Detik, Senin, 11/01/2010 21:11 WIB
PKS Minta Reshuffle Kabinet Dibicarakan ke Partai Koalisi
Amanda Ferdina - detikNews
Jakarta - Wacana reshuffle kabinet mengalir seiring dengan semakin dekatnya 100 hari kepengurusan Presiden SBY dan kabinetnya. Menganggap sebagai hak preogratif Presiden, anggota fraksi PKS Mahfudz Siddiq meminta agar reshuffle juga dibicarakan dengan partai koalisi.
"Wajar saja presiden memberikan penilaian objektif, mana menteri yang berhasil dengan nilai-nilainya, mana yang lulus dan mana yang tidak," ujar Mahfudz ketika break pemeriksaan pansus Century di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2010).
Menurut Mahfudz, dalam program 100 hari pasti sudah ada agenda dan dari sekian banyak agenda ada agenda prioritasnya. "Dan juga setiap prioritas ada indikator keberhasilannya," terangnya.
Jika ada konsekuensi keberlangsungan jabatan itu adalah hak presiden. "(Pergantian) Wajar tapi tentu saja karena terbentuk koalisi dan rekrutmen menteri karena pembicaraan dengan partai, maka kalau ada menteri yang tidak perform harus ada pembicaraan dengan partai," pintanya.
(amd/mad)
Showing posts with label kabinet. Show all posts
Showing posts with label kabinet. Show all posts
Tuesday, January 12, 2010
Tak Ada Menteri yang Produktif
Suara Merdeka, 12 Januari 2010
Tak Ada Menteri yang Produktif
JAKARTA- Wacana reshuffle kabinet mengalir seiring dengan semakin dekatnya 100 hari program kerja Presiden SBY dan kabinetnya. Reshuffle itu diduga terkait perkembangan kasus Bank Century yang bergulir hingga ke Pansus Hak Angket DPR. Selain itu, reshuffle juga akan diberlakukan terhadap menteri yang kinerjanya di bawah standar.
Ketua Fraksi PKB Marwan Djafar mendukung rencana SBY mengevaluasi dan mengganti anggota kabinet. Pasalnya, ia menilai dalam program 100 hari hampir semua menteri tidak berkompeten.
”Saya mendukung (evaluasi). Hampir semua tidak kompeten. Tidak ada yang produktif dalam 100 hari ini, biasa-biasa saja,” kata Marwan di sela-sela pemeriksaan Pansus Century di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/1).
Menurut salah satu ketua DPP PKB ini, kinerja menteri yang tidak produktif harus mendapat prioritas utama dalam evaluasi program 100 hari pemerintahan. Dia juga menilai dalam program 100 hari tidak ada kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. ”Yang jelas, program 100 hari tidak ada apa-apanya, pemetaan masalah belum ada, apalagi penyelesaiannya,” ujarnya.
Anggota fraksi PKS Mahfudz Siddiq meminta agar reshuffle juga dibicarakan dengan partai koalisi jika hal itu benar-benar akan dilakukan. ”Wajar saja presiden memberikan penilaian objektif, mana menteri yang berhasil dengan nilai-nilainya, mana yang lulus dan mana yang tidak,” ujar Mahfudz.
Menurut dia, dalam program 100 hari pasti sudah ada agenda. Dari sekian banyak agenda, ada prioritasnya. ”Dan juga setiap prioritas ada indikator keberhasilannya,” terangnya.
Prerogatif Menurutnya, rencana pergantian wajar. Tapi karena ada koalisi dan perekrutan menteri melalui pembicaraan dengan partai, maka kalau ada menteri yang tidak perform harus ada pembicaraan dengan partai pula.
Di sisi lain, isu reshuffle dibantah Menko Perekonomian Hatta Rajasa. ”Tidak ada isu soal itu (reshuffle kabinet),” kata Hatta usai pertemuan dengan Menko Perekonomian Jepang di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Senin (11/1).
Hatta benar-benar tidak mau mengomentari isu reshuffle terhadap menteri yang kerjanya tidak bagus. Alasannya, reshuffle kabinet murni hak prerogatif presiden. ”Saya tidak bisa bicara masalah itu,’’ katanya.
Presiden SBY beberapa waktu lalu menyatakan, akan mengevaluasi kinerja menteri dalam program 100 hari pemerintahannya. Jika ada menteri yang kerjanya di bawah standar, bukan tidak mungkin sang menteri akan diganti. (dtc-65)
Tak Ada Menteri yang Produktif
JAKARTA- Wacana reshuffle kabinet mengalir seiring dengan semakin dekatnya 100 hari program kerja Presiden SBY dan kabinetnya. Reshuffle itu diduga terkait perkembangan kasus Bank Century yang bergulir hingga ke Pansus Hak Angket DPR. Selain itu, reshuffle juga akan diberlakukan terhadap menteri yang kinerjanya di bawah standar.
Ketua Fraksi PKB Marwan Djafar mendukung rencana SBY mengevaluasi dan mengganti anggota kabinet. Pasalnya, ia menilai dalam program 100 hari hampir semua menteri tidak berkompeten.
”Saya mendukung (evaluasi). Hampir semua tidak kompeten. Tidak ada yang produktif dalam 100 hari ini, biasa-biasa saja,” kata Marwan di sela-sela pemeriksaan Pansus Century di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/1).
Menurut salah satu ketua DPP PKB ini, kinerja menteri yang tidak produktif harus mendapat prioritas utama dalam evaluasi program 100 hari pemerintahan. Dia juga menilai dalam program 100 hari tidak ada kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. ”Yang jelas, program 100 hari tidak ada apa-apanya, pemetaan masalah belum ada, apalagi penyelesaiannya,” ujarnya.
Anggota fraksi PKS Mahfudz Siddiq meminta agar reshuffle juga dibicarakan dengan partai koalisi jika hal itu benar-benar akan dilakukan. ”Wajar saja presiden memberikan penilaian objektif, mana menteri yang berhasil dengan nilai-nilainya, mana yang lulus dan mana yang tidak,” ujar Mahfudz.
Menurut dia, dalam program 100 hari pasti sudah ada agenda. Dari sekian banyak agenda, ada prioritasnya. ”Dan juga setiap prioritas ada indikator keberhasilannya,” terangnya.
Prerogatif Menurutnya, rencana pergantian wajar. Tapi karena ada koalisi dan perekrutan menteri melalui pembicaraan dengan partai, maka kalau ada menteri yang tidak perform harus ada pembicaraan dengan partai pula.
Di sisi lain, isu reshuffle dibantah Menko Perekonomian Hatta Rajasa. ”Tidak ada isu soal itu (reshuffle kabinet),” kata Hatta usai pertemuan dengan Menko Perekonomian Jepang di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Senin (11/1).
Hatta benar-benar tidak mau mengomentari isu reshuffle terhadap menteri yang kerjanya tidak bagus. Alasannya, reshuffle kabinet murni hak prerogatif presiden. ”Saya tidak bisa bicara masalah itu,’’ katanya.
Presiden SBY beberapa waktu lalu menyatakan, akan mengevaluasi kinerja menteri dalam program 100 hari pemerintahannya. Jika ada menteri yang kerjanya di bawah standar, bukan tidak mungkin sang menteri akan diganti. (dtc-65)
Monday, September 07, 2009
SBY Defisit Kepercayaan Diri Jika Semua Parpol Masuk Kabinet
By Republika Newsroom, Minggu, 06 September 2009 pukul 15:40:00
JAKARTA -- Jika indikasi masuknya kader PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra, ke kabinet adalah benar, maka koalisi berbasis platform hanyalah isapan jempol. Yang ada hanyalah koalisi pragmatis, dan SBY terindikasi mengalami defisit kepercayaan diri.
''Kabar masuknya PDIP, Golkar, Gerindra, adalah sinyal SBY lakukan politik rekonsiliasi. Tapi juga sekaligus politik pembungkaman oposisi kritis di parlemen,'' ujar peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi, Ahad (6/9). Terutama jika PDIP dan Partai Gerindra diajak masuk ke kabinet, menurut dia SBY sudah bermain api.
Selain ada kemungkinan partai dalam koalisi menolak kehadiran partai non-koalisi dalam kabinet, kata Burhanudin, postur kabinet pun akan terlalu gemuk jika PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra masuk dalam kabinet. ''Calon menteri dari kalangan profesional non-partai politik akan sulit mendapat tempat di kabinet,'' imbuh dia.
Jika seluruh partai politik pemilik kursi di DPR masuk dalam kabinet, kata Burhanudin, membuktikan koalisi yang sebelumnya dibentuk adalah koalisi pragmatis dan rapuh. Dengan kondisi ini, sekalipun partai punya wakil di kabinet, kader partai yang sama di parlemen bisa bersikap berbeda. Terutama ketika SBY mengeluarkan kebijakan tak populis.
''(Dan jika benar demikian), koalisi berdasarkan platform seperti yang didengung-dengungkan sebelumnya, hanya isapan jempol,'' kecam Burhanudin. SBY pun terindikasi mengalami defisit kepercayaan diri, sekalipun mengantongi modal politik yang sangat besar pasca Pemilu 2009.
Sebelumnya, LSI merilis hasil survei yang menyatakan 78,3 persen responden berpendapat kabinet harus diisi kalangan yang mengedepankan profesionalitas. Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi mengatakan hasil survei ini melengkapi modal politik SBY dari sisi sosiopolitik, setelah Pemilu 2009 - baik legislatif maupun Presiden - memberikan kemenangan mutlak untuk SBY dan partai yang mengusungnya.
Pengamat politik J Kristiadi mengatakan hasil survei LSI harus menjadi pemacu bagi partai politik untuk memasukkan kader terbaik dan profesionalnya ke kabinet. Menurutnya, latar belakang partai politik tidak masalah, sepanjang ukuran profesionalitas yang dikedepankan.
Sementara Ketua DPP PKS Zulkieflimansyah mengatakan partainya tak mempermasalahkan masuknya partai non-koalisi dalam kabinet, sepanjang hal itu beralasan (reasonable). Bahkan, imbuh dia ekstrem, sepanjang bertujuan untuk kepentingan negara dan beralasan, partainya tak masalah jika sampai tak mendapat kursi di kabinet. Menurut dia, tantangan bangsa ini ke depan terlalu besar jika hanya mempertimbangkan kepentingan politik dan partai semata.
Meski demikian, Ketua FPKS di DPR Mahfudz Siddiq mengatakan partainya mengantongi kontrak politik dengan SBY. Hal ini menepis pernyataan dari kalangan Partai Demokrat yang menyebutkan tak ada kontrak politik yang jadi dibuat SBY dengan partai dalam koalisi.
Pengamat politik dari LIPI Syamsuddin Harris mengatakan kontrak politik PKS dengan SBY ini adalah yang kedua kalinya. Kontrak pertama adalah pada Pemilu 2004, dan PKS merupakan satu-satunya partai politik yang memilikinya. ''Maka menjadi penting bagi PKS untuk memastikan SBY konsisten atau tidak dengan kontrak politik itu,'' ujar dia. Jika tak konsisten, menurut dia, terbuka kemungkinan besar PKS akan meninggalkan koalisi SBY.
Sekjen PKB Lukman Edi mengatakan tidak masalah jika partai non-koalisi bergabung di kabinet. ''Asal formulasi proporsional koalisi utama yang disusun Pak SBY tak berubah,'' kata dia. Lukman berkeyakinan - berdasarkan pengalaman 2004 - SBY akan komitmen dan konsisten memegang formulasi tersebut. ann/pur
JAKARTA -- Jika indikasi masuknya kader PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra, ke kabinet adalah benar, maka koalisi berbasis platform hanyalah isapan jempol. Yang ada hanyalah koalisi pragmatis, dan SBY terindikasi mengalami defisit kepercayaan diri.
''Kabar masuknya PDIP, Golkar, Gerindra, adalah sinyal SBY lakukan politik rekonsiliasi. Tapi juga sekaligus politik pembungkaman oposisi kritis di parlemen,'' ujar peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi, Ahad (6/9). Terutama jika PDIP dan Partai Gerindra diajak masuk ke kabinet, menurut dia SBY sudah bermain api.
Selain ada kemungkinan partai dalam koalisi menolak kehadiran partai non-koalisi dalam kabinet, kata Burhanudin, postur kabinet pun akan terlalu gemuk jika PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra masuk dalam kabinet. ''Calon menteri dari kalangan profesional non-partai politik akan sulit mendapat tempat di kabinet,'' imbuh dia.
Jika seluruh partai politik pemilik kursi di DPR masuk dalam kabinet, kata Burhanudin, membuktikan koalisi yang sebelumnya dibentuk adalah koalisi pragmatis dan rapuh. Dengan kondisi ini, sekalipun partai punya wakil di kabinet, kader partai yang sama di parlemen bisa bersikap berbeda. Terutama ketika SBY mengeluarkan kebijakan tak populis.
''(Dan jika benar demikian), koalisi berdasarkan platform seperti yang didengung-dengungkan sebelumnya, hanya isapan jempol,'' kecam Burhanudin. SBY pun terindikasi mengalami defisit kepercayaan diri, sekalipun mengantongi modal politik yang sangat besar pasca Pemilu 2009.
Sebelumnya, LSI merilis hasil survei yang menyatakan 78,3 persen responden berpendapat kabinet harus diisi kalangan yang mengedepankan profesionalitas. Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi mengatakan hasil survei ini melengkapi modal politik SBY dari sisi sosiopolitik, setelah Pemilu 2009 - baik legislatif maupun Presiden - memberikan kemenangan mutlak untuk SBY dan partai yang mengusungnya.
Pengamat politik J Kristiadi mengatakan hasil survei LSI harus menjadi pemacu bagi partai politik untuk memasukkan kader terbaik dan profesionalnya ke kabinet. Menurutnya, latar belakang partai politik tidak masalah, sepanjang ukuran profesionalitas yang dikedepankan.
Sementara Ketua DPP PKS Zulkieflimansyah mengatakan partainya tak mempermasalahkan masuknya partai non-koalisi dalam kabinet, sepanjang hal itu beralasan (reasonable). Bahkan, imbuh dia ekstrem, sepanjang bertujuan untuk kepentingan negara dan beralasan, partainya tak masalah jika sampai tak mendapat kursi di kabinet. Menurut dia, tantangan bangsa ini ke depan terlalu besar jika hanya mempertimbangkan kepentingan politik dan partai semata.
Meski demikian, Ketua FPKS di DPR Mahfudz Siddiq mengatakan partainya mengantongi kontrak politik dengan SBY. Hal ini menepis pernyataan dari kalangan Partai Demokrat yang menyebutkan tak ada kontrak politik yang jadi dibuat SBY dengan partai dalam koalisi.
Pengamat politik dari LIPI Syamsuddin Harris mengatakan kontrak politik PKS dengan SBY ini adalah yang kedua kalinya. Kontrak pertama adalah pada Pemilu 2004, dan PKS merupakan satu-satunya partai politik yang memilikinya. ''Maka menjadi penting bagi PKS untuk memastikan SBY konsisten atau tidak dengan kontrak politik itu,'' ujar dia. Jika tak konsisten, menurut dia, terbuka kemungkinan besar PKS akan meninggalkan koalisi SBY.
Sekjen PKB Lukman Edi mengatakan tidak masalah jika partai non-koalisi bergabung di kabinet. ''Asal formulasi proporsional koalisi utama yang disusun Pak SBY tak berubah,'' kata dia. Lukman berkeyakinan - berdasarkan pengalaman 2004 - SBY akan komitmen dan konsisten memegang formulasi tersebut. ann/pur
PKS Yakin Prabowo Ogah Jadi Neolib
PKS Yakin Prabowo Ogah Jadi Neolib
Mevi Linawati Inilah.com, 7/9/09
INILAH.COM, Jakarta - PKS pesimis Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima pinangan menjadi Menteri Pertanian jika benar-benar dipilih SBY dalam kabinet mendatang. Sebab, Prabowo dinilai tidak akan mau menjadi anak buah SBY.
"Saya tidak yakin, kalau Prabowo itu secara ide waktu kampanye memang berasas pertanian. Tapi saya tidak yakin dia masuk ke dalam kabinet," ujar Ketua FPKS Mahfudz Sidiq kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (7/9).
Mahfudz menilai Prabowo merupakan mantan cawapres yang dalam ide kampanye selalu bertentangan dengan ide SBY- Boediono. Bahkan, melabelkan SBY-Boediono sebagai penganut garis liberalisasi atau neolib. "Kalau masuk kabinet, maka mau tidak mau menjadi neolib juga dong," ujarnya.
Jabatan menteri, menurut Mahfudz, terlalu kecil bagi Prabowo. Karena apa yang diinginkan mantan Danjen Kopassus ini adalah menjadi presiden pada periode 2014. Masih ada peluang yang besar untuk Prabowo sebagai orang yang menduduki jabatan sebagai RI.
Selain itu, jika Prabowo menjadi Mentan maka akan ada degradasi level. Arti harus mau menjadi subordinat atau bawahan dari SBY.
Seandainya Prabowo memang mau menjadi Mentan, imbuh Mahfudz, maka Prabowo akan bersaing dengan kader PKS yang saat ini tengah menjabat menjadi Mentan di Kabinet Indonesia Bersatu, Anton Apriantono. "Tapi kan sampai sekarang pembicaraan menteri oleh SBY belum dimulai," pungkasnya. [mvi/bar]
Mevi Linawati Inilah.com, 7/9/09
INILAH.COM, Jakarta - PKS pesimis Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima pinangan menjadi Menteri Pertanian jika benar-benar dipilih SBY dalam kabinet mendatang. Sebab, Prabowo dinilai tidak akan mau menjadi anak buah SBY.
"Saya tidak yakin, kalau Prabowo itu secara ide waktu kampanye memang berasas pertanian. Tapi saya tidak yakin dia masuk ke dalam kabinet," ujar Ketua FPKS Mahfudz Sidiq kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (7/9).
Mahfudz menilai Prabowo merupakan mantan cawapres yang dalam ide kampanye selalu bertentangan dengan ide SBY- Boediono. Bahkan, melabelkan SBY-Boediono sebagai penganut garis liberalisasi atau neolib. "Kalau masuk kabinet, maka mau tidak mau menjadi neolib juga dong," ujarnya.
Jabatan menteri, menurut Mahfudz, terlalu kecil bagi Prabowo. Karena apa yang diinginkan mantan Danjen Kopassus ini adalah menjadi presiden pada periode 2014. Masih ada peluang yang besar untuk Prabowo sebagai orang yang menduduki jabatan sebagai RI.
Selain itu, jika Prabowo menjadi Mentan maka akan ada degradasi level. Arti harus mau menjadi subordinat atau bawahan dari SBY.
Seandainya Prabowo memang mau menjadi Mentan, imbuh Mahfudz, maka Prabowo akan bersaing dengan kader PKS yang saat ini tengah menjabat menjadi Mentan di Kabinet Indonesia Bersatu, Anton Apriantono. "Tapi kan sampai sekarang pembicaraan menteri oleh SBY belum dimulai," pungkasnya. [mvi/bar]
Thursday, September 03, 2009
Parpol Setor Calon Menteri
SI< Thursday, 03 September 2009
JAKARTA(SI) – Partai-partai politik pendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menyatakan,telah menyetorkan nama kadernya sebagai calon anggota kabinet mendatang.
Dari berbagai informasi yang dihimpun Harian Seputar Indonesia kemarin,hampir semua parpol mitra koalisi menyetorkan minimal lima calon menteri ke SBY. Di antaranya,PartaiAmanat Nasional (PAN) mencalonkan sembilan nama, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) delapan,Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lima,dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengajukan enam calon menteri.
Adapun Partai Demokrat dikabarkan akan diwakili lima kadernya dalam kabinet mendatang. Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, PKS mencalonkan lima kadernya untuk diangkat sebagai menteri. Namun, dia mengaku nama-nama tersebut belum diserahkan ke SBY.Alasannya,dari informasi yang diterima Mahfudz, SBY akan mulai meminta nama-nama calon menteri dari partai mitra koalisi setelah 1 Oktober nanti. “Kita sudah siapkan nama-namanya. Seberapa banyak yang diminta SBY,pasti akan kita berikan.
Kalau minta tiga, kita kasih tiga, kalau minta lima, kita kasih lima. Nama itu nanti akan kita serahkan langsung ke SBY,” kata Mafudz di Gedung DPD,Jakarta,kemarin. PKS memang belum menyatakan secara resmi nama-nama yang diajukan ke SBY sebagai menteri. Tetapi, ada beberapa nama santer yang tersebut, seperti Tifatul Sembiring, Hidayat Nur Wahid, Suswono, Suharna Surapranata,Irwan Prayitno,Kemal Stamboel, Suripto, Zulkieflimansyah, dan Salim Segaf Al Jufri.
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Amien Rais mengakui jika partainya mencalonkan sembilan nama. Namun, dia menolak menyebutkan nama-nama menteri yang telah diusulkan tersebut. “Banyak kader yang kompeten tidak usah disebut nanti ada satu dua yang tidak disebut,marah dia,” katanya saat menghadiri acara jumpa pers DPP PAN di Rumah PAN,Jakarta,kemarin.
Amien hanya menyebutkan beberapa kriteria seperti berasal dari unsur-unsur pengurus DPP atau pejabat eksekutif dari PAN yang kinerjanya dinilai baik dan sukses. Nama lain juga diusulkan dari kader PAN yang dinilai sukses menjabat sebagai kepala daerah.“Bisa seperti gubernur Jambi yang sukses memimpin dua kali, atau lainnya juga,”ungkapnya. Menurut Amien, sembilan nama dari PAN sifatnya adalah usulan semata. Selanjutnya SBY yang akan menentukan siapa yang akan dipilih dari nama tersebut.
PAN, lanjut dia, tidak akan memintaminta atau mendesak-desak SBY soal kabinet.Dia mengatakan,PAN tahu diri dengan posisinya dalam koalisi.“Kita sadar kita ini partner junior, jadi untuk apa mendesakdesak, meminta minta,”tegasnya. Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir menambahkan,nama-nama tersebut diajukan dengan harapanakanmenjadipertimbanganSBY untuk diangkat sebagai menteri.
“Pada hakikatnya presiden yang punya hak menentukan siapa menterinya, kami hanya mengajukankaderterbaikyangkamimiliki,” katanya di Jakarta,kemarin. Mengenai manuver partai lain, Soetrisno mengaku,tidak akan terlalu merisaukannya.Termasuk manuver Golkar dan PDIP yang dinilai banyak kalangan bisa mengurangi jatah partai peserta koalisi. Soetrisno mengaku optimistis SBY akan lebih selektif dalam memilih pembantunya.
Dia mengatakan, SBY tidak akan bisa ditekan parpol manapun. Saat ditanya apakah dirinya siap menjadi menteri, Soetrisno mengelak. “Saya mengabdi di bidang ekonomi saja, menjadi pengusaha, mengabdi di semua tempat sama saja,”kilahnya. Sementara itu,Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mencalonkan enam kader terbaiknya. Mereka yang diplot masuk kabinet yakni, Ketua Umum Suryadharma Ali, Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy, Ketua DPP Lukman Hakim Saifuddin,Ketua DPP Arief Mudatsir Mandan,Ketua DPP Hasrul Azwar, dan Ketua DPP Anwar Sanusi.
Namun demikian,Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz membantah telah menyodorkan nama-nama calon menteri ke SBY.“PPP belum mengajukan nama-nama kepada Pak SBY maupun Demokrat,”kata Irgan kepada SI kemarin.Caleg DPR terpilih ini juga menegaskan,dalam kontrak politik antara PPP dengan Partai Demokrat tidak pernah menyinggung soal posisi di kabinet. Irgan menegaskan,PPP menyerahkan sepenuhnya kepada SBY dalam menentukan kabinet.
Menanggapi hal itu,Wakil Ketua Fraksi Demokrat Sutan Bhatoegana menyatakan bahwa SBY tidak akan meninggalkan mitra koalisinya dalam menyusun kabinet mendatang. Dia juga memastikan SBY tetap akan mengutamakan profesionalitas dan bagaimana menjawab persoalan bangsa ke depan dari pada sekadar balas budi politik dalam membentuk kabinet nanti. (dian widiyanarko/ helmi firdaus/ahmad baidowi)
JAKARTA(SI) – Partai-partai politik pendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menyatakan,telah menyetorkan nama kadernya sebagai calon anggota kabinet mendatang.
Dari berbagai informasi yang dihimpun Harian Seputar Indonesia kemarin,hampir semua parpol mitra koalisi menyetorkan minimal lima calon menteri ke SBY. Di antaranya,PartaiAmanat Nasional (PAN) mencalonkan sembilan nama, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) delapan,Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lima,dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengajukan enam calon menteri.
Adapun Partai Demokrat dikabarkan akan diwakili lima kadernya dalam kabinet mendatang. Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, PKS mencalonkan lima kadernya untuk diangkat sebagai menteri. Namun, dia mengaku nama-nama tersebut belum diserahkan ke SBY.Alasannya,dari informasi yang diterima Mahfudz, SBY akan mulai meminta nama-nama calon menteri dari partai mitra koalisi setelah 1 Oktober nanti. “Kita sudah siapkan nama-namanya. Seberapa banyak yang diminta SBY,pasti akan kita berikan.
Kalau minta tiga, kita kasih tiga, kalau minta lima, kita kasih lima. Nama itu nanti akan kita serahkan langsung ke SBY,” kata Mafudz di Gedung DPD,Jakarta,kemarin. PKS memang belum menyatakan secara resmi nama-nama yang diajukan ke SBY sebagai menteri. Tetapi, ada beberapa nama santer yang tersebut, seperti Tifatul Sembiring, Hidayat Nur Wahid, Suswono, Suharna Surapranata,Irwan Prayitno,Kemal Stamboel, Suripto, Zulkieflimansyah, dan Salim Segaf Al Jufri.
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Amien Rais mengakui jika partainya mencalonkan sembilan nama. Namun, dia menolak menyebutkan nama-nama menteri yang telah diusulkan tersebut. “Banyak kader yang kompeten tidak usah disebut nanti ada satu dua yang tidak disebut,marah dia,” katanya saat menghadiri acara jumpa pers DPP PAN di Rumah PAN,Jakarta,kemarin.
Amien hanya menyebutkan beberapa kriteria seperti berasal dari unsur-unsur pengurus DPP atau pejabat eksekutif dari PAN yang kinerjanya dinilai baik dan sukses. Nama lain juga diusulkan dari kader PAN yang dinilai sukses menjabat sebagai kepala daerah.“Bisa seperti gubernur Jambi yang sukses memimpin dua kali, atau lainnya juga,”ungkapnya. Menurut Amien, sembilan nama dari PAN sifatnya adalah usulan semata. Selanjutnya SBY yang akan menentukan siapa yang akan dipilih dari nama tersebut.
PAN, lanjut dia, tidak akan memintaminta atau mendesak-desak SBY soal kabinet.Dia mengatakan,PAN tahu diri dengan posisinya dalam koalisi.“Kita sadar kita ini partner junior, jadi untuk apa mendesakdesak, meminta minta,”tegasnya. Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir menambahkan,nama-nama tersebut diajukan dengan harapanakanmenjadipertimbanganSBY untuk diangkat sebagai menteri.
“Pada hakikatnya presiden yang punya hak menentukan siapa menterinya, kami hanya mengajukankaderterbaikyangkamimiliki,” katanya di Jakarta,kemarin. Mengenai manuver partai lain, Soetrisno mengaku,tidak akan terlalu merisaukannya.Termasuk manuver Golkar dan PDIP yang dinilai banyak kalangan bisa mengurangi jatah partai peserta koalisi. Soetrisno mengaku optimistis SBY akan lebih selektif dalam memilih pembantunya.
Dia mengatakan, SBY tidak akan bisa ditekan parpol manapun. Saat ditanya apakah dirinya siap menjadi menteri, Soetrisno mengelak. “Saya mengabdi di bidang ekonomi saja, menjadi pengusaha, mengabdi di semua tempat sama saja,”kilahnya. Sementara itu,Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mencalonkan enam kader terbaiknya. Mereka yang diplot masuk kabinet yakni, Ketua Umum Suryadharma Ali, Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy, Ketua DPP Lukman Hakim Saifuddin,Ketua DPP Arief Mudatsir Mandan,Ketua DPP Hasrul Azwar, dan Ketua DPP Anwar Sanusi.
Namun demikian,Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz membantah telah menyodorkan nama-nama calon menteri ke SBY.“PPP belum mengajukan nama-nama kepada Pak SBY maupun Demokrat,”kata Irgan kepada SI kemarin.Caleg DPR terpilih ini juga menegaskan,dalam kontrak politik antara PPP dengan Partai Demokrat tidak pernah menyinggung soal posisi di kabinet. Irgan menegaskan,PPP menyerahkan sepenuhnya kepada SBY dalam menentukan kabinet.
Menanggapi hal itu,Wakil Ketua Fraksi Demokrat Sutan Bhatoegana menyatakan bahwa SBY tidak akan meninggalkan mitra koalisinya dalam menyusun kabinet mendatang. Dia juga memastikan SBY tetap akan mengutamakan profesionalitas dan bagaimana menjawab persoalan bangsa ke depan dari pada sekadar balas budi politik dalam membentuk kabinet nanti. (dian widiyanarko/ helmi firdaus/ahmad baidowi)
PKS Merasa Diadu dengan PDIP-Golkar
Sumutcyber- kamis, 3 September 2009 | 07:43:10
Jakarta, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI, Mahfudz Siddiq mengaku ikut atau tidaknya PKS di kabinet lima tahun mendatang sangat tergantung dari keputusan yang nantinya akan diambil oleh presiden terpilih SBY. "PKS mau dapat apa? Terserah presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono sepanjang keputusan itu sesuai kontrak tertulis koalisi di saat mengusung SBY-Boediono maupun dalam menyusun kabinet," kata Mahfudz Siddiq, dalam diskusi bertema 'Pola Perekrutan Menteri SBY: Antara Profesionalitas & Balas Budi', di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).
Walaupun mengambil sikap pasrah, Mahfud Siddiq juga mengungkap beberapa perkembangan terkini tentang sikap SBY yang oleh PKS dinilai membingungkan. "Setelah SBY menang, PKS mencermati fakta yang mengarah kepada perilaku petinggi Partai Demokrat yang membuka peluang di antara partai koalisi pendukung SBY dengan PDIP dan Golkar untuk saling berhadapan," katanya.
Meski itu dinilai aneh, lanjut Mahfud, tapi internal PKS tidak akan merasa terganggu dengan perilaku seperti itu. Pegangan kami adalah Piagam Koalisi yang memuat setidaknya 10 butir komitmen di antara sesama koalisi pendukung dalam koalisi pencalonan SBY jadi presiden dan penyusunan kabinet. "Hingga kini PKS lebih dalam posisi menunggu, apakah SBY konsisten dengan Piagam Koalisi yang dia tandatangani itu atau mengkhianti piagam tersebut," tantang Mahfud Siddiq.
Dia katakan, pihaknya mengingatkan SBY bahwa dahulu pernah berjanji akan memperbaiki sistem tata negara kita yang selama ini berjalan tidak sebagaimana mestinya. Termasuk membenahi sistem koalisi partai pendukung pemerintah dan oposisi yang terdapat di parlemen.
Di tempat yang sama, Sekretaris Fraksi Demokrat DPR, Sutan Batughana menegaskan bahwa koalisi 24 parpol pendukung SBY-Boediono masih tetap utuh dan berjalan secara baik dan tidak usah ada keraguan terhadap sikap SBY di masa datang. "Saya yakin, SBY pasti akan memintakan nama-nama dari parpol koalisi untuk duduk di kabinetnya. Peninglah rekan-rekan kita itu jika aspirasinya tidak diakomodasi oleh presiden terpilih," ujar Sutan Batughana.
Dia juga mengungkap prinsip-prinsip transaksional dalam fenomena politik Indonesia akhir-akhir ini. "Tidak ada yang gratis di dunia ini. Saya saja di saat proses pemilu legislatif juga tidak ada yang gratis. Rakyat mau memilih kita apabila keinginannya tidak kita penuhi terlebih dahulu," tegasnya.
Presiden terpilih, lanjutnya, pasti akan melihat porsinya masing-masing. Demikian juga halnya dengan acuan untuk menentukan anggota kabinet. SBY pasti pasti akan memberlakukan prasyarat yang lebih komprehensif seperti profesionalitas, gender, RAS dan keterwakilan wilayah dalam kabinetnya. "Kecuali untuk posisi menteri yang benar-benar membutuhkan keahlian khusus seperti Menteri Keuangan, Menneg BUMN dan Menteri ESDM." (fas/JPNN)
Jakarta, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI, Mahfudz Siddiq mengaku ikut atau tidaknya PKS di kabinet lima tahun mendatang sangat tergantung dari keputusan yang nantinya akan diambil oleh presiden terpilih SBY. "PKS mau dapat apa? Terserah presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono sepanjang keputusan itu sesuai kontrak tertulis koalisi di saat mengusung SBY-Boediono maupun dalam menyusun kabinet," kata Mahfudz Siddiq, dalam diskusi bertema 'Pola Perekrutan Menteri SBY: Antara Profesionalitas & Balas Budi', di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).
Walaupun mengambil sikap pasrah, Mahfud Siddiq juga mengungkap beberapa perkembangan terkini tentang sikap SBY yang oleh PKS dinilai membingungkan. "Setelah SBY menang, PKS mencermati fakta yang mengarah kepada perilaku petinggi Partai Demokrat yang membuka peluang di antara partai koalisi pendukung SBY dengan PDIP dan Golkar untuk saling berhadapan," katanya.
Meski itu dinilai aneh, lanjut Mahfud, tapi internal PKS tidak akan merasa terganggu dengan perilaku seperti itu. Pegangan kami adalah Piagam Koalisi yang memuat setidaknya 10 butir komitmen di antara sesama koalisi pendukung dalam koalisi pencalonan SBY jadi presiden dan penyusunan kabinet. "Hingga kini PKS lebih dalam posisi menunggu, apakah SBY konsisten dengan Piagam Koalisi yang dia tandatangani itu atau mengkhianti piagam tersebut," tantang Mahfud Siddiq.
Dia katakan, pihaknya mengingatkan SBY bahwa dahulu pernah berjanji akan memperbaiki sistem tata negara kita yang selama ini berjalan tidak sebagaimana mestinya. Termasuk membenahi sistem koalisi partai pendukung pemerintah dan oposisi yang terdapat di parlemen.
Di tempat yang sama, Sekretaris Fraksi Demokrat DPR, Sutan Batughana menegaskan bahwa koalisi 24 parpol pendukung SBY-Boediono masih tetap utuh dan berjalan secara baik dan tidak usah ada keraguan terhadap sikap SBY di masa datang. "Saya yakin, SBY pasti akan memintakan nama-nama dari parpol koalisi untuk duduk di kabinetnya. Peninglah rekan-rekan kita itu jika aspirasinya tidak diakomodasi oleh presiden terpilih," ujar Sutan Batughana.
Dia juga mengungkap prinsip-prinsip transaksional dalam fenomena politik Indonesia akhir-akhir ini. "Tidak ada yang gratis di dunia ini. Saya saja di saat proses pemilu legislatif juga tidak ada yang gratis. Rakyat mau memilih kita apabila keinginannya tidak kita penuhi terlebih dahulu," tegasnya.
Presiden terpilih, lanjutnya, pasti akan melihat porsinya masing-masing. Demikian juga halnya dengan acuan untuk menentukan anggota kabinet. SBY pasti pasti akan memberlakukan prasyarat yang lebih komprehensif seperti profesionalitas, gender, RAS dan keterwakilan wilayah dalam kabinetnya. "Kecuali untuk posisi menteri yang benar-benar membutuhkan keahlian khusus seperti Menteri Keuangan, Menneg BUMN dan Menteri ESDM." (fas/JPNN)
PKS Minta SBY Konsisten dengan Kontrak Politik
Elvan Dany Sutrisno - detikNews, Rabu, 02/09/2009 17:43 WIB
Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq mengungkapkan bahwa PKS memiliki kontrak politik ganda dengan SBY. Saat ini PKS sedang menunggu konsistensi SBY.
"Kontrak koalisi antara PKS dengan Pak SBY ada dua. Kontrak pencalonan jika Pak SBY menang dan kontrak posisi di kabinet," ujar Mahfudz dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2009).
Kontrak politik ini membuat PKS merasa tenang. Sebab, salah satunya berisi kontrak komposisi kabinet dari PKS.
"Kita tinggal menunggu apakah Pak SBY konsisten dengan kontrak koalisi atau tidak. Alhamdulilah kalau Pak SBY konsisen, Astagfirulloh kalau sebaliknya," imbuh Mahfudz sembari tersenyum.
Mahfud pun membeberkan apa saja kontrak politik tersebut. Satu kontrak diketahui semua parpol pendukung SBY dan mengenai komposisi kabinet masih rahasia.
"10 agenda yang ditandatangani seluruh partai koalisi bersikap terbuka disebut Piagam Koalisi. Satu lagi kontrak koalisi termasuk komposisi kabinet. Ini masih rahasia," beber Mahfudz.
Kontrak politik semacam ini menurut Mahfudz paling aman. Partai lain disebut Mahfudz kurang detail memikirkan kontrak koalisi. "Orang berkoalisi seperti suami-istri kok tidak jelas kontraknya, seperti koalisi-koalisian," kata Mahfudz.
PKS Minta Yudhoyono Hargai Kontrak Politik
Rabu, 02 September 2009 | 15:54 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghormati kontrak politik yang telah ditandatangani antara partainya dengan Demokrat. "Kontrak politik itu persetujuan bersama. Atas dasar itu kami berjuang untuk SBY," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq dalam diskusi "Pola Perekrutan Menteri" di Gedung Dewan Perwakilan Daerah, Rabu (02/09).
Partai Keadilan Sejahtera, kata Mahfudz, telah menandatangai dua kontrak politik dengan Demokrat. Salah satunya kontrak politik koalisi yang juga ditandatangani oleh partai-partai peserta koalisi lainnya. "Isi kontrak (terkait) kebijakan pemerintahan," katanya.
Kontrak lainnya, Mahfudz melanjutkan, adalah kontrak politik yang bersifat tertutup. Kontrak politik ini ditandatangani partainya dengan Partai Demokrat. Namun, Mahfudz enggan menyebutkan isi kontrak tersebut. "Soal power sharing," kata Mahfudz, singkat. Meski begitu, ia tak mau menyebutkan soal berapa kursi kabinet yang akan diperoleh partainya jika pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono memenangi pemilihan.
Dengan kontrak politik tersebut, menurut Mahfudz, pihaknya tak risau ketika Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mengatakan upaya Demokrat mendekati PDI Perjuangan dan Golkar untuk menekan partai koalisi. "Kami tenang-tenang saja," kata Mahfudz.
Namun, ia mengingatkan agar Presiden Yudhoyono konsisten dengan kontrak politik yang telah ditandatangani. Jika tidak, kata Mahfudz, "Kami akan bersuara keras."
Di tempat yang sama, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengingatkan agar Partai Keadilan Sejahtera bersiap-siap untuk kecewa dengan kontrak politik tersebut. Sebab, kata Syamsuddin, "SBY kan wataknya ingin memuaskan semua pihak."
Kontrak Jelas, PKS Persilakan PDIP Masuk Koalisi
Maria Ulfa Eleven Safa - Okezone, Kamis, 3 September 2009 - 03:09 wib
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak khawatir dengan rencana masuknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar ke koalisi Partai Demokrat.
Sebagai partai peserta koalisi, PKS hanya menunggu realisasi kontrak politik yang ditekennya dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"PKS tenang-tenang saja, karena kontrak kita dengan Pak SBY jelas, yaitu kontrak pencalonan ketika SBY menjadi capres dan di parlemen," ujar Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq dalam dikusi bertema Pola Perekrutan Menteri SBY: Antara Profesionalitas dan Balas Budi di Gedung Dewan Perwakian Daerah (DPD), Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2009).
Jadi, kata Mahfud, ketika partai lain meributkan soal jatah pembagian kursi di parlemen dan kabinet, PKS tetap santai. "Kita tunggu saja apakah Pak SBY konsisten atau tidak dengan kontrak itu, kalau konsisten ya kita bisa tahlilan bareng-bareng, kalau tidak konsisten kan kita bisa bersuara lebih keras," paparnya.
Kontrak antara PKS dan SBY terdiri dari dua kontrak, yakni kontrak terbuka dan kontrak tertutup. Kontrak terbuka terdiri dari 10 agenda kerja yang akan dilakukan SBY jika menjadi pemenang Pemilu Presiden 2009 dan kontrak tertutup yang terdiri dari power sharing di kabinet.
"Untuk yang tertutup ini saya nggak bisa cerita dan membuka di sini karena itu baru kelihatan setelah kabinet terbentuk. Kalau sesuai kontraknya ya kita ucapkan alhamdulillah, kalau tidak sesuai ya kita ucapkan astagfirullah," tandasnya. (lam)
Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq mengungkapkan bahwa PKS memiliki kontrak politik ganda dengan SBY. Saat ini PKS sedang menunggu konsistensi SBY.
"Kontrak koalisi antara PKS dengan Pak SBY ada dua. Kontrak pencalonan jika Pak SBY menang dan kontrak posisi di kabinet," ujar Mahfudz dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2009).
Kontrak politik ini membuat PKS merasa tenang. Sebab, salah satunya berisi kontrak komposisi kabinet dari PKS.
"Kita tinggal menunggu apakah Pak SBY konsisten dengan kontrak koalisi atau tidak. Alhamdulilah kalau Pak SBY konsisen, Astagfirulloh kalau sebaliknya," imbuh Mahfudz sembari tersenyum.
Mahfud pun membeberkan apa saja kontrak politik tersebut. Satu kontrak diketahui semua parpol pendukung SBY dan mengenai komposisi kabinet masih rahasia.
"10 agenda yang ditandatangani seluruh partai koalisi bersikap terbuka disebut Piagam Koalisi. Satu lagi kontrak koalisi termasuk komposisi kabinet. Ini masih rahasia," beber Mahfudz.
Kontrak politik semacam ini menurut Mahfudz paling aman. Partai lain disebut Mahfudz kurang detail memikirkan kontrak koalisi. "Orang berkoalisi seperti suami-istri kok tidak jelas kontraknya, seperti koalisi-koalisian," kata Mahfudz.
PKS Minta Yudhoyono Hargai Kontrak Politik
Rabu, 02 September 2009 | 15:54 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghormati kontrak politik yang telah ditandatangani antara partainya dengan Demokrat. "Kontrak politik itu persetujuan bersama. Atas dasar itu kami berjuang untuk SBY," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq dalam diskusi "Pola Perekrutan Menteri" di Gedung Dewan Perwakilan Daerah, Rabu (02/09).
Partai Keadilan Sejahtera, kata Mahfudz, telah menandatangai dua kontrak politik dengan Demokrat. Salah satunya kontrak politik koalisi yang juga ditandatangani oleh partai-partai peserta koalisi lainnya. "Isi kontrak (terkait) kebijakan pemerintahan," katanya.
Kontrak lainnya, Mahfudz melanjutkan, adalah kontrak politik yang bersifat tertutup. Kontrak politik ini ditandatangani partainya dengan Partai Demokrat. Namun, Mahfudz enggan menyebutkan isi kontrak tersebut. "Soal power sharing," kata Mahfudz, singkat. Meski begitu, ia tak mau menyebutkan soal berapa kursi kabinet yang akan diperoleh partainya jika pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono memenangi pemilihan.
Dengan kontrak politik tersebut, menurut Mahfudz, pihaknya tak risau ketika Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mengatakan upaya Demokrat mendekati PDI Perjuangan dan Golkar untuk menekan partai koalisi. "Kami tenang-tenang saja," kata Mahfudz.
Namun, ia mengingatkan agar Presiden Yudhoyono konsisten dengan kontrak politik yang telah ditandatangani. Jika tidak, kata Mahfudz, "Kami akan bersuara keras."
Di tempat yang sama, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengingatkan agar Partai Keadilan Sejahtera bersiap-siap untuk kecewa dengan kontrak politik tersebut. Sebab, kata Syamsuddin, "SBY kan wataknya ingin memuaskan semua pihak."
Kontrak Jelas, PKS Persilakan PDIP Masuk Koalisi
Maria Ulfa Eleven Safa - Okezone, Kamis, 3 September 2009 - 03:09 wib
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak khawatir dengan rencana masuknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar ke koalisi Partai Demokrat.
Sebagai partai peserta koalisi, PKS hanya menunggu realisasi kontrak politik yang ditekennya dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"PKS tenang-tenang saja, karena kontrak kita dengan Pak SBY jelas, yaitu kontrak pencalonan ketika SBY menjadi capres dan di parlemen," ujar Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq dalam dikusi bertema Pola Perekrutan Menteri SBY: Antara Profesionalitas dan Balas Budi di Gedung Dewan Perwakian Daerah (DPD), Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2009).
Jadi, kata Mahfud, ketika partai lain meributkan soal jatah pembagian kursi di parlemen dan kabinet, PKS tetap santai. "Kita tunggu saja apakah Pak SBY konsisten atau tidak dengan kontrak itu, kalau konsisten ya kita bisa tahlilan bareng-bareng, kalau tidak konsisten kan kita bisa bersuara lebih keras," paparnya.
Kontrak antara PKS dan SBY terdiri dari dua kontrak, yakni kontrak terbuka dan kontrak tertutup. Kontrak terbuka terdiri dari 10 agenda kerja yang akan dilakukan SBY jika menjadi pemenang Pemilu Presiden 2009 dan kontrak tertutup yang terdiri dari power sharing di kabinet.
"Untuk yang tertutup ini saya nggak bisa cerita dan membuka di sini karena itu baru kelihatan setelah kabinet terbentuk. Kalau sesuai kontraknya ya kita ucapkan alhamdulillah, kalau tidak sesuai ya kita ucapkan astagfirullah," tandasnya. (lam)
Subscribe to:
Posts (Atom)