Golkar tak Harus Jadi Pucuk Pimpinan

Selasa, 24 Maret 2009 pukul 23:41:0
Golkar tak Harus Jadi Pucuk Pimpinan

Tak semua kader PKS ingin koalisi dengan Demokrat.


JEMBER -- Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar (PG), Surya Paloh, menyatakan PG tidak harus menjadi pucuk pimpinan di Indonesia. PG butuh koalisi dengan parpol lain untuk membangun Indonesia yang lebih baik.''PG tidak harus menjadi pucuk pimpinan, namun kalau bisa diwujudkan itu lebih baik,'' kata Surya Paloh dalam jumpa pers seusai menghadiri kampanye terbuka di GOR Kaliwates, Kabupaten Jember, Jatim, Senin (23/3).

Ia menjelaskan, PG tidak bisa berjalan dan berjuang sendirian untuk mewujudkan Indonesia lebih baik. Sehingga, perlu adanya koalisi dengan beragam strategi untuk memajukan bangsa Indonesia.Menurut dia, pertemuan Ketua Umum PG, Jusuf Kalla (JK), dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (Megawati Sukarnoputri) dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali, masih menjajaki kemungkinan melakukan koalisi dan menjaga komunikasi politik.

''PG ingin bergandengan tangan dengan pimpinan parpol lainnya untuk menjaga kemaslahatan bangsa.''Saat ditanya tentang keseriusan koalisi PG, PDIP, dan PPP menuju pemilu presiden, Surya Paloh enggan berkomentar banyak. ''Nantilah, kita lihat karena sekarang masih pemilu (legislatif). Sekarang, PG mencoba untuk bergandengan dengan sejumlah parpol, tentu wartawan sudah tahu,'' katanya sambil tersenyum lebar.

Koalisi dan penjajakan yang dilakukan PG, kata Surya Paloh, untuk mencari kesamaan tujuan, membangun negara Indonesia lebih baik. ''Jika pertemuan politik PG dengan pimpinan parpol lain dipandang sebagai alat untuk menaikkan daya tawar PG, juga gak masalah,'' katanya.

Ia menilai, banyaknya parpol di Indonesia menyebabkan inkonsisten yang dilakukan elite parpol dan perlu adanya penyederhanaan jumlah parpol.''Idealnya jumlah parpol di Indonesia mungkin empat parpol, karena semakin sedikit jumlah parpol semakin lebih baik. Penyederhanaan parpol tidak memberi nilai negatif, justru nilai positif.''

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS, Mahfudz Siddiq, menjelaskan, survei yang menyebut PKS ingin berkoalisi dengan Partai Demokrat (PD) baru di Sumatra. Sedangkan di daerah lain, hasilnya juga beragam.
Dikatakan Mahfudz, sejauh ini survei internal PKS menunjukkan keberagaman. Di setiap daerah, kader-kader PKS memberikan pandangan yang beragam.

Di wilayah Sumatra, banyak yang menilai Partai Demokrat paling cocok, tapi di provinsi lainnya belum. ''Kader juga ada yang merespons positif terhadap Golkar, ada yang sebaliknya,'' papar Mahfudz. Survei PKS yang dilakukan awal Maret 2009 masih berlangsung.

Mahfudz menjelaskan, hasil survei internal PKS selanjutnya akan diberikan kepada Majelis Syuro PKS, yang akan menggelar pertemuan pascapemilu legislatif. ''Hasil survei sebagai input untuk majelis syuro mengambil kebijakan pilpres dan koalisi,'' kata Mahfudz.

Penjaringan capres

Sementara itu, Kader PG, Yuddy Chrisnandi, menuding ada indikasi penjaringan capres PG hanya akal-akalan. Sifat penjaringan yang tertutup menjadi pemicu kecurigaan ini. ''Ada indikasi rekayasa menjadikan JK (Jusuf Kalla) sebagai capres tunggal,'' kata dia.Yuddy mengaku sebenarnya ia mendukung tanpa syarat JK sebagai capres PG. Namun, prosesnya harus demokratis dan terbuka. Prosesnya harus melibatkan jajaran DPD tingkat II PG dalam proses menjaring tujuh nama kandidat.

Kebulatan tekad DPD I untuk menjadikan JK sebagai capres PG adalah langkah gegabah. Karena, hingga saat ini DPP PG tak pernah mengumumkan tujuh nama nominator teratas dari hasil penjaringan itu. Kalaupun tujuh nama itu diumumkan, harus dicermati asal dukungan dan kesediaan dari calon yang bersangkutan. ''Jangan asal-asalan dong tentukan capres. Harus benar, harus transparan, dan harus ada pernyataan kesiapan (dari para nominator) untuk menjadi pemimpin nasional,'' kata Yuddy.

Dengan kondisi ini, Yuddy menduga ada skenario agar satu per satu nominator akan berguguran. Ujungnya, JK akan tampil sebagai capres tunggal sebelum sampai di rapimnasus PG. Jika skenario itu terjadi, kata Yuddy, penjaringan dan survei yang digelar PG hanya akal-akalan. ''Mekanisme penjaringan ini tambal sulam, bukan by design untuk mendapatkan capres PG,'' kecam Yuddy.Indikasinya, sebut dia, adalah pernyataan yang berbeda-beda dari para petinggi PG. Menurut dia, proses penjaringan ini secara organisasi adalah tanggung jawab bidang organisasi, keanggotaan, dan kaderisasi PG, yang diketuai Syamsul Muarif.

Menurut Syamsul, proses penjaringan sudah selesai. ''Tapi, hasil penjaringan dan survei tidak akan diumumkan ke publik sampai rapimnasus,'' kata Syamsul.Sementara Sekjen PG, Soemarsono, mengatakan, penjaringan belum usai. Masih ada separuh DPD yang belum mengirimkan usulan tujuh nominator capres PG. ''Yang akan disurvei nanti hanya nominator dengan dukungan setengah (DPD),'' kata dia. ade/ant/ann