PKS Rela PDIP Masuk Kabinet

PKS Rela PDIP Masuk Kabinet
Vina Nurul Iklima

INILAH.COM, Jakarta - Atas nama soliditas pemerintahan, SBY disarankan mengisi kabinetnya dengan orang-orang dari kalangan partai, bukan profesional. Bila SBY merekrut kader dari PDIP, bahkan PKS rela.

"Akan sangat mungkin partai-partai non koalisi dilibatkan dalam pemerintahan. Selama ini kemungkinannya kan hanya Golkar, tapi sebenarnya PDIP juga terbuka. Itu sangat mungkin," kata Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq dalam dialog kenegaraan 'Kabinet baru: hak prerogatif vs tuntutan partai koalisi' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7).

Mahfudz yakin, saat menyusun pengisi kabinetnya kelak SBY akan mempertimbangkan 2 unsur penting, yaitu soliditas dan efektifitas. Pada kesempatan 5 tahun terakhirnya ini, SBY tidak akan menyia-nyiakan unsur tersebut dalam memilih dan menetapkan jatah kursi menteri.

"SBY sangat mungkin melakukan pengamanan agar stabilitas ini terwujud. Faktor partai koalisi akan dipertimbangkan. Saya kira Pak SBY tidak menganut pendapat bahwa kalau dipilih dari parpol, maka itu akan menjadi masalah. Itu tidak demikian," paparnya.

PKS berpendapat, setiap orang yang terpilih menduduki kursi kabinet harus melepas jabatannya di kepengurusan partai. Jika masih ada menteri yang merangkap jabatan, konflik kepentingan dipastikan muncul. "Tapi saya tak mengatakan harus melepaskan pimpinan di partai. Tapi demi efektifitas," imbuhnya.

Meski demikian, Mahfudz enggan berspekulasi soal jatah kursi di kabinet. Alasannya, saat ini fokus SBY masih pada persoalan penting lainnya.

"Keinginan itu nggak ada batasan. Kalau mau, ya semaksimal mungkin kan orang berpartisipasi di pemerintahan. Ini kita konsentrasi pada penyelesaian pilpres dan legislatif. Kalau sudah selesai, baru pada tahap itulah Pak SBY akan bicara soal power sharing. PKS siap dalam untuk diajak bicara soal itu," tandasnya. [ikl/fiq]