tak hanya jadi buronan Indonesia dan Amerika Serikat, tapi juga Australia dan Filipina.
Redaktur: Stevy Maradona
Reporter: esthi maharani
“Karena kita tidak ingin hanya membahas rincian kasus demi kasus yang sepertinya tidak pernah berakhir,” katanya saat ditemui.
Sementara untuk kasus Umar Patek, pihaknya mengaku masih menunggu perkembangan dan negosiasi yang dilakukan pemerintah RI dan Pakistan. “Prinsipnya, aksi terorisme ini punya jaringan internasional,” katanya. Hal yang terpenting adalah kebutuhan informasi mengenai aksi terror dan keberadaan Umar Patek bisa didapatkan.
“Jika Umar Patek dibawa ke Indonesia dan bisa diselesaikan kasus hukumnya, hal ini bisa menjadi pintu masuk dalam mengungkap jejaring yang ada dan rencana operasi yang mereka lakukan,” katanya.
Umar Patek adalah buronan teroris Bom Bali I di 2002 yang menewaskan 202 orang. Ia telah menjadi incaran empat negara. Bahkan kepalanya dihargai pemerintah Amerika Serikat senilai US $ 1 juta. Tokoh kelompok militan Jemaah Islamiyah yang sering dikaitkan dengan Al Qaeda pimpinan Usamah bin Laden tak hanya jadi buronan Indonesia dan Amerika Serikat, tapi juga Australia dan Filipina.
Redaktur: Stevy Maradona
Reporter: esthi maharani
Pemerintah Didesak Bawa Umar Patek ke Indonesia
Sunday, 03 April 2011 14:49 Dimas Rizki
KBR68H, Jakarta- Pemerintah diminta membawa pulang buronan teroris Umar Patek dari Pakistan ke Indonesia.
Ketua komisi pertahanan DPR Mahfudz Siddiq mengatakan Indonesia akan kesulitan jika Umar Patek dibawa ke Amerika Serikat. Pasalnya negeri paman sam itu juga mengincar Patek untuk diselidiki. Kata Mahfudz, berdasar pengalaman teroris Hambali yang kini ditahan Amerika di penjara Guantanamo, Indonesia kesulitan untuk mengintrogasinya.
"Ya kalau kita belajar dari kasus Hambali kan ada masalah juga akhirnya. Karena sampai sekarang pihak Amerika tidak mudah untuk berikan akses kepada Indonesia untuk berkomunikasi dalam persoalan aksi terorisme yang dilakukan Hambali. Harus dihindari Umar diekstradisi ke Amerika. Cukup diproses di Pakistan dan kalau memungkinkan dibawa ke Indonesia untuk proses hukum."
Ketua komisi pertahanan DPR Mahfudz Siddiq menambahkan informasi dari Umar Patek akan berguna bagi Indonesia untuk membongkar kelompok teroris di tanah air. Pelaku teror bom Bali I 2002 Umar Patek dikabarkan telah berhasil ditangkap pemerintah Pakistan awal Maret lalu. Diduga Umar Patek tengah menyusun rencana aksi teroris untuk peringati 10 tahun serangan terhadap menara kembar WTC di Amerika 11 September 2001. Oleh Amerika, Patek diduga bertanggungjawab dalam penyerangan bunuh diri melalui dua pesawat komersil itu. Di Indonesia, Patek diduga bertanggungjawab dalam penyerangan bom Bali.
KBR68H, Jakarta- Pemerintah diminta membawa pulang buronan teroris Umar Patek dari Pakistan ke Indonesia.
Ketua komisi pertahanan DPR Mahfudz Siddiq mengatakan Indonesia akan kesulitan jika Umar Patek dibawa ke Amerika Serikat. Pasalnya negeri paman sam itu juga mengincar Patek untuk diselidiki. Kata Mahfudz, berdasar pengalaman teroris Hambali yang kini ditahan Amerika di penjara Guantanamo, Indonesia kesulitan untuk mengintrogasinya.
"Ya kalau kita belajar dari kasus Hambali kan ada masalah juga akhirnya. Karena sampai sekarang pihak Amerika tidak mudah untuk berikan akses kepada Indonesia untuk berkomunikasi dalam persoalan aksi terorisme yang dilakukan Hambali. Harus dihindari Umar diekstradisi ke Amerika. Cukup diproses di Pakistan dan kalau memungkinkan dibawa ke Indonesia untuk proses hukum."
Ketua komisi pertahanan DPR Mahfudz Siddiq menambahkan informasi dari Umar Patek akan berguna bagi Indonesia untuk membongkar kelompok teroris di tanah air. Pelaku teror bom Bali I 2002 Umar Patek dikabarkan telah berhasil ditangkap pemerintah Pakistan awal Maret lalu. Diduga Umar Patek tengah menyusun rencana aksi teroris untuk peringati 10 tahun serangan terhadap menara kembar WTC di Amerika 11 September 2001. Oleh Amerika, Patek diduga bertanggungjawab dalam penyerangan bunuh diri melalui dua pesawat komersil itu. Di Indonesia, Patek diduga bertanggungjawab dalam penyerangan bom Bali.
Soal Umar Patek, DPR Harap Pakistan Buka Akses
Senin, 04 April 2011 | 10:43 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Mafhudz Siddiq mengatakan, Umar Patek adalah tokoh yang sangat penting dalam jaringan terorisme internasional. Karena itulah Umar menjadi incaran banyak negara.
Sebab itu, menurut Mahfudz, dibutuhkan koordinasi antar negara untuk saling membuka akses terhadap Umar Patek. "Terorisme punya jaringan internasional, Pemerintah Pakistan juga punya kepentingan, yang penting ketika Indonesia butuh informasi, kita tidak mendapatkan kesulitan," kata dia ditemui sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Intelijen Negara di Gedung DPR, Senin 4 April 2011.
Penangkapan Umar Patek menjadi bahasan utama Rapat Dengar Pendapat Komisi Pertahanan DPR dengan Badan Intelijen Negara hari ini. Rapat yang belum lama dimulai itu juga menghadirkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Inspektur Jenderal Polisi Ansyaad Mbai.
Patek sudah lama jadi incaran aparat empat negara terkait kiprahnya dalam Bom Bali I tahun 2002 yang menewaskan 202 orang. Bahkan kepalanya dihargai pemerintah Amerika Serikat senilai US $ 1 juta. Tokoh kelompok militan Jemaah Islamiyah yang sering dikaitkan dengan Al Qaeda pimpinan Usamah bin Laden itu tak hanya diburu oleh aparat keamanan Indonesia dan Amerika Serikat, tetapi juga Australia dan Filipina.
Sebelum mengikuti rapat, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto mengatakan, upaya membawa pulang buronan kasus terorisme, Umar Patek, hingga kini belum menunjukkan hasil. Tim yang dikirim Pemerintah Indonesia masih terus mengadakan pembicaraan dengan Pemerintah Pakistan.
"Tentu nanti kalau sudah ada hasilnya kita sampaikan," ujarnya ketika ditemui sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin 4 April 2011.
Menurut Sutanto, negosiasi untuk membawa Umar Patek ke Indonesia masih berjalan. Ia mengatakan, Umar masih dirawat di rumah sakit disana sehingga belum dapat diambil keputusan apakah ia bisa diekstradisi ke Indonesia atau tidak. "Kita masih menunggu nanti sampai bisa dilakukan keputusan-keputusan," tuturnya.
FEBRIYAN
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Mafhudz Siddiq mengatakan, Umar Patek adalah tokoh yang sangat penting dalam jaringan terorisme internasional. Karena itulah Umar menjadi incaran banyak negara.
Sebab itu, menurut Mahfudz, dibutuhkan koordinasi antar negara untuk saling membuka akses terhadap Umar Patek. "Terorisme punya jaringan internasional, Pemerintah Pakistan juga punya kepentingan, yang penting ketika Indonesia butuh informasi, kita tidak mendapatkan kesulitan," kata dia ditemui sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Intelijen Negara di Gedung DPR, Senin 4 April 2011.
Penangkapan Umar Patek menjadi bahasan utama Rapat Dengar Pendapat Komisi Pertahanan DPR dengan Badan Intelijen Negara hari ini. Rapat yang belum lama dimulai itu juga menghadirkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Inspektur Jenderal Polisi Ansyaad Mbai.
Patek sudah lama jadi incaran aparat empat negara terkait kiprahnya dalam Bom Bali I tahun 2002 yang menewaskan 202 orang. Bahkan kepalanya dihargai pemerintah Amerika Serikat senilai US $ 1 juta. Tokoh kelompok militan Jemaah Islamiyah yang sering dikaitkan dengan Al Qaeda pimpinan Usamah bin Laden itu tak hanya diburu oleh aparat keamanan Indonesia dan Amerika Serikat, tetapi juga Australia dan Filipina.
Sebelum mengikuti rapat, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto mengatakan, upaya membawa pulang buronan kasus terorisme, Umar Patek, hingga kini belum menunjukkan hasil. Tim yang dikirim Pemerintah Indonesia masih terus mengadakan pembicaraan dengan Pemerintah Pakistan.
"Tentu nanti kalau sudah ada hasilnya kita sampaikan," ujarnya ketika ditemui sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin 4 April 2011.
Menurut Sutanto, negosiasi untuk membawa Umar Patek ke Indonesia masih berjalan. Ia mengatakan, Umar masih dirawat di rumah sakit disana sehingga belum dapat diambil keputusan apakah ia bisa diekstradisi ke Indonesia atau tidak. "Kita masih menunggu nanti sampai bisa dilakukan keputusan-keputusan," tuturnya.
FEBRIYAN
DPR Belum Sepakati Mekanisme Penyadapan Oleh Intelijen
Senin, 04 April 2011 | 13:26 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat belum menyepakati soal mekanisme penyadapan yang dapat dilakukan oleh aparat intelijen. "Kami memang sudah menyepakati memberikan kewenangan, tapi belum menyepakati soal mekanismenya bagaimana," ujar Ketua Komisi Pertahanan Mahfudz Siddiq saat ditemui Tempo di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 4 April 2011.
Kewenangan penyadapan oleh intelijen menjadi satu pasal krusial dalam pembahasan RUU Intelijen. Pemerintah meminta Badan Intelijen Negara (BIN) diberikan kewenangan penyadapan tanpa melalui izin pengadilan. Menurut pemerintah, izin pengadilan seringkali terlambat keluar sehingga menghambat proses penggalian informasi intelijen.
Mahfudz mengakui soal ini memancing silang pendapat di dalam komisi. "Tapi sebagian besar dari anggota komisi menginginkan adanya mekanisme yang mengatur penyadapan ini, entah itu melalui pengadilan atau mekanisme lainnya," tutur anggota dewan dari Fraksi PKS ini. Poin penting yang harus digarisbawahi adalah, "Bagaimana agar penyadapan ini tidak melanggar hak kebebasan warga negara." Soal ini, komisi akan membahas kembali dalam rapat selanjutnya.
Selain soal penyadapan, pasal krusial lainnya dalam RUU Intelijen adalah soal penangkapan dan pemeriksaan intensif oleh BIN. Menurut Mahfudz, komisi sepakat untuk menolak permintaan pemerintah ini.
Pasal krusial lainnya adalah soal Lembaga Koordinasi Intelijen Negara. DPR sebelumnya berpendapat bahwa pemerintah perlu membentuk lembaga koordinasi intelijen diluar BIN. Selama ini, kewenangan koordinasi dipegang oleh BIN.
DPR awalnya menilai perlu adanya pemisahan kewenangan antara institusi yang menjalankan fungsi operasional dengan institusi yang menjalankan fungsi koordinasi. Pemisahan ini dianggap perlu untuk menghindari penumpukan kewenangan dalam sebuah institusi. Namun, pemerintah mengusulkan BIN tetap sebagai institusi yang melaksanakan wewenang koordinasi.
Mengenai hal ini, Mahfudz mengatakan komisinya sepakat meminta pemerintah membentuk Lembaga Koordinasi Intelijen Negara. "Tapi, soal organisasinya seperti apa, siapa yang memegang kendali, apakah BIN atau bukan, itu terserah pemerintah," tuturnya.
FEBRIYAN
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat belum menyepakati soal mekanisme penyadapan yang dapat dilakukan oleh aparat intelijen. "Kami memang sudah menyepakati memberikan kewenangan, tapi belum menyepakati soal mekanismenya bagaimana," ujar Ketua Komisi Pertahanan Mahfudz Siddiq saat ditemui Tempo di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 4 April 2011.
Kewenangan penyadapan oleh intelijen menjadi satu pasal krusial dalam pembahasan RUU Intelijen. Pemerintah meminta Badan Intelijen Negara (BIN) diberikan kewenangan penyadapan tanpa melalui izin pengadilan. Menurut pemerintah, izin pengadilan seringkali terlambat keluar sehingga menghambat proses penggalian informasi intelijen.
Mahfudz mengakui soal ini memancing silang pendapat di dalam komisi. "Tapi sebagian besar dari anggota komisi menginginkan adanya mekanisme yang mengatur penyadapan ini, entah itu melalui pengadilan atau mekanisme lainnya," tutur anggota dewan dari Fraksi PKS ini. Poin penting yang harus digarisbawahi adalah, "Bagaimana agar penyadapan ini tidak melanggar hak kebebasan warga negara." Soal ini, komisi akan membahas kembali dalam rapat selanjutnya.
Selain soal penyadapan, pasal krusial lainnya dalam RUU Intelijen adalah soal penangkapan dan pemeriksaan intensif oleh BIN. Menurut Mahfudz, komisi sepakat untuk menolak permintaan pemerintah ini.
Pasal krusial lainnya adalah soal Lembaga Koordinasi Intelijen Negara. DPR sebelumnya berpendapat bahwa pemerintah perlu membentuk lembaga koordinasi intelijen diluar BIN. Selama ini, kewenangan koordinasi dipegang oleh BIN.
DPR awalnya menilai perlu adanya pemisahan kewenangan antara institusi yang menjalankan fungsi operasional dengan institusi yang menjalankan fungsi koordinasi. Pemisahan ini dianggap perlu untuk menghindari penumpukan kewenangan dalam sebuah institusi. Namun, pemerintah mengusulkan BIN tetap sebagai institusi yang melaksanakan wewenang koordinasi.
Mengenai hal ini, Mahfudz mengatakan komisinya sepakat meminta pemerintah membentuk Lembaga Koordinasi Intelijen Negara. "Tapi, soal organisasinya seperti apa, siapa yang memegang kendali, apakah BIN atau bukan, itu terserah pemerintah," tuturnya.
FEBRIYAN
DPR Tolak RUU Intelijen Usulan Pemerintah
Senin, 28 Maret 2011 17:28 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menegaskan, posisi DPR terkait dengan RUU Intelijen Negara adalah menolak adanya fungsi eksekusi di tubuh intelijen, termasuk fungsi penangkapan. Posisi DPR itu sudah disepakati seluruh fraksi.
"Soal penangkapan kan memang sudah di-drop dari gagasan awal. Pemerintah mengajukan lagi penangkapan 7x24 jam. Prinsipnya, di kami itu ini (penangkapan) sudah memasuki wilayah proyustisia, dan ini sifatnya eksekutorial, itu bukan fungsi intlijen," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senin (28/3).
Dia menegaskan, intelijen memiliki fungsi untuk deteksi dini dan penyampaian informasi strategis kepada pengambil kebijakan. "Tapi pemerintah mau mengajukan lagi ya nanti OK kita bahas, tapi posisi DPR seperti itu. Nah, dan yang kedua, ini kan wilayah proyustisia, tidak bisa (penangkapan) dilakukan intelijen," katanya.
Terkait dinamika pembahasan RUU Intelijen, Mahfudz mengingatkan, Komisi I sudah menyisir pengaturan-pengaturan yang memang bisa menggiring intelijen seperti masa lalu di masa orba dengan kekuasaan yang sudah melampaui tugas fungsi intelijen itu sendiri.
Kemudian, kata Mahfudz, muncul usulan-usulan dari pemerintah seperti hak untuk melakukan pemeriksaan intensif, bahkan secara umum ada usulan-usulan kewenangan intelijen yang sifatnya eksekusi. "Sebagai usulan tentu kita akan tampung dan akan kita bahas," ujarnya.
"Komisi I akan memastikan UU Intelijen nantinya UU yang membuat intelijen kita profesional, bisa dipertanggungjawabkan, tidak seperti intelijen pada masa-masa lalu," tambahnya.
Redaktur: Djibril Muhammad
Reporter: M Ikhsan Shiddieqy
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menegaskan, posisi DPR terkait dengan RUU Intelijen Negara adalah menolak adanya fungsi eksekusi di tubuh intelijen, termasuk fungsi penangkapan. Posisi DPR itu sudah disepakati seluruh fraksi.
"Soal penangkapan kan memang sudah di-drop dari gagasan awal. Pemerintah mengajukan lagi penangkapan 7x24 jam. Prinsipnya, di kami itu ini (penangkapan) sudah memasuki wilayah proyustisia, dan ini sifatnya eksekutorial, itu bukan fungsi intlijen," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senin (28/3).
Dia menegaskan, intelijen memiliki fungsi untuk deteksi dini dan penyampaian informasi strategis kepada pengambil kebijakan. "Tapi pemerintah mau mengajukan lagi ya nanti OK kita bahas, tapi posisi DPR seperti itu. Nah, dan yang kedua, ini kan wilayah proyustisia, tidak bisa (penangkapan) dilakukan intelijen," katanya.
Terkait dinamika pembahasan RUU Intelijen, Mahfudz mengingatkan, Komisi I sudah menyisir pengaturan-pengaturan yang memang bisa menggiring intelijen seperti masa lalu di masa orba dengan kekuasaan yang sudah melampaui tugas fungsi intelijen itu sendiri.
Kemudian, kata Mahfudz, muncul usulan-usulan dari pemerintah seperti hak untuk melakukan pemeriksaan intensif, bahkan secara umum ada usulan-usulan kewenangan intelijen yang sifatnya eksekusi. "Sebagai usulan tentu kita akan tampung dan akan kita bahas," ujarnya.
"Komisi I akan memastikan UU Intelijen nantinya UU yang membuat intelijen kita profesional, bisa dipertanggungjawabkan, tidak seperti intelijen pada masa-masa lalu," tambahnya.
Redaktur: Djibril Muhammad
Reporter: M Ikhsan Shiddieqy
Subscribe to:
Posts (Atom)