PKB dan PKS Ingin Golkar Jadi Oposisi

PKB dan PKS Ingin Golkar Jadi Oposisi
JAKARTA—-Beberapa partai politik memberikan komentar perihal kabinet 2009-2014. Meski menyadari, bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, mereka tetap berharap agar SBY (sebagai calon presiden 2009-2014) mengutamakan partai yang mendukung kolasi dalam pilpres lalu.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Djafar, PKB berkeinginan agar partai terbesar sepanjang sejarah Orde Baru (Partai Golkar) tersebut berada di luar kabinet. Menurut dia, sangat baik bagi PG untuk memperkuat peran oposisi di parlemen bersama PDIP, Gerindra, dan Hanura.

"Sebaiknya Golkar di luar saja, memperkuat fungsi //check and balance// di parlemen. Pemerintah tentu memerlukan kontrol yang baik untuk mengoptimalkan kinerjanya," imbuh Marwan.

Hal senada dikemukakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, menuturkan saat ini adalah momentum terbaik yang dimiliki PG untuk belajar menjadi kekuatan oposisi. PG bisa membangun kekuatan baru di parlemen bersama PDIP yang ternyata tak cukup efektif menjadi //single fighter// sebagai oposisi selama 2004-2009.

"Bagi PKS jauh lebih baik bila Golkar menjadi oposisi," Mahfudz. Kendati demikian, Mahfudz menyadari, potensi PG untuk kembali bergabung ke kubu pemerintah masih terbuka. Faktor internal PG yang terbiasa menjadi parpol penguasa merupakan batu sandungan terbesar keputusan partai pohon beringin menjadi oposisi.

Kalaupun skenario 2004 kembali terjadi, yaitu PG yang semula lawan koalisi parpol pendukung SBY-JK akhirnya bergabung ke pemerintahan, Mahfudz mengingatkan, kehadiran PG tak boleh mengganggu kesepahaman bentuk kabinet koalisi Partai Demokrat. "Golkar jangan sampai mengganggu kuota partai-partai koalisi," ujar Mahfudz.

Sebagai bagian dari mitra koalisi Partai Demokrat (PD) yang terus konsisten mendukung SBY, marwan berpandangan, ada baiknya bagi presiden untuk memperkuat pemerintahan dengan kabinet profesional (//zaken cabinet//). "Kabinet profesional kan bukan berarti aantiorang parpol. Banyak juga kader parpol yang profesionalitasnya //mumpuni//,” ujar Marwan, Ahad (12/7), di Jakarta.

Unsur profesionalitas dan representasi partai, kata Marwan, sangat penting untuk mencapai kesuksesan program-program pemerintah ke depan. Tanpa menteri yang berasal dari orang partai, pemerintah sulit mendapat keleluasaan dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat konstituen parpol.

Sedangkan PKS berharap, kabinet SBY-Boediono menjunjung asas proporsionalitas yang sudah disepakati antara SBY dengan partai-partai koalisi sejak awal. Manfudz pun mengindikasikan adanya pembagian kamar dalam kabinet SBY-Boediono. Satu kamar diisi oleh para menteri dari anggota koalisi, sedangkan satu kamar lainnya diisi kalangan profesional.

"Kabinet terdiri dari unsur partai dan perorangan. Kalau Golkar bergabung, alokasi perorangan inilah yang sebaiknya diberikan, sehingga tidak mengganggu partai-partai koalisi lain," urai Mahfudz. ade/rif