Wednesday, June 24, 2009
Taujih Ust Rahmat Abdullah
Sebelum seorang manusia bekerja & beramal, sebelum seorang muslim melakukan amal-amal yg byk dlm kehidupannya; pertama-tama yang harus dimiliki adl al-fahmu. Sebuah pemahaman yg benar tentang ad-dien, tentang agama ini. Sesudah itu, dia harus punya komitmen untuk melaksanakannya. Dia pun merawat amal itu dengan kesabaran dan memilih yang terbaik dari segala kemungkinan yang terbuka didepannya. (Alm Ust Rahmat Abdullah)
Wednesday, June 17, 2009
Mana Ada Tebar Pesona!
Mana Ada Tebar Pesona!
Tribun Batam, Rabu, 14 Januari 2009
Pro-kontra Politisasi Harga BBM
JAKARTA, TRIBUN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap sedang tebar pesona dengan mengumumkan penurunan harga BBM ketiga kalinya awal pekan ini. Namun hal itu langsung dibantah para petinggi Partai Demokrat.
Ketua Umum Partai Demokrat, Hadi Utomo, mengatakan kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM bukan untuk meraih simpati publik menjelang pemilihan umum. “Ini bukan politis, cuma faktanya ketika harga dinaikkan, harga minyak dunia juga sedang tinggi,” kata Hadi, Selasa (13/1).
Kakak ipar Yudhoyono itu mengatakan, kebijakan menurunkan harga BBM semata-mata untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat guna menghadapi krisis ekonomi.
Sebelumnya, kebijakan yang sering diklaim sebagai sebuah prestasi itu mengundang kritik. Tak kurang, partai pengusung Yudhoyono, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun angkat bicara. Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Siddiq, mengatakan bila kebijakan itu tidak diikuti penurunan biaya hidup lainnya, misalnya tarif transportasi, maka sia-sia dan dapat dianggap politis.
Menurut Mahfudz, pemerintah justru harus memperhatikan masalah utama yang sedang dihadapi masyarakat, yaitu kelangkaan BBM dan gas yang terjadi di berbagai daerah. Selama kelangkaan itu tidak teratasi, kata Mahfud, kebijakan itu hanya omong kosong.
“Di satu sisi penurunan ini memang menguntungkan politik SBY. Akan tetapi dari sisi lain ini bisa jadi blunder. Yang jelas, sikap pemerintah ini harus diapresiasi, meskipun tetap akan menjadi pertanyaan besar. Apabila nanti setelah pemilu harga minyak dunia kemudian melonjak naik, apakah pemerintah bisa mempertahankan harga BBM,” Mahfudz mempertanyakan.
Didikte
Sementara itu, menurut pengamat ekonomi politik dari Tim Indonesia Bangkit, Ichsanuddin Noorsy, sikap pemerintah dalam menurunkan harga BBM, bukanlah sebuah prestasi karena saat ini sudah seharusnya harga BBM turun.
“Itu bukanlah sebuah prestasi. Akan tetapi malah sebaliknya, menunjukkan kedaulatan energi Indonesia telah tunduk pada mekanisme pasar . Kondisi ini juga nampak pada keengganan pengusaha dan organda dalam menurunkan tarif yang disebabkan melemahnya perekonomian dan tingginya resiko pasar,” papar Noorsy.
Ketidakjelasan situasi perekonomian sekarang ini karena pemerintah telah masuk dalam kebijakan yang menyetujui besarnya biaya pertumbuhan ekonomi melalui pinjaman luar negeri dan obligasi sebesar Rp 114 triliun dan pinjaman siaga, 5 miliar dolar AS.
Tribun Batam, Rabu, 14 Januari 2009
Pro-kontra Politisasi Harga BBM
JAKARTA, TRIBUN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap sedang tebar pesona dengan mengumumkan penurunan harga BBM ketiga kalinya awal pekan ini. Namun hal itu langsung dibantah para petinggi Partai Demokrat.
Ketua Umum Partai Demokrat, Hadi Utomo, mengatakan kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM bukan untuk meraih simpati publik menjelang pemilihan umum. “Ini bukan politis, cuma faktanya ketika harga dinaikkan, harga minyak dunia juga sedang tinggi,” kata Hadi, Selasa (13/1).
Kakak ipar Yudhoyono itu mengatakan, kebijakan menurunkan harga BBM semata-mata untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat guna menghadapi krisis ekonomi.
Sebelumnya, kebijakan yang sering diklaim sebagai sebuah prestasi itu mengundang kritik. Tak kurang, partai pengusung Yudhoyono, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun angkat bicara. Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Siddiq, mengatakan bila kebijakan itu tidak diikuti penurunan biaya hidup lainnya, misalnya tarif transportasi, maka sia-sia dan dapat dianggap politis.
Menurut Mahfudz, pemerintah justru harus memperhatikan masalah utama yang sedang dihadapi masyarakat, yaitu kelangkaan BBM dan gas yang terjadi di berbagai daerah. Selama kelangkaan itu tidak teratasi, kata Mahfud, kebijakan itu hanya omong kosong.
“Di satu sisi penurunan ini memang menguntungkan politik SBY. Akan tetapi dari sisi lain ini bisa jadi blunder. Yang jelas, sikap pemerintah ini harus diapresiasi, meskipun tetap akan menjadi pertanyaan besar. Apabila nanti setelah pemilu harga minyak dunia kemudian melonjak naik, apakah pemerintah bisa mempertahankan harga BBM,” Mahfudz mempertanyakan.
Didikte
Sementara itu, menurut pengamat ekonomi politik dari Tim Indonesia Bangkit, Ichsanuddin Noorsy, sikap pemerintah dalam menurunkan harga BBM, bukanlah sebuah prestasi karena saat ini sudah seharusnya harga BBM turun.
“Itu bukanlah sebuah prestasi. Akan tetapi malah sebaliknya, menunjukkan kedaulatan energi Indonesia telah tunduk pada mekanisme pasar . Kondisi ini juga nampak pada keengganan pengusaha dan organda dalam menurunkan tarif yang disebabkan melemahnya perekonomian dan tingginya resiko pasar,” papar Noorsy.
Ketidakjelasan situasi perekonomian sekarang ini karena pemerintah telah masuk dalam kebijakan yang menyetujui besarnya biaya pertumbuhan ekonomi melalui pinjaman luar negeri dan obligasi sebesar Rp 114 triliun dan pinjaman siaga, 5 miliar dolar AS.
Monday, June 15, 2009
Tak Masuk Tim, Mahfudz Siap Kampanye untuk SBY
Tak Masuk Tim, Mahfudz Siap Kampanye untuk SBY
Okezone, Kamis, 11 Juni 2009 - 11:09 wib
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq tidak merasa kecewa karena tidak masuk dalam deretan Tim Kampanye Nasional pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut anggota Majelis Syura PKS itu, dia bersama mantan Presiden Hidayat Nurwahid dan Sekjen DPP PKS Anis Matta mendapat tugas untuk memenangkan pemilu legislatif.
"Sementara untuk pilpres ada pembagian tugas kepada Ketua MPP PKS Suharna dan Presiden PKS Tifatul Sembiring. Bukan karena kami tidak mau di tim PKS," ungkap Mahfudz kepada okezone, Kamis (11/6/2009).
Meski tidak termasuk tim sukses SBY, Mahfudz mengaku tidak keberatan jika diminta untuk menjadi juru kampanye untuk capres incumbent tersebut.
"Kalau ditugaskan partai, kami siap saja," tandasnya.
Okezone, Kamis, 11 Juni 2009 - 11:09 wib
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq tidak merasa kecewa karena tidak masuk dalam deretan Tim Kampanye Nasional pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut anggota Majelis Syura PKS itu, dia bersama mantan Presiden Hidayat Nurwahid dan Sekjen DPP PKS Anis Matta mendapat tugas untuk memenangkan pemilu legislatif.
"Sementara untuk pilpres ada pembagian tugas kepada Ketua MPP PKS Suharna dan Presiden PKS Tifatul Sembiring. Bukan karena kami tidak mau di tim PKS," ungkap Mahfudz kepada okezone, Kamis (11/6/2009).
Meski tidak termasuk tim sukses SBY, Mahfudz mengaku tidak keberatan jika diminta untuk menjadi juru kampanye untuk capres incumbent tersebut.
"Kalau ditugaskan partai, kami siap saja," tandasnya.
Friday, June 12, 2009
Monolog "Sindiran" Butet Salah Tempat
Monolog "Sindiran" Butet Salah Tempat
Okezone.com, Kamis, 11 Juni 2009 - 10:47 wib
JAKARTA - Monolog yang disampaikan oleh seniman Butet Kertaredjasa dalam deklarasi kempanye damai oleh tiga pasang capres-cawapres, kemarin, dinilai menyalahi etika karena sarat akan sindiran kepada capres tertentu.
"Kami sayangkan di deklarasi damai ada muatan acara berupa sindiran politik. Hal-hal itu sebaiknya dilakukan dalam acara kampanye," ujar Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada okezone, Kamis (11/6/2009).
Menurut dia, saling sindir sebenarnya sudah sering terjadi antarlawan politik. Namun forum deklarasi kampanye damai tidak tepat untuk dijadikan aksi saling sindir.
"Perlu disampaikan teguran kepada KPU sebagai penanggungjawab acara agar tidak lepas tangan," imbuhnya.
Seperti diketahui, Butet dalam monolognya mengeritik pedas kondisi pemerintahan saat ini. Dia menyindir banyaknya utang luar negeri dan direbutnya hak paten batik dan kesenian Reog. Lalu sengketa Ambalat, masalah tenaga kerja Indonesia yang kerap disiksa oleh majikannya, serta pesawat militer yang berturut-turut jatuh hingga upaya pemberantasan korupsi yang dianggap masih tebang pilih. (lam)
SBY jadi korban 'sengatan' Butet
Waspada, Thursday, 11 June 2009 18:00 WIB
Centil, segar dan menghibur namun menyengat, itulah yang ditampilkan Butet, pada malam kampanye damai, 10 Juni. Di saat yang hadir tertawa mendengar banyolan Butet, SBY mampu menahan diri walaupun harus menekuk mukanya.
Pada malam deklarasi kampanye damai di Hotel Bidakara, Jakarta, Butet menjadi perwakilan tim kesenian dari pasangan Mega-Prabowo. Dengan gaya khasnya yang konyol namun nyenggol, Butet mengemas sindiran kepada pemerintah menjadi bahan tertawaan.
"Pemberantasan korupsi mestinya tidak boleh pandang bulu, siapa pun itu. Baik menteri, mantan menteri atau siapa pun, bukannya malah didutabesarkan," sentil Butet, terkait mantan Menkum HAM Hamid Awaluddin yang diduga terlibat kasus Sisminbakum, yang kemudian malah dijadikan Duta Besar RI untuk Rusia.
Belum puas sampai di situ, Butet menyindir lagi pesawat milik TNI yang berguguran sebelum berperang. "Kemarin ada Hercules jatuh, sampai-sampai ada anekdot di luar yang mengatakan, wah pesawat Indonesia nggak usah dipakai perang pada jatuh sendiri," ujar Butet membuat yang hadir terpingkal-pingkal.
SBY yang awalnya tersenyum akhirnya tak tahan juga. Dibombardir soal utang, direbutnya hak paten batik dan reog, blok Ambalat, pesawat hingga soal penegakan hukum yang pandang bulu membuat senyum terhapus dari wajah SBY. Matanya memandang tajam menahan kesal.
SBY masih bisa kalem, namun seperti biasa orang-orang di bawah SBY-lah yang reaktif. PKS menilai gara-gara monolog Butet, acara kampanye damai berubah menjadi acara sindir menyindir. "Sindir-menyindir silakan saja, tapi di panggung kampanye, bukan di panggung deklarasi," sesal Ketua FPKS Mahfudz Siddiq.
Namun oleh PKS, KPU yang disalahkan. Mahfudz menilai KPU harusnya dapat mengontrol semuanya, karena itu acara KPU. KPU sendiri mengaku kecolongan. Saat gladi bersih tidak ada monolog dari Butet. Meski begitu, kritikan yang disampaikan dalam acara deklarasi kampanye damai itu, dinilai KPU sebagai hal yang biasa. Apa isi monolog, menurut anggota KPU Andi Nurpati, tergantung dari penilaian masing-masing orang.
Partai Demokrat lebih keras lagi menilai monolog Butet. Monolog itu dianggap mencederai kampanye damai yang dihadiri oleh seluruh capres-cawapres. Ketua DPP PD Max Sopacua mengingatkan Butet, sebagai kontestan harusnya menyadari karyanya tidak etis disampaikan pada sebuah ajang kampanye damai yang disaksikan seluruh rakyat Indonesia. "Monolog Butet itu sebuah provokasi murahan," ketus Max.
Max tak mempersoalkan dari mana naskah monolog Butet itu dibuat, entah itu karya Butet, atau pesanan dari PDIP. Dari mana pun itu, Max menilai tidak perlu ditampilkan dalam ajang kompetisi yang sehat.
Namun Tim Sukses Mega Pro, Fadli Zon memprotes jika monolog Butet dinilai tidak memahami seni. Sebab monolog tersebut hanya rangkaian seni yang diminta KPU. Yang disampaikan Butet pun dinilai bukan mengada-ada, melainkan fakta dan kebenaran. "Kalau merasa tersinggung berarti itu memang benar," sindir Fadli Zon.
Peneliti LSI Burhanuddin Muhtadi juga menyayangkan protes yang dilayangkan kubu SBY. Seharusnya mereka tenang menanggapi monolog Butet. Sebab masyarakat bisa menilai bahwa Butet hanya disewa oleh kubu Mega. Jika reaktif, malah bisa terlihat bahwa SBY adalah tipikal orang yang tipis kuping.
Butet sendiri yang menjadi pemeran utama di monolog tersebut juga merasa tidak menyindir SBY, bukan juga melakukan propaganda kepada khalayak ramai. Monolog yang ditampilkannya hanya sebuah refleksi dari fakta yang sebenarnya dirasakan oleh rakyat.
Fakta yang disampaikannya pun disebutnya sama seperti yang dilansir di media. Tidak ada pesanan dari kubu Mega Pro. Malah Megawati tidak tahu isi monolog Butet sebelum tampil di panggung. "Kalau ada yang tersengat oleh itu, ya bukan urusan saya," ceplos budayawan yang berperan menjadi 'SBY' di parodi politik Republik Mimpi.
Butet menilai monolog itu hanya akting saja. Dia percaya politisi saat ini sudah dewasa. "Aktingnya bagus, seolah-olah teraniaya, ya mungkin bisa menang lagi," cetusnya santai.
Okezone.com, Kamis, 11 Juni 2009 - 10:47 wib
JAKARTA - Monolog yang disampaikan oleh seniman Butet Kertaredjasa dalam deklarasi kempanye damai oleh tiga pasang capres-cawapres, kemarin, dinilai menyalahi etika karena sarat akan sindiran kepada capres tertentu.
"Kami sayangkan di deklarasi damai ada muatan acara berupa sindiran politik. Hal-hal itu sebaiknya dilakukan dalam acara kampanye," ujar Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada okezone, Kamis (11/6/2009).
Menurut dia, saling sindir sebenarnya sudah sering terjadi antarlawan politik. Namun forum deklarasi kampanye damai tidak tepat untuk dijadikan aksi saling sindir.
"Perlu disampaikan teguran kepada KPU sebagai penanggungjawab acara agar tidak lepas tangan," imbuhnya.
Seperti diketahui, Butet dalam monolognya mengeritik pedas kondisi pemerintahan saat ini. Dia menyindir banyaknya utang luar negeri dan direbutnya hak paten batik dan kesenian Reog. Lalu sengketa Ambalat, masalah tenaga kerja Indonesia yang kerap disiksa oleh majikannya, serta pesawat militer yang berturut-turut jatuh hingga upaya pemberantasan korupsi yang dianggap masih tebang pilih. (lam)
SBY jadi korban 'sengatan' Butet
Waspada, Thursday, 11 June 2009 18:00 WIB
Centil, segar dan menghibur namun menyengat, itulah yang ditampilkan Butet, pada malam kampanye damai, 10 Juni. Di saat yang hadir tertawa mendengar banyolan Butet, SBY mampu menahan diri walaupun harus menekuk mukanya.
Pada malam deklarasi kampanye damai di Hotel Bidakara, Jakarta, Butet menjadi perwakilan tim kesenian dari pasangan Mega-Prabowo. Dengan gaya khasnya yang konyol namun nyenggol, Butet mengemas sindiran kepada pemerintah menjadi bahan tertawaan.
"Pemberantasan korupsi mestinya tidak boleh pandang bulu, siapa pun itu. Baik menteri, mantan menteri atau siapa pun, bukannya malah didutabesarkan," sentil Butet, terkait mantan Menkum HAM Hamid Awaluddin yang diduga terlibat kasus Sisminbakum, yang kemudian malah dijadikan Duta Besar RI untuk Rusia.
Belum puas sampai di situ, Butet menyindir lagi pesawat milik TNI yang berguguran sebelum berperang. "Kemarin ada Hercules jatuh, sampai-sampai ada anekdot di luar yang mengatakan, wah pesawat Indonesia nggak usah dipakai perang pada jatuh sendiri," ujar Butet membuat yang hadir terpingkal-pingkal.
SBY yang awalnya tersenyum akhirnya tak tahan juga. Dibombardir soal utang, direbutnya hak paten batik dan reog, blok Ambalat, pesawat hingga soal penegakan hukum yang pandang bulu membuat senyum terhapus dari wajah SBY. Matanya memandang tajam menahan kesal.
SBY masih bisa kalem, namun seperti biasa orang-orang di bawah SBY-lah yang reaktif. PKS menilai gara-gara monolog Butet, acara kampanye damai berubah menjadi acara sindir menyindir. "Sindir-menyindir silakan saja, tapi di panggung kampanye, bukan di panggung deklarasi," sesal Ketua FPKS Mahfudz Siddiq.
Namun oleh PKS, KPU yang disalahkan. Mahfudz menilai KPU harusnya dapat mengontrol semuanya, karena itu acara KPU. KPU sendiri mengaku kecolongan. Saat gladi bersih tidak ada monolog dari Butet. Meski begitu, kritikan yang disampaikan dalam acara deklarasi kampanye damai itu, dinilai KPU sebagai hal yang biasa. Apa isi monolog, menurut anggota KPU Andi Nurpati, tergantung dari penilaian masing-masing orang.
Partai Demokrat lebih keras lagi menilai monolog Butet. Monolog itu dianggap mencederai kampanye damai yang dihadiri oleh seluruh capres-cawapres. Ketua DPP PD Max Sopacua mengingatkan Butet, sebagai kontestan harusnya menyadari karyanya tidak etis disampaikan pada sebuah ajang kampanye damai yang disaksikan seluruh rakyat Indonesia. "Monolog Butet itu sebuah provokasi murahan," ketus Max.
Max tak mempersoalkan dari mana naskah monolog Butet itu dibuat, entah itu karya Butet, atau pesanan dari PDIP. Dari mana pun itu, Max menilai tidak perlu ditampilkan dalam ajang kompetisi yang sehat.
Namun Tim Sukses Mega Pro, Fadli Zon memprotes jika monolog Butet dinilai tidak memahami seni. Sebab monolog tersebut hanya rangkaian seni yang diminta KPU. Yang disampaikan Butet pun dinilai bukan mengada-ada, melainkan fakta dan kebenaran. "Kalau merasa tersinggung berarti itu memang benar," sindir Fadli Zon.
Peneliti LSI Burhanuddin Muhtadi juga menyayangkan protes yang dilayangkan kubu SBY. Seharusnya mereka tenang menanggapi monolog Butet. Sebab masyarakat bisa menilai bahwa Butet hanya disewa oleh kubu Mega. Jika reaktif, malah bisa terlihat bahwa SBY adalah tipikal orang yang tipis kuping.
Butet sendiri yang menjadi pemeran utama di monolog tersebut juga merasa tidak menyindir SBY, bukan juga melakukan propaganda kepada khalayak ramai. Monolog yang ditampilkannya hanya sebuah refleksi dari fakta yang sebenarnya dirasakan oleh rakyat.
Fakta yang disampaikannya pun disebutnya sama seperti yang dilansir di media. Tidak ada pesanan dari kubu Mega Pro. Malah Megawati tidak tahu isi monolog Butet sebelum tampil di panggung. "Kalau ada yang tersengat oleh itu, ya bukan urusan saya," ceplos budayawan yang berperan menjadi 'SBY' di parodi politik Republik Mimpi.
Butet menilai monolog itu hanya akting saja. Dia percaya politisi saat ini sudah dewasa. "Aktingnya bagus, seolah-olah teraniaya, ya mungkin bisa menang lagi," cetusnya santai.
Thursday, June 11, 2009
PKS tak terusik momentum soal Ruhut
PKS tak terusik momentum soal Ruhut
Waspada, Wednesday, 10 June 2009 13:13 WIB
JAKARTA - Pencopotan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok dan Ketua DPP Ruhut Sitompul dari Tim Kampanye SBY-Boediono, tidak membuat PKS terusik sedikitpun. Apalagi, jika pencopoan tersebut dijadikan semacam 'peringatan' bagi parpol mitra koalisi.
"PKS tidak merasa diultimatum atau diperingatkan terkait pencopotan Pak Ruhut dan Pak Mubarok. Selama ini tidak pernah ada ultimatum," ujar ketua DPP PKS Mahfudz Shiddiq, hari ini.
Tindakan tersebut, menurut Mahfudz, untuk lebih menertibkan dan mengarahkan pola komunikasi dalam kampanye. Sehingga, ada keseragaman tindakan dan pemikiran ketika mengusung pasangan SBY-Boediono.
"Jadi bagus-bagus saja. Daripada semua dibiarkan kampanye jadi kontraproduktif. Semua pasangan calon juga melakukan hal yang sama," cetus Ketua FPKS ini.
Pasa tindakan tersebut, ia menghimbau, parpol mitra koalisi harus melakukan konsolidasi di internalnya masing-masing. Sehingga komunikasi antar parpol koalisi terkait tema dan cara kampanye dapat sinkron satu dengan yang lain.
"Itu sebuah tuntuntan dan semuanya berupaya ke situ. Walaupun dalam pertarungan itu kan kadang-kadang merespon pertanyaan dengan cepat. Sehinnga lebih cepat dari koordinasi yang dilakukan," tuturnya.
Waspada, Wednesday, 10 June 2009 13:13 WIB
JAKARTA - Pencopotan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok dan Ketua DPP Ruhut Sitompul dari Tim Kampanye SBY-Boediono, tidak membuat PKS terusik sedikitpun. Apalagi, jika pencopoan tersebut dijadikan semacam 'peringatan' bagi parpol mitra koalisi.
"PKS tidak merasa diultimatum atau diperingatkan terkait pencopotan Pak Ruhut dan Pak Mubarok. Selama ini tidak pernah ada ultimatum," ujar ketua DPP PKS Mahfudz Shiddiq, hari ini.
Tindakan tersebut, menurut Mahfudz, untuk lebih menertibkan dan mengarahkan pola komunikasi dalam kampanye. Sehingga, ada keseragaman tindakan dan pemikiran ketika mengusung pasangan SBY-Boediono.
"Jadi bagus-bagus saja. Daripada semua dibiarkan kampanye jadi kontraproduktif. Semua pasangan calon juga melakukan hal yang sama," cetus Ketua FPKS ini.
Pasa tindakan tersebut, ia menghimbau, parpol mitra koalisi harus melakukan konsolidasi di internalnya masing-masing. Sehingga komunikasi antar parpol koalisi terkait tema dan cara kampanye dapat sinkron satu dengan yang lain.
"Itu sebuah tuntuntan dan semuanya berupaya ke situ. Walaupun dalam pertarungan itu kan kadang-kadang merespon pertanyaan dengan cepat. Sehinnga lebih cepat dari koordinasi yang dilakukan," tuturnya.
Wednesday, June 10, 2009
FPKS Tolak Cincin Emas, Cukup Plakat Saja
FPKS Tolak Cincin Emas, Cukup Plakat Saja
detikNews, Selasa, 09/06/2009 12:58 WIB
Jakarta - FPKS DPR tidak menyetujui pemberian cicin emas sebagai cinderamata bagi anggota DPR. Ketua FPKS Mahfudz Siddiq menyatakan cinderamata itu bisa berupa plakat saja.
"Plakat harganya sekitar Rp 200 ribuan dan itu bisa dipajang. Kalau cincin itu kan ada lambang DPR-nya jadi aneh kalau dipakai," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/6/2009).
Mahfudz menilai pemberian cincin itu tidak diperlukan karena hal ini dapat mencoreng citra DPR. "Kami sudah rapat di fraksi dan prinsipnya kami tidak setuju," katanya.
Mahfudz mengaku pimpinan fraksi tidak pernah diajak musyawarah mengenai masalah cinderamata ini sehingga lebih baik pemberian cicin ini dibatalkan.
"Saya kira itu tidak sulit selama memang ada keputusan poltik," katanya.
Pemberian cinderamata berupa cincin berlogo DPR bagi anggota DPR yang purnabakti sudah menjadi tradisi. Mereka yang telah berulang kali terpilih menjadi wakil rakyat berarti telah mengoleksi sejumlah cincin sesuai masa baktinya. Sedangkan anggota DPR yang baru masuk akan mendapatkan lencana emas berlogo DPR.
Untuk tahun ini, anggaran membeli cincin Rp 1,9 miliar. Sedangkan Rp 3 miliar untuk membeli lencana.
Cincin DPR Dikaji Ulang
Sindo, Tuesday, 09 June 2009
JAKARTA(SI) – Ketua DPR Agung Laksono menyatakan akan mengkaji ulang terhadap putusan pemberian cenderamata berupa cincin emas bagi anggota Dewan. Bahkan hal itu bisa saja dibatalkan jika diperlukan.
“Bisa saja (dibatalkan) kalaupun sudah proses tender,” ujar Agung kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta,kemarin. Agung menjelaskan kenang-kenangan itu merupakan tradisi DPR setiap periode.Menurutnya,dia juga pernah mendapatkan hal serupa dan jika hal itu kini mendapat resistensi bisa saja dibatalkan dan dananya dialihkan untuk keperluan lain.“Anggarannya kan bisa dipakai untuk peningkatan kinerja anggota DPR yang baru,”ujarnya.
Menurut Agung rencana itu memangtidakperludilaporkankepada dirinya.Sebab sudah termasuk dalam program dan masuk dalam panitia anggaran dan tinggal tender. Sebagaimana diketahui,Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) telah menganggarkan Rp5 miliar untuk pembelian cincin sebagai cenderamata kepada 550 anggota DPR yang akan purna tugas. Wakil Ketua BURT Nizar Dahlan megungkapkan keputusan pemberian cenderamata telah disepakati bersama oleh semua fraksi yang ada di DPR.
Namun,dia mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada anggota Dewan jika pada akhirnya mereka ada yang menolaknya. Menurut dia,pemberian cincin kepada anggota Dewan yang akan berakhir pada awal Oktober merupakan tradisi lama. Karena itu, pada saat itu BURT hanya menyetujui saja terhadap kebiasaan tersebut. Lagi pula, tambah dia,pemberian barang tersebut bukan hal yang istimewa.
Sementara itu,Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menolak program ini meski sebelumnya semua fraksi telah seepakat,termasuk fraksinya. “Rapatfraksikamimemutuskanmenolak cenderamata itu,”tegas dia. Mahfudz menilai kebijakan itu diambil dengan tidak melibatkan fraksi. Karena itu dia akan BURT menjelaskan mengenai kebijakan tersebut. Menurut dia, jika memang harus ada cenderamata, hal itu tidak harus cincin emas yang menghabiskan dana miliaran.
Dia mengatakan misalnya bisa saja kenangkenangannya berupa pajangan. “Bisa saja yang lain yang harganya mungkin Rp200.000 yang bisa dipajang,”sarannya. Sementara anggota Fraksi BPD Ali Mochtar Ngabalin mengatakan dirinya akan menolak cincin itu. Menurutnya, selain tidak peka, cincin emas juga tidak boleh dikenakan laki-laki.“Cincin tidak akan saya pakai. Dalam Islam laki-laki diharamkan memakai cincin emas kuning. Cincin itu tidak berguna bagi saya, jadi saya tidak peduli dengan itu,”jelasnya.
Politisi PBB ini mengatakan sebaiknya program itu dibatalkan saja. Jika sudah dianggarkan dia menyarankan lebih baik uangnya digunakan untuk hal lain yang lebih berguna. Misalnya uangnya dikumpulkan dan disumbangkan ke masyarakat. “Kita sumbangkan ke yang membutuhkan dengan mengatakan ini adalah kenang-kenangan dari anggota Dewan periode 2004– 2009,”tuturnya. Pemberian cenderamata atau dana purna tugas sebenarnya tidak hanya terjadi di DPR.
Berdasarkan laporan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), pemerintah daerah sedikitnya menganggarkan dana sekitar Rp159,5 miliar untuk purnabakti anggota DPRD di semua provinsi. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan menilai pemberian dana tersebut sebagai bentuk legalisasi korupsi yang dilakukan anggota DPRD.
Berdasarkan hasil audit BPK semester I dan semester II tahun 2008,ungkapYuna,tercatat potensi kerugian daerah sebesar Rp 118,88 miliar dari Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan di 99 daerah yang belum dikembalikan DPRD ke kas daerah karena telanjur diberikan sesuai PP 37 Tahun 2006. (dian widiyanarko/ pasti liberti)
Anggota DPR Tolak Cincin Emas
Republika Selasa, 09 Juni 2009
JAKARTA -- Anggota DPR ramai-ramai menolak kebijakan pemberian cenderamata berupa cincin emas. Alasannya bermacam-macam.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Shiddiq, mengatakan Fraksi PKS akan menolak pemberian tersebut karena tiga alasan. Pertama, masalah kepantasan. "Nama DPR saat ini sudah carut-marut di mata publik, bahkan disebut sebagai lembaga terkorup, oleh karena itu di akhir masa jabatan masa kita tidak bisa menunjukkan sesuatu yang berarti bagi masyarakat?" ujar Mahfudz.
Kedua, PKS ingin menyelaraskan sikap dengan visi ekonomi kerakyatan yang diusung selama ini. "Jika menerima pemberian tersebut tentu tidak sejalan dengan ekonomi kerakyatan," katanya. Ketiga, memakai cincin dalam Islam memang tidak diperbolehkan.
Oleh karena itu, PKS akan mengusulkan kepada Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) DPR untuk mengganti cincin dengan sesuatu yang lebih sederhana, misalnya plakat atau piagam penghargaan. "Kami akan usulkan supaya diganti dengan yang jauh lebih murah, tetapi tetap memiliki nilai tersendiri," tutur Mahfudz.
Sementara itu, anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan pemberian tersebut tidak dibenarkan. "Lebih baik uangnya (Rp 2 miliar) itu dikumpulkan dan disumbangkan kepada masyarakat kecil," kata Ali.
Para anggota DPR, kata dia, adalah orang-orang yang sebenarnya tidak membutuhkan uang lagi. "Kita ini kan pejabat, yang seharusnya mewakili rakyat, bukan mengambil uang rakyat," katanya. Oleh karena itu, sambungnya, tidak baik jika anggota DPR menerima pemberian tersebut. nan/ahi
detikNews, Selasa, 09/06/2009 12:58 WIB
Jakarta - FPKS DPR tidak menyetujui pemberian cicin emas sebagai cinderamata bagi anggota DPR. Ketua FPKS Mahfudz Siddiq menyatakan cinderamata itu bisa berupa plakat saja.
"Plakat harganya sekitar Rp 200 ribuan dan itu bisa dipajang. Kalau cincin itu kan ada lambang DPR-nya jadi aneh kalau dipakai," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/6/2009).
Mahfudz menilai pemberian cincin itu tidak diperlukan karena hal ini dapat mencoreng citra DPR. "Kami sudah rapat di fraksi dan prinsipnya kami tidak setuju," katanya.
Mahfudz mengaku pimpinan fraksi tidak pernah diajak musyawarah mengenai masalah cinderamata ini sehingga lebih baik pemberian cicin ini dibatalkan.
"Saya kira itu tidak sulit selama memang ada keputusan poltik," katanya.
Pemberian cinderamata berupa cincin berlogo DPR bagi anggota DPR yang purnabakti sudah menjadi tradisi. Mereka yang telah berulang kali terpilih menjadi wakil rakyat berarti telah mengoleksi sejumlah cincin sesuai masa baktinya. Sedangkan anggota DPR yang baru masuk akan mendapatkan lencana emas berlogo DPR.
Untuk tahun ini, anggaran membeli cincin Rp 1,9 miliar. Sedangkan Rp 3 miliar untuk membeli lencana.
Cincin DPR Dikaji Ulang
Sindo, Tuesday, 09 June 2009
JAKARTA(SI) – Ketua DPR Agung Laksono menyatakan akan mengkaji ulang terhadap putusan pemberian cenderamata berupa cincin emas bagi anggota Dewan. Bahkan hal itu bisa saja dibatalkan jika diperlukan.
“Bisa saja (dibatalkan) kalaupun sudah proses tender,” ujar Agung kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta,kemarin. Agung menjelaskan kenang-kenangan itu merupakan tradisi DPR setiap periode.Menurutnya,dia juga pernah mendapatkan hal serupa dan jika hal itu kini mendapat resistensi bisa saja dibatalkan dan dananya dialihkan untuk keperluan lain.“Anggarannya kan bisa dipakai untuk peningkatan kinerja anggota DPR yang baru,”ujarnya.
Menurut Agung rencana itu memangtidakperludilaporkankepada dirinya.Sebab sudah termasuk dalam program dan masuk dalam panitia anggaran dan tinggal tender. Sebagaimana diketahui,Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) telah menganggarkan Rp5 miliar untuk pembelian cincin sebagai cenderamata kepada 550 anggota DPR yang akan purna tugas. Wakil Ketua BURT Nizar Dahlan megungkapkan keputusan pemberian cenderamata telah disepakati bersama oleh semua fraksi yang ada di DPR.
Namun,dia mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada anggota Dewan jika pada akhirnya mereka ada yang menolaknya. Menurut dia,pemberian cincin kepada anggota Dewan yang akan berakhir pada awal Oktober merupakan tradisi lama. Karena itu, pada saat itu BURT hanya menyetujui saja terhadap kebiasaan tersebut. Lagi pula, tambah dia,pemberian barang tersebut bukan hal yang istimewa.
Sementara itu,Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menolak program ini meski sebelumnya semua fraksi telah seepakat,termasuk fraksinya. “Rapatfraksikamimemutuskanmenolak cenderamata itu,”tegas dia. Mahfudz menilai kebijakan itu diambil dengan tidak melibatkan fraksi. Karena itu dia akan BURT menjelaskan mengenai kebijakan tersebut. Menurut dia, jika memang harus ada cenderamata, hal itu tidak harus cincin emas yang menghabiskan dana miliaran.
Dia mengatakan misalnya bisa saja kenangkenangannya berupa pajangan. “Bisa saja yang lain yang harganya mungkin Rp200.000 yang bisa dipajang,”sarannya. Sementara anggota Fraksi BPD Ali Mochtar Ngabalin mengatakan dirinya akan menolak cincin itu. Menurutnya, selain tidak peka, cincin emas juga tidak boleh dikenakan laki-laki.“Cincin tidak akan saya pakai. Dalam Islam laki-laki diharamkan memakai cincin emas kuning. Cincin itu tidak berguna bagi saya, jadi saya tidak peduli dengan itu,”jelasnya.
Politisi PBB ini mengatakan sebaiknya program itu dibatalkan saja. Jika sudah dianggarkan dia menyarankan lebih baik uangnya digunakan untuk hal lain yang lebih berguna. Misalnya uangnya dikumpulkan dan disumbangkan ke masyarakat. “Kita sumbangkan ke yang membutuhkan dengan mengatakan ini adalah kenang-kenangan dari anggota Dewan periode 2004– 2009,”tuturnya. Pemberian cenderamata atau dana purna tugas sebenarnya tidak hanya terjadi di DPR.
Berdasarkan laporan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), pemerintah daerah sedikitnya menganggarkan dana sekitar Rp159,5 miliar untuk purnabakti anggota DPRD di semua provinsi. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan menilai pemberian dana tersebut sebagai bentuk legalisasi korupsi yang dilakukan anggota DPRD.
Berdasarkan hasil audit BPK semester I dan semester II tahun 2008,ungkapYuna,tercatat potensi kerugian daerah sebesar Rp 118,88 miliar dari Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan di 99 daerah yang belum dikembalikan DPRD ke kas daerah karena telanjur diberikan sesuai PP 37 Tahun 2006. (dian widiyanarko/ pasti liberti)
Anggota DPR Tolak Cincin Emas
Republika Selasa, 09 Juni 2009
JAKARTA -- Anggota DPR ramai-ramai menolak kebijakan pemberian cenderamata berupa cincin emas. Alasannya bermacam-macam.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Shiddiq, mengatakan Fraksi PKS akan menolak pemberian tersebut karena tiga alasan. Pertama, masalah kepantasan. "Nama DPR saat ini sudah carut-marut di mata publik, bahkan disebut sebagai lembaga terkorup, oleh karena itu di akhir masa jabatan masa kita tidak bisa menunjukkan sesuatu yang berarti bagi masyarakat?" ujar Mahfudz.
Kedua, PKS ingin menyelaraskan sikap dengan visi ekonomi kerakyatan yang diusung selama ini. "Jika menerima pemberian tersebut tentu tidak sejalan dengan ekonomi kerakyatan," katanya. Ketiga, memakai cincin dalam Islam memang tidak diperbolehkan.
Oleh karena itu, PKS akan mengusulkan kepada Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) DPR untuk mengganti cincin dengan sesuatu yang lebih sederhana, misalnya plakat atau piagam penghargaan. "Kami akan usulkan supaya diganti dengan yang jauh lebih murah, tetapi tetap memiliki nilai tersendiri," tutur Mahfudz.
Sementara itu, anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan pemberian tersebut tidak dibenarkan. "Lebih baik uangnya (Rp 2 miliar) itu dikumpulkan dan disumbangkan kepada masyarakat kecil," kata Ali.
Para anggota DPR, kata dia, adalah orang-orang yang sebenarnya tidak membutuhkan uang lagi. "Kita ini kan pejabat, yang seharusnya mewakili rakyat, bukan mengambil uang rakyat," katanya. Oleh karena itu, sambungnya, tidak baik jika anggota DPR menerima pemberian tersebut. nan/ahi
PKS: Jangan Tunggu TNI Kehabisan Alutista
PKS: Jangan Tunggu TNI Kehabisan Alutista
Vivanews.com, Rabu, 10 Juni 2009, 08:45 WIB
VIVAnews – Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPR, Mahfudz Siddiq, meminta Parlemen menyepakati peningkatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010-2014 untuk pembaruan alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia.
“Jangan menunggu TNI kehabisan alutista akibat kecelakaan yang terus menerus,” kata Mahfudz, Rabu 10 Juni 2009.
Menurut dia, idealnya besarnya anggaran untuk TNI dua kali lipat dari anggaran untuk Kepolisian Republik Indonesia. Jika memungkinkan, Mahfudz mengusulkan kenaikan anggaran alutisa mulai dapat dilakukan pada proses APBN 2009.
Mahfudz mengatakan kekuatan dan kesiapan kemampuan tempur TNI berkaitan erat dengan kedaulatan dan harga diri bangsa Indonesia di mata dunia.
Pernyataan yang dikemukakan Mahfudz menyusul memanasnya hubungan otoritas Indonesia dengan Malaysia terkait sengketa perairan kaya sumber daya alam, Ambalat.
Vivanews.com, Rabu, 10 Juni 2009, 08:45 WIB
VIVAnews – Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPR, Mahfudz Siddiq, meminta Parlemen menyepakati peningkatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010-2014 untuk pembaruan alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia.
“Jangan menunggu TNI kehabisan alutista akibat kecelakaan yang terus menerus,” kata Mahfudz, Rabu 10 Juni 2009.
Menurut dia, idealnya besarnya anggaran untuk TNI dua kali lipat dari anggaran untuk Kepolisian Republik Indonesia. Jika memungkinkan, Mahfudz mengusulkan kenaikan anggaran alutisa mulai dapat dilakukan pada proses APBN 2009.
Mahfudz mengatakan kekuatan dan kesiapan kemampuan tempur TNI berkaitan erat dengan kedaulatan dan harga diri bangsa Indonesia di mata dunia.
Pernyataan yang dikemukakan Mahfudz menyusul memanasnya hubungan otoritas Indonesia dengan Malaysia terkait sengketa perairan kaya sumber daya alam, Ambalat.
PKS: Menneg BUMN harus tegur Sutanto
PKS: Menneg BUMN harus tegur Sutanto
Waspada, Tuesday, 09 June 2009 15:16 WIB
JAKARTA - Karyawan BUMN yang pernah menyatakan mendukung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelang pemilu legislatif lalu mendapat teguran dari Menneg BUMN Sofyan Djalil. Kini Komisaris Utama PT Pertamina Sutanto menjadi pimpinan Gerakan Pro SBY (GPS). Sofyan harus menegur Sutanto.
"Mestinya konsisten menegur juga," kata ketua FPKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.
Ketika ada pihak-pihak yang mau memobilisir BUMN dan pegawainya, lanjut dia, harus diingatkan dan dilarang untuk tidak melakukan politisasi.
"Maka semua unsur, bukan hanya pegawai, direksi, komisaris yang terlibat pun sebenarnya harus mendapat teguran. Kalau perlu tidak usah ditegur, langsung mengundurkan diri saja," ujar Mahfudz.
Waspada, Tuesday, 09 June 2009 15:16 WIB
JAKARTA - Karyawan BUMN yang pernah menyatakan mendukung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelang pemilu legislatif lalu mendapat teguran dari Menneg BUMN Sofyan Djalil. Kini Komisaris Utama PT Pertamina Sutanto menjadi pimpinan Gerakan Pro SBY (GPS). Sofyan harus menegur Sutanto.
"Mestinya konsisten menegur juga," kata ketua FPKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.
Ketika ada pihak-pihak yang mau memobilisir BUMN dan pegawainya, lanjut dia, harus diingatkan dan dilarang untuk tidak melakukan politisasi.
"Maka semua unsur, bukan hanya pegawai, direksi, komisaris yang terlibat pun sebenarnya harus mendapat teguran. Kalau perlu tidak usah ditegur, langsung mengundurkan diri saja," ujar Mahfudz.
Tuesday, June 09, 2009
Pengadaan Cenderamata untuk DPR Dikritik
Pengadaan Cenderamata untuk DPR Dikritik
Koran Tempo, 9 Juni 2009
JAKARTA—Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pengadaan cenderamata dan lencana bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat senilai miliaran rupiah.
“Di saat fungsi Dewan dalam bidang legislasi jelek, justru ada pengadaan cenderamata. Dewan tidak berpihak kepada rakyat,” kata Abdulah Dahlan, peneliti dari ICW, di Jakarta kemarin. Ia menyarankan agar alokasi anggaran itu dialihkan untuk fungsi legislasi.
Sekretariat Jenderal DPR telah memasukkan anggaran pengadaan cenderamata dan lencana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2009. Lelang pengadaan cenderamata dan lencana dilakukan secara terbuka dan diumumkan pada 4 Juni lalu. Saat ini proses tender masih dalam tahap pendaftaran hingga 15 Juni.
Ketua DPR Agung Laksono membenarkan rencana pengadaan cenderamata dan lencana tersebut. Cenderamata berupa cincin akan diberikan kepada anggota Dewan yang sudah rampung masa tugasnya. Sedangkan untuk anggota Dewan yang baru, bakal dibuatkan lencana. “Itu sudah dialokasikan anggarannya," kata Agung di gedung DPR kemarin. “Totalnya Rp 3 miliar."
Berdasarkan data yang diperoleh Tempo, alokasi dana yang bakal digelontorkan untuk pengadaan cenderamata dan lencana tersebut jauh lebih besar, yaitu hampir Rp 5 miliar.
Perinciannya, untuk lencana kecil bagi 560 anggota Dewan periode 2009-2004 dianggarkan Rp 1,4 miliar, sedangkan lencana besar dianggarkan Rp 1,6 miliar. Adapun untuk cincin cenderamata bagi anggota Dewan yang purnatugas dianggarkan Rp 1,9 miliar.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyatakan fraksinya menolak pengadaan cenderamata tersebut. Menurut dia, pengadaan cincin itu hanya membuang anggaran negara. "Tidak perlu. Lebih baik dananya untuk membantu orang miskin," katanya lewat pesan pendek kemarin.
Menurut Agung Laksono, pengadaan cenderamata bisa dibatalkan jika memang tak dianggap penting. "Kalau memang tidak perlu, bisa dibatalkan," ujarnya.EKO ARI | DWI RIYANTO | DWI WIYANA
Koran Tempo, 9 Juni 2009
JAKARTA—Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pengadaan cenderamata dan lencana bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat senilai miliaran rupiah.
“Di saat fungsi Dewan dalam bidang legislasi jelek, justru ada pengadaan cenderamata. Dewan tidak berpihak kepada rakyat,” kata Abdulah Dahlan, peneliti dari ICW, di Jakarta kemarin. Ia menyarankan agar alokasi anggaran itu dialihkan untuk fungsi legislasi.
Sekretariat Jenderal DPR telah memasukkan anggaran pengadaan cenderamata dan lencana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2009. Lelang pengadaan cenderamata dan lencana dilakukan secara terbuka dan diumumkan pada 4 Juni lalu. Saat ini proses tender masih dalam tahap pendaftaran hingga 15 Juni.
Ketua DPR Agung Laksono membenarkan rencana pengadaan cenderamata dan lencana tersebut. Cenderamata berupa cincin akan diberikan kepada anggota Dewan yang sudah rampung masa tugasnya. Sedangkan untuk anggota Dewan yang baru, bakal dibuatkan lencana. “Itu sudah dialokasikan anggarannya," kata Agung di gedung DPR kemarin. “Totalnya Rp 3 miliar."
Berdasarkan data yang diperoleh Tempo, alokasi dana yang bakal digelontorkan untuk pengadaan cenderamata dan lencana tersebut jauh lebih besar, yaitu hampir Rp 5 miliar.
Perinciannya, untuk lencana kecil bagi 560 anggota Dewan periode 2009-2004 dianggarkan Rp 1,4 miliar, sedangkan lencana besar dianggarkan Rp 1,6 miliar. Adapun untuk cincin cenderamata bagi anggota Dewan yang purnatugas dianggarkan Rp 1,9 miliar.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyatakan fraksinya menolak pengadaan cenderamata tersebut. Menurut dia, pengadaan cincin itu hanya membuang anggaran negara. "Tidak perlu. Lebih baik dananya untuk membantu orang miskin," katanya lewat pesan pendek kemarin.
Menurut Agung Laksono, pengadaan cenderamata bisa dibatalkan jika memang tak dianggap penting. "Kalau memang tidak perlu, bisa dibatalkan," ujarnya.EKO ARI | DWI RIYANTO | DWI WIYANA
Perbaiki Anggaran, Jangan Tunggu TNI Kehabisan Alutsista
Perbaiki Anggaran, Jangan Tunggu TNI Kehabisan Alutsista
Republika, Selasa, 09 Juni 2009 pukul 05:15:00
JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPR, Mahfudz Shiddiq, mengimbau agar pemerintan dan DPR segara menyepakati keputusan politik menyangkut anggaran pertahanan tahun 2010.
“Jangan menunggu TNI kehabisan alutsista akibat kecelakaan yang terus-menerus, pemerintah dan DPR harus bahas pembaruan besar-besaran alutsista sampai 2014,” ujar Mahfudz kepada //Republika//, di Jakarta, Senin (8/6).
Mahfudz menanggapi kecelakaan jatuhnya Helikopter TNI AD jenis Bolkow BO105 bernomor HS7112 di Kampung Cibuni, Rawa Beber, Pagelaran, Cianjur, Senin (8/6) petang.
Helikopter nahas itu ditumpangi lima orang, yang terdiri atas pilot dan copilot, dan tiga penumpang. Semua awak pesawat dan penumpang heli adalah anggota Kopassus. Dua penumpang, yakni Kolonel Ricky Samuel, Komandan Pusat Pendidikan (Danpusdik) Kopassus, dan Kapten Agung, kepala Seksi Operasi Pusdik Kopassus, dipastikan tewas dalam kecelakaan tersebut.
Menurut Mahfudz, anggaran TNI saat ini harus dua kali lipat dari anggaran Polri. Bahkan jika memungkinkan, kenaikan anggaran alutsista bisa dilakukan pada proses APBNP 2009 ini.
“Kedaulatan dan harga diri bangsa sangat bergantung kepada kesiapan dan kemampuan tempur TNI. Masalah alutsista tidak bisa diabaikan lagi,” tandas Mahfudz.- ade/ahi
Helikopter TNI Dihajar Cuaca Buruk, Dua Kopassus Tewas
Bangka Pos, Selasa, 09.Juni.2009 | 08:58 wib
JAKARTA, bangkapos.com -- Helikopter TNI-AD jenis Helikopter jenis Bolkow BO-105 dengan nomor registrasi HS-7112 yang jatuh di Kapung Pasir, Desa Cituhiang, Kecamatan Pagelaran Cianjur diduga kuat akibat cuaca buruk.
"Diduga keras helikopter itu jatuh akibat cuaca buruk. Saat helikopter diberangkatkan dari Batujajar, cuaca dalam keadaan normal-normal saja. Saat terbang cuaca tidak sejelek itu, tiba-tiba hujan sangat lebat dan disertai angin kencang, " kata Kadispen TNI AD Brigjen Christian Zebua saat dikonfirmasi Senin (8/6) malam.
Christian Zebua memastikan, dalam kecelakaan helikopter tersebut, dua orang anggota TNI tewas, yakni Kolonel Ricky Samuel (Komandan Pusat Pendidikan Kopassus) serta Kapten Agung (Kasi Operasi Latihan Kopassus). Yang mengalami luka-luka dalam kecelakaan itu Co Pilot Lettu Sasongko dan Lettu Agus Sudarso.
Jatuhnya pesawat helikoper jenis Bolkow BO-105 dengan nomor registrasi HS-7112 ini langsung mendapat perhatian serius dari kalangan DPR, salah satunya dari Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq. Ia kemudian meminta kepada pemerintah untuk tidak lagi menunda anggaran alutista TNI yang hanya akan mengakibatkan fatal bagi para personil maupun alat-alat TNI yang dimiliki.
"Jangan tunggu lagi TNI sampai kehabisan alutista akibat kecelakaan yang terus menerus ini. APBN 2010, pemerintah dan DPR harus sepakati keputusan politik untuk pembaruan besar-besaran alutista sampai dengan tahun 2014. Kami setuju dengan mereka yang mengatakan anggaran TNI harus dinaikkan sampai 2 kali lipat dari anggaran Polri," kata Mahfudz.
"Bahkan, bila memungkinkan kenaikkan anggaran alutista bisa dilakukan pada APBN 2009 ini. Kedaulatan dan harga diri bangsa sangat bergantung kepada kesiapan dan kemampuan tempur TNI," tegas Mahfudz Siddiq.
Hingga kini, beberapa kejadian pesawat milik TNI yang jatuh terus terjadi. Dari catatan Persda, sebelum jatuhnya pesawat Helikpoter jenis jenis Bolkow BO-105 dengan nomor registrasi HS-7112 yang jatuh di di Kapung Pasir, Desa Cituhiang, Kecamatan Pagelaran Cianjur, pesawat Fokker 27 milik TNI AU jatuh dan meledak di Bandara Hussein Sastranegara pada hari Senin, 4 April lalu.
Pada Rabu, 20 Mei lalu, juga diberitakan sebuah pesawat angkut jenis C-130 Hercules Alpha 1325 jatuh di Desa Geplak Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pesawat jatuh sekitar pukul ?"06.30 WIB. (Persda Network/yat)
Republika, Selasa, 09 Juni 2009 pukul 05:15:00
JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPR, Mahfudz Shiddiq, mengimbau agar pemerintan dan DPR segara menyepakati keputusan politik menyangkut anggaran pertahanan tahun 2010.
“Jangan menunggu TNI kehabisan alutsista akibat kecelakaan yang terus-menerus, pemerintah dan DPR harus bahas pembaruan besar-besaran alutsista sampai 2014,” ujar Mahfudz kepada //Republika//, di Jakarta, Senin (8/6).
Mahfudz menanggapi kecelakaan jatuhnya Helikopter TNI AD jenis Bolkow BO105 bernomor HS7112 di Kampung Cibuni, Rawa Beber, Pagelaran, Cianjur, Senin (8/6) petang.
Helikopter nahas itu ditumpangi lima orang, yang terdiri atas pilot dan copilot, dan tiga penumpang. Semua awak pesawat dan penumpang heli adalah anggota Kopassus. Dua penumpang, yakni Kolonel Ricky Samuel, Komandan Pusat Pendidikan (Danpusdik) Kopassus, dan Kapten Agung, kepala Seksi Operasi Pusdik Kopassus, dipastikan tewas dalam kecelakaan tersebut.
Menurut Mahfudz, anggaran TNI saat ini harus dua kali lipat dari anggaran Polri. Bahkan jika memungkinkan, kenaikan anggaran alutsista bisa dilakukan pada proses APBNP 2009 ini.
“Kedaulatan dan harga diri bangsa sangat bergantung kepada kesiapan dan kemampuan tempur TNI. Masalah alutsista tidak bisa diabaikan lagi,” tandas Mahfudz.- ade/ahi
Helikopter TNI Dihajar Cuaca Buruk, Dua Kopassus Tewas
Bangka Pos, Selasa, 09.Juni.2009 | 08:58 wib
JAKARTA, bangkapos.com -- Helikopter TNI-AD jenis Helikopter jenis Bolkow BO-105 dengan nomor registrasi HS-7112 yang jatuh di Kapung Pasir, Desa Cituhiang, Kecamatan Pagelaran Cianjur diduga kuat akibat cuaca buruk.
"Diduga keras helikopter itu jatuh akibat cuaca buruk. Saat helikopter diberangkatkan dari Batujajar, cuaca dalam keadaan normal-normal saja. Saat terbang cuaca tidak sejelek itu, tiba-tiba hujan sangat lebat dan disertai angin kencang, " kata Kadispen TNI AD Brigjen Christian Zebua saat dikonfirmasi Senin (8/6) malam.
Christian Zebua memastikan, dalam kecelakaan helikopter tersebut, dua orang anggota TNI tewas, yakni Kolonel Ricky Samuel (Komandan Pusat Pendidikan Kopassus) serta Kapten Agung (Kasi Operasi Latihan Kopassus). Yang mengalami luka-luka dalam kecelakaan itu Co Pilot Lettu Sasongko dan Lettu Agus Sudarso.
Jatuhnya pesawat helikoper jenis Bolkow BO-105 dengan nomor registrasi HS-7112 ini langsung mendapat perhatian serius dari kalangan DPR, salah satunya dari Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq. Ia kemudian meminta kepada pemerintah untuk tidak lagi menunda anggaran alutista TNI yang hanya akan mengakibatkan fatal bagi para personil maupun alat-alat TNI yang dimiliki.
"Jangan tunggu lagi TNI sampai kehabisan alutista akibat kecelakaan yang terus menerus ini. APBN 2010, pemerintah dan DPR harus sepakati keputusan politik untuk pembaruan besar-besaran alutista sampai dengan tahun 2014. Kami setuju dengan mereka yang mengatakan anggaran TNI harus dinaikkan sampai 2 kali lipat dari anggaran Polri," kata Mahfudz.
"Bahkan, bila memungkinkan kenaikkan anggaran alutista bisa dilakukan pada APBN 2009 ini. Kedaulatan dan harga diri bangsa sangat bergantung kepada kesiapan dan kemampuan tempur TNI," tegas Mahfudz Siddiq.
Hingga kini, beberapa kejadian pesawat milik TNI yang jatuh terus terjadi. Dari catatan Persda, sebelum jatuhnya pesawat Helikpoter jenis jenis Bolkow BO-105 dengan nomor registrasi HS-7112 yang jatuh di di Kapung Pasir, Desa Cituhiang, Kecamatan Pagelaran Cianjur, pesawat Fokker 27 milik TNI AU jatuh dan meledak di Bandara Hussein Sastranegara pada hari Senin, 4 April lalu.
Pada Rabu, 20 Mei lalu, juga diberitakan sebuah pesawat angkut jenis C-130 Hercules Alpha 1325 jatuh di Desa Geplak Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pesawat jatuh sekitar pukul ?"06.30 WIB. (Persda Network/yat)
Friday, June 05, 2009
Bayanat Tentang Pilpres 2009
BAYANAT
NOMOR : 01/B/K/DPP-PKS/VI/1430
TENTANG
PILPRES 2009
1. Sidang Majelis Syuro PKS ke XI pada tanggal 25-26 April 2009 memutuskan :
a. Untuk berkoalisi dengan SBY dan Partai Demokrat dalam Pilpres 2009,
APABILA kontrak politik dapat disepakati bersama
b. PKS Memperjuangkan Cawapres dari Internal dalam amplop tertutup, namun
cawapres bukanlah merupakan syarat koalisi.
c. Jika syarat minimal koalisi (termasuk kerjasama berbasis platform dalam kabinet
dan parlemen) tidak dipenuhi secara proporsional maka DPTP berhak mengambil
kebijakan sesuai dengan kemaslahatan dakwah,umat, bangsa, dan Negara.
2. Kesalahpahaman sebelumnya terjadi karena tersumbatnya komunikasi dengan SBY
paska pemberitahuan bahwa SBY memilih Boediono sebagai Cawapres. Sementara kita
mengusulkan adanya keterwakilan umat.
3. Hasil pertemuan PKS dengan SBY pada tanggal 15 Mei 2009 di Bandung telah
diklarifikasinya isu-isu seputar Boediono dan disepakatinya kontrak politik dengan SBY
dan Partai Demokrat. Kontrak Politik berlandaskan platform terlampir.
4. Terkait pribadi Prof. Boediono, beliau adalah seorang muslim dan tidak berpandangan
Neolib, bahkan Undang-Undang Perbankan Syari’ah dan Undang-undang Sukuk
(Obligasi Syari’ah) digulirkan semasa ybs menjabat Menko Ekuin.
5. Atas dasar keputusan Majelis Syuro PKS ke XI, dan tercapainya kesepakatan dengan
SBY dan PD, maka diwajibkan kepada seluruh kader memperjuangkan kemenangan
pasangan SBY-Boediono untuk kemaslahatan dakwah,ummat, bangsa, dan Negara.
Jakarta, 1 Jumadil Akhir 1430 H
25 Mei 2009 M
PRESIDEN
IR. TIFATUL SEMBIRING
NOMOR : 01/B/K/DPP-PKS/VI/1430
TENTANG
PILPRES 2009
1. Sidang Majelis Syuro PKS ke XI pada tanggal 25-26 April 2009 memutuskan :
a. Untuk berkoalisi dengan SBY dan Partai Demokrat dalam Pilpres 2009,
APABILA kontrak politik dapat disepakati bersama
b. PKS Memperjuangkan Cawapres dari Internal dalam amplop tertutup, namun
cawapres bukanlah merupakan syarat koalisi.
c. Jika syarat minimal koalisi (termasuk kerjasama berbasis platform dalam kabinet
dan parlemen) tidak dipenuhi secara proporsional maka DPTP berhak mengambil
kebijakan sesuai dengan kemaslahatan dakwah,umat, bangsa, dan Negara.
2. Kesalahpahaman sebelumnya terjadi karena tersumbatnya komunikasi dengan SBY
paska pemberitahuan bahwa SBY memilih Boediono sebagai Cawapres. Sementara kita
mengusulkan adanya keterwakilan umat.
3. Hasil pertemuan PKS dengan SBY pada tanggal 15 Mei 2009 di Bandung telah
diklarifikasinya isu-isu seputar Boediono dan disepakatinya kontrak politik dengan SBY
dan Partai Demokrat. Kontrak Politik berlandaskan platform terlampir.
4. Terkait pribadi Prof. Boediono, beliau adalah seorang muslim dan tidak berpandangan
Neolib, bahkan Undang-Undang Perbankan Syari’ah dan Undang-undang Sukuk
(Obligasi Syari’ah) digulirkan semasa ybs menjabat Menko Ekuin.
5. Atas dasar keputusan Majelis Syuro PKS ke XI, dan tercapainya kesepakatan dengan
SBY dan PD, maka diwajibkan kepada seluruh kader memperjuangkan kemenangan
pasangan SBY-Boediono untuk kemaslahatan dakwah,ummat, bangsa, dan Negara.
Jakarta, 1 Jumadil Akhir 1430 H
25 Mei 2009 M
PRESIDEN
IR. TIFATUL SEMBIRING
PIAGAM KERJASAMA PARTAI DEMOKRAT DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Ikhwanifillah berikut Piagam Kerjasama PKS dan PD:
PIAGAM KERJASAMA
PARTAI DEMOKRAT DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TAHUN 2009-2014
Atas berkat Rahmat Allah SWT, Para penandatangan piagam kerjasama telah sepakat
untuk membentuk koalisi berbasis platform dalam Kabinet dan Parlemen periode tahun 2009 –
2014. Koalisi yang dibentuk oleh Para penandatangan piagam ini mempunyai visi, misi dan
tujuan bersama untuk mengkonsolidasikan gerakan reformasi guna memperkuat sistem politik
demokrasi dan sistem pemerintahan Presidensial sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memastikan agar proses transisi
demokrasi segera mengarah pada terwujudnya cita-cita nasional yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam lingkup nasional, Para penandatangan menyadari bahwa reformasi yang telah
bergulir 11 tahun pada kenyataannya sampai hari ini belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan
rakyat. Para penandatangan sepakat untuk memperkecil jarak antara harapan dengan
kenyataan, agar dalam waktu 5 tahun mendatang tidak menjadi potensi kerawanan sosial yang
bermuatan perilaku kekerasan secara kolektif. Para penandatangan piagam bersepakat untuk
bekerjasama memberikan respon atau jawaban dengan mengutamakan prinsip-prinsip
kepedulian dan keberpihakan kepada kepentingan Rakyat Indonesia yang mendambakan dan
mengharapkan kepastian hidup dan perbaikan hidup, melalui upaya perjuangan dan
pemberdayaan parlemen dan pemerintahan yang bersih, terhormat, bebas Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (KKN), kredibel serta mampu menjalankan fungsi pengendalian dan keseimbangan
(checks and balances) terhadap suatu pemerintahan terpilih yang didasarkan pada sistim
presidensial yang kuat, kompak dan efektif.
Dalam lingkup regional dan internasional sesuai amanat konstitusi, Para penandatangan
piagam bersepakat untuk berinisiatif mempelopori pelaksanaan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial di lingkungan ASEAN, Asia
Pasifik, Dunia Islam dan belahan dunia lainnya. Senantiasa konsisten dalam mendukung
perjuangan bangsa-bangsa yang belum merdeka, seperti Palestina, dan negara-negara yang
tidak diuntungkan dalam hubungan dan pergaulan internasional.
Semoga Allah SWT memberkati piagam kerjasama ini.
PARTAI DEMOKRAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Hadi Utomo Marzuki Alie Tifatul Sembiring M. Anis Matta
Ketua Umum Sekretaris Jenderal Presiden Sekretaris Jenderal
PIAGAM KERJASAMA
PARTAI DEMOKRAT DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TAHUN 2009-2014
Atas berkat Rahmat Allah SWT, Para penandatangan piagam kerjasama telah sepakat
untuk membentuk koalisi berbasis platform dalam Kabinet dan Parlemen periode tahun 2009 –
2014. Koalisi yang dibentuk oleh Para penandatangan piagam ini mempunyai visi, misi dan
tujuan bersama untuk mengkonsolidasikan gerakan reformasi guna memperkuat sistem politik
demokrasi dan sistem pemerintahan Presidensial sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memastikan agar proses transisi
demokrasi segera mengarah pada terwujudnya cita-cita nasional yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam lingkup nasional, Para penandatangan menyadari bahwa reformasi yang telah
bergulir 11 tahun pada kenyataannya sampai hari ini belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan
rakyat. Para penandatangan sepakat untuk memperkecil jarak antara harapan dengan
kenyataan, agar dalam waktu 5 tahun mendatang tidak menjadi potensi kerawanan sosial yang
bermuatan perilaku kekerasan secara kolektif. Para penandatangan piagam bersepakat untuk
bekerjasama memberikan respon atau jawaban dengan mengutamakan prinsip-prinsip
kepedulian dan keberpihakan kepada kepentingan Rakyat Indonesia yang mendambakan dan
mengharapkan kepastian hidup dan perbaikan hidup, melalui upaya perjuangan dan
pemberdayaan parlemen dan pemerintahan yang bersih, terhormat, bebas Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (KKN), kredibel serta mampu menjalankan fungsi pengendalian dan keseimbangan
(checks and balances) terhadap suatu pemerintahan terpilih yang didasarkan pada sistim
presidensial yang kuat, kompak dan efektif.
Dalam lingkup regional dan internasional sesuai amanat konstitusi, Para penandatangan
piagam bersepakat untuk berinisiatif mempelopori pelaksanaan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial di lingkungan ASEAN, Asia
Pasifik, Dunia Islam dan belahan dunia lainnya. Senantiasa konsisten dalam mendukung
perjuangan bangsa-bangsa yang belum merdeka, seperti Palestina, dan negara-negara yang
tidak diuntungkan dalam hubungan dan pergaulan internasional.
Semoga Allah SWT memberkati piagam kerjasama ini.
PARTAI DEMOKRAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Hadi Utomo Marzuki Alie Tifatul Sembiring M. Anis Matta
Ketua Umum Sekretaris Jenderal Presiden Sekretaris Jenderal
Thursday, June 04, 2009
PKS: Silakan Polisikan Ruhut
PKS: Silakan Polisikan Ruhut
Inilah.com, 4 juni 2009,Windi Widia Ningsih
INILAH.COM, Jakarta - Rencana Forum Keturunan Arab Indonesia (Fokari) yang akan melaporkan Ruhut Sitompul kepihak kopolisian, dinilai suatu hal yang wajar oleh PKS. Ketua FPKS Mahfudz Siddiq mempersilakan jika Ruhut akan dipolisikan.
"Ya kita kan negara hukum, kalau ada pihak yang merasa dirugikan silakan saja melapor (kepolisi)," kata Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (3/6).
Menurut Mahfudz, setiap warga negara memiliki hak yang sama dimata hukum. Jadi wajar saja, kecuali jika yang dirugikan mengambil tindakan main hakim sendiri tidak diperbolehkan.
Ia mengatakan, pernyataan Ruhut itu suatu kehilapan karena terpancing emosi, tapi Ruhut sendiri telah mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf melalui media. "Seharusnya kita menghargai permintaan maaf tersebut," cetusnya.
Ruhut menyinggung keturunan Arab dalam debat antar tim sukses peserta Pilpres 2009 di Gedung DPD Jakarta. Ruhut yang mewakili kubu SBY-Boediono melancarkan sejumlah kritikan pada kubu Jusuf Kalla-Wiranto, yang diwakili Fuad Bawazier. Entah bermaksud ditujukan kepada Fuad yang kebetulan beretnis Arab, Ruhut mengatakan negara Arab tidak pernah membantu Indonesia.
Namun Mahfudz membantah perkataan Ruhut mengenai negara arab. Menurutnya negara arab banyak membantu Indonesia mulai dari bencana alam dan pendidikan agamanya.
"Faktanya negara arab selalu banyak membantu Indonesia, dari bencana dan pendidikan agamanya walaupun dibidang ekonomi tidak sebanyak dengan negara lain. Tapi itu tidak bisa dikatakan tidak pernah membantu," pungkasnya. [win/ana]
Inilah.com, 4 juni 2009,Windi Widia Ningsih
INILAH.COM, Jakarta - Rencana Forum Keturunan Arab Indonesia (Fokari) yang akan melaporkan Ruhut Sitompul kepihak kopolisian, dinilai suatu hal yang wajar oleh PKS. Ketua FPKS Mahfudz Siddiq mempersilakan jika Ruhut akan dipolisikan.
"Ya kita kan negara hukum, kalau ada pihak yang merasa dirugikan silakan saja melapor (kepolisi)," kata Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (3/6).
Menurut Mahfudz, setiap warga negara memiliki hak yang sama dimata hukum. Jadi wajar saja, kecuali jika yang dirugikan mengambil tindakan main hakim sendiri tidak diperbolehkan.
Ia mengatakan, pernyataan Ruhut itu suatu kehilapan karena terpancing emosi, tapi Ruhut sendiri telah mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf melalui media. "Seharusnya kita menghargai permintaan maaf tersebut," cetusnya.
Ruhut menyinggung keturunan Arab dalam debat antar tim sukses peserta Pilpres 2009 di Gedung DPD Jakarta. Ruhut yang mewakili kubu SBY-Boediono melancarkan sejumlah kritikan pada kubu Jusuf Kalla-Wiranto, yang diwakili Fuad Bawazier. Entah bermaksud ditujukan kepada Fuad yang kebetulan beretnis Arab, Ruhut mengatakan negara Arab tidak pernah membantu Indonesia.
Namun Mahfudz membantah perkataan Ruhut mengenai negara arab. Menurutnya negara arab banyak membantu Indonesia mulai dari bencana alam dan pendidikan agamanya.
"Faktanya negara arab selalu banyak membantu Indonesia, dari bencana dan pendidikan agamanya walaupun dibidang ekonomi tidak sebanyak dengan negara lain. Tapi itu tidak bisa dikatakan tidak pernah membantu," pungkasnya. [win/ana]
Tuesday, June 02, 2009
Subscribe to:
Posts (Atom)