Mahfudz Siddiq Terus Berupaya Indonesia-Israel Tidak Berhubungan Diplomatik

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berjanji untuk menjaga agar Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Israel dinilai terus melakukan okupasi secara biadab di atas tanah sah bangsa Palestina.

"Selama saya menjadi Ketua Komisi I DPR, akan tetap menjaga supaya Indonesia tidak membangun hubungan dengan Israel," ujar Mahfudz di Jakarta.

Dia juga mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak melupakan peran Palestina dalam mendukung terwujudnya kemerdekaan bangsa Indonesia ketika mengalami penjajahan dari Belanda. Karena itu, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, sudah sepatutnya bangsa Indonesia terus berupaya mendorong kemerdekaan negara Palestina dari penjajahan zionis Israel.

"Pada masa-masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, M Ali Taher, Perdana Menteri Palestina, menyumbangkan seluruh uangnya dari bank internasional untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di saat agresi militer I dan II terjadi, Palestina bersama Mesir, Irak dan negara-negara lain melakukan boikot, demonstrasi anti Belanda," pungkasnya.

PKS: Bawa Israel ke Mahkamah Internasional

Indonesia harus bersikap dengan memotori dibawanya Israel ke Mahkamah Internasional

Selasa, 1 Juni 2010, 06:35 WIB

Karaniya Dharmasaputra, Anggi Kusumadewi

Politisi PKS Mahfudz Siddiq (VIVAnews/ Tri Saputro)

 

VIVAnews - Penembakan militer Israel atas kapal pembawa kemanusiaan, Mavi Marmara, yang menuju Jalur Gaza, Palestina, menuai kemarahan masyarakat internasional. Kecaman juga datang dari tanah air, termasuk dari Partai Keadilan Sejahtera, partai Islam terbesar di tanah air.

PKS bahkan mendorong Indonesia menjadi salah satu negara yang memotori dibawanya Israel ke Mahkamah Pidana Internasional. "DPP PKS mengutuk keras tindakan pemerintah Israel yang menyerang secara militer misi kemanusiaan internasional ke Gaza. Ini merupakan bentuk deklarasi perang terbuka dari Israel kepada masyarakat dunia," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 31 Mei 2010.

Dari enam kapal yang diserang Israel, salah satunya, Kapal Mavi Marmara, mengangkut relawan kemanusiaan dari 50 negara, termasuk Indonesia. Terdapat 12 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang ikut dalam pelayaran misi kemanusiaan 'Flotilla to Gaza' -- Kebebasan untuk Gaza. Penyerangan Israel, termasuk jurnalis tvOne, M. Yasin.

"Negara-negara muslim, termasuk Indonesia, harus membawa kasus ini ke PBB dan Mahkamah Internasional, karena Israel terbukti bukan hanya menyerang Palestina, tapi juga masyarakat Internasional," ujar Mahfudz. Ia mengingatkan, kapal bermisi kemanusiaan itu bukan hanya berisi unsur relawan dari satu negara, melainkan dari banyak negara. Dengan kata lain, Israel telah menegasikan hak dari seluruh negara tersebut.

"Ingat, konvensi internasional tidak melarang bantuan kemanusiaan semacam itu," kata Mahfudz lagi. Oleh karena itu, lanjutnya, Indonesia harus menjadi motor guna membuka mata dunia internasional bahwa kejahatan yang dilakukan Israel bukan sekedar kejahatan atas satu negara, tapi juga kejahatan kemanusiaan atas seluruh umat manusia.

Peran Indonesia untuk membawa Israel ke Mahkamah Internasional, dirasa Mahfudz sangat penting. Terlebih, Presien Palestina Mahmoud Abbas baru saja mengunjungi Presiden SBY di Istana Negara, Sabtu lalu. "Ini kesempatan yang harus diambil Presiden SBY untuk membuktikan ucapannya, bahwa Indonesia tetap mendukung Palestina," kata Mahfudz.
• VIVAnews

PKS: Bawa Israel ke Mahkamah Internasional

Indonesia harus bersikap dengan memotori dibawanya Israel ke Mahkamah Internasional

Senin, 31 Mei 2010, 16:18 WIB

Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi

Politisi PKS Mahfudz Siddiq (VIVAnews/ Tri Saputro)

VIVAnews - Penembakan militer Israel atas kapal pembawa kemanusiaan, Mavi Marmara, yang menuju Jalur Gaza, Palestina, menuai kemarahan masyarakat internasional. Kecaman juga datang dari tanah air, termasuk dari Partai Keadilan Sejahtera, partai Islam terbesar di tanah air.

PKS bahkan mendorong Indonesia menjadi salah satu negara yang memotori dibawanya Israel ke Mahkamah Pidana Internasional. "DPP PKS mengutuk keras tindakan pemerintah Israel yang menyerang secara militer misi kemanusiaan internasional ke Gaza. Ini merupakan bentuk deklarasi perang terbuka dari Israel kepada masyarakat dunia," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 31 Mei 2010.

Dari enam kapal yang diserang Israel, salah satunya, Kapal Mavi Marmara, mengangkut relawan kemanusiaan dari 50 negara, termasuk Indonesia. Terdapat 12 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang ikut dalam pelayaran misi kemanusiaan 'Flotilla to Gaza' -- Kebebasan untuk Gaza. Penyerangan Israel, termasuk jurnalis tvOne, M. Yasin.

"Negara-negara muslim, termasuk Indonesia, harus membawa kasus ini ke PBB dan Mahkamah Internasional, karena Israel terbukti bukan hanya menyerang Palestina, tapi juga masyarakat Internasional," ujar Mahfudz. Ia mengingatkan, kapal bermisi kemanusiaan itu bukan hanya berisi unsur relawan dari satu negara, melainkan dari banyak negara. Dengan kata lain, Israel telah menegasikan hak dari seluruh negara tersebut.

"Ingat, konvensi internasional tidak melarang bantuan kemanusiaan semacam itu," kata Mahfudz lagi. Oleh karena itu, lanjutnya, Indonesia harus menjadi motor guna membuka mata dunia internasional bahwa kejahatan yang dilakukan Israel bukan sekedar kejahatan atas satu negara, tapi juga kejahatan kemanusiaan atas seluruh umat manusia.

Peran Indonesia untuk membawa Israel ke Mahkamah Internasional, dirasa Mahfudz sangat penting. Terlebih, Presien Palestina Mahmoud Abbas baru saja mengunjungi Presiden SBY di Istana Negara, Sabtu lalu. "Ini kesempatan yang harus diambil Presiden SBY untuk membuktikan ucapannya, bahwa Indonesia tetap mendukung Palestina," kata Mahfudz.
• VIVAnews