MI, Selasa, 02 September 2008 21:39 WIB
Penulis : Rini Widuri Ragila
JAKARTA--MI: Panitia Angket BBM tidak menutup kemungkinan akan melebarkan pengelolaan masalah hingga pada kasus LNG Tangguh. Karena kenaikan harga BBM berkaitan erat dengan pasokan minyak dan gas dalam negeri yang secara tidak langsung juga berkaitan dengan kontrak LNG Tangguh.
"Yang jelas panitia angket BBM cepat atau lambat harus membedah kasus Tangguh,"kata salah satu anggota panitia angket BBM dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, kepada Media Indonesia, Selasa (2/9).
Panitia Angket, menurut Mahfudz Siddiq, juga akan ikut mengurusi persoalan LNG Tangguh karena kenaikan harga BBM berkaitan dengan proses konversi minyak tanah ke gas serta berkaitan dengan produksi dan pasokan minyak dan gas dalam negeri.
"Walaupun angket ini konsep awalnya hanya mengurusi kenaikan harga BBM, namun alasan-alasan pemerintah manaikkan BBM terkait banyak hal. Ada faktor konversi minyak tanah ke gas. Ada faktor pasokan gas dan minyak dalam negeri. Pasokan ini yang ternyata baru ketahuan bahwa pada sejak tahun 2002 ada kontrak dengan LNG Tangguh yang ternyata merugikan. Maka ini semua saling terkait. Harus dikaji,"jelasnya.
Keikutsertaan panitia angket BBM dalam kasus LNG Tangguh itu nantinya bisa melalui dua cara. Yaitu dengan memberdayakan Panitia angket yang sudah ada, atau dengan membentuk panitia angket baru.
"Bisa dengan panitia yang sudah ada. Namun jika muncul perdebatan, bisa atau tidak menembus Tangguh, maka bisa saja dengan membentuk panitia baru. Tapi saya melihat yang paling memungkinkan adalah usulan pembentukan panitia angket baru,"ujar Mahfudz.
Mahfudz mengatakan, dalam rapat panitia angket BBM selanjutnya, kasus LNG Tangguh ini akan dibicarakan. Terkait penyelesaian dan kelanjutan pembentukan panitia angket Tangguh yang sedang menjadi isu kuat saat ini. (*/OL-03)
Showing posts with label Angket BBM. Show all posts
Showing posts with label Angket BBM. Show all posts
Wednesday, September 03, 2008
Panitia Angket Tetap Fokus pada Isu BBM
MI,Rabu, 03 September 2008 00:02 WIB
JAKARTA (MI): Panitia Angket DPR tentang bahan bakar minyak (BBM) menjamin penyelidikan yang dilakukan akan fokus pada persoalan BBM sesuai materi bahasan yang diusulkan fraksi-fraksi.
Panitia Angket tidak akan memasuki, apalagi melakukan barter kepentingan, dengan persoalan-persoalan lain yang tidak diusulkan seperti masalah kontrak LNG Tangguh, Papua, dengan China yang dinilai Wapres Jusuf Kalla sebagai kontrak yang paling buruk.
Penegasan tersebut dikemukakan Ketua Panitia Angket BBM Zulkifli Hasan kepada Media Indonesia
di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Dia mengemukakan itu menanggapi sejumlah desakan agar Panitia Angket BBM juga membahas soal kontrak penjualan LNG Tangguh ke China. Wapres mengatakan kontrak tersebut berpotensi merugikan negara sekitar Rp700 triliun.
Zulkifli menambahkan, Panitia Angket bisa menanyakan kepada pemerintah tentang kontrak LNG Tangguh, tapi tidak menjadi kesimpulan Panitia Angket.
Buka semua
Dalam menanggapi rencana anggota DPR yang dimotori F-PG mengajukan hak angket untuk menyelidik kontrak penjualan LNG Tangguh ke China, Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo mendesak Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro untuk membuka klausul perjanjian penjualan LNG Tangguh ke China.
''Soal LNG Tangguh kan Menteri Purnomo masih ada. Seharusnya klausul perjanjian itu dibuka,'' kata Tjahjo di Jakarta, kemarin.
Dia menambahkan, jika klausul perjanjian jual beli LNG Tangguh dibuka, masyarakat dapat melihat posisi harga gas ketika perjanjian dibuat. Cara itu jauh lebih baik daripada memolitisasi kontrak penjualan LNG Tangguh.
''Kalau pemerintah mau negosiasi ulang, silakan. Itu hak pemerintah. Apalagi perjanjiannya adalah antarpemerintah yang baru direalisasikan pada 2009 nanti,'' kata Tjahjo.
Jika pemerintah memolitisasi kontrak LNG Tangguh, kata Tjahjo, PDIP pun siap membuka kasus-kasus lain yang hingga sekarang belum transparan. ''Seperti kasus Karaha Bodas, jaringan pembangunan jalan tol, saham Chandra Asri. Fraksi PDIP akan buka dalam waktu dekat ini,'' ancam Tjahjo.
Di tempat terpisah, anggota Panitia Angket Mahfudz Siddiq (F-PKS) mengatakan tidak tertutup kemungkinan Panitia Angket BBM melebarkan masalah hingga kasus LNG Tangguh. Penyebabnya penaikan harga BBM berkaitan erat dengan pasokan minyak dan gas dalam negeri yang secara tidak langsung juga berkaitan dengan kontrak LNG Tangguh. (Hil/Far/*/X-6)
JAKARTA (MI): Panitia Angket DPR tentang bahan bakar minyak (BBM) menjamin penyelidikan yang dilakukan akan fokus pada persoalan BBM sesuai materi bahasan yang diusulkan fraksi-fraksi.
Panitia Angket tidak akan memasuki, apalagi melakukan barter kepentingan, dengan persoalan-persoalan lain yang tidak diusulkan seperti masalah kontrak LNG Tangguh, Papua, dengan China yang dinilai Wapres Jusuf Kalla sebagai kontrak yang paling buruk.
Penegasan tersebut dikemukakan Ketua Panitia Angket BBM Zulkifli Hasan kepada Media Indonesia
di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Dia mengemukakan itu menanggapi sejumlah desakan agar Panitia Angket BBM juga membahas soal kontrak penjualan LNG Tangguh ke China. Wapres mengatakan kontrak tersebut berpotensi merugikan negara sekitar Rp700 triliun.
Zulkifli menambahkan, Panitia Angket bisa menanyakan kepada pemerintah tentang kontrak LNG Tangguh, tapi tidak menjadi kesimpulan Panitia Angket.
Buka semua
Dalam menanggapi rencana anggota DPR yang dimotori F-PG mengajukan hak angket untuk menyelidik kontrak penjualan LNG Tangguh ke China, Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo mendesak Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro untuk membuka klausul perjanjian penjualan LNG Tangguh ke China.
''Soal LNG Tangguh kan Menteri Purnomo masih ada. Seharusnya klausul perjanjian itu dibuka,'' kata Tjahjo di Jakarta, kemarin.
Dia menambahkan, jika klausul perjanjian jual beli LNG Tangguh dibuka, masyarakat dapat melihat posisi harga gas ketika perjanjian dibuat. Cara itu jauh lebih baik daripada memolitisasi kontrak penjualan LNG Tangguh.
''Kalau pemerintah mau negosiasi ulang, silakan. Itu hak pemerintah. Apalagi perjanjiannya adalah antarpemerintah yang baru direalisasikan pada 2009 nanti,'' kata Tjahjo.
Jika pemerintah memolitisasi kontrak LNG Tangguh, kata Tjahjo, PDIP pun siap membuka kasus-kasus lain yang hingga sekarang belum transparan. ''Seperti kasus Karaha Bodas, jaringan pembangunan jalan tol, saham Chandra Asri. Fraksi PDIP akan buka dalam waktu dekat ini,'' ancam Tjahjo.
Di tempat terpisah, anggota Panitia Angket Mahfudz Siddiq (F-PKS) mengatakan tidak tertutup kemungkinan Panitia Angket BBM melebarkan masalah hingga kasus LNG Tangguh. Penyebabnya penaikan harga BBM berkaitan erat dengan pasokan minyak dan gas dalam negeri yang secara tidak langsung juga berkaitan dengan kontrak LNG Tangguh. (Hil/Far/*/X-6)
FPKS Bersiap Giring LNG Tangguh ke Pansus
FPKS Bersiap Giring LNG Tangguh ke Pansus
Anton Aliabbas
INILAH.COM, Jakarta - Desakan adanya
penyelidikan kontrak LNG Tangguh kian
kencang. Fraksi PKS juga bersiap
menggiring masalah itu ke dalam Pansus
Hak Angket BBM DPR. Walah.
"Cepat atau lambat soal Tangguh harus
dibahas," kata Ketua FPKS Mahfudz Shiddiq
dalam perbincangan dengan INILAH.COM,
Selasa (2/9) sore.
Mahfudz menjelaskan pembahasan ini menjadi
penting karena kenaikan harga BBM juga
terkait konversi minyak ke gas dan keamanan
pasokan gas dalam negeri. "Fokus
penyelidikannya pada ada tidak penyimpangan
dalam kontrak dan rekomendasi renegosiasi,"
jelas dia.
Sebelumnya, Presiden PKS Tifatul Sembiring
menyatakan kesetujuannya masalah LNG Tangguh dibahas di Pansus. Menurut
Tifatul, harga jual LNG sangat murah.
"Ini pentingnya kita menyelidiki agar tidak kejeblos lagi termasuk membuka
penyebab kenapa kita bisa jual dengan harga murah," ujar Tifatul.[L4]
Anton Aliabbas
INILAH.COM, Jakarta - Desakan adanya
penyelidikan kontrak LNG Tangguh kian
kencang. Fraksi PKS juga bersiap
menggiring masalah itu ke dalam Pansus
Hak Angket BBM DPR. Walah.
"Cepat atau lambat soal Tangguh harus
dibahas," kata Ketua FPKS Mahfudz Shiddiq
dalam perbincangan dengan INILAH.COM,
Selasa (2/9) sore.
Mahfudz menjelaskan pembahasan ini menjadi
penting karena kenaikan harga BBM juga
terkait konversi minyak ke gas dan keamanan
pasokan gas dalam negeri. "Fokus
penyelidikannya pada ada tidak penyimpangan
dalam kontrak dan rekomendasi renegosiasi,"
jelas dia.
Sebelumnya, Presiden PKS Tifatul Sembiring
menyatakan kesetujuannya masalah LNG Tangguh dibahas di Pansus. Menurut
Tifatul, harga jual LNG sangat murah.
"Ini pentingnya kita menyelidiki agar tidak kejeblos lagi termasuk membuka
penyebab kenapa kita bisa jual dengan harga murah," ujar Tifatul.[L4]
Friday, August 22, 2008
Panitia Angket BBM jangan Terjebak Agenda Pinggiran
MI, Kamis, 21 Agustus 2008 14:03 WIB
Penulis : Fardiansah Noor
JAKARTA--MI: Panitia Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) dikhawatirkan terjebak pada agenda pinggiran yang tidak strategis. Sehingga, hasilnya adalah rekomendasi datar yang tidak menukik pada penyelesaian masalah.
Demikian diungkap oleh anggota Panitia Angket BBM yang juga Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (21/8).
Menurutnya, saat ini anggota DPR mulai sibuk mengurus persiapan Pemilu 2009. Sehingga, banyak anggota dewan khususnya Panitia Angket BBM tidak berkonsentrasi pada fokus utama dan terjebak pada agenda pinggiran yg tidak strategis.
Padahal, lanjutnya, Panitia Angket BBM apabila mau produktif seharusnya melakukan tiga hal pokok dan yang utama adalah segera meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif persoalan kebijakan pengelolaan sektor minyak dan gas dari hulu ke hilir.
"Panitia Angket BBM juga harus memanggil menteri ESDM di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Udhoyono," ujar Mahfudz.
Selain itu, tambahnya, Panitia Angket BBM harus melakukan finalisasi dengan memanggil mantan Presiden Megawati dan Presiden Yudhoyono untuk mengonfirmasi kebijakan-kebijakan pemerintahan mereka di bidang minyak dan gas.
Sementara itu, Panitia Angket BBM pada Kamis (21/8) melakukan rapat konsultasi tertutup dengan BPK RI. Rapat yang dimulai pukul 10.30 WIB dan dipimpin oleh Ketua Panitia Angket BBM Zulkifli Hasan itu tidak dihadiri oleh Ketua BPK Anwar Nasution.
Dari pihak BPK hadir anggota VII�BPK�RI Udju Djuhaeri, Staf AHli Migas BPK Aep Saefuddin, Kepala Auditoriat VII�A Bambang Widjayanti, Kepala Sub�Auditoriat VII A2 Ahmad Fuad, Kasi BPPU Migas dan KPS Wasito, Kasi Pertamina 2 Didik Hartanto, Kasi BPPU Migas dan KPS Hendratno Tri Wibowo, dan staf BPK Triana. (Far/OL-2)
Penulis : Fardiansah Noor
JAKARTA--MI: Panitia Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) dikhawatirkan terjebak pada agenda pinggiran yang tidak strategis. Sehingga, hasilnya adalah rekomendasi datar yang tidak menukik pada penyelesaian masalah.
Demikian diungkap oleh anggota Panitia Angket BBM yang juga Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (21/8).
Menurutnya, saat ini anggota DPR mulai sibuk mengurus persiapan Pemilu 2009. Sehingga, banyak anggota dewan khususnya Panitia Angket BBM tidak berkonsentrasi pada fokus utama dan terjebak pada agenda pinggiran yg tidak strategis.
Padahal, lanjutnya, Panitia Angket BBM apabila mau produktif seharusnya melakukan tiga hal pokok dan yang utama adalah segera meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif persoalan kebijakan pengelolaan sektor minyak dan gas dari hulu ke hilir.
"Panitia Angket BBM juga harus memanggil menteri ESDM di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Udhoyono," ujar Mahfudz.
Selain itu, tambahnya, Panitia Angket BBM harus melakukan finalisasi dengan memanggil mantan Presiden Megawati dan Presiden Yudhoyono untuk mengonfirmasi kebijakan-kebijakan pemerintahan mereka di bidang minyak dan gas.
Sementara itu, Panitia Angket BBM pada Kamis (21/8) melakukan rapat konsultasi tertutup dengan BPK RI. Rapat yang dimulai pukul 10.30 WIB dan dipimpin oleh Ketua Panitia Angket BBM Zulkifli Hasan itu tidak dihadiri oleh Ketua BPK Anwar Nasution.
Dari pihak BPK hadir anggota VII�BPK�RI Udju Djuhaeri, Staf AHli Migas BPK Aep Saefuddin, Kepala Auditoriat VII�A Bambang Widjayanti, Kepala Sub�Auditoriat VII A2 Ahmad Fuad, Kasi BPPU Migas dan KPS Wasito, Kasi Pertamina 2 Didik Hartanto, Kasi BPPU Migas dan KPS Hendratno Tri Wibowo, dan staf BPK Triana. (Far/OL-2)
Hak Angket Jalan di Tempat
21/08/2008 16:29
INILAH.COM, Jakarta – Panitia Angket DPR-RI kecewa. Laporan BPK belum menukik dan hanya berkutat pada permukaan masalah. Padahal, BPK siap memberikan data yang dibutuhkan. Perjalanan hak angket DPR soal BBM pun bak jalan di tempat.
Seperti mitraliur, anggota Panitia Anket DPR meluncurkan protes dan gugatan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sambung-menyambung, suara tak puas bergema di Gedung Wakil Rakyat dalam rapat konsultasi, Kamis (21/8). Mereka menganggap, data yang dibuka BPK tak banyak mengalami kemajuan.
Soetan Batoegana, anggota FPD, menilai pemaparan BPK tak memberikan informasi yang baru. "Apa yang dipaparkan BPK, ujung-ujungnya soal cost recovery dan penerimaan negara. Kalau hanya sekadar itu, tidak perlu ada panitia angket," cetusnya kesal.
Yang diinginkan DPR adalah BPK bisa membuka hasil investigasinya, termasuk perihal kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan negara. Jadi, bukan laporan yang sifatnya datar-datar saja.
Dengan paparan yang disodorkan BPK, Rama Pratama, anggota FPKS, menilai tak ada kesalahan di level kebijakan perminyakan nasional. Padahal, dia yakin BPK memilikinya. "Harus ada level kebijakan seperti kontrak kerja. Saya yakin pasti ada temuan dari BPK," tegasnya.
Seperti apa sebenarnya paparan BPK? Tiga bahasan yang hendak diusung: industri minyak dan gas bumi di Indonesia, hasil pemeriksaan BPK, dan rencana aksi BPK.
Anggota BPK, Warsito, menyebutkan ada tiga soal yang mereka temukan dalam pemeriksaan, yakni cost recovery, pengendalian internal, dan identifikasi pengendalian internal. "Dalam cost recovery terdapat perhitungan tidak akurat,” katanya.
Warsito menambahkan, BPK juga menemukan soal dalam pengendalian internal pengawasan, pengendalian lifting BBM, dan pengawasan produksi. "Termasuk pengendalian biaya oleh BP Migas," tambahnya.
Disamping itu, BPK juga memaparkan perihal pemeriksaan susbsidi BBM Jenis BBM Tertentu (JBT). JBT adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih antara harga jual eceran per liter JBT setelah dikurangi pajak-pajak, dengan harga patokan per liter JBT.
Dalam laporan BPK, terdapat koreksi subsidi JBT pada 2006 sebesar Rp 1,169 miliar dan 2007 sebesar Rp 6,6 miliar. "Ada koreksi karena ada kesalahan perhitungan harga patokan, koreksi harga eceran, dan koreksi volume JBT," tandas Warsito.
Dalam rencana aksinya, BPK membagi atas tiga area pemeriksaan. Area pemeriksaan I perihal kebijakan KPS dan pengendaliannya. Sasarannya, kinerja BP Migas dan Departemen ESDM. Area II, peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Sedangkan area III perihal optimalisasi penerimaan negara yang terdiri dari penjualan minyak mentah dan penjualan produk BBM. Di area III ini, BPK juga berencana memeriksa Pertamina dan Petral, anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura.
Anggota FPAN, Tjatur Sapto Edi, menilai JBT bukannya tak tepat sasaran, tapi tak pernah dihitung. "Cost recovery juga tidak ada laporan," cetus Tjatur.
Menurut dia, BPK juga harus menyelediki kebijakan yang berpotensi merugikan negara. Dengan rencana BPK memeriksa Petral, Tjatur menegaskan, selain Petral juga harus diperiksa pemain-pemain lainnya.
Karena cenderung datar itulah, muncul tudingan seolah-olah BPK menutup-nutupi sesutu. Itu sebabnya, anggota FPD Benny Harman menyatakan BPK harus menjadi bagian dari objek yang diselidiki. "BPK harus menjadi saksi ahli yang turut diselidiki," tegasnya.
Di tempat terpisah, Ketua FPKS, Mahfudz Siddiq menyarankan, agar produktif, Panitia Angket harus minta BPK segera melakukan audit investigatif persoalan kebijakan pengelolaan sektor migas dari hulu ke hilir. Di samping itu, Mahfudz mengusulkan agar Panitia memanggil menteri ESDM di era tiga pemerintahan (Gus Dur, Megawati dan SBY). "Finalisasi dengan memanggil mantan presiden Megawati dan Presiden SBY untuk mengkonfirmasi kebijakan pemerintahan mereka di bidang migas," tandasnya.
Soal keberatan dan interupsi anggota DPR, anggota BPK, Udji Djauhari berkilah. Udji menegaskan, pihaknya sangat siap untuk memberikan data yang dibutuhkan sepanjang Panitia Angket menyebutkan data apa saja yang harus disampaikan. [I4]
INILAH.COM, Jakarta – Panitia Angket DPR-RI kecewa. Laporan BPK belum menukik dan hanya berkutat pada permukaan masalah. Padahal, BPK siap memberikan data yang dibutuhkan. Perjalanan hak angket DPR soal BBM pun bak jalan di tempat.
Seperti mitraliur, anggota Panitia Anket DPR meluncurkan protes dan gugatan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sambung-menyambung, suara tak puas bergema di Gedung Wakil Rakyat dalam rapat konsultasi, Kamis (21/8). Mereka menganggap, data yang dibuka BPK tak banyak mengalami kemajuan.
Soetan Batoegana, anggota FPD, menilai pemaparan BPK tak memberikan informasi yang baru. "Apa yang dipaparkan BPK, ujung-ujungnya soal cost recovery dan penerimaan negara. Kalau hanya sekadar itu, tidak perlu ada panitia angket," cetusnya kesal.
Yang diinginkan DPR adalah BPK bisa membuka hasil investigasinya, termasuk perihal kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan negara. Jadi, bukan laporan yang sifatnya datar-datar saja.
Dengan paparan yang disodorkan BPK, Rama Pratama, anggota FPKS, menilai tak ada kesalahan di level kebijakan perminyakan nasional. Padahal, dia yakin BPK memilikinya. "Harus ada level kebijakan seperti kontrak kerja. Saya yakin pasti ada temuan dari BPK," tegasnya.
Seperti apa sebenarnya paparan BPK? Tiga bahasan yang hendak diusung: industri minyak dan gas bumi di Indonesia, hasil pemeriksaan BPK, dan rencana aksi BPK.
Anggota BPK, Warsito, menyebutkan ada tiga soal yang mereka temukan dalam pemeriksaan, yakni cost recovery, pengendalian internal, dan identifikasi pengendalian internal. "Dalam cost recovery terdapat perhitungan tidak akurat,” katanya.
Warsito menambahkan, BPK juga menemukan soal dalam pengendalian internal pengawasan, pengendalian lifting BBM, dan pengawasan produksi. "Termasuk pengendalian biaya oleh BP Migas," tambahnya.
Disamping itu, BPK juga memaparkan perihal pemeriksaan susbsidi BBM Jenis BBM Tertentu (JBT). JBT adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih antara harga jual eceran per liter JBT setelah dikurangi pajak-pajak, dengan harga patokan per liter JBT.
Dalam laporan BPK, terdapat koreksi subsidi JBT pada 2006 sebesar Rp 1,169 miliar dan 2007 sebesar Rp 6,6 miliar. "Ada koreksi karena ada kesalahan perhitungan harga patokan, koreksi harga eceran, dan koreksi volume JBT," tandas Warsito.
Dalam rencana aksinya, BPK membagi atas tiga area pemeriksaan. Area pemeriksaan I perihal kebijakan KPS dan pengendaliannya. Sasarannya, kinerja BP Migas dan Departemen ESDM. Area II, peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Sedangkan area III perihal optimalisasi penerimaan negara yang terdiri dari penjualan minyak mentah dan penjualan produk BBM. Di area III ini, BPK juga berencana memeriksa Pertamina dan Petral, anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura.
Anggota FPAN, Tjatur Sapto Edi, menilai JBT bukannya tak tepat sasaran, tapi tak pernah dihitung. "Cost recovery juga tidak ada laporan," cetus Tjatur.
Menurut dia, BPK juga harus menyelediki kebijakan yang berpotensi merugikan negara. Dengan rencana BPK memeriksa Petral, Tjatur menegaskan, selain Petral juga harus diperiksa pemain-pemain lainnya.
Karena cenderung datar itulah, muncul tudingan seolah-olah BPK menutup-nutupi sesutu. Itu sebabnya, anggota FPD Benny Harman menyatakan BPK harus menjadi bagian dari objek yang diselidiki. "BPK harus menjadi saksi ahli yang turut diselidiki," tegasnya.
Di tempat terpisah, Ketua FPKS, Mahfudz Siddiq menyarankan, agar produktif, Panitia Angket harus minta BPK segera melakukan audit investigatif persoalan kebijakan pengelolaan sektor migas dari hulu ke hilir. Di samping itu, Mahfudz mengusulkan agar Panitia memanggil menteri ESDM di era tiga pemerintahan (Gus Dur, Megawati dan SBY). "Finalisasi dengan memanggil mantan presiden Megawati dan Presiden SBY untuk mengkonfirmasi kebijakan pemerintahan mereka di bidang migas," tandasnya.
Soal keberatan dan interupsi anggota DPR, anggota BPK, Udji Djauhari berkilah. Udji menegaskan, pihaknya sangat siap untuk memberikan data yang dibutuhkan sepanjang Panitia Angket menyebutkan data apa saja yang harus disampaikan. [I4]
Wednesday, July 16, 2008
DPR Minta Bantuan BPK
Wednesday, 16 July 2008
JAKARTA(SINDO) – Panitia Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) akan meminta bantuan BPK untuk melakukan audit investigasi kenaikan harga BBM.
Ketua Panitia Angket BBM Zulkifli Hasan mengatakan, BPK akan melakukan audit investigasi terhadap pihakpihak yang diperkirakan menentukan kebijakan kenaikan harga BBM.Namun, sebelum diserahkan ke BPK,Panitia Angket BBM akan menentukan objek-objek yang akan diaudit. ”Juga akan ditentukan objek yang akan diaudit investigasi oleh panitia dengan bantuan BPK.
Selanjutnya, hasilnya akan dibawa ke rapat pleno untuk ditetapkan,”ungkap Zulkifli di Jakarta kemarin. Saat ini,lanjut dia,Panitia Angket BBM mulai menyusun jadwal kerja. Jadwal itu disusun oleh tim kecil dan akan menjadi panduan kerja seluruh anggota Panitia Angket BBM. Kesepakatan penyusunan jadwal itu merupakan hasil rapat pleno pertama Panitia Angket BBM yang digelar kemarin.
Ketua Fraksi PAN ini mengatakan, tiap fraksi akan diberi kesempatan satu minggu untuk mengajukan usulan jadwal kerja dan menunjuk satu orang anggotanya menjadi perwakilan untuk tim kecil. ”Satu minggu berikutnya tim kecil dan pimpinan merumuskan jadwalnya dari usulan fraksi,”tandasnya.
Anggota Panitia Angket BBM Dradjad Wibowo mengatakan, audit investigasi bisa dijadikan langkah awal membongkar mafia minyak. Dia mengatakan, mafia minyak saat ini sudah merajalela. ”Sampai lifting ada mafianya. Mafia bule juga ada.Jadi dengan angket ini pejabat ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) silakan untuk tidak tidur nyenyak,” ucapnya.
Anggota Panitia Angket BBM lainnya, Abdullah Azwar Anas,menilai hasil pleno pertama sudah cukup akomodatif. Apalagi, sebelumnya anggota sempat kecewa karena pimpinan mengadakan rapat sendiri dan membuat jadwal. ”Kita sempat protes karena pimpinan menetapkan jadwal sepihak dan tadi di-cancel dengan keputusan itu,”ujarnya. Selama dua minggu ke depan, kata Anas, pihaknya akan bekerja keras merumuskan jadwal.
Dalam jadwal versi fraksinya akan dicantumkan pemanggilan para ahli perminyakan. ”Seperti Kurtubi,Kwik Kian Gie,Rizal Ramli, Ichsanudin Noorsy,” ungkapnya. Hal itu diperlukan untuk memberikan wawasan kepada Panitia Angket BBM untuk menjalankan tugasnya dengan baik.Anas mengatakan, waktu dua minggu tidak terlalu lama karena pada rentang waktu itu,fraksi akan bekerja keras merumuskan yang terbaik. Sementara itu, dalam rapat pleno pertama itu,anggota Panitia Angket BBM saling berdebat masalah tenggat waktu, penyusunan jadwal, dan persoalan teknis lain.
Anggota Panitia Angket BBM dari Fraksi Partai Golkar misalnya sempat mengusulkan penyusunan jadwal setelah masa reses DPR.Namun, hal itu ditolak anggota Panitia Angket BBM dari fraksi lain. Anggota Panitia Angket BBM dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kemudian mengusulkan agar diberi peluang bagi fraksi untuk mengajukan jadwal dan agenda kerja. ”Kemudian nanti mana yang disepakati itu yang kita pilih, tidak usah berlama-lama,” tandasnya.
Di tempat terpisah, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyatakan, pemerintah siap menjelaskan alasan kenaikan harga BBM bersubsidi kepada DPR. Menurut dia, kenaikan BBM bersubsidi ini bukanlah hal yang baru mengingat dalam sejarahnya, pemerintah telah menaikkan harga BBM 37 kali dengan berbagai macam pertimbangan. Purnomo menjelaskan, kenaikan harga BBM ini merupakan upaya pemerintah mendorong diversifikasi energi dan juga menciptakan efisiensi.
Alasan lain, kata dia, mengurangi disparitas antara BBM nonsubsidi dan subsidi sehingga diharapkan menekan penyalahgunaan BBM subsidi.”Ini agar tercipta rasa keadilan bagi orang yang berhak menerima subsidi,” kata dia.Terkait pengadaan BBM dan minyak mentah, Purnomo menjelaskan, hal itu bukan merupakan kewenangan Departemen ESDM, tetapi korporat, yakni PT Pertamina. (dian widiyanarko/ferial)
JAKARTA(SINDO) – Panitia Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) akan meminta bantuan BPK untuk melakukan audit investigasi kenaikan harga BBM.
Ketua Panitia Angket BBM Zulkifli Hasan mengatakan, BPK akan melakukan audit investigasi terhadap pihakpihak yang diperkirakan menentukan kebijakan kenaikan harga BBM.Namun, sebelum diserahkan ke BPK,Panitia Angket BBM akan menentukan objek-objek yang akan diaudit. ”Juga akan ditentukan objek yang akan diaudit investigasi oleh panitia dengan bantuan BPK.
Selanjutnya, hasilnya akan dibawa ke rapat pleno untuk ditetapkan,”ungkap Zulkifli di Jakarta kemarin. Saat ini,lanjut dia,Panitia Angket BBM mulai menyusun jadwal kerja. Jadwal itu disusun oleh tim kecil dan akan menjadi panduan kerja seluruh anggota Panitia Angket BBM. Kesepakatan penyusunan jadwal itu merupakan hasil rapat pleno pertama Panitia Angket BBM yang digelar kemarin.
Ketua Fraksi PAN ini mengatakan, tiap fraksi akan diberi kesempatan satu minggu untuk mengajukan usulan jadwal kerja dan menunjuk satu orang anggotanya menjadi perwakilan untuk tim kecil. ”Satu minggu berikutnya tim kecil dan pimpinan merumuskan jadwalnya dari usulan fraksi,”tandasnya.
Anggota Panitia Angket BBM Dradjad Wibowo mengatakan, audit investigasi bisa dijadikan langkah awal membongkar mafia minyak. Dia mengatakan, mafia minyak saat ini sudah merajalela. ”Sampai lifting ada mafianya. Mafia bule juga ada.Jadi dengan angket ini pejabat ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) silakan untuk tidak tidur nyenyak,” ucapnya.
Anggota Panitia Angket BBM lainnya, Abdullah Azwar Anas,menilai hasil pleno pertama sudah cukup akomodatif. Apalagi, sebelumnya anggota sempat kecewa karena pimpinan mengadakan rapat sendiri dan membuat jadwal. ”Kita sempat protes karena pimpinan menetapkan jadwal sepihak dan tadi di-cancel dengan keputusan itu,”ujarnya. Selama dua minggu ke depan, kata Anas, pihaknya akan bekerja keras merumuskan jadwal.
Dalam jadwal versi fraksinya akan dicantumkan pemanggilan para ahli perminyakan. ”Seperti Kurtubi,Kwik Kian Gie,Rizal Ramli, Ichsanudin Noorsy,” ungkapnya. Hal itu diperlukan untuk memberikan wawasan kepada Panitia Angket BBM untuk menjalankan tugasnya dengan baik.Anas mengatakan, waktu dua minggu tidak terlalu lama karena pada rentang waktu itu,fraksi akan bekerja keras merumuskan yang terbaik. Sementara itu, dalam rapat pleno pertama itu,anggota Panitia Angket BBM saling berdebat masalah tenggat waktu, penyusunan jadwal, dan persoalan teknis lain.
Anggota Panitia Angket BBM dari Fraksi Partai Golkar misalnya sempat mengusulkan penyusunan jadwal setelah masa reses DPR.Namun, hal itu ditolak anggota Panitia Angket BBM dari fraksi lain. Anggota Panitia Angket BBM dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kemudian mengusulkan agar diberi peluang bagi fraksi untuk mengajukan jadwal dan agenda kerja. ”Kemudian nanti mana yang disepakati itu yang kita pilih, tidak usah berlama-lama,” tandasnya.
Di tempat terpisah, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyatakan, pemerintah siap menjelaskan alasan kenaikan harga BBM bersubsidi kepada DPR. Menurut dia, kenaikan BBM bersubsidi ini bukanlah hal yang baru mengingat dalam sejarahnya, pemerintah telah menaikkan harga BBM 37 kali dengan berbagai macam pertimbangan. Purnomo menjelaskan, kenaikan harga BBM ini merupakan upaya pemerintah mendorong diversifikasi energi dan juga menciptakan efisiensi.
Alasan lain, kata dia, mengurangi disparitas antara BBM nonsubsidi dan subsidi sehingga diharapkan menekan penyalahgunaan BBM subsidi.”Ini agar tercipta rasa keadilan bagi orang yang berhak menerima subsidi,” kata dia.Terkait pengadaan BBM dan minyak mentah, Purnomo menjelaskan, hal itu bukan merupakan kewenangan Departemen ESDM, tetapi korporat, yakni PT Pertamina. (dian widiyanarko/ferial)
Thursday, July 10, 2008
Ambisi Golkar Kandas di Panitia Angket
TEMPO Interaktif, Rabu, 09 Juli 2008 | 16:50 WIB
Jakarta:Ambisi Fraksi Golkar merebut kursi Ketua Panitia Hak Angket kenaikkan harga bahan bakar minyak kandas. Voting terbuka anggota panitia angket menetapkan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Zulkifly Hasan sebagai ketua.
"Ketua Zulkifly, yang lain wakil," kata pimpinan rapat Agung Laksono sesaat sebelum mengetuk palu, di Gedung DPR, Rabu (09/07).
Penetapan Ketua Panitia Khusus Hak Angket kenaikkan harga bahan bakar minyak berjalan alot. Rapat dibuka dengan penyampaian pandangan fraksi tentang mekanisme yang akan digunakan dalam pemilihan ketua.
Juru Bicara fraksi PDI-Perjuangan Panda Nababan mengatakan ketua panitia hak angket harus berasal dari fraksi pendukung angket. "Berikan kesempatan pada PDI-P untuk memimpin," katanya.
Sementara Mahfudz Siddiq, juru bicara fraksi Keadilan Sejahtera, menginginkan pemilihan ketua panitia hak angket dilakukan dengan cara diundi. Adapun Fraksi Golkar, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Demokrat, Fraksi Damai Sejahtera, Fraksi Partai Bintang Repormasi, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menginginkan ketua fraksi ditentukan secara musyawarah.
Usul inilah yang kemudian disepakati forum. "Kita kedepankan musyawarah," kata Agung Laksono. Rapat kemudian dilanjutkan dalam forum lobi pimpinan fraksi. Dwi Riyanto Agustiar
Jakarta:Ambisi Fraksi Golkar merebut kursi Ketua Panitia Hak Angket kenaikkan harga bahan bakar minyak kandas. Voting terbuka anggota panitia angket menetapkan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Zulkifly Hasan sebagai ketua.
"Ketua Zulkifly, yang lain wakil," kata pimpinan rapat Agung Laksono sesaat sebelum mengetuk palu, di Gedung DPR, Rabu (09/07).
Penetapan Ketua Panitia Khusus Hak Angket kenaikkan harga bahan bakar minyak berjalan alot. Rapat dibuka dengan penyampaian pandangan fraksi tentang mekanisme yang akan digunakan dalam pemilihan ketua.
Juru Bicara fraksi PDI-Perjuangan Panda Nababan mengatakan ketua panitia hak angket harus berasal dari fraksi pendukung angket. "Berikan kesempatan pada PDI-P untuk memimpin," katanya.
Sementara Mahfudz Siddiq, juru bicara fraksi Keadilan Sejahtera, menginginkan pemilihan ketua panitia hak angket dilakukan dengan cara diundi. Adapun Fraksi Golkar, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Demokrat, Fraksi Damai Sejahtera, Fraksi Partai Bintang Repormasi, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menginginkan ketua fraksi ditentukan secara musyawarah.
Usul inilah yang kemudian disepakati forum. "Kita kedepankan musyawarah," kata Agung Laksono. Rapat kemudian dilanjutkan dalam forum lobi pimpinan fraksi. Dwi Riyanto Agustiar
Tuesday, July 08, 2008
FPKS Usul Ketua Pansus Angket Diundi
Senin, 07 Juli 2008 16:42 WIB
JAKARTA--MI: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR mengusulkan pengundian untuk memilih ketua panitia khusus angket kebijakan BBM.
"Itu lebih fair karena setiap fraksi DPR memiliki peluang yang sama untuk memimpin pansus. Jadi bisa keluar dari perdebatan siapa yang etis memimpin," ujar Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq, kepada Media Indonesia, di Jakarta, Senin (7/7).
Menurut Mahfudz, prosedur pemilihan pimpinan Pansus Angket Kebijakan BBM nampaknya akan alot, akan ada opsi-opsi prosedur pemilihan. Nah, FPKS akan ajukan opsi mengundi sehingga setiap fraksi mempunyai kans yang sama. "Itu tawaran kami jika prosedur alami kebuntuan," tegas Mahfudz. (Faw/OL-03)
JAKARTA--MI: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR mengusulkan pengundian untuk memilih ketua panitia khusus angket kebijakan BBM.
"Itu lebih fair karena setiap fraksi DPR memiliki peluang yang sama untuk memimpin pansus. Jadi bisa keluar dari perdebatan siapa yang etis memimpin," ujar Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq, kepada Media Indonesia, di Jakarta, Senin (7/7).
Menurut Mahfudz, prosedur pemilihan pimpinan Pansus Angket Kebijakan BBM nampaknya akan alot, akan ada opsi-opsi prosedur pemilihan. Nah, FPKS akan ajukan opsi mengundi sehingga setiap fraksi mempunyai kans yang sama. "Itu tawaran kami jika prosedur alami kebuntuan," tegas Mahfudz. (Faw/OL-03)
Monday, July 07, 2008
Presiden Bisa Dipanggil Paksa
Banjarmasin Post, Senin, 07-07-2008 | 01:30:40
• KPK Diminta Sadap Ponsel Anggota Pansus
JAKARTA, BPOST - Sejumlah pejabat dan mantan pejabat yang terkait dengan kebijakan pertambangan dan energi sudah masuk list Pansus Hak Angket DPR. Salah satunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Mereka dipastikan akan dipanggil oleh Pansus untuk dimintai keterangan seputar kebijakan kenaikan harga BBM. Nama Yudhoyono masuk dalam list atas usulan Dradjad Wibowo, politisi asal Partai Amanat Nasional.
ImageYudhoyono dipanggil tidak hanya sebagai presiden yang bertanggung jawab atas kebijakan kenaikan harga BBM pada 24 Mei 2008.
Dia juga diundang sebagai mantan Mentamben di era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Selain Yudhoyono, nama Kwik Kian Gie yang menjadi Menko Ekuin semasa Gus Dur berkuasa juga bakal dimintai keterangan. Juga mantan Menko Perekonomian di masa Presiden Megawati Soekarnoputri, Rizal Ramli.
Kalau menolak hadir, Dradjad Wibowo menegaskan mereka terancam dipanggil paksa. “Jika tiga kali undangan tidak ditanggapi, Pansus bisa meminta paksa badan,” ujarnya, Minggu (6/7).
Jika itu terjadi pasti berimbas negatif secara politik bagi Yudhoyono. “Dia kan diundang juga sebagai presiden,” kata Drajad.
Rizal memastikan datang jika diundang. Dia pun berjanji membongkar jaringan mafia minyak yang selama ini mengambil keuntungan dari proses produksi minyak di Indonesia.
“Jaringan mafia ini biasanya beroperasi di sekitar lingkungan penguasa,” katanya.
Mewakili presiden, Menkominfo Mohammad Nuh menyatakan, pemerintah siap memberi jawaban. “Tugas pemerintah, ya menjawab. Masak, ditanya kok ngamuk (marah), ya dijawab saja,” ucapnya.
Sadap Telepon
‘Pertarungan’ politik di balik pengajuan hak angket terus terjadi. Bahkan, rapat pembahasan hak ini molor belum bisa terlaksana karena FPG ngotot dipimpin Ketua DPR Agung Laksono. Padahal Agung sedang menjalankan ibadah umrah.
Kubu Fraksi Demokrat --juga penentang hak angket-- pun mengusulkan penundaan pembahasan hak angket lantaran harus melakukan konsolidasi di fraksinya.
Dradjad Wibowo mencemaskan pengunduran rapat paripurna pemilihan ketua Pansus bisa molor hingga habis masa sidang, sedangkan masa reses hanya 1,5 bulan. “Waktu yang panjang itu akan membuat ‘masuk angin’ dan bisa kembung seperti balon udara,” ujarnya.
Mengantisipasi hal itu, Dradjad menghendaki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyadapan terhadap telepon seluruh anggota Pansus.
“Hak angket ini sangat signifikan. Sangat memungkinkan temen-temen anggota hak angket ‘kemasukan angin’. Makanya, ini harus kita kawal terus. Kalau perlu HP seluruh anggota pansus disadap agar tidak ada permainan,” ujarnya.
Ekonom Tim Indonesia Bangkit, Hendri Saparini mengamini hal itu. “Hak angket terkait berbagai hal, baik bagi produsen, mafia perminyakan, maupun penguasa. Bagi penguasa, ini terkait kredibilitas kebijakan karena ada dukungan finansial. Dengan kata lain gratifikasi,” ujarnya.
Ketua Pansus
Tarik-menarik pun terjadi soal jabatan ketua Pansus. FPGsebagai pemilik suara mayoritas di parlemen ngotot duduk menjadi ketua.
Posisi pimpinan Pansus BBM menjadi sangat penting karena posisi sangat menentukan kegiatan dan berperan dalam membuat kesimpulan-kesimpulan di dalam rapat.
Idealnya paling pantas menjadi pimpinan adalah pengusul hak angket yakni PDIP. Namun, ketua FPDIP Tjahjo Kumolo mengaku tidak ngotot mendudukinya.
“Prinsipnya, kami ingin hak angket benar-benar dapat menjawab persoalan pengelolaaan energi nasional yang amburadul,” katanya.
Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy meminta fraksi-fraki yang mendukung hak angket serius membongkar praktek kotor pengelolaan energi nasional. “Ketika sudah masuk ke angket, anggota DPR telah memasuki kedaulatan rakyat. Kalau main-main berarti mencederai kedaulatan rakyat. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.
Mantan Ketua MPR Amien Rais menilai hak angket BBM merupakan persoalan teramat penting. “Kalau hak angket, pansusnya masuk angin, melempem dan gembos, DPR akan betul-betul memikul dosa politik, ekonomi, sosial dan keagamaan,”ujarnya.
Sedangkan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq khawatir penundaan itu berimbas kepada proses selanjutnya, terutama yang berkaitan langsung penyelidikan kenaikan harga BBM. “Dari pengalaman, mereka (anggota DPR) itu semangat di awal dan melempem di tengah jalan,” ujarnya. (kps/ant/dtk)
Lihat Komentar (0)
• KPK Diminta Sadap Ponsel Anggota Pansus
JAKARTA, BPOST - Sejumlah pejabat dan mantan pejabat yang terkait dengan kebijakan pertambangan dan energi sudah masuk list Pansus Hak Angket DPR. Salah satunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Mereka dipastikan akan dipanggil oleh Pansus untuk dimintai keterangan seputar kebijakan kenaikan harga BBM. Nama Yudhoyono masuk dalam list atas usulan Dradjad Wibowo, politisi asal Partai Amanat Nasional.
ImageYudhoyono dipanggil tidak hanya sebagai presiden yang bertanggung jawab atas kebijakan kenaikan harga BBM pada 24 Mei 2008.
Dia juga diundang sebagai mantan Mentamben di era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Selain Yudhoyono, nama Kwik Kian Gie yang menjadi Menko Ekuin semasa Gus Dur berkuasa juga bakal dimintai keterangan. Juga mantan Menko Perekonomian di masa Presiden Megawati Soekarnoputri, Rizal Ramli.
Kalau menolak hadir, Dradjad Wibowo menegaskan mereka terancam dipanggil paksa. “Jika tiga kali undangan tidak ditanggapi, Pansus bisa meminta paksa badan,” ujarnya, Minggu (6/7).
Jika itu terjadi pasti berimbas negatif secara politik bagi Yudhoyono. “Dia kan diundang juga sebagai presiden,” kata Drajad.
Rizal memastikan datang jika diundang. Dia pun berjanji membongkar jaringan mafia minyak yang selama ini mengambil keuntungan dari proses produksi minyak di Indonesia.
“Jaringan mafia ini biasanya beroperasi di sekitar lingkungan penguasa,” katanya.
Mewakili presiden, Menkominfo Mohammad Nuh menyatakan, pemerintah siap memberi jawaban. “Tugas pemerintah, ya menjawab. Masak, ditanya kok ngamuk (marah), ya dijawab saja,” ucapnya.
Sadap Telepon
‘Pertarungan’ politik di balik pengajuan hak angket terus terjadi. Bahkan, rapat pembahasan hak ini molor belum bisa terlaksana karena FPG ngotot dipimpin Ketua DPR Agung Laksono. Padahal Agung sedang menjalankan ibadah umrah.
Kubu Fraksi Demokrat --juga penentang hak angket-- pun mengusulkan penundaan pembahasan hak angket lantaran harus melakukan konsolidasi di fraksinya.
Dradjad Wibowo mencemaskan pengunduran rapat paripurna pemilihan ketua Pansus bisa molor hingga habis masa sidang, sedangkan masa reses hanya 1,5 bulan. “Waktu yang panjang itu akan membuat ‘masuk angin’ dan bisa kembung seperti balon udara,” ujarnya.
Mengantisipasi hal itu, Dradjad menghendaki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyadapan terhadap telepon seluruh anggota Pansus.
“Hak angket ini sangat signifikan. Sangat memungkinkan temen-temen anggota hak angket ‘kemasukan angin’. Makanya, ini harus kita kawal terus. Kalau perlu HP seluruh anggota pansus disadap agar tidak ada permainan,” ujarnya.
Ekonom Tim Indonesia Bangkit, Hendri Saparini mengamini hal itu. “Hak angket terkait berbagai hal, baik bagi produsen, mafia perminyakan, maupun penguasa. Bagi penguasa, ini terkait kredibilitas kebijakan karena ada dukungan finansial. Dengan kata lain gratifikasi,” ujarnya.
Ketua Pansus
Tarik-menarik pun terjadi soal jabatan ketua Pansus. FPGsebagai pemilik suara mayoritas di parlemen ngotot duduk menjadi ketua.
Posisi pimpinan Pansus BBM menjadi sangat penting karena posisi sangat menentukan kegiatan dan berperan dalam membuat kesimpulan-kesimpulan di dalam rapat.
Idealnya paling pantas menjadi pimpinan adalah pengusul hak angket yakni PDIP. Namun, ketua FPDIP Tjahjo Kumolo mengaku tidak ngotot mendudukinya.
“Prinsipnya, kami ingin hak angket benar-benar dapat menjawab persoalan pengelolaaan energi nasional yang amburadul,” katanya.
Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy meminta fraksi-fraki yang mendukung hak angket serius membongkar praktek kotor pengelolaan energi nasional. “Ketika sudah masuk ke angket, anggota DPR telah memasuki kedaulatan rakyat. Kalau main-main berarti mencederai kedaulatan rakyat. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.
Mantan Ketua MPR Amien Rais menilai hak angket BBM merupakan persoalan teramat penting. “Kalau hak angket, pansusnya masuk angin, melempem dan gembos, DPR akan betul-betul memikul dosa politik, ekonomi, sosial dan keagamaan,”ujarnya.
Sedangkan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq khawatir penundaan itu berimbas kepada proses selanjutnya, terutama yang berkaitan langsung penyelidikan kenaikan harga BBM. “Dari pengalaman, mereka (anggota DPR) itu semangat di awal dan melempem di tengah jalan,” ujarnya. (kps/ant/dtk)
Lihat Komentar (0)
Korupsi DPR Berawal dari Rapat Tertutup
Republika, Sabtu, 05 Juli 2008
JAKARTA -- Maraknya praktek korupsi dan kolusi yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebabkan adanya praktek pembahasan anggaran yang sifatnya tertutup. Apalagi, selama ini pemerintah terus tidak setuju jika pembahasan anggaran dilakukan dalam rapat terbuka.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Eva Sundari, menyatakan, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi banyaknya 'ruang gelap' yang bisa dimainkan DPR, adalah melakukan pembahasan anggara secara terbuka. ''Sayangnya, selama ini pembahasan anggaran selalu dilakukan dalam rapat tertutup Panitia Anggaran DPR dengan Pemerintah,'' ungkap Eva, di Jakarta, Jumat (4/7).
Diungkapkannya, FPDIP dan Frkasi Kebangkitan Bangsa (FKB) sudah mengusulkan agar pembahasan anggaran dilakukan dalam rapat yang sifatnya terbuka. Namun usulan ini tidak direspons. Justru, lanjut Eva, pemerintah yang keberatan kalau rapat dilakukan secara terbuka. Bahkan, menurut Eva, pemerintah meminta agar pembahasan anggaran tidak sampai pada satuan tiga. Bahkan, pemerintah meminta bantuan IMF agar pembahasan anggaran di DPR tidak sampai satuan ini. Alasannya bila dibahas sampai satuan tiga, maka akan merepotkan pemerintah.
Eva mengusulkan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Susunan Kedudukan DPR (Susduk DPR) yang mengatur ketentuan rapat di DPR nantinya harus dilakukan secara terbuka. ''Terkecuali untuk beberapa rapat yang memang harus tertutup. Misalnya ketika harus soal intelejen.'' Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, M Jasin, sependapat dengan Eva. Dikatakannya, pembahasan anggaran harus transparan. Tidak hanya ditingkat pembahasan DPR dengan pemerintah, tapi juga di antara Departemen Keuangan dengan instansi yang mengajukan anggaran.
Potensi korupsi, menurut dia, juga sudah muncul dalam proses pembahasan di tingkat pembahasan antara Departemen Keuangan dan instansi. Idealnya, kata Jasin, pembahasan dilakukan secara transparan dan harus ada keterlibatan pihak pengawasan dari pihak luar. ''Itu idealnya,'' ungkap Jasin. Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, menyatakan pembahasan hingga satuan tiga memang memberi peluang bagi anggota DPR untuk 'bertransaksi'. Namun ia sependapat kalau pembahasan di DPR tidak sampai satuan tiga, maka itu hanya akan membuka peluang korupsi yang lebih besar di eksekutif.
''Karena itu (pembahasan anggaran di DPR) boleh sampai satuan tiga, tapi harus transparan. Rapat jangan dilakukan tertutup,'' ungkap Mahfudz. Terkait dengan banyaknya anggota DPR yang terlibat tindak korupsi maupun suap, Mahfudz melihat hal itu disebabkan karena proses rekruitmen politik anggota DPR, yang berbiaya tinggi. ''Hal itulah yang menjadi pintu awal untuk terjadinya praktek korupsi. Untuk menjadi anggota DPR, seseorang memang bisa mengeluarkan biaya hingga miliaran rupiah,'' tandasnya. dwo
JAKARTA -- Maraknya praktek korupsi dan kolusi yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebabkan adanya praktek pembahasan anggaran yang sifatnya tertutup. Apalagi, selama ini pemerintah terus tidak setuju jika pembahasan anggaran dilakukan dalam rapat terbuka.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Eva Sundari, menyatakan, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi banyaknya 'ruang gelap' yang bisa dimainkan DPR, adalah melakukan pembahasan anggara secara terbuka. ''Sayangnya, selama ini pembahasan anggaran selalu dilakukan dalam rapat tertutup Panitia Anggaran DPR dengan Pemerintah,'' ungkap Eva, di Jakarta, Jumat (4/7).
Diungkapkannya, FPDIP dan Frkasi Kebangkitan Bangsa (FKB) sudah mengusulkan agar pembahasan anggaran dilakukan dalam rapat yang sifatnya terbuka. Namun usulan ini tidak direspons. Justru, lanjut Eva, pemerintah yang keberatan kalau rapat dilakukan secara terbuka. Bahkan, menurut Eva, pemerintah meminta agar pembahasan anggaran tidak sampai pada satuan tiga. Bahkan, pemerintah meminta bantuan IMF agar pembahasan anggaran di DPR tidak sampai satuan ini. Alasannya bila dibahas sampai satuan tiga, maka akan merepotkan pemerintah.
Eva mengusulkan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Susunan Kedudukan DPR (Susduk DPR) yang mengatur ketentuan rapat di DPR nantinya harus dilakukan secara terbuka. ''Terkecuali untuk beberapa rapat yang memang harus tertutup. Misalnya ketika harus soal intelejen.'' Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, M Jasin, sependapat dengan Eva. Dikatakannya, pembahasan anggaran harus transparan. Tidak hanya ditingkat pembahasan DPR dengan pemerintah, tapi juga di antara Departemen Keuangan dengan instansi yang mengajukan anggaran.
Potensi korupsi, menurut dia, juga sudah muncul dalam proses pembahasan di tingkat pembahasan antara Departemen Keuangan dan instansi. Idealnya, kata Jasin, pembahasan dilakukan secara transparan dan harus ada keterlibatan pihak pengawasan dari pihak luar. ''Itu idealnya,'' ungkap Jasin. Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, menyatakan pembahasan hingga satuan tiga memang memberi peluang bagi anggota DPR untuk 'bertransaksi'. Namun ia sependapat kalau pembahasan di DPR tidak sampai satuan tiga, maka itu hanya akan membuka peluang korupsi yang lebih besar di eksekutif.
''Karena itu (pembahasan anggaran di DPR) boleh sampai satuan tiga, tapi harus transparan. Rapat jangan dilakukan tertutup,'' ungkap Mahfudz. Terkait dengan banyaknya anggota DPR yang terlibat tindak korupsi maupun suap, Mahfudz melihat hal itu disebabkan karena proses rekruitmen politik anggota DPR, yang berbiaya tinggi. ''Hal itulah yang menjadi pintu awal untuk terjadinya praktek korupsi. Untuk menjadi anggota DPR, seseorang memang bisa mengeluarkan biaya hingga miliaran rupiah,'' tandasnya. dwo
FPDIP: DPR Tak Boleh Main-Main
Jakarta (SIB)Juli 5th, 2008
Pemilihan panitia angket DPR diundur. FPDIP meminta pengunduran ini adalah yang terakhir.
Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo menegaskan, DPR harus lebih serius menyelesaikan keputusannya agar tidak membuat publik merasa dibohongi.
“Kali ini kita dapat memahamilah. Karena memang nggak bisa mereka. Asal jangan mundur-mundur lagi. Khawatir rakyat nggak percaya lagi nanti,” kata Tjahjo saat dihubungi detikcom, Jumat (4/7).
Menurut Tjahjo, berdasarkan informasi dari sekretariat jenderal DPR, pengunduran jadwal pemilihan pimpinan panitia angket BBM ini karena menunggu ketua DPR Agung Laksono sedang umroh. Selain itu, FPDIP juga menduga pengunduran ini juga untuk melakukan lobi dan konsolidasi partai pendukung agar tetap solid.
“Pemberitahuan dari setjend, selain permintaan FPD dan FPG, juga karena menunggu pulangnya umroh ketua DPR. Mungkin ini juga untuk lobi-lobi juga,” terang Tjahjo.
Apakah FPDIP tertarik rebut pimpinan pantia angket BBM? “Kami menyerahkan pada forum nanti. Prinsipnya, FPDIP ingin hak ingket ini bener-bener dapat menjawab persoalan pengelolaaan energi nasional yang amburadul,” pungkasnya.
Rapat Pemilihan Pimpinan Panitia Angket BBM Mundur
Rencananya Panitia Angket BBM akan mengadakan rapat pemilihan pimpinan Panitia Angket BBM Jumat kemaren. Namun atas usul Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Partai Demokrat (FPD), rapat itu diundur.
“Semalam ada surat yang masuk yang intinya Golkar dan Demokrat minta untuk diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Ganjar Pranowo saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (4/6).
Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mahfudz Siddiq. “Saya mendapat sms bahwa rapat panitia angket ditunda hari ini, tetapi belum ditentukan kapan,” kata Siddiq ketika dihubungi detikcom.
Politisi PKS ini juga mengaku tidak tahu menahu kenapa rapat ini sampai ditunda. “Saya juga belum dapat tembusan suratnya. Jadi saya tidak tau kenapa ini ditunda. Ini kan seharusnya dibicarakan dulu sama-sama, tidak putusan sepihak,” imbuhnya.
FPG dan FPD adalah fraksi yang menolak hak angket pada sidang paripurna DPR RI Selasa, 24 Juni 2008. Banyak kalangan menilai, hak angket BBM sarat dengan nuansa politis. Selain diyakini bisa membongkar misteri perminyakan nasional, hak pamungkas anggota Dewan ini juga dinilai bisa berujung pada pemakzulan Presiden.
FPD Minta Pimpinan Pansus Angket Diundur karena Alasan Teknis
Rapat pemilihan pimpinan Pansus Angket BBM diundur atas permintaan Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Golkar (FPG). FPD meminta rapat itu diundur karena masalah teknis.
“Kalau setiap Jumat itu kita rapat fraksi. Kita juga butuh koordinasi, jangan hari Jumatlah,” ujar Sekretaris FPD Sutan Bathoegana saat dihubungi detikcom, Jumat (4/7).
Sutan membantah ada nuansa politis di balik permintaan pengunduran ini. Ia menjelaskan saat ini banyak yang harus dikordinasikan di dalam tubuh FPD sendiri.
“Oh, tidak ada. Banyak agenda yang harus kita bahas di internal, itu saja. Senin atau Selasa, kami siap,” ungkapnya. Dalam rapat internal FPD ini, Sutan mengaku fraksinya akan membahas juga soal pemilihan pimpinan Pansus Angket BBM. “Kalau masalah pimpinan itu, siapa pun yang baik tentunya kita dukung,” pungkasnya. Angket BBM di-acc pada 24 Juni lalu. Dua fraksi yang tidak mendukung hak ini adalah FPG dan FPD.
Pemilihan Pimpinan Panitia Angket Diundur Karena FPG Takut
Pengunduran jadwal pemilihan pimpinan panitia angket BBM yang sedianya dilakukan Jumat, dinilai karena FPG dan FPD takut kalah jika divoting. Karena itu diperlukan konsolidasi dan lobi-lobi guna menjamin pimpinan angket dipegang oleh partai pendukung pemerintah.
“FPG dan FPD kalau kelihatan kalah selalu buying time (mengulur-ulur) sampai yakin betul menang. Mungkin mengulur ini untuk lobi dan konsolidasi. Ini Modus. Karena kalau dipaksa hari ini khawatir kalah,” kata anggota panitia angket dari FKB yang tidak mau disebut namanya pada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/7).
Di tempat terpisah, Anggota Panitia angket dari FKB lainnya Abdullah Azwar Anas menyayangkan pembatalan sepihak rapat perdana pemilihan pimpinan panitia angket BBM. Seharusnya pimpinan DPR memahami bahwa soal angket BBM ini telah menjadi sorotan publik sehingga harus diprioritaskan
“FKB menyayangkan sikap pimpinan yang melakukan pembatalan sepihak ini. Seharusnya pimpinan dewan mempunyai prioritas rapat apa-apa saja yang tidak bisa ditunda. Apalagi angket BBM ini sedang mendapat perhatian luas dari masyarakat,” sesal Anas.
Anggota komisi V ini, mensinyalir pembatalan mendadak ini terkait dengan sesuatu yang sangat rahasia. Sayangnya Anas tidak menjelaskan apa yang dimaksud. Yang pasti lanjut dia, dengan penundaan ini akan membuat masyarakat bertanya-tanya apa gerangan yang terjadi.
“Ini nggak biasa. Kita kaget dengan pemberitahuan pagi ini, karena memang baru kita terima pagi tadi. Soal apa sebabnya, saya nggak bisa ngomong,” pungkas Mantan Ketua Umum IPNU.
Penundaan rapat pemilihan pimpinan panitia angket BBM langsung ditandatangani oleh Ketua DPR Agung Laksono tanggal 3 Juli 2008. Surat pembatalan itu disebarkan pada fraksi-fraksi tadi pagi dengan nomor PW 01/5101/DPR-RI/VII/2008.
Dalam surat tersebut tertulis bersifat penting dan kilat. Alasan pembatalan rapatnya adalah permintaan dari FPG tanggal 2 Juli dan FPD tanggal 3 Juli. Berdasarkan surat itu, Pimpinan DPR akhirnya secara membuat surat edaran pembatalan sepihak rapat pemilihan pimpinan panitia angket BBM tanpa melalui konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi.
FPAN Bantah Penundaan Pemilihan Panitia Angket untuk Lobi-lobi
Pemilihan pimpinan panitia angket BBM gagal gara-gara FPG dan FPD menolak rapat digelar Jumat (4/7). FPAN menyayangkan pembatalan sepihak ini.
Meski begitu, FPAN dapat mengerti langkah dari FPG dan FPD itu. “Saya dengar FPG ada acara di Bali, FPD juga mengusulkan ditunda. Kita sayangkan karena jadi molor. Tapi bagaimana lagi, kita pahamilah saat ini,” kata ketua FPAN Zulkifli Hasan.
Hal itu disampaikan dia dalam perbincangan dengan detikcom di gedung DPR Senayan jakarta, Jumat (4/7).
Pria yang juga menjabat sebagai sekjen PAN ini membantah, pengunduran jadwal pemilihan pimpinan panitia angket yang mendadak ini sebagai upaya menghambat sekaligus lobi-lobi. Semua itu terjadi karena adanya halangan yang tidak bisa ditinggalkan.
“Gak ada lobi-lobi itu. Ini semua semata-mata karena ada fraksi yang gak bisa datang karena ada acara. Kalau kita paksakan kan gak korum, percuma,” terangnya.
Secara tiba-tiba FPG dan FPD mengusulkan pembatalan rapat penentuan pimpinan panitia angket BBM. Akibatnya, penentuan pimpinan panitia angket harus mundur yang berimplikasi mundurnya agenda penyelidikan carut marutnya pengelolaan energi nasional.
KETUA PANITIA ANGKET SEHARUSNYA DIJABAT FRAKSI PENGUSUL
Ketua panitia angket kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) idealnya dijabat anggota DPR dari fraksi pengusul angket, hal ini sangat penting agar panitia benar-benar mengerti ruh angket ini seperti yang dipahami fraksi pengusul.
“Secara logika juga tidak etis jika ketua panitia angket dijabat anggota DPR dari fraksi yang justru menentang usul penggunaan hak angket,” kata salah satu penggerak usul angket BBM, Aria Bima dari Fraksi PDI Perjuangan di sela-sela kunjungannya di Solo, Jumat.
Seperti diketahui, usul hak angket BBM semula dimotori dua politisi muda DPR, yakni Aria Bima dari Fraksi PDI Perjuangan dan Azwar Anas dari Fraksi PKB. Usulan itu kemudian diterima sebagai usul fraksi masing-masing dan disampaikan kepada pimpinan DPR.
Dalam voting untuk menentukan sikap atas usulan angket ini, tercatat dua fraksi pendukung pemerintah, yakni Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat menolak penggunaan hak angket ini. Hanya Yudhi Chrisnandi, satu-satunya dari Fraksi Partai Golkar yang setuju penggunaan hak angket.
Setelah hak angket disetujui DPR, diikuti dengan pembentukan panitia angket, ternyata keanggotaan dan pimpinan panitia angket ini menjadi rebutan.
Semua pimpinan fraksi DPR masuk dalam keanggotaan panitia angket ini, kecuali ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Motor angket BBM yakni Aria Bima, tidak masuk dalam kepanitiaan angket.
Ironisnya, fraksi yang menolak penggunaan hak angket, yakni Fraksi Partai Golkar sekarang ini justru sangat berambisi memimpin panitia angket.
Ia mengatakan, Yudhi Crisnandi, satu-satunya anggota Fraksi Partai Golkar yang setuju hak angket justru tidak masuk ke dalam panitia angket.
“Karena itu, saya khawatir, dijabatnya pimpinan panitia angket oleh fraksi yang menolak hak angket atau fraksi yang hanya pendukung usulan hak angket, akan menjadi awal penggembosan panitia angket ini,” kata Aria Bima.
Panitia angket ini merujuk UUD 45 maupun UU Nomor 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR, memiliki wewenang investigatif yang sangat besar, termasuk untuk menghadirkan semua pihak yang relevan dengan cara paksa.
Panitia angket juga berwenang melimpahkan temuannya menjadi perkara pidana di pengadilan. Akan tetapi, panitia angket akan kehilangan gigi jika para anggota DPR yang tergabung di dalamnya bisa diajak kompromi oleh pemerintah atau disuap oleh mereka yang memiliki kepentingan dengan bisnis minyak. (detikcom/Ant/g)
Pemilihan panitia angket DPR diundur. FPDIP meminta pengunduran ini adalah yang terakhir.
Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo menegaskan, DPR harus lebih serius menyelesaikan keputusannya agar tidak membuat publik merasa dibohongi.
“Kali ini kita dapat memahamilah. Karena memang nggak bisa mereka. Asal jangan mundur-mundur lagi. Khawatir rakyat nggak percaya lagi nanti,” kata Tjahjo saat dihubungi detikcom, Jumat (4/7).
Menurut Tjahjo, berdasarkan informasi dari sekretariat jenderal DPR, pengunduran jadwal pemilihan pimpinan panitia angket BBM ini karena menunggu ketua DPR Agung Laksono sedang umroh. Selain itu, FPDIP juga menduga pengunduran ini juga untuk melakukan lobi dan konsolidasi partai pendukung agar tetap solid.
“Pemberitahuan dari setjend, selain permintaan FPD dan FPG, juga karena menunggu pulangnya umroh ketua DPR. Mungkin ini juga untuk lobi-lobi juga,” terang Tjahjo.
Apakah FPDIP tertarik rebut pimpinan pantia angket BBM? “Kami menyerahkan pada forum nanti. Prinsipnya, FPDIP ingin hak ingket ini bener-bener dapat menjawab persoalan pengelolaaan energi nasional yang amburadul,” pungkasnya.
Rapat Pemilihan Pimpinan Panitia Angket BBM Mundur
Rencananya Panitia Angket BBM akan mengadakan rapat pemilihan pimpinan Panitia Angket BBM Jumat kemaren. Namun atas usul Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Partai Demokrat (FPD), rapat itu diundur.
“Semalam ada surat yang masuk yang intinya Golkar dan Demokrat minta untuk diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Ganjar Pranowo saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (4/6).
Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mahfudz Siddiq. “Saya mendapat sms bahwa rapat panitia angket ditunda hari ini, tetapi belum ditentukan kapan,” kata Siddiq ketika dihubungi detikcom.
Politisi PKS ini juga mengaku tidak tahu menahu kenapa rapat ini sampai ditunda. “Saya juga belum dapat tembusan suratnya. Jadi saya tidak tau kenapa ini ditunda. Ini kan seharusnya dibicarakan dulu sama-sama, tidak putusan sepihak,” imbuhnya.
FPG dan FPD adalah fraksi yang menolak hak angket pada sidang paripurna DPR RI Selasa, 24 Juni 2008. Banyak kalangan menilai, hak angket BBM sarat dengan nuansa politis. Selain diyakini bisa membongkar misteri perminyakan nasional, hak pamungkas anggota Dewan ini juga dinilai bisa berujung pada pemakzulan Presiden.
FPD Minta Pimpinan Pansus Angket Diundur karena Alasan Teknis
Rapat pemilihan pimpinan Pansus Angket BBM diundur atas permintaan Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Golkar (FPG). FPD meminta rapat itu diundur karena masalah teknis.
“Kalau setiap Jumat itu kita rapat fraksi. Kita juga butuh koordinasi, jangan hari Jumatlah,” ujar Sekretaris FPD Sutan Bathoegana saat dihubungi detikcom, Jumat (4/7).
Sutan membantah ada nuansa politis di balik permintaan pengunduran ini. Ia menjelaskan saat ini banyak yang harus dikordinasikan di dalam tubuh FPD sendiri.
“Oh, tidak ada. Banyak agenda yang harus kita bahas di internal, itu saja. Senin atau Selasa, kami siap,” ungkapnya. Dalam rapat internal FPD ini, Sutan mengaku fraksinya akan membahas juga soal pemilihan pimpinan Pansus Angket BBM. “Kalau masalah pimpinan itu, siapa pun yang baik tentunya kita dukung,” pungkasnya. Angket BBM di-acc pada 24 Juni lalu. Dua fraksi yang tidak mendukung hak ini adalah FPG dan FPD.
Pemilihan Pimpinan Panitia Angket Diundur Karena FPG Takut
Pengunduran jadwal pemilihan pimpinan panitia angket BBM yang sedianya dilakukan Jumat, dinilai karena FPG dan FPD takut kalah jika divoting. Karena itu diperlukan konsolidasi dan lobi-lobi guna menjamin pimpinan angket dipegang oleh partai pendukung pemerintah.
“FPG dan FPD kalau kelihatan kalah selalu buying time (mengulur-ulur) sampai yakin betul menang. Mungkin mengulur ini untuk lobi dan konsolidasi. Ini Modus. Karena kalau dipaksa hari ini khawatir kalah,” kata anggota panitia angket dari FKB yang tidak mau disebut namanya pada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/7).
Di tempat terpisah, Anggota Panitia angket dari FKB lainnya Abdullah Azwar Anas menyayangkan pembatalan sepihak rapat perdana pemilihan pimpinan panitia angket BBM. Seharusnya pimpinan DPR memahami bahwa soal angket BBM ini telah menjadi sorotan publik sehingga harus diprioritaskan
“FKB menyayangkan sikap pimpinan yang melakukan pembatalan sepihak ini. Seharusnya pimpinan dewan mempunyai prioritas rapat apa-apa saja yang tidak bisa ditunda. Apalagi angket BBM ini sedang mendapat perhatian luas dari masyarakat,” sesal Anas.
Anggota komisi V ini, mensinyalir pembatalan mendadak ini terkait dengan sesuatu yang sangat rahasia. Sayangnya Anas tidak menjelaskan apa yang dimaksud. Yang pasti lanjut dia, dengan penundaan ini akan membuat masyarakat bertanya-tanya apa gerangan yang terjadi.
“Ini nggak biasa. Kita kaget dengan pemberitahuan pagi ini, karena memang baru kita terima pagi tadi. Soal apa sebabnya, saya nggak bisa ngomong,” pungkas Mantan Ketua Umum IPNU.
Penundaan rapat pemilihan pimpinan panitia angket BBM langsung ditandatangani oleh Ketua DPR Agung Laksono tanggal 3 Juli 2008. Surat pembatalan itu disebarkan pada fraksi-fraksi tadi pagi dengan nomor PW 01/5101/DPR-RI/VII/2008.
Dalam surat tersebut tertulis bersifat penting dan kilat. Alasan pembatalan rapatnya adalah permintaan dari FPG tanggal 2 Juli dan FPD tanggal 3 Juli. Berdasarkan surat itu, Pimpinan DPR akhirnya secara membuat surat edaran pembatalan sepihak rapat pemilihan pimpinan panitia angket BBM tanpa melalui konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi.
FPAN Bantah Penundaan Pemilihan Panitia Angket untuk Lobi-lobi
Pemilihan pimpinan panitia angket BBM gagal gara-gara FPG dan FPD menolak rapat digelar Jumat (4/7). FPAN menyayangkan pembatalan sepihak ini.
Meski begitu, FPAN dapat mengerti langkah dari FPG dan FPD itu. “Saya dengar FPG ada acara di Bali, FPD juga mengusulkan ditunda. Kita sayangkan karena jadi molor. Tapi bagaimana lagi, kita pahamilah saat ini,” kata ketua FPAN Zulkifli Hasan.
Hal itu disampaikan dia dalam perbincangan dengan detikcom di gedung DPR Senayan jakarta, Jumat (4/7).
Pria yang juga menjabat sebagai sekjen PAN ini membantah, pengunduran jadwal pemilihan pimpinan panitia angket yang mendadak ini sebagai upaya menghambat sekaligus lobi-lobi. Semua itu terjadi karena adanya halangan yang tidak bisa ditinggalkan.
“Gak ada lobi-lobi itu. Ini semua semata-mata karena ada fraksi yang gak bisa datang karena ada acara. Kalau kita paksakan kan gak korum, percuma,” terangnya.
Secara tiba-tiba FPG dan FPD mengusulkan pembatalan rapat penentuan pimpinan panitia angket BBM. Akibatnya, penentuan pimpinan panitia angket harus mundur yang berimplikasi mundurnya agenda penyelidikan carut marutnya pengelolaan energi nasional.
KETUA PANITIA ANGKET SEHARUSNYA DIJABAT FRAKSI PENGUSUL
Ketua panitia angket kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) idealnya dijabat anggota DPR dari fraksi pengusul angket, hal ini sangat penting agar panitia benar-benar mengerti ruh angket ini seperti yang dipahami fraksi pengusul.
“Secara logika juga tidak etis jika ketua panitia angket dijabat anggota DPR dari fraksi yang justru menentang usul penggunaan hak angket,” kata salah satu penggerak usul angket BBM, Aria Bima dari Fraksi PDI Perjuangan di sela-sela kunjungannya di Solo, Jumat.
Seperti diketahui, usul hak angket BBM semula dimotori dua politisi muda DPR, yakni Aria Bima dari Fraksi PDI Perjuangan dan Azwar Anas dari Fraksi PKB. Usulan itu kemudian diterima sebagai usul fraksi masing-masing dan disampaikan kepada pimpinan DPR.
Dalam voting untuk menentukan sikap atas usulan angket ini, tercatat dua fraksi pendukung pemerintah, yakni Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat menolak penggunaan hak angket ini. Hanya Yudhi Chrisnandi, satu-satunya dari Fraksi Partai Golkar yang setuju penggunaan hak angket.
Setelah hak angket disetujui DPR, diikuti dengan pembentukan panitia angket, ternyata keanggotaan dan pimpinan panitia angket ini menjadi rebutan.
Semua pimpinan fraksi DPR masuk dalam keanggotaan panitia angket ini, kecuali ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Motor angket BBM yakni Aria Bima, tidak masuk dalam kepanitiaan angket.
Ironisnya, fraksi yang menolak penggunaan hak angket, yakni Fraksi Partai Golkar sekarang ini justru sangat berambisi memimpin panitia angket.
Ia mengatakan, Yudhi Crisnandi, satu-satunya anggota Fraksi Partai Golkar yang setuju hak angket justru tidak masuk ke dalam panitia angket.
“Karena itu, saya khawatir, dijabatnya pimpinan panitia angket oleh fraksi yang menolak hak angket atau fraksi yang hanya pendukung usulan hak angket, akan menjadi awal penggembosan panitia angket ini,” kata Aria Bima.
Panitia angket ini merujuk UUD 45 maupun UU Nomor 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR, memiliki wewenang investigatif yang sangat besar, termasuk untuk menghadirkan semua pihak yang relevan dengan cara paksa.
Panitia angket juga berwenang melimpahkan temuannya menjadi perkara pidana di pengadilan. Akan tetapi, panitia angket akan kehilangan gigi jika para anggota DPR yang tergabung di dalamnya bisa diajak kompromi oleh pemerintah atau disuap oleh mereka yang memiliki kepentingan dengan bisnis minyak. (detikcom/Ant/g)
Rapat Pemilihan Pimpinan Panitia Angket BBM Mundur
Harian Global, Saturday 05 July 2008
Panitia Angket BBM akan mengadakan rapat pemilihan pimpinan Panitia Angket BBM Jumat ini. Namun atas atas usul Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Partai Demokrat (FPD), rapat itu diundur.
"Semalam ada surat yang masuk yang intinya Golkar dan Demokrat minta untuk diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Ganjar Pranowo saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (4/6).
Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mahfudz Siddiq.
"Saya mendapat sms bahwa rapat panitia angket ditunda hari ini, tetapi belum ditentukan kapan," kata Siddiq ketika dihubungi detikcom.
Politisi PKS ini juga mengaku tidak tahu menahu kenapa rapat ini sampai ditunda. "Saya juga belum dapat tembusan suratnya. Jadi saya tidak tau kenapa ini ditunda. Ini kan seharusnya dibicarakan dulu sama-sama, tidak putusan sepihak," imbuhnya.
FPG dan FPD adalah fraksi yang menolak hak angket pada sidang paripurna DPR RI Selasa, 24 Juni 2008. Banyak kalangan menilai, hak angket BBM sarat dengan nuansa politis.
Selain diyakini bisa membongkar misteri perminyakan nasional, hak pamungkas anggota Dewan ini juga dinilai bisa berujung pada pemakzulan Presiden.
DC | Global | Jakarta
Panitia Angket BBM akan mengadakan rapat pemilihan pimpinan Panitia Angket BBM Jumat ini. Namun atas atas usul Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Partai Demokrat (FPD), rapat itu diundur.
"Semalam ada surat yang masuk yang intinya Golkar dan Demokrat minta untuk diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Ganjar Pranowo saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (4/6).
Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mahfudz Siddiq.
"Saya mendapat sms bahwa rapat panitia angket ditunda hari ini, tetapi belum ditentukan kapan," kata Siddiq ketika dihubungi detikcom.
Politisi PKS ini juga mengaku tidak tahu menahu kenapa rapat ini sampai ditunda. "Saya juga belum dapat tembusan suratnya. Jadi saya tidak tau kenapa ini ditunda. Ini kan seharusnya dibicarakan dulu sama-sama, tidak putusan sepihak," imbuhnya.
FPG dan FPD adalah fraksi yang menolak hak angket pada sidang paripurna DPR RI Selasa, 24 Juni 2008. Banyak kalangan menilai, hak angket BBM sarat dengan nuansa politis.
Selain diyakini bisa membongkar misteri perminyakan nasional, hak pamungkas anggota Dewan ini juga dinilai bisa berujung pada pemakzulan Presiden.
DC | Global | Jakarta
Ketua Pansus Mestinya Jatah FPG
Suara Karya, Jumat, 4 Juli 2008
JAKARTA (Suara Karya): Komposisi kepemimpinan Panitia Khusus (Pansus) Angket kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai ramai diperdebatkan di kalangan DPR. Bahkan, kedudukan Ketua Pansus menjadi rebutan fraksi-fraksi di DPR.
Fraksi Partai Golkar (FPG) berharap, penentuan ketua Pansus Angket BBM tidak dilakukan melalui pemilihan, tapi ditentukan secara proporsional sesuai urutan perolehan suara di DPR.
Demikian dikemukakan anggota Pansus Angket BBM dari FPG Syamsul Bachri dan Setya Novanto, di Jakarta, Kamis (3/7) kemarin. Menurut Novanto, karena FPG merupakan fraksi terbesar di DPR, seyogianya ketua Pansus Angket BBM dipegang anggota FPG.
"Sesuai kebiasaan dalam pemilihan, baik pemilhan ketua DPR, ketua komisi maupun pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya, dilakukan secara proporsional. Saya kira, hal ini juga berlaku untuk menentukan ketua Pansus Angket," kata Novanto.
Syamsul Bachri, yang juga Sekretaris FPG, mengatakan pihaknya siap memimpin Pansus Angket BBM. Dia yakin, anggota FPG di Pansus Angket solid karena banyak diisi kader terbaik. Untuk menggolkan keinginan menjadi pimpinan Pansus Angket, Partai Golkar berkoalisi dengan Partai Demokrat yang menempatkan lima orang di Pansus Angket.
Tiga Opsi
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPR Zulkifli Hasan menawarkan tiga opsi dalam memilih pimpinan Pansus Angket BBM yang beranggotakan 50 legislator.
"Pertama, dipilih secara proporsional. Artinya diambil berdasarkan jumlah kursi di DPR. Kalau begitu, Partai Golkar, PDIP dan PAN-lah yang menjadi pimpinannya," katanya.
Opsi kedua, tutur Sekjen DPP PAN itu, dengan jalan musyawarah. "Opsi ini tergantung Partai Golkar dan PDIP. Siapa yang mau mengalah. Tapi kalau PAN, inginnya kita yang memimpin atau partai yang memang mendukung hak angket sejak awal, dan bukan partai yang menolak hak angket yang memimpin pansus," ujarnya.
Opsi terakhir, kata Zul, adalah voting. "Kalau proporsional dan musyawarah tidak bisa dilakukan, tentu diambil secara voting. Namun, sebagai jalan tengahnya, kita mengusulkan biar PAN atau partai yang sejak pertama mendukung hak angket saja yang boleh menjadi pemimpin pansus, karena jelas-jelas sejak awal sudah setuju hak angket," katanya.
Zul akui bahwa ada kekhawatiran sejumlah pihak jika angket kenaikan harga BBM akan gembos di tengah jalan jika dipimpin Partai Golkar dan Partai Demokrat yang dari awal menolak hak angket BBM. "Memang benar ada kekhawatiran itu. Tapi yang jelas, pimpinan itu kolektif karena tidak bisa memutuskan sendiri, sebab ada 50 anggota di dalamnya," ujarnya.
Menurut Zul, terpenting dari hak angket BBM adalah substansinya, bukan masalah teknis dalam memilih kepemimpinan Pansus Angket
"Saya kira, yang terpenting itu adalah substansinya, karena harga minyak terus naik. Lagi pula, waktunya sangat sempit. Jangan sampai harapan masyarakat banyak kepada 50 anggota pansus ini tidak terpenuhi hanya karena pertarungan politik," ujarnya.
Berbeda dengan itu, FPKS justru mengusulkan agar pimpinan Pansus hak angket diundi, tidak otomatis diserahkan pada fraksi terbesar.
"Kalau selama ini pimpinan biasanya proporsional, khusus untuk panitia angket lebih bagus jika diundi saja. Sehingga tidak ada tafsir politik yang macam-macam," ujar Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq.
Mahfudz menambahkan, panitia angket harus segera menggelar rapat untuk menyusun agenda dan jadwal persidangan. "Panitia angket harus segera rapat memilih pimpinan sebelum Jumat agar bisa bekerja," ujar anggota Komisi II DPR ini.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR Effendy Choirie menyatakan, pihaknya akan mengawal langkah Pansus Angket menjalankan tugasnya. FKB akan menggalang dukungan publik agar DPR menuntaskan semua kasus yang terkait dengan buruknya pengelolaan energi nasional.
"Kita akan kawal hak angket ini," kata Gus Choi yang menyatakan, FKB juga siap menempatkan kadernya di pimpinan Pansus Angket. Selain dirinya, tutur dia, FKB menempatkan lima kader di Pansus Angket, meliputi Lalu Misbah Hidayat, Abdullah Azwar Anas, Anna Mu`awanah serta Choirul Saleh. "FKB mengusulkan Pak Lalu Misbah karena dia menguasai masalah," kata Choirie.
Di sela diskusi "Angket BBM dan Pertanggungjawaban Publik" yang diselenggarakan FKB, pengamat politik Soegeng Sarjadi Syndicated menganggap ada gejala psikopat. Sebab, partai yang semula menolak kemudian ingin menjadi ketua Pansus Angket BBM.
Soegeng mengemukakan, hak angket penting untuk membongkar ketidakberesan dalam pengelolaan energi nasional, terutama minyak.
Hal senada disampaikan pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy. Dia mengemukakan, fokus hak angket kemungkinan adalah efisiensi produksi dan pengungkapan praktik mafia serta kemungkinan terjadinya penyimpangan konstitusi.
Selain dugaan manipulasi data mengenai penerimaan negara dari sektor migas, sebagian pejabat pemerintah sangat ahli meyakinkan publik. Dalam pengantar APBN 2008, menurut dia, disampaikan bahwa minyak akan stabil dan produksi minyak dari Timur Tengah juga stabil. "Padahal prediksi itu salah besar dan pemerintah telah memperbaiki kesalahan itu dalam APBN Perubahan 2008," katanya.
Dia berharap, DPR berhati-hati dan melengkapi data mengenai produksi minyak nasional dan penerimaan yang seharusnya diterima negara. "DPR jangan mau `ngalah` begitu saja. Data-data kontrak karya (KK) akan sulit diperoleh dengan alasan rahasia negara," katanya.
Menurut dia, Indonesia tidak perlu menaikkan harga BBM jika manajemen pengelolaan minyak dibenahi. Persoalannya, manajemen pengelolaan tidak efisien dan penuh manipulasi sehingga Indonesia kesulitan saat harga minyak dunia naik.
Pengamat perminyakan Priyagung Rahmanto berharap angket DPR akan menghasilkan sesuatu yang konkret untuk rakyat dan negara. Oleh sebab itu, angket harus fokus pada masalah perminyakan nasional.
"Ekspor minyak kita harganya lebih murah dibanding ketika harus impor minyak dan nilainya mencapai triliunan rupiah," katanya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah akan transparan menjawab hak angket DPR tentang kebijakan kenaikan harga BBM. "Pemerintah akan menjawab semuanya, transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Apa adanya," katanya.
Berbeda dengan hak interpelasi yang harus dijawab pemerintah berdasarkan daftar pertanyaan yang dikirimkan DPR, pada hak angket, penjelasan pemerintah diberikan kepada panitia khusus hak angket.
Menurut Hatta, pemerintah siap meladeni hak angket itu dengan mengirimkan seseorang maupun data apa pun yang diminta panitia khusus hak angket tentang BBM.
"Kalau hak angket untuk penyelidikan, beda dengan hak interpelasi. Jadi nanti siapa pun yang diminta keterangan, tentang apa pun, kita siap," tuturnya.
Mensesneg mengatakan, pemerintah memaklumi keputusan DPR menggunakan hak angket terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM. Pemerintah menghormati penggunaan hak apa pun dari para anggota DPR asalkan sesuai dengan peraturan dan tata cara yang berlaku. (Rully/Kartoyo DS/Yudhiarma)
JAKARTA (Suara Karya): Komposisi kepemimpinan Panitia Khusus (Pansus) Angket kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai ramai diperdebatkan di kalangan DPR. Bahkan, kedudukan Ketua Pansus menjadi rebutan fraksi-fraksi di DPR.
Fraksi Partai Golkar (FPG) berharap, penentuan ketua Pansus Angket BBM tidak dilakukan melalui pemilihan, tapi ditentukan secara proporsional sesuai urutan perolehan suara di DPR.
Demikian dikemukakan anggota Pansus Angket BBM dari FPG Syamsul Bachri dan Setya Novanto, di Jakarta, Kamis (3/7) kemarin. Menurut Novanto, karena FPG merupakan fraksi terbesar di DPR, seyogianya ketua Pansus Angket BBM dipegang anggota FPG.
"Sesuai kebiasaan dalam pemilihan, baik pemilhan ketua DPR, ketua komisi maupun pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya, dilakukan secara proporsional. Saya kira, hal ini juga berlaku untuk menentukan ketua Pansus Angket," kata Novanto.
Syamsul Bachri, yang juga Sekretaris FPG, mengatakan pihaknya siap memimpin Pansus Angket BBM. Dia yakin, anggota FPG di Pansus Angket solid karena banyak diisi kader terbaik. Untuk menggolkan keinginan menjadi pimpinan Pansus Angket, Partai Golkar berkoalisi dengan Partai Demokrat yang menempatkan lima orang di Pansus Angket.
Tiga Opsi
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPR Zulkifli Hasan menawarkan tiga opsi dalam memilih pimpinan Pansus Angket BBM yang beranggotakan 50 legislator.
"Pertama, dipilih secara proporsional. Artinya diambil berdasarkan jumlah kursi di DPR. Kalau begitu, Partai Golkar, PDIP dan PAN-lah yang menjadi pimpinannya," katanya.
Opsi kedua, tutur Sekjen DPP PAN itu, dengan jalan musyawarah. "Opsi ini tergantung Partai Golkar dan PDIP. Siapa yang mau mengalah. Tapi kalau PAN, inginnya kita yang memimpin atau partai yang memang mendukung hak angket sejak awal, dan bukan partai yang menolak hak angket yang memimpin pansus," ujarnya.
Opsi terakhir, kata Zul, adalah voting. "Kalau proporsional dan musyawarah tidak bisa dilakukan, tentu diambil secara voting. Namun, sebagai jalan tengahnya, kita mengusulkan biar PAN atau partai yang sejak pertama mendukung hak angket saja yang boleh menjadi pemimpin pansus, karena jelas-jelas sejak awal sudah setuju hak angket," katanya.
Zul akui bahwa ada kekhawatiran sejumlah pihak jika angket kenaikan harga BBM akan gembos di tengah jalan jika dipimpin Partai Golkar dan Partai Demokrat yang dari awal menolak hak angket BBM. "Memang benar ada kekhawatiran itu. Tapi yang jelas, pimpinan itu kolektif karena tidak bisa memutuskan sendiri, sebab ada 50 anggota di dalamnya," ujarnya.
Menurut Zul, terpenting dari hak angket BBM adalah substansinya, bukan masalah teknis dalam memilih kepemimpinan Pansus Angket
"Saya kira, yang terpenting itu adalah substansinya, karena harga minyak terus naik. Lagi pula, waktunya sangat sempit. Jangan sampai harapan masyarakat banyak kepada 50 anggota pansus ini tidak terpenuhi hanya karena pertarungan politik," ujarnya.
Berbeda dengan itu, FPKS justru mengusulkan agar pimpinan Pansus hak angket diundi, tidak otomatis diserahkan pada fraksi terbesar.
"Kalau selama ini pimpinan biasanya proporsional, khusus untuk panitia angket lebih bagus jika diundi saja. Sehingga tidak ada tafsir politik yang macam-macam," ujar Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq.
Mahfudz menambahkan, panitia angket harus segera menggelar rapat untuk menyusun agenda dan jadwal persidangan. "Panitia angket harus segera rapat memilih pimpinan sebelum Jumat agar bisa bekerja," ujar anggota Komisi II DPR ini.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR Effendy Choirie menyatakan, pihaknya akan mengawal langkah Pansus Angket menjalankan tugasnya. FKB akan menggalang dukungan publik agar DPR menuntaskan semua kasus yang terkait dengan buruknya pengelolaan energi nasional.
"Kita akan kawal hak angket ini," kata Gus Choi yang menyatakan, FKB juga siap menempatkan kadernya di pimpinan Pansus Angket. Selain dirinya, tutur dia, FKB menempatkan lima kader di Pansus Angket, meliputi Lalu Misbah Hidayat, Abdullah Azwar Anas, Anna Mu`awanah serta Choirul Saleh. "FKB mengusulkan Pak Lalu Misbah karena dia menguasai masalah," kata Choirie.
Di sela diskusi "Angket BBM dan Pertanggungjawaban Publik" yang diselenggarakan FKB, pengamat politik Soegeng Sarjadi Syndicated menganggap ada gejala psikopat. Sebab, partai yang semula menolak kemudian ingin menjadi ketua Pansus Angket BBM.
Soegeng mengemukakan, hak angket penting untuk membongkar ketidakberesan dalam pengelolaan energi nasional, terutama minyak.
Hal senada disampaikan pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy. Dia mengemukakan, fokus hak angket kemungkinan adalah efisiensi produksi dan pengungkapan praktik mafia serta kemungkinan terjadinya penyimpangan konstitusi.
Selain dugaan manipulasi data mengenai penerimaan negara dari sektor migas, sebagian pejabat pemerintah sangat ahli meyakinkan publik. Dalam pengantar APBN 2008, menurut dia, disampaikan bahwa minyak akan stabil dan produksi minyak dari Timur Tengah juga stabil. "Padahal prediksi itu salah besar dan pemerintah telah memperbaiki kesalahan itu dalam APBN Perubahan 2008," katanya.
Dia berharap, DPR berhati-hati dan melengkapi data mengenai produksi minyak nasional dan penerimaan yang seharusnya diterima negara. "DPR jangan mau `ngalah` begitu saja. Data-data kontrak karya (KK) akan sulit diperoleh dengan alasan rahasia negara," katanya.
Menurut dia, Indonesia tidak perlu menaikkan harga BBM jika manajemen pengelolaan minyak dibenahi. Persoalannya, manajemen pengelolaan tidak efisien dan penuh manipulasi sehingga Indonesia kesulitan saat harga minyak dunia naik.
Pengamat perminyakan Priyagung Rahmanto berharap angket DPR akan menghasilkan sesuatu yang konkret untuk rakyat dan negara. Oleh sebab itu, angket harus fokus pada masalah perminyakan nasional.
"Ekspor minyak kita harganya lebih murah dibanding ketika harus impor minyak dan nilainya mencapai triliunan rupiah," katanya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah akan transparan menjawab hak angket DPR tentang kebijakan kenaikan harga BBM. "Pemerintah akan menjawab semuanya, transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Apa adanya," katanya.
Berbeda dengan hak interpelasi yang harus dijawab pemerintah berdasarkan daftar pertanyaan yang dikirimkan DPR, pada hak angket, penjelasan pemerintah diberikan kepada panitia khusus hak angket.
Menurut Hatta, pemerintah siap meladeni hak angket itu dengan mengirimkan seseorang maupun data apa pun yang diminta panitia khusus hak angket tentang BBM.
"Kalau hak angket untuk penyelidikan, beda dengan hak interpelasi. Jadi nanti siapa pun yang diminta keterangan, tentang apa pun, kita siap," tuturnya.
Mensesneg mengatakan, pemerintah memaklumi keputusan DPR menggunakan hak angket terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM. Pemerintah menghormati penggunaan hak apa pun dari para anggota DPR asalkan sesuai dengan peraturan dan tata cara yang berlaku. (Rully/Kartoyo DS/Yudhiarma)
Hak angket di setujui , Ketua DPR Malah Umroh
Dakta.com, Jumat, 04 Juli 2008
Ditulis Oleh : Redaksi
"Mestinya dalam situasi yang seperti ini, di mana tuntutan agar hak angket ini bekerja, sebagai pimpinan DPR harusnya tahulah mana yang lebih prioritas, kan umroh kan bisa kapan-kapan," cetus Mahfudz.
Keberangkatan Ketua DPR Agung Laksono menunaikan ibadah umroh di tengah polemik pembentukan panitia hak angket disesalkan koleganya di DPR. Sebagai ketua DPR, Agung seharusnya bisa mendahulukan mana hal yang penting dan tidak.
"Mestinya dalam situasi yang seperti ini, di mana tuntutan agar hak angket ini bekerja, sebagai pimpinan DPR harusnya tahulah mana yang lebih prioritas kan," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/7).
Menurutnya, pemilihan ketua panitia angket dirasakan sangat mendesak sekali karena tuntutan dari masyarakat untuk segera dilaksanakannya angket sangat besar.
"Pemilihan pimpinan angket ini kan harus dipimpin langsung oleh ketua DPR, ya mestinya dari pihak Sekjen mestinya juga memberitahu hal ini, dan sesuaikan agenda. Jangan justru dibenturkan antara agenda ke luar negeri dengan agenda ini. Umroh kan bisa kapan-kapan," cetus Mahfudz.
Dia menambahkan, pengisian posisi pimpinan panitia angket tersebut dikarenakan semua kebijakan pelaksanaan proses hak angket ditentukan oleh pimpinan.
"Pimpinan angket itu sangat penting sebab dia yang memutuskan dan mensetting agenda, bagaimana pelaksanaannya, dan lainnya. Karena kita juga takut dalam pelaksanaannya nanti anggota semangatnya turun ditengah jalan. jelasnya.
"Nah pengaruh pimpinan sangat besar di sini, ya paling tidak begini salah satu tabiat kerja di DPR, Pansus ini seringkali semangat di awal nah dalam pelaksanaannya nanti banyak anggota yang tidak bisa hadir," pungkasnya.(wspda/pa)
Ditulis Oleh : Redaksi
"Mestinya dalam situasi yang seperti ini, di mana tuntutan agar hak angket ini bekerja, sebagai pimpinan DPR harusnya tahulah mana yang lebih prioritas, kan umroh kan bisa kapan-kapan," cetus Mahfudz.
Keberangkatan Ketua DPR Agung Laksono menunaikan ibadah umroh di tengah polemik pembentukan panitia hak angket disesalkan koleganya di DPR. Sebagai ketua DPR, Agung seharusnya bisa mendahulukan mana hal yang penting dan tidak.
"Mestinya dalam situasi yang seperti ini, di mana tuntutan agar hak angket ini bekerja, sebagai pimpinan DPR harusnya tahulah mana yang lebih prioritas kan," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/7).
Menurutnya, pemilihan ketua panitia angket dirasakan sangat mendesak sekali karena tuntutan dari masyarakat untuk segera dilaksanakannya angket sangat besar.
"Pemilihan pimpinan angket ini kan harus dipimpin langsung oleh ketua DPR, ya mestinya dari pihak Sekjen mestinya juga memberitahu hal ini, dan sesuaikan agenda. Jangan justru dibenturkan antara agenda ke luar negeri dengan agenda ini. Umroh kan bisa kapan-kapan," cetus Mahfudz.
Dia menambahkan, pengisian posisi pimpinan panitia angket tersebut dikarenakan semua kebijakan pelaksanaan proses hak angket ditentukan oleh pimpinan.
"Pimpinan angket itu sangat penting sebab dia yang memutuskan dan mensetting agenda, bagaimana pelaksanaannya, dan lainnya. Karena kita juga takut dalam pelaksanaannya nanti anggota semangatnya turun ditengah jalan. jelasnya.
"Nah pengaruh pimpinan sangat besar di sini, ya paling tidak begini salah satu tabiat kerja di DPR, Pansus ini seringkali semangat di awal nah dalam pelaksanaannya nanti banyak anggota yang tidak bisa hadir," pungkasnya.(wspda/pa)
Thursday, July 03, 2008
Pimpinan Panitia Angket BBM Jadi Rebutan Fraksi-fraksi DPR
Detik, 2/7/08
Muhammad Nur Hayid - detikcom
Jakarta - Jabatan pimpinan panitia angket
BBM rupanya cukup menggiurkan bagi
fraksi-fraksi. Bahkan FPKS sampai
mengusulkan pimpinan panitia hak angket
harus diundi, tidak otomatis diserahkan
pada fraksi terbesar.
"Kalau selama ini pimpinan biasanya
proporsional, khusus untuk panitia angket
lebih bagus jika diundi saja. Sehingga tidak
ada tafsir politik yang macam-macam," ujar
Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di Gedung
DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2008).
Menurut Mahfudz, panitia angket harus
segera menggelar rapat untuk menyusun
agenda dan jadwal persidangan.
"Panitia angket harus segera rapat untuk
memilih pimpinan sebelum Jumat, agar bisa
bekerja," saran anggota Komisi II ini.
Anggota FKB Abdullah Azwar Anas
menuturkan, meski diperebutkan banyak
fraksi, namun partainya tidak tertarik untuk
masuk bursa pimpinan panitia angket. FKB
menyerahkan kepada fraksi lain untuk
mengomandoi panitia angket.
"Meski kami punya hak karena sebagai fraksi pengusul hak angket, tapi kami
tidak tertarik untuk kesana. Biarkan saja fraksi lain seperti PDIP, PAN atau
yang lainnya," kata Abdullah. ( nik / fay )
Muhammad Nur Hayid - detikcom
Jakarta - Jabatan pimpinan panitia angket
BBM rupanya cukup menggiurkan bagi
fraksi-fraksi. Bahkan FPKS sampai
mengusulkan pimpinan panitia hak angket
harus diundi, tidak otomatis diserahkan
pada fraksi terbesar.
"Kalau selama ini pimpinan biasanya
proporsional, khusus untuk panitia angket
lebih bagus jika diundi saja. Sehingga tidak
ada tafsir politik yang macam-macam," ujar
Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di Gedung
DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2008).
Menurut Mahfudz, panitia angket harus
segera menggelar rapat untuk menyusun
agenda dan jadwal persidangan.
"Panitia angket harus segera rapat untuk
memilih pimpinan sebelum Jumat, agar bisa
bekerja," saran anggota Komisi II ini.
Anggota FKB Abdullah Azwar Anas
menuturkan, meski diperebutkan banyak
fraksi, namun partainya tidak tertarik untuk
masuk bursa pimpinan panitia angket. FKB
menyerahkan kepada fraksi lain untuk
mengomandoi panitia angket.
"Meski kami punya hak karena sebagai fraksi pengusul hak angket, tapi kami
tidak tertarik untuk kesana. Biarkan saja fraksi lain seperti PDIP, PAN atau
yang lainnya," kata Abdullah. ( nik / fay )
Ketua Angket BBM Sebaiknya Diundi
Rabu, 02 Juli 2008 15:43 WIB
Mediaindonesia online, Penulis : Fardiansah Noor
JAKARTA--MI: Ketua Panitia Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) diusulkan untuk dipilih dengan cara diundi. Hal itu lebih baik dibandingkan dengan musyawarah atau voting untuk menghindari adanya tafsir politik.
Demikian diungkapkan Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (2/7). Menurut Mahfudz, susunan kepemimpinan dalam Pansus biasanya disusun berdasarkan asas proporsional.
Tapi, demi menghindari tafsir politik tertentu harus diambil cara penentuan Ketua Panitia Angket yang lain. "Bagus jika diundi saja," kata Mahfudz. Selain itu, lanjutnya, pemilihan Ketua Panitia Angket yang direncanakan dilakukan pada Jumat (4/7), sebaiknya dipercepat agar Panitia bisa segera bekerja menyusun agenda dan jadwal sebelum reses berlangsung pertengahan Juli ini. Tapi, Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso tidak setuju dengan usulan pengundian itu. "Kepemimpinan di Panitia Angket ini bersifat kolektif sehingga kita bisa musyawarahkan," ujar Priyo.
Dia menilai, cara pemilihan dengan musyawarah lebih baik dibandingkan voting atau cara lainnya. Menurutnya, Hak Angket sekarang sudah resmi lolos menjadi hak DPR, bukan orang perorang atau kelompok-kelompok fraksi. Sehingga, Fraksi Partai Golkar mempunyai hak yang sama untuk bisa menjadi Ketua.
"Kalau disetujui fraksi-fraksi, Fraksi Partai Golkar siap memimpin Panitia Angket untuk posisi ketua. Kami juga mengusulkan Fraksi PDIP dan fraksi-fraksi lain secara proporsional menempati posisi kepemimpinan Panitia Angket," jelas Priyo.
Selain itu, tambahnya, saat ini yang lebih penting segera disepakati adalah arah dan substansi penggunaan hak angket. "Apakah dibiarkan menjadi bola liar secara politik atau diarahkan untuk hal-hal yang produktif," tanya Priyo. (Far/OL-06)
Mediaindonesia online, Penulis : Fardiansah Noor
JAKARTA--MI: Ketua Panitia Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) diusulkan untuk dipilih dengan cara diundi. Hal itu lebih baik dibandingkan dengan musyawarah atau voting untuk menghindari adanya tafsir politik.
Demikian diungkapkan Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (2/7). Menurut Mahfudz, susunan kepemimpinan dalam Pansus biasanya disusun berdasarkan asas proporsional.
Tapi, demi menghindari tafsir politik tertentu harus diambil cara penentuan Ketua Panitia Angket yang lain. "Bagus jika diundi saja," kata Mahfudz. Selain itu, lanjutnya, pemilihan Ketua Panitia Angket yang direncanakan dilakukan pada Jumat (4/7), sebaiknya dipercepat agar Panitia bisa segera bekerja menyusun agenda dan jadwal sebelum reses berlangsung pertengahan Juli ini. Tapi, Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso tidak setuju dengan usulan pengundian itu. "Kepemimpinan di Panitia Angket ini bersifat kolektif sehingga kita bisa musyawarahkan," ujar Priyo.
Dia menilai, cara pemilihan dengan musyawarah lebih baik dibandingkan voting atau cara lainnya. Menurutnya, Hak Angket sekarang sudah resmi lolos menjadi hak DPR, bukan orang perorang atau kelompok-kelompok fraksi. Sehingga, Fraksi Partai Golkar mempunyai hak yang sama untuk bisa menjadi Ketua.
"Kalau disetujui fraksi-fraksi, Fraksi Partai Golkar siap memimpin Panitia Angket untuk posisi ketua. Kami juga mengusulkan Fraksi PDIP dan fraksi-fraksi lain secara proporsional menempati posisi kepemimpinan Panitia Angket," jelas Priyo.
Selain itu, tambahnya, saat ini yang lebih penting segera disepakati adalah arah dan substansi penggunaan hak angket. "Apakah dibiarkan menjadi bola liar secara politik atau diarahkan untuk hal-hal yang produktif," tanya Priyo. (Far/OL-06)
F-PG Siap Pimpin Pansus Pansus Sebaiknya Dipimpin Pengusul Hak Angket
Kompas, Rabu, 2 Juli 2008 | 23:55 WIB
Jakarta, Kompas - Setelah usul penggunaan hak angket atas kenaikan harga bahan bakar minyak disetujui sebagai hak DPR, semua fraksi punya hak dan kedudukan yang sama. Atas dasar itu, Fraksi Partai Golkar mengklaim siap memimpin Panitia Angket.
Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) Priyo Budi Santoso, Rabu (2/7) siang, jika fraksi lain setuju, F-PG siap mengetuai Panitia Angket.
F-PG juga mengusulkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dan fraksi lain secara proporsional menempati posisi pimpinan Panitia Angket. Kepemimpinan di Panitia Angket bersifat kolektif sehingga segala sesuatunya bisa dimusyawarahkan dan tanpa perlu voting.
Menurut F-PG, yang lebih penting segera disepakati adalah arah substansi angket. ”Mau dibiarkan menjadi bola liar secara politik atau diarahkan untuk hal-hal yang produktif?” kata Priyo.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR Lukman Hakim Saifuddin. Meskipun Partai Golkar tidak setuju atas pengusulan hak angket, katanya, tetapi kalau sudah ditetapkan DPR, usulan hak angket ini menjadi milik semua anggota DPR. Karena itu, Golkar berhak mencalonkan diri sebagai pemimpin Pansus.
Sebelumnya muncul usul agar Panitia Angket tidak dipimpin anggota Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat karena dikhawatirkan bakal ”menggembosi” makna penggunaan hak angket atas kenaikan harga BBM. Kedua fraksi tersebut pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/6), tidak mendukung usul penggunaan hak angket kenaikan harga BBM.
Anggota Panitia Angket, Hadimulyo (F-PPP), misalnya, mengingatkan bahwa ketua Panitia Angket lebih layak berasal dari fraksi yang sejak awal berinisiatif mengajukan hak angket. Dengan mempertimbangkan fatsun politik, ada baiknya jika Ketua Panitia Angket tidak dijabat anggota F-PG atau F-PD. ”Tapi kalau sebagai unsur pimpinan, boleh saja,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq yang juga anggota Panitia Angket mengusulkan agar pimpinan Pansus diundi saja. Dengan pengundian, tidak ada tafsir politik bahwa pimpinan Panitia Angket disusun untuk mengamankan kepentingan pihak tertentu.
Sekretaris F-PDIP Bambang Wuryanto membenarkan adanya upaya dari F-PG untuk mengambil posisi ketua dalam Panitia Khusus Angket BBM. Namun, F-PDIP yang sejak semula mendukung angket BBM ini akan berupaya mematahkan rencana F-PG itu dalam rapat internal panitia khusus yang direncanakan akan berlangsung Rabu ini.
Hentikan politisasi
Rektor Universitas Paramadina, Jakarta, Anies Baswedan secara terpisah mengatakan, anggota DPR harus menghentikan proses politisasi dalam penentuan pimpinan Pansus Angket.
Setelah Pansus terbentuk, kata Anies, seharusnya setiap kelompok yang mendukung maupun menolak hak angket mencari para profesional untuk mendukung kerja mereka dalam melakukan investigasi. Tim ahli yang diperbantukan kepada Pansus Hak Angket ini harus mengumpulkan informasi secara lengkap tentang kebijakan tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia.
Tarik-menarik dalam penentuan pimpinan Pansus Angket, menurut Anies, sebagai hal wajar dalam lembaga politik. Jika semula Golkar menghalangi agar pengusulan hak angket tidak disetujui, kini setelah disetujui DPR, Golkar ingin mengontrolnya.
”Semua pihak harus mengendurkan semangat untuk memolitisasi hak angket itu dan lebih fokus kepada tujuannya,” kata Anies. (DIK/SUT/MZW)
Jakarta, Kompas - Setelah usul penggunaan hak angket atas kenaikan harga bahan bakar minyak disetujui sebagai hak DPR, semua fraksi punya hak dan kedudukan yang sama. Atas dasar itu, Fraksi Partai Golkar mengklaim siap memimpin Panitia Angket.
Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) Priyo Budi Santoso, Rabu (2/7) siang, jika fraksi lain setuju, F-PG siap mengetuai Panitia Angket.
F-PG juga mengusulkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dan fraksi lain secara proporsional menempati posisi pimpinan Panitia Angket. Kepemimpinan di Panitia Angket bersifat kolektif sehingga segala sesuatunya bisa dimusyawarahkan dan tanpa perlu voting.
Menurut F-PG, yang lebih penting segera disepakati adalah arah substansi angket. ”Mau dibiarkan menjadi bola liar secara politik atau diarahkan untuk hal-hal yang produktif?” kata Priyo.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR Lukman Hakim Saifuddin. Meskipun Partai Golkar tidak setuju atas pengusulan hak angket, katanya, tetapi kalau sudah ditetapkan DPR, usulan hak angket ini menjadi milik semua anggota DPR. Karena itu, Golkar berhak mencalonkan diri sebagai pemimpin Pansus.
Sebelumnya muncul usul agar Panitia Angket tidak dipimpin anggota Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat karena dikhawatirkan bakal ”menggembosi” makna penggunaan hak angket atas kenaikan harga BBM. Kedua fraksi tersebut pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/6), tidak mendukung usul penggunaan hak angket kenaikan harga BBM.
Anggota Panitia Angket, Hadimulyo (F-PPP), misalnya, mengingatkan bahwa ketua Panitia Angket lebih layak berasal dari fraksi yang sejak awal berinisiatif mengajukan hak angket. Dengan mempertimbangkan fatsun politik, ada baiknya jika Ketua Panitia Angket tidak dijabat anggota F-PG atau F-PD. ”Tapi kalau sebagai unsur pimpinan, boleh saja,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq yang juga anggota Panitia Angket mengusulkan agar pimpinan Pansus diundi saja. Dengan pengundian, tidak ada tafsir politik bahwa pimpinan Panitia Angket disusun untuk mengamankan kepentingan pihak tertentu.
Sekretaris F-PDIP Bambang Wuryanto membenarkan adanya upaya dari F-PG untuk mengambil posisi ketua dalam Panitia Khusus Angket BBM. Namun, F-PDIP yang sejak semula mendukung angket BBM ini akan berupaya mematahkan rencana F-PG itu dalam rapat internal panitia khusus yang direncanakan akan berlangsung Rabu ini.
Hentikan politisasi
Rektor Universitas Paramadina, Jakarta, Anies Baswedan secara terpisah mengatakan, anggota DPR harus menghentikan proses politisasi dalam penentuan pimpinan Pansus Angket.
Setelah Pansus terbentuk, kata Anies, seharusnya setiap kelompok yang mendukung maupun menolak hak angket mencari para profesional untuk mendukung kerja mereka dalam melakukan investigasi. Tim ahli yang diperbantukan kepada Pansus Hak Angket ini harus mengumpulkan informasi secara lengkap tentang kebijakan tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia.
Tarik-menarik dalam penentuan pimpinan Pansus Angket, menurut Anies, sebagai hal wajar dalam lembaga politik. Jika semula Golkar menghalangi agar pengusulan hak angket tidak disetujui, kini setelah disetujui DPR, Golkar ingin mengontrolnya.
”Semua pihak harus mengendurkan semangat untuk memolitisasi hak angket itu dan lebih fokus kepada tujuannya,” kata Anies. (DIK/SUT/MZW)
Subscribe to:
Posts (Atom)