Tragedi Katering Haji Ujian Pertama Janji Ketegasan SBY

Tragedi Katering Haji Ujian Pertama Janji Ketegasan SBY
(media indonesia online, 8 Januari 2007)

Penulis: Hendra Makmur



JAKARTA--MIOL: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak bersikap tegas dalam menyikapi tragedi katering jamaah haji Indonesia selama di Arafah, Mina dan Mudzdalifah.



"SBY harus membuktikan janjinya untuk bersikap lebih tegas pada 2007 dengan mencopot siapapun yang bertanggung jawab atas tragedi itu," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Zulkieflimansyah, kepada Media Indonesia, Minggu (7/1).



Fraksi PKS, menurutnya, mendukung berbagai upaya di DPR untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah.



"Pemerintah harus menjelaskan duduk persoalan tragedi katering itu kepada rakyat Indonesia dan DPR sebagai lembaga perwakilan politik rakyat," ujar mantan calon gubernur Banten itu.



Menurut dia, penjelasan tersebut penting, karena keberadaan jamaah haji Indonesia di Tanah Suci adalah sebagai duta negara.



"Tragedi ini telah mencoreng nama baik negara. Pada sisi lain, jamaah haji Indonesia yg membayar mahal kepada pemerintah dengan terlanggarnya hak-hak pelayanan masyarakat," ujarnya.



Ia menyebutkan berdasarkan informasi dari Ketua FPKS DPR RI Mahfudz Siddiq, yang ikut menunaikan ibadah haji pada tahun ini, setidaknya pemerintah harus menjelaskan empat masalah pokok kepada rakyat.



"Pertama, apa dasar pemerintah mengubah pola pengelolaan katering yang selama ini terdistribusi ke maktab-maktab, lalu menjadi tersentralisasi ke satu perusahaan yang tidak langsung menangani, tapi di sub-kontrakkan lagi?" ungkapnya.



Fraksi PKS, tuturnya, juga mempertanyakan alasan pemerintah menunjuk ANA Catering sebagai pengelola tunggal.



"Padahal, perusahaan ini tidak bergerak dan berpengalaman dalam pengelolaan katering haji," ucapnya.



Selain itu, menurut Zulkieflimansyah, juga patut dipertanyakan mengapa pengalihan pola dan pengelola katering haji tersebut terkesan ditutup-tutupi.



"Ini terbukti DPR dan Dubes RI di Saudi sebagai pelaksana harian haji tidak tahu sama sekali tentang hal ini," katanya.



Fraksi PKS, menurutnya, menyayangkan mengapa pemerintah masih begitu yakin pengelolaan katering tidak akan bermasalah, padahal dalam rapat koordinasi (rakor) dengan tim pemantau haji dari DPR, telah ada indikasi kuat risiko kekacauan distribusi katering Armina.



"Beruntung ada Dubes RI di Arab Saudi yang punya relasi bagus dengan pihak kerajaan sehingga banyak membantu penyelesaian problem. Pihak Depag jelas sangat lamban dan tidak punya konsep penanganan masalah ini," jelasnya.