PKS: Debat, SBY Pakai Senjata Pamungkas

PKS: Debat, SBY Pakai Senjata Pamungkas
INILAH.COM, 1/7/09
INILAH.COM, Jakarta - Debat Capres putaran terakhir merupakan kesempatan terakhir para capres memaparkan pandangan mereka jika terpilih sebagai presiden. Tema debat kali ini dinilai akan dipakai SBY untuk mengeluarkan senjata pamungkasnya.
"Tema demokrasi, NKRI, dan otonomi daerah itu kan sifatnya elitis. Saya kira Pak SBY akan fokus soal Otda, karena yang demokrasi dan NKRI itu cenderung normatif, dan umum," kata anggota Tim Pemenagan SBY-Boediono Mahfudz Siddiq di sela-sela Raker Komisi II dengan Bawaslu, KPU, dan Mendagri, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).
Ketua DPP PKS ini mengatakan, meski elitis dan agak sulit dicerna rakyat, tema dalam debat capres putaran ketiga ini sangat penting. SBY akan fokus pada penguatan koalisi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Satu ide yang akan di-sounding adalah soal koalisi bagaimana memperkuat otonomi daerah. Karena banyak satu direksi daerah dan pusat. Karena bayak Otda sulit jalan itu ada perbedaan karena dari pemerintah pusat partainya A, sementara pemda partainya B," paparnya.
Padahal, pembangunan daerah itu harus punya akselerasi yang kuat dengan pemerintah pusat. Sehingga penguatan itulah yang harus diutamakan oleh seorang pemimpin.
"Pak SBY sering mengeluhkan hal itu, jadi saya kira nanti akan banyak dikemukakan," tandasnya. [ikl/ana]

Tak Masuk Tim, Mahfudz Siap Kampanye untuk SBY

Tak Masuk Tim, Mahfudz Siap Kampanye untuk SBY
Okezone, Kamis, 11 Juni 2009 - 11:09 wib

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq tidak merasa kecewa karena tidak masuk dalam deretan Tim Kampanye Nasional pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut anggota Majelis Syura PKS itu, dia bersama mantan Presiden Hidayat Nurwahid dan Sekjen DPP PKS Anis Matta mendapat tugas untuk memenangkan pemilu legislatif.

"Sementara untuk pilpres ada pembagian tugas kepada Ketua MPP PKS Suharna dan Presiden PKS Tifatul Sembiring. Bukan karena kami tidak mau di tim PKS," ungkap Mahfudz kepada okezone, Kamis (11/6/2009).

Meski tidak termasuk tim sukses SBY, Mahfudz mengaku tidak keberatan jika diminta untuk menjadi juru kampanye untuk capres incumbent tersebut.

"Kalau ditugaskan partai, kami siap saja," tandasnya.

PKS: Menneg BUMN harus tegur Sutanto

PKS: Menneg BUMN harus tegur Sutanto
Waspada, Tuesday, 09 June 2009 15:16 WIB
JAKARTA - Karyawan BUMN yang pernah menyatakan mendukung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelang pemilu legislatif lalu mendapat teguran dari Menneg BUMN Sofyan Djalil. Kini Komisaris Utama PT Pertamina Sutanto menjadi pimpinan Gerakan Pro SBY (GPS). Sofyan harus menegur Sutanto.

"Mestinya konsisten menegur juga," kata ketua FPKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.

Ketika ada pihak-pihak yang mau memobilisir BUMN dan pegawainya, lanjut dia, harus diingatkan dan dilarang untuk tidak melakukan politisasi.

"Maka semua unsur, bukan hanya pegawai, direksi, komisaris yang terlibat pun sebenarnya harus mendapat teguran. Kalau perlu tidak usah ditegur, langsung mengundurkan diri saja," ujar Mahfudz.

Ani Yudhoyono dan Herawati Boediono Disarankan Pakai Kerudung

Ani Yudhoyono dan Herawati Boediono Disarankan Pakai Kerudung
Media Indonesia, Selasa, 26 Mei 2009 23:12 WIB

JAKARTA--MI: Ani Yudhoyono dan istri Boediono,
Herawati diharapkan mengenakan kerudung. Pasalnya pencitraan semacam
itu diyakini akan mampu mendongkrak perolehan suara duet SBY-Boediono
pada Pilpres 2009.

"Sentimen semacam ini akan dimanfaatkan oleh kandidat lainnya. Memang
(penampilan) istri JK dan Wiranto bagus. Kalau Ibu Ani dan istri
Boediono memakai kerudung akan memunculkan efek positif bagi publik
terhadap dukungannya kepada SBY-Boediono," ujar Ketua DPP PKS Mahfudz
Siddiq, Selasa (26/5).

Apabila saran memakai kerudung dilaksanakan, Mahfudz menyatakan PKS
akan lebih mudah mengarahkan para kader dan simpatisan PKS agar memilih
SBY-Boediono pada 8 Juli mendatang. "PKS tidak bisa menjaga konstituen
seratus persen ikut elite PKS, tapi berdasarkan pengalaman paling tidak
90 persen loyal ke PKS," tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin.
Menurutnya, dengan ibu Ani dan istri Boediono memakai jilbab akan
memberikan pengaruh baik bagi elektabilitas SBY-Boediono. "Hal semacam
tersebut memang kecil, namun diklangan bawah akan berdampak
signifikan," tukasnya.

Mengenai jatah Menteri, kedua petinggi parpol ini berpendapat sama
bahwa belum ada pembicaraan ke arah sana. "Semua akan dilakukan setelah
pasangan SBY-Boediono memastikan menang. Memang ada saat ini PKS tengah
menggodok nama-nama untuk diajukan ke SBY," tegasnya.

Namun, PKS juga menegaskan tidak akan mengambil jatah Menteri Agama
yang memang biasa diduduki oleh perwakilan dari parpol yang berafiliasi
dengan Nahdatul Ulama. Meski begitu, semua diserahkan kembali kepada
SBY.

Sedangkan Lukman, menyatakan bahwa partainya sama sekali belum
membicarakan menteri. "Kita ingin semua terfokus pada langkah
pemenangan, sehingga tidak terjebak dalam pembagian kekuasaan dan
melalaikan kewajiban sebenarnya untuk memenagkan SBY-Boediono,"
cetusnya. (*/OL-06)

PKS Pilih Capres, Bukan Istri Capres

PKS Pilih Capres, Bukan Istri Capres
.
Vivanews.com, Selasa, 26 Mei 2009, 11:12 WIB
VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera sudah mantab mendukung duet SBY-Boediono dalam Pemilu Presiden 8 Juli mendatang. Meskipun istri-istri SBY dan Boediono tidak berjilbab, PKS tidak merisaukan faktor itu.

"Yang jelas kami memilih capres, bukan istrinya capres," kata anggota Majelis Syura PKS, Mahfudz Siddiq dalam keterangan kepada VIVAnews melalui telepon, Selasa, 26 Mei 2009.

Pernyataan Mahfudz ini terkait perkataan Wakil Ketua PKS Bidang Politik, Zulkieflimansyah, Senin (25/5) kemarin. Zulkieflimansyah mengatakan, sebagian besar kader PKS jatuh hati pada jilbab istri-istri JK dan Wiranto.

Sedangkan menurut Mahfudz, faktor istri-istri calon presiden bukan merupakan pertimbangan dalam kesepakatan koalisi PKS dengan SBY-Boediono. Faktor istri calon presiden dan wakil presiden tidak pernah dibahas dalam kesepakatan koalisi.

"Jadi, bila jilbab itu menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat, mudah-mudahan Ibu Ani jadi memakai jilbab nantinya," ujar politisi yang juga Ketua Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat.

Saat ini, lanjut Mahfudz, PKS sedang menjalankan keputusan Majelis Syura untuk berkoalisi dengan Demokrat. Kini, PKS tengah masuk pada tahap konsolidasi dan sosialisasi ke tingkat bawah. "Tidak ada perubahan dan tidak ada persoalan serius," ujar dia.

Mengapa PKS Tak Incar Posisi Menteri Agama

Mengapa PKS Tak Incar Posisi Menteri Agama
.
Vivanews.com, Selasa, 26 Mei 2009, 11:34 WIB
VIVAnews - Belum lagi pemilu presiden dilangsungkan, wacana bagi-bagi kekuasaan sudah sering dibicarakan. Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Sidiq mengatakan pembagian kekuasaan belum dibicarakan secara detail.

"Power sharing baru akan dibicarakan secara detail dan tuntas ketika SBY-Boediono sudah menang pilpres," kata Mahfudz ketika ditemui sebelum rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa 26 Mei 2009.

Meski demikian, prinsip-prinsip dasar pembagian kekuasaan sudah dibicarakan, misalnya bahwa pembagian kekuasaan antar partai-partai pendukung SBY-Boediono dilakukan secara proporsional. PKS, tambah dia, saat ini sedang menggodok nama-nama yang akan disiapkan untuk portofolio kabinet.

"Kami menyiapkan nama sebanyak-banyaknya. Yang jelas, PKS hanya mengusulkan, sementara persetujuan akhir ada pada presiden," kata Mahfudz.

Namun yang pasti, ada satu posisi menteri yang tak diincar PKS. "Kami tidak mengincar posisi menteri agama," kata Mahfudz.

Menngapa? "Karena ada satu tradisi politik bahwa pos menteri agama diisi representasi kaum Nahdatul Ulama (NU) atau partai yang punya afiliasi dengan NU. Kami berpendangan pos menteri agama untuk NU," tambah dia.

Senada, Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Zulkieflimansyah mengatakan PKS menghindari pos menteri agama. Sebab, berpotensi membuat fitnah ke PKS semakin menjadi-jadi.

Sebelumnya, Ketua Umum Pemenangan Pemilihan Presiden pasangan SBY-Boediono, Hatta Radjasa mengatakan komposisi kursi menteri bagi partai-partai politik pendukung belum dibicarakan.

Pernyataan Hatta membantah rumor yang berkembang yang menyebut posisi-posisi menteri bagi partai pendukung sudah jelas, misalnya untuk PKS.

SBY coalition faces growing fragility

SBY coalition faces growing fragility
The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 05/27/2009 10:30 AM | Headlines
Voters may well be scratching their heads over the viability of President Susilo Bambang Yudhoyono's coalition bloc after some surprising events unfolded in the past few days.

Initially, SBY's Democratic Party (PD) seemed to have forged a strong coalition, with four Islamic based parties – the Prosperous Justice Party (PKS), the National Mandate Party (PAN), the National Awakening Party (PKB) and the United Development Party (PPP) — offering support for his re-election bid in the July presidential election.
On Sunday however, the public watched as the flags of PAN and PPP were waved during the presidential candidacy declaration of SBY’s rival – Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) chairwoman Megawati Soekarnoputri and her running mate Prabowo Subianto – at the Bantargebang dump in Bekasi.
One of PAN’s executives, Dradjad Wibowo, has also been accused of spending more time with Golkar Party presidential candidate Jusuf Kalla and running mate Wiranto from the People’s Conscience Party (Hanura) than with SBY and running mate former Bank Indonesia governor Boediono, the PD candidates.
Then on Monday, PKS deputy secretary-general Zukieflimansyah said that despite his party elite remaining solidly behind SBY, their grassroots constituents may vote for Kalla and Wiranto instead because their wives have a more “Islamic” way of dressing.
Both spouses wear the headdress, known as the jilbab, daily.
On Tuesday, an unexpected event at the House of Representatives plenary session added to the coalition confusion.
Several parties, already officially aligned with the SBY coalition, spearheaded Tuesday's push by the House to scrutinize the government over the election voter list fiasco, which marred the April legislative elections.
Around 40 million eligible voters were reportedly left off the electoral roll and denied the right to cast a ballot, bringing the legitimacy of PD's election victory into disrepute.
PD rejected the House endorsement for an inquiry, but its only coalition partner to follow suit was the PKS.
Following the meeting, PD chairman at the House Syarif Hasan said he was very disappointed with the apparent disloyalty shown by the other coalition partners.
“I am very disappointed with PAN, PKB and PPP. Their legislators need to understand that a coalition can only work if all elements involved in it are fully committed. All I can say right now is that I will report to SBY directly regarding the situation that had taken place today,” he said in Jakarta on Tuesday.
Head of the PPP at the House, Lukman Hakim Saifuddin, denied accusations that his party was disloyal to PD by voting for the inquiry.
“It serves as a gateway to ensure better general elections in the future.”
Although concerned, Syarif said he believed the other parties in the coalition would respect the agreement and the PD political bloc.
“The official coalition agreement is barely a week old. It is not surprising some party constituents are not familiar with the stances.”
Syarif said the argument that the jilbab was the only proper way for Muslim women to express modesty was “debatable”.
“PD is a party based on the ideologies of nationalism and religion. During our daily activities, we like to use a ‘nationalistic’ dress code, but during special religious occasions, we will also use the proper religious dress code,” he said.
“So, it is not necessary for Bu Ani [Mrs. Yudhoyono] to start wearing a jilbab daily,” he added.
However, head of the PKS at the House, Mahfudz Siddiq, said SBY encouraging his wife to wear the jilbab, similar to the wives of Kalla and Wiranto, may not be such a bad idea. (hdt)

Cawapres PKS untuk SBY Tidak Mutlak

Cawapres PKS untuk SBY Tidak Mutlak
28/04/2009 - 11:05
Fitriya Usman
INILAH.COM, Jakarta - PKS menegaskan, nama cawapres yang akan diserahkan kepada SBY bukan merupakan syarat mutlak koalisi. PKS lebih mementingkan kontrak politik yang lebih spesifik.
"Cawapres itu bukan syarat koalisi dari PKS, syarat koalisi itu lebih pada kontrak politik," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/4).
Dia menjelaskan, kontrak politik yang diinginkan PKS harus lebih detil dibandingkan kontrak politik pada 2004 lalu yang lebih umum, "Sekarang kita bicara lebih detil, berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang itu akan menjadi haluan kebijakan pemerintah yang akan datang," ujar Mahfudz.
Namun, Ketua Fraksi PKS DPR ini enggan menyebutkan apa saja poin-poin kontrak politik yang diajukan karena belum dibahas dengan Partai Demokrat. "Ada sejumlah poin kontrak politik yang diajukan, tentu saja karena ini akan dibahas bersama-sama dengan unsur koalisi yang lain, kita menentukan ada poin-poin minimal yang itu harus bisa disepakati. Saya belum bisa buka sekarang, karena belum dibicarakan," tukas Mahfudz
Mengenai kemungkinan PKS mundur dari koalisi, Mahfudz mengatakan, jika memang tidak dicapai kesepakatan mengenai kontrak politik, keputusan Musyawarah Majelis Syura PKS memberikan mandat kepada pimpinan tinggi partai untuk mengambil keputusan soal koalisi.
"Sekarang bolanya ada di SBY, apakah akan setuju dengan kontrak politik itu, soal siapa yang menjadi cawapres, itu wewenang SBY sendiri," pungkas Mahfudz. [dil]

Ide Perppu Capres Tunggal Prematur

Ide Perppu Capres Tunggal Prematur
Kamis, 23 April 2009 | 03:39 WIB

Jakarta, Kompas - Gagasan Komisi Pemilihan Umum untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengantisipasi jika hanya ada satu pasang calon presiden dan wakil presiden dinilai prematur dan akan menimbulkan ketidakpastian.

Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq di Jakarta, Rabu (22/4), peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tak diperlukan jika saja KPU bersama pemerintah berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menuntaskan semua aduan dan gugatan terkait dengan kekisruhan penyelenggaraan pemilu legislatif.

Jika semua dugaan pelanggaran dituntaskan, ancaman boikot pemilu presiden diyakini akan pupus. Jika tidak, kemungkinan yang kecewa bisa saja memboikot pemilu. ”Orang Indonesia kan punya kultur ngambekan,” kata Mahfudz.

Selain itu, kemungkinan calon presiden tunggal bisa teratasi jika salah satu kubu tak membangun koalisi yang terlalu besar. Jika itu terjadi, kelompok yang potensial menjadi kompetitor pastilah enggan menjadi kontestan pemilu karena merasa peluangnya amat kecil.

Seperti diberitakan, KPU memunculkan wacana penerbitan perppu karena UU Pemilu Presiden tidak mengatur kemungkinan hanya satu pasang calon presiden dan wakil presiden.

Adapun anggota Komisi II DPR, Andi Yuliani Paris, Selasa, menilai KPU dapat mengundur tahapan pemilu presiden dan wapres jika hingga batas yang telah ditetapkan hanya ada satu pasang capres dan wapres. Namun, pengunduran itu tidak boleh membuat negara mengalami kekosongan kekuasaan.

Untuk mengubah tahapan itu cukup diatur dengan peraturan KPU, tidak perlu perppu.

Jangan diobral

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar meminta pemerintah tidak terlalu gampang mengeluarkan perppu. Pemerintah harus melihat kembali unsur kegentingan memaksa yang menjadi salah satu syarat penerbitan perppu.

”Jangan obral perppu, tetapi harus dilihat soal kegentingan memaksanya. Saat ini orang terlalu gampang ngomong perppu,” ujar Mukthie Fadjar.

Menurut Mukthie, saat ini banyak perppu yang dikeluarkan pemerintah tetapi tak memenuhi unsur ”hal-ikhwal kegentingan memaksa”. Diakui Mukthie, memang soal kegentingan memaksa tersebut ada unsur subyektivitas presiden. Namun, unsur subyektif Presiden tersebut harus menjadi obyektif ketika menjadi undang-undang. Menurut dia, subyektivitas Presiden itu harus didasari oleh kondisi obyektif.

Terkait dengan hal tersebut, Mukthie menyarankan perlunya pengkajian akademis. ”Apakah kegentingan memaksa itu sama dengan situasi darurat,” ujarnya.

Terkait dengan wacana capres tunggal, Mukthie menjelaskan bahwa konstitusi dan UU Pemilu Presiden tidak mengatur hal itu. Namun, logikanya, pemilihan mengandaikan adanya lebih dari satu calon untuk dipilih. ”"Kalau cuma satu, nanti jadi seperti memilih kepala desa,” ujarnya.

Ia berharap wacana calon tunggal presiden tidak terjadi karena akan menyisakan persoalan teknis bagi KPU dan legitimasi bagi capres terkait. ”Lagi pula, perppu kan butuh pengesahan DPR. Kalau kemudian pemerintah mengeluarkan perppu, tetapi ditolak DPR, akhirnya jadi batal. Ini akan menimbul persoalan,” ujarnya. (DIK/SIE/MZW/ANA)

PKS Pertanyakan Soliditas Golkar

Duet JK-Hidayat
PKS Pertanyakan Soliditas Golkar
Muhammad Nur Hayid - detikPemilu


Jakarta - Sikap Partai Golkar yang tidak solid mendukung capresnya sendiri pada Pemilu 2004 menjadi catatan buruk bagi PKS. Catatan buruk itu membuat PKS meragukan keseriusan Golkar mengusung duet Jusuf Kalla - Hidayat Nur Wahid.

Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq mengatakan sebenarnya duet JK-Hidayat sangat mungkin terjadi. Namun untuk duet itu, PKS mengajukan sejumlah syarat. Partai Golkar serius bekerja memenangkan calonnya dan berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih.

"Yang masih menjadi pertanyaan besar di PKS adalah seberapa serius Golkar dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik? Lalu pengalaman Pemilu 2004, Golkar tidak solid mendukung capresnya sendiri," kata Mahfudz pada detikcom, Selasa (24/2/2009).

Menurut ketua FPKS ini, kultur dan tradisi Golkar selama rezim Orde Baru sangat tidak mendukung untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Alasannya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah mendarah-daging dan birokrasi telah berkultur dilayani, bukan melayani.

"Kalau 2 pertanyaan itu bisa dijawab meyakinkan, peluang duet JK-HNW sangat besar," papar Mahfudz.

Selain syarat tersebut, PKS juga masih akan melihat perolehan suara PKS dalam Pemilu Legislatif sebelum mengusung pasangan JK-Hidayat.

"Duet JK-Hidayat sangat mungkin terjadi, syaratnya suara Pileg PKS di bawah 20 persen. Kedua, ada kesepakatan politik bahwa Golkar serius dalam agenda menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik, dan Golkar solid mendukung capresnya," pungkas Mahfudz.


Jangan Sampai Pemerintahan Terganggu
Kekhawatiran PKS didasarkan posisi Kalla yang sekarang ini masih duduk di Wakil Presiden.
Senin, 23 Februari 2009, 10:08 WIB
Siswanto
Ketua Fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso dan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq (Antara/ Widodo S Jusuf)
VIVAnews – Kesanggupan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maju bersaing di pemilihan presiden, diharapkan tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu yang tersisa beberapa bulan lagi.

“Kalau Pak Kalla maju jadi calon presiden, pemerintahan yang berjalan sekarang harus tetap dijaga,” kata Mahfudz Siddiq, Ketua Tim Politik Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera, Senin 23 Februari 2009.

Kesiapan Kalla menjadi presiden 2009-2014 bila diusung penuh partainya, Golongan Karya, disampaikan Jumat 20 Februari 2009 di Istana Wakil Presiden.

Kekhawatiran yang diungkapkan Mahfudz didasarkan posisi kalla yang sekarang ini masih duduk di kursi Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Periode pemerintahan hasil pemilihan secara langsung di pemilihan umum 2004 itu baru selesai di akhir tahun ini.

Kendati demikian kesanggupan Kalla maju dinilai juga membawa angin positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena, kata Mahfudz, bursa pemilihan presiden 2009 akan diikuti banyak kandidat. Dengan demikian masyarakat mempunyai banyak pilihan figur calon presiden.

Kesiapan Kalla itu juga dianggap Mahfud dapat menghilangkan penyimpangan seperti yang terjadi di pemilihan presiden 2004. Di mana partai pendukung Jusuf Kalla sebagai wakil presiden lebih besar, dibanding partai pengusung Yudhoyono, Demokrat.

PKS Diprediksi Usung Capres Sendiri

PKS Diprediksi Usung Capres Sendiri
Vina Nurul Iklima
INILAH.COM, Jakarta – Meski survei LRI menyimpulkan bahwa duet Jusuf Kalla-Hidayat Nur Wahid berpeluang besar memenangkan Pilpres 2009, namun Hidayat mengaku tak terobsesi posisi wapres. PKS bahkan diprediksi mampu mengajukan capres sendiri dengan perolehan suaranya kelak.

Manurutnya, peluang Kalla berpasangan dengan Hidayat mungkin saja terjadi. Namun, semua tergantung hasil penghitungan Pileg 2009.

“Bila PKS sampai 14% perolehan suara dalam pileg, saya kira PKS akan galang

kekuatannya sendiri,” papar pakar manajemen Universitas Indonesia Firmanzah, usai bedah bukunya Marketing Politik, di Gedung DPD Jakarta, Selasa (24/2).

Ia juga memperkirakan peluang PKS masih besar pada pileg. Sehingga, ia bisa menjalin kekuatan dengan banyak partai politik lain saat pilpres. “PKS akan kuat saat semua partai ingin berkoalisi,” ujarnya.

Duet JK-HNW memang sangat mungkin terjadi. Namun, PKS mengajukan sejumlah syarat kepada Partai Golkar untuk dapat meminang kadernya. "Kalau perolehan suara di pemilu legislatif PKS di bawah 20 persen, duet JK-Hidayat bisa terjadi," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM.

Sebelum wacana itu benar-benar terjadi, lanjut dia, Golkar harus setuju dengan kesepakatan politik PKS. Golkar dituntut serius dalam agenda menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. "Karena selama rezim Orba, KKN telah mendarah daging, dan birokrasi berkultur dilayani bukan melayani," ujar dia. [nuz]

Jangan Sampai Pemerintahan Terganggu

Jangan Sampai Pemerintahan Terganggu
Kekhawatiran PKS didasarkan posisi Kalla yang sekarang ini masih duduk di Wakil Presiden.
Senin, 23 Februari 2009, 10:08 WIB



VIVAnews – Kesanggupan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maju bersaing di pemilihan presiden, diharapkan tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu yang tersisa beberapa bulan lagi.

“Kalau Pak Kalla maju jadi calon presiden, pemerintahan yang berjalan sekarang harus tetap dijaga,” kata Mahfudz Siddiq, Ketua Tim Politik Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera, Senin 23 Februari 2009.

Kesiapan Kalla menjadi presiden 2009-2014 bila diusung penuh partainya, Golongan Karya, disampaikan Jumat 20 Februari 2009 di Istana Wakil Presiden.

Kekhawatiran yang diungkapkan Mahfudz didasarkan posisi kalla yang sekarang ini masih duduk di kursi Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Periode pemerintahan hasil pemilihan secara langsung di pemilihan umum 2004 itu baru selesai di akhir tahun ini.

Kendati demikian kesanggupan Kalla maju dinilai juga membawa angin positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena, kata Mahfudz, bursa pemilihan presiden 2009 akan diikuti banyak kandidat. Dengan demikian masyarakat mempunyai banyak pilihan figur calon presiden.

Kesiapan Kalla itu juga dianggap Mahfud dapat menghilangkan penyimpangan seperti yang terjadi di pemilihan presiden 2004. Di mana partai pendukung Jusuf Kalla sebagai wakil presiden lebih besar, dibanding partai pengusung Yudhoyono, Demokrat.

Hidayat: Capres Muda Dukungan Lemah

17/02/2009 07:25
Hidayat: Capres Muda Dukungan Lemah
Profil Capres 2009
Berlianto
INILAH.COM, Jakarta - Bila ada figur capres muda dari segi usia yang cukup potensial maju maka pilihan itu bisa jatuh pada Hidayat Nur Wahid. Kapabilitas dan intelektualitas dianggap lumayan mumpuni. Tetapi dukungan politik untuk maju, jalannya masih terseok-seok dan terjal.

Meski berasal dari partai berazas Islam, profil Hidayat dianggap memiliki pandangan yang lebih luas dibanding koleganya. Usia yang masih muda dan memiliki basis dari parpol dengan imej bersih adalah beberapa kelebihan yang dimiliki Ketua MPR itu. Tetapi meski menjabat institusi penting di negeri ini, tidak serta merta kualitas kepemimpinan Hidayat sudah teruji.

"Dia belum pernah terlibat dalam pemerintahan. Kalaupun sekarang memimpin MPR, ya kita sama-sama tahu apa sih kerjanya ketua MPR. Hanya melantik presiden dan wakil presiden. Itu saja," urai peneliti senior dari LIPI, Ikrar Nusa Bhakti.

Ikrar mengakui Hidayat mempunyai perhatian terhadap dunia internasional. Tetapi, masalahnya atensi itu hanya tertuju pada negara-negara timur tengah dan Islam saja. Sementara relasi dengan dunia barat, Hidayat masih belum menaruh perhatian banyak. "Dia harus berani terbuka dengan negara-negara barat. Selama ini, saat kita kesusahan negara-negara barat yang membantu sedangkan negara-negara Islam tidak," cetus Ikrar.

Dalam pengamatan Manager riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Arman Salam, Hidayat juga masih membutuhkan dukungan politik yang besar untuk maju menjadi capres. Mesin politik yang ada saat ini masih kurang optimal untuk meloloskan Hidayat berkompetisi dalam Pilpres 2009 mendatang.

"Tidak cukup seorang presiden memiliki intelektual dan personalitas. Dia harus didukung oleh beberapa sudut," papar Arman.

Belum lagi, lanjut dia, imej PKS sebagai partai Islam yang ekstrem juga cukup mengganjal Hidayat. Terlebih, akseptabilitasnya dari pemilih yang berlatar belakang suku non Jawa juga masih diragukan. "Posisinya sebagai ketua umum MPR tidak terlalu banyak mendukung. Memang dalam capres posisi ketokohan mempunyai nilai lebih tetapi tidak melulu dari hal tersebut," beber Arman.

Arman menambahkan bila Hidayat terpilih maka Indonesia akan mendapat perhatian yang lebih dari negara barat terutama Amerika Serikat. Karena, negara Paman Sam tersebut agak resisten dengan sesuatu yang bernilai Islam. "Ini tentunya terkait dengan kepentingan-kepentingan Amerika. Tapi kita tidak tahu. Mungkin saja sekarang kebijakan tersebut telah berubah setelah terpilihnya Obama sebagai presiden," ujarnya.

Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq membenarkan partai Islam kerap dipandang negatif oleh dunia barat terutam AS. Hal itu dikarenakan pihak luar menganut paham politik konflik. "Yang pasti, PKS tidak menganut politik konflik," tegasnya.

"Sepanjang Hidayat menjadi ketua MPR, beliau mendapat penerimaan yang beragam baik dari negara barat maupun Islam. Beliau pernah berpidato di depan parlemen Rusia dan tanggapannya sangat baik," jelas MahfudZ.

Ia mengakui tidak pernahnya Hidayat terlibat dalam pemerintahan merupakan salah satu kelemahan. Akan tetapi, hal itu dapat dengan mudah ditutupi. "PKS akan menarik orang-orang yang berpengalaman di pemerintahan," ucap Mahfudz.

Baginya, Hidayat sudah memenuhi kriteria untuk diajukan sebagai capres. Tinta emas di partai sudah ditorehkan Hidayat dengan mengantarkan PKS memenuhi target dalam Pemilu 2004. Ia juga sudah mengantongi dukungan internal dengan menjadi salah satu capres yang diusulkan majelis syuro PKS.

"Secara kredibilitas dan kompetensi keilmuan, sudah teruji. Secara jabatan publik, sebagai ketua MPR sebuah jabatan publik membuat hidayat dikenal oleh masyarakat," kata Mahfudz.

Sah-sah saja bila banyak pihak melihat peluang Hidayat maju sebagai capres terbilang kecil. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Bila target 20 persen suara PKS terpenuhi maka bukan tidak mungkin jalan Hidayat menjadi lancar. Dan 9 April yang akan menentukan usaha PKS untuk melapangkan jalan Hidayat itu.[L4]

PKS: Koalisi Pilpres Terlalu Sempit

29/08/2008 - 19:21
PKS: Koalisi Pilpres Terlalu Sempit
Samsul Maarif

INILAH.COM, Jakarta - Koalisi partai untuk Pilpres 2009 dipandang Ketua Fraksi FPKS Mahfudz Siddiq sebagai wacana sempit. Menurutnya, masih ada yang terpenting. Apa itu?

Menurut Mahfudz, PKS belum terpaku pada capres dan cawapres. Saat ini yang terpenting, kata Mahfudz, adalah agenda-agenda strategis bangsa ke depan. Dan sikap PKS jelas, koalisi Pilpres setelah Pemilu legislatif 2009.

"Memang 2009 tidak akan ada satu parpol pun yang akan jadi mayoritas walaupun mayoritas sederhana. Partai yang bisa dapat 30 persen itu sangat luar biasa. Sehingga kalau kita mengacu pada agenda pembangunan maka ada potensi membangun koalisi yang lebih permanen apapun istilahnya. Tapi jangan hanya sebatas koalisi pilpres saja karena ruangnya terlalu sempit," kata Mahfudz.

Hal itu dikatakan dia saat diskusi bertema Koalisi Permanen Menjelang 2009 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/8).

Mahfudz menjelaskan, saat ini bukan saatnya membicarakan koalisi yang bertujuan menuju pilpres ataupun cawapres. Sebab jika berbicara koalisi capres, setiap partai sudah mempunyai calon sendiri. Dan dijamin kesepakatan tidak akan terjadi sampai kapanpun.

Oleh karena itu, dia mengungkapkan upaya strategis koalisi lebih efektif bila menemukan kesepakatan untuk rencana yang lebih strategis semisal agenda bersama dalam penguatan di lembaga legislatif dan dukungan rakyat.

"Bagaimana mau koalisi kalau masing-masing punya calon sendiri? jadi kalau mau ya tinggalkan dulu kalau tidak sampai kiamat juga tidak bakal terwujud. Jadi yang efektif itu bagaimana upaya lebih strategis ini harus jelas dasarnya," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Mahfudz juga menegaskan jika sikap PKS akan menentukan koalisi capres maupun cawapres setelah hasil pemilu legislatif diketahui. Berdasarkan itu, dia mengungkapkan peta kekuatan suatu partai dapat terlihat.

"PKS akan bicarakan koalisi pilpres setelah Pemilu legislatif 2009, ibarat kalau kita mau jalan sama-sama petanya sudah jelas duluan," tuturnya.

Menanggapi adanya rencana revisi UU No 10 tahun 2008 pasal 214 oleh sebagian partai yang dulunya menentang dan sekarang mendukung, Mahfudz menyatakan ini merupakan tindakan inkonsistensi partai dalam mengawal jalannya pemilu 2009.[L8]

PKS Mantapkan Koalisi PDIP

SINDO, Tuesday, 21 October 2008
JAKARTA (SINDO) – Penjajakan koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin konkret. PKS sudah memantapkan diri untuk menerima berbagai konsekuensi setelah berkoalisi dengan PDIP.


Di antaranya PKS tidak mempersoalkan kepemimpinan perempuan dan siap menempatkan kadernya, Hidayat Nur Wahid, sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Megawati Soekarnoputri. Soal perbedaan ideologi sudah bisa diatasi dengan menghilangkan sekat-sekat politik antara basis nasionalis dan Islam.

”Satu hal yang berhasil kami dekatkan antara PKS dan PDIP adalah pimpinanpartaiinisudahtidak ada lagi pikiran-pikiran mendikotomikan politik aliran,” ungkap Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Mahfudz mengakui tajamnya perbedaan di antara kader dan massa PKS sejak wacana koalisi PKS-PDIP mengemuka.

Namun,sebagai partai berbasis kader,Majelis Syura diyakini mampu menjawab semua tanggapan dan keberatan yang muncul dari arus bawah, terutama masalah perbedaan ideologi. Karena itu, keputusan koalisi PKS-PDIP nantinya diharapkan menjadi kebijakan Majelis Syura PKS yang akan bersidang pada 24–26 Oktober 2008 di Jakarta. Sekadar untuk diketahui, 99 anggota Majelis Syura PKS akan mengadakan musyawarah dengan salah satu agenda membahas berbagai isu yang berkembang terkait Pemilu 2009.

Majelis Syura PKS merupakan pihak yang berwenang memutuskan siapa calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) yang akan digadang partai itu, termasuk dengan siapa partai kader ini akan berkoalisi. Meski demikian, para petinggi PKS meyakini bahwa semua perkembangan politik saat ini sudah masuk dalam catatan Majelis Syura.

Karena itu, kalangan DPP optimistis bahwa ajakan koalisi dengan PDIP bisa terealisasi. Apalagi,DPP PKS telah melakukan kajian jika berkoalisi dengan partai berjuluk Moncong Putih tersebut. Menurut Mahfudz, pihaknya telah menjajaki dan berkomunikasi untuk mendapatkan titik temu antarkedua partai. Hasilnya,PKS menemukan banyak kesamaan dengan PDIP meskipun berbeda ideologi. Mahfudz mementahkan pendapat kalangan pengamat politik yang cenderung mendikotomikan perbedaan ideologi dan basis massa kedua partai.

”Kedua partai sudah menegaskan pemahaman bahwa tidak benar stigma PKS sebagai partai religius dan PDIP partai sekuler. Pemahaman yang ada adalah PKS sebagai partai religius yang mengusung agenda kebangsaan dan PDIP adalah partai kebangsaan yang juga peduli pada hal-hal yang sifatnya religius,” tandas Ketua Fraksi PKS DPR ini. Soal capres perempuan, Mahfudz mengakui tidak ada masalah.Dia mengatakan perdebatan mengenai hal itu sudah selesai.

”Setiap keputusan akan dijelaskan.Yang tidak paham bisa jadi paham dan yang berpandangan berbeda akandijelaskan,”ungkapnya. Presiden PKS Tifatul Sembiring menguatkan pernyataan Mahfudz. Namun, jawaban Tifatul tidak segamblang Mahfudz soal ajakan PDIP.Tifatul mengatakan, PKS akan membangun koalisi partai Islam dan nasionalis pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.

Dia menilai koalisi harus dilakukan terhadap partai yang berbeda segmen pemilihnya untuk memperkuat pemerintah maupun lembaga legislatif pada periode 2009–2014. ”Koalisi antarpartai mutlak dilakukan.Ada partai Islam, ada juga partai nasionalisnya. Ini harus dipertahankan ke depan,” ujar Tifatul Sembiring. Seperti diberitakan,PDIP mempertegas keinginannya berkoalisi dengan PKS.

Koalisi PDIP-PKS menjadi alternatif kedua partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu jika tawarannya ditolak Partai Golkar. Seperti diketahui, karena tidak mendapat jawaban dari PKS, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP PDIP Taufiq Kiemas kembali melontarkan ajakan berkoalisi dengan Partai Golkar. Taufiq menyebutkan koalisi PDIP-Golkar adalah rencana (plan) A dan koalisi PDIP-PKS adalah rencanaB.

Namun,PKS tampaknya tidak mau kehilangan momentum. Bagi PKS,pihaknya mengajukan syarat bagi parpol yang akan didekati untuk membangun koalisi. Syarat tersebut adalah meraih suara signifikan pada pemilu legislatif atau minimal lolos electoral threshold.”Kami melihat untuk bisa kuat di pemerintahan dan legislatif minimal bisa dapat dukungan 40% suara. Jadi bisa dengan yang punya suara signifikan dan beberapa partai lolos ET,” ungkap Tifatul. (dian widiyanarko/ rd kandi)

PKS Setuju Larangan Capres Rangkap Jabatan

PKS Setuju Larangan Capres Rangkap Jabatan
Okezone, Selasa, 14 Oktober 2008 - 14:11 wib

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut positif pernyataan Ketua Pansus RUU Pilpres Ferry Mursyidan Baldan mengenai larangan rangkap jabatan antara calon presiden (capres) dan ketua partai politik (parpol) tempatnya bernaung.

"PKS setuju saja, tidak ada masalah," kata Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada okezone via telepon, Selasa (14/10/2008).

Seperti diketahui, Ferry mengusulkan ketua umum dan sekretaris jenderal partai tidak boleh rangkap jabatan jika mengajukan diri menjadi capres. Ini juga berlaku untuk dewan syuro dan dewan pembina.

Untuk dewan syuro dan dewan pembina, Mahfudz pun mendukung. "Namun biasanya yang menjadi kandidat capres dan cawapres bisanya ketua umum partai (eksekutif partai). Kalau mau semua ya semua, saat ini yang diatur di UU drafnya dibatasi di ketua umum partai," tuturnya.

Hal tersebut, menurutnya, dikarenakan tugas dan wewenang antara jabatan eksekutif di parpol dengan jabatan dewan syuro atau dewan penasehat berbeda. "Karena tugasnya eksekutif di partai beda dengan dewan syuro. Misalnya di PKS, majelis syuro kewenangannya diatas eksekutif atau presiden PKS. Tapi dewan syuro di PKS bukan eksekutif," pungkasnya. (lsi)

PKS Usulkan 20 Persen Syarat Dukungan Capres

PKS Usulkan 20 Persen Syarat Dukungan Capres
Selasa, 14 Oktober 2008 - 15:10 wib

OkezoneJAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengusulkan syarat minimum dukungan calon presiden (capres) yakni 20 persen. Ini merupakan lobi terakhir PKS dalam membahas rancangan undang-undang (RUU) Pilpres.

"Kita (PKS) ajukan 20 persen," kata Ketua Fraksi PKS M Mahfudz Siddiq kepada okezone via telepon, Selasa (14/10/2008).

Hal tersebut, lanjutnya dilakukan fraksi demi mencari jalan tengah antara fraksi-fraksi yang belum mencapai kesepakatan dalam angka persentase pengajuan dukungan capres dan cawapres dalam RUU Pilpres.

"Kita coba ajukan jalan tengah yaitu dengan mengajukan 20 persen kursi," tuturnya.

Lebih lanjut, Mahfudz mengatakan, usulan tersebut juga mendapat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "PPP juga sudah setuju, mudah-mudahan ini dapat disetujui oleh semua pihak," harapnya. (lsi)

PKS Punya Banyak Stok Capres

PKS Punya Banyak Stok Capres

TEMPO Interaktif, Senin, 19 May 2008 | 17:10 WIB

:Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla gagal menuntaskan agenda besar langkah kebangkitan bangsa. "Sehingga konsolidasi demokrasi tidak berjalan," katanya kepada wartawan di gedung MPR/DPR, Senin (19/5).

Penyebabnya, kata dia, alpanya pemerintahan yang kuat dan desisif. " Bobot, peran, dan fungsi kepemimpinan tidak bisa dikelola secara maksimal," kata dia.

Meski sudah 10 tahun reformasi, kata dia, belum banyak pencapaian pemerintah. Dalam bidang politik, penyeimbangan relasi cabang kekuasaan lembaga negara tidak berhasil, sistem birokrasi belum tertata, dan budaya politik belum terbentuk.

Kondisi perekonomian juga tak maju. Elit konglomerasi masih menguasai kue ekonomi nasional. Akibatnya, kata dia, masyarakat kecil tak menikmati perputaran ekonomi. Mahfudz menyatakan ada dua kendala yaitu menguatnya peran dan dominasi pelaku ekonomi dunia dan melemahnya pemberdayaan UKM.

Bidang hukum, kata dia, ada beberapa kendala yaitu ketidaksiapan sistem dalam mengimplementasi peraturan dan proses hukum masih terdistorsi.

Eko ari wibowo

PKS Punya Banyak Stok Capres

PKS Punya Banyak Stok Capres
ABDULLAH MUBAROK
19/5/08

INILAH.COM, Jakarta - Menargetkan masuk 3 besar dalam Pemilu 2009, PKS mengaku memiliki banyak stok capres dan cawapres. Pengumuman namanya hanya tinggal menunggu waktu.

"Kami punya banyak stok. Bukan karena itu presiden PKS harus menjadi capres. Itu tidak ada di dalam budaya PKS. Kami menunggu waktu saja," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/5).

Dia tidak menyangkal PKS sengaja menyembunyikan nama-namanya karena itu memang cara PKS untuk melihat kepala-kepala siapa saja yang mau mempunyai niat menjadi capres.

"Kemarin kita undang Pak Akbar Tandjung, Pak SBY, Pak Sutiyoso. Kami itu melihat mereka. Kami membangun komunikasi. Pokoknya kami tidak terburu-buru. Posisi PKS zero-zero," kata Mahfudz.

Meskipun PKS partai Islam, lanjut dia, namun partai yang dipresideni Tifatul Sembiring ini membuka kerja sama dengan yang lainnya.

"PKS punya target masuk 3 besar. PKS akan lebih independen. Mau mendukung sendiri atau yang lain, monggo. Sekarang kita masih harus mendorong terus pemerintahan SBY-JK. Tanggung, tinggal setahun. Yang positif kita jalankan, yang negatif kita kritisi agar tidak menjadi pe-er ke depan," urai Mahfudz.[L3]

[ Kirim ke teman ]

Din: Kalla Layak Jadi Capres

Din: Kalla Layak Jadi Capres
Sindo, Thursday, 15 May 2008

JAKARTA(SINDO) – Figur calon presiden (capres) terus bermunculan.Setelah mantan Ketua MPR Amien Rais,Wapres M Jusuf Kalla juga didorong untuk ikut Pilpres 2009.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai Wapres Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar layak maju dalam Pilpres 2009.Menurut dia, selama menjabat di pemerintahan, Kalla mampu menyelesaikan berbagai konflik dalam negeri. ”Masuk akal jika Jusuf Kalla maju sebagai capres dalam Pemilu 2009,” ungkap Din dalam acara Pre-Assembly Meeting Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) di Hotel Atlet Century Park,Senayan, Jakarta,kemarin.

Menurut Din yang juga menjabat sebagai Presiden ACRP, hanya sedikit tokoh Indonesia yang memiliki pengalaman dalam penyelesaian konflik horizontal di Tanah Air. Sementara pengalaman Wapres dalam menyelesaikan konflik tidak perlu diragukan lagi.Di antaranya, Kalla memiliki andil besar dalam penyelesaian konflik Poso, Ambon, dan Aceh.

Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina Anies Baswedan mengatakan, pascakenaikan bahan bakar minyak (BBM), konstelasi politik menjelang Pemilu 2009 bisa berubah. ”Saya rasa setelah ada perubahan harga minyak, konstelasi politik akan berubah. Harga minyak ini kan membuat gonjang-ganjing ekonomi. Jadi akan sangat berpengaruh bagaimana politik menjelang Pemilu 2009,” ungkap Anies ketika ditanya mengenai sejumlah figur capres yang berpeluang ikut Pilpres 2009. Menurut dia, peluang capres dan cawapres pada Pilpres 2009 mendatang juga semakin sulit diukur.

Tokoh yang sekarang ini muncul dan dikatakan sebagai tokoh ideal untuk maju pada 2009 masih akan berubah pascakenaikan harga BBM. ”Jadi tokoh yang kemarin (Pemilu 2004) dan sekarang (Pemilu 2009) muncul, itu adalah pragonjang- ganjing. Tapi perubahannya seperti apa, kita belum tahu,”ujarnya. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan, Amien Rais sudah memiliki satu syarat sebagai capres terkait sikapnya yang kritis dalam menentukan kebijakan-kebijakan.

Ketua Fraksi PKS ini menambahkan, jika banyak tokoh yang menjagokan Amien sebagai capres,sebaiknya tidak dipahami sebagai upaya dukung-mendukung karena bisa jadi dukungan tersebut adalah upaya menjegal Amien jika benar-benar maju sebagai capres. Sementara mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, hak semua warga negara untuk berkomitmen membangun bangsa. Karena itu, dia mendukung langkah Amien Rais jika merasa terpanggil untuk ikut dalam seleksi kepemimpinan nasional.

”Tentu jika Mas Amien merasa terpanggil dan merasa punya komitmen untuk membangun bangsa, ya Mas Amien harus ikut berkompetisi dalam seleksi kepemimpinan 2009 mendatang,”kata Akbar. Soal pencalonan dirinya, mantan Ketua DPR ini masih berharap agar Partai Golkar membuka konvensi dalam menjaring capres. (maya sofia/rahmat sahid/mohammad sahlan/sofian dwi)