ibuan Data CPNS Dipalsukan

Ribuan Data CPNS Dipalsukan

Kamis, 01/11/2007

MEDAN (SINDO) – Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Taufiq Effendy menemukan pemalsuan ribuan data tenaga honorer yang diajukan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut Meneg PAN, Indikasi pemalsuan adalah banyaknya penemuan tambahan tenaga honorer di daerah secara mendadak. Dari ribuan berkas yang diajukan ke Kementerian Negara PAN, lebih dari separuhnya diketahui palsu.

Data-data tersebut diajukan pemerintah daerah (pemda) untuk keperluan pengangkatan PNS bagi tenaga honorer. Menurut Taufiq, pemalsuan data ini diperkirakan banyak melibatkan pejabat pemda.Untuk itu, dia berjanji akan memecat pejabat pemda yang terbukti terlibat.

”Tentu akan diberhentikan. Ini bukan hanya lips service saja.Setiap pejabat yang bertanggung jawab dengan pemalsuan ini akan saya berhentikan.Apakah dia gubernur atau wali kota,saya tidak peduli,”tegas Taufiq Taufiq kemarin menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Medan.

Meneg PAN mengungkapkan, dirinya baru-baru ini telah menemukan pemalsuan data dari satu daerah. Dari 1.300 data tenaga honorer yang diajukan untuk diangkat PNS, lebih dari 1.000 data diketahui palsu. Meski demikian,Taufiq enggan mengungkapkan mana saja pemda yang diindikasikan terlibat pemalsuan tersebut. ”Daerahnya ada, yang pasti bukan di Medan.Ini masih satu daerah. Temuan ini akan saya teliti lagi di seluruh Indonesia, agar daerah tidak macam-macam,”tandasnya.

Untuk menyelidiki masalah pemalsuan ini, Meneg PAN mengaku sudah menerjunkan tim investigasi. ”Saya sudah turunkan tim untuk meneliti secara keseluruhan. Saya kasihan, banyak tenaga honorer yang jadi terganggu dengan hal seperti itu,”katanya. Menurut dia, jika hasil penelitian membuktikan bahwa data tenaga honorer yang diajukan itu palsu, maka, Kemeneg PAN akan secara otomatis mencoret nama-nama yang diajukan pemda. Taufiq memperkirakan hal yang sama juga dilakukan di daerahlain.

Untuk itu, dia meminta pemda segera melakukan perbaikan di jajarannya masing-masing.”Makanya, segera perbaiki kesalahan itu, secara sadar. Itu yang terpenting, sebelum tim kami turun meneliti,” tandasnya. Meneg PAN juga meminta agar setiap pemda melakukan evaluasi terkait jumlah PNS yang dibutuhkan. Jika jumlah PNS saat ini melebihi dari yang dibutuhkan, maka pemda harus segera mengurangi.

”Tapi bukan artinya yang lebih ini diberhentikan. Mereka akan dididik dan disalurkan,misalnya saja untuk tenaga penyuluhan, pertanian, tetap dengan status PNS,”ujarnya. Sementara itu, Juru Bicara Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Saut Situmorang menyatakan, tindakan pemalsuan bisa juga dilakukan pejabat daerah, baik secara sengaja atau tidak.

Namun, menurut dia,kemungkinan keterlibatan pejabat daerah dalam tindakan ini sangat kecil. Saut mendukung tindakan tegas yang akan ditempuh Meneg PAN terkait pemalsuan ini. “Harus ditindak tegas agar jangan sampai kelak birokrasi diisi oleh orang yang palsu,” tegas Saut pada SINDO,kemarin.

Menanggapi maraknya pemalsuan data CPNS ini, anggota Komisi II DPR, Mahfudz Siddiq mengaku bahwa kasus pemalsuan dalam perekrutan CPNS dari tenaga honorer dua tahun terakhir ini mengalami peningkatan.Pemalsuan itu menyangkut usia,status,dan masa kerja. Politikus PKS ini menyatakan, maraknya pemalsuan disebabkan kurang cermatnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Kuncinya di BKD. Saya melihat, database BKD masih lemah,”tandasnya. Sementara itu, Gubernur Sumut Rudolf M Pardede mengatakan, saat ini Pemprov Sumut juga tengah berupaya menciptakan pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Namun, masih banyak kendala yang dialami. ”Kendala itu berupa peraturan perundang-undangan, sistem manajemen, kualitas SDM dan karakter manusianya,”ujarnya. (maria christina malau/ donatus nador)