Indonesia harus berinisiatif bahas penempatan kapal AS

23 Desember 2011.

Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengusulkan kepada negara-negara ASEAN membahas rencana Amerika Serikat yang akan menempatkan kapal perangnya di Singapura.

"Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia harus segera membahas dan mempertanyakan rencana tersebut karena kawasan ASEAN adalah kawasan yang bebas dari dominasi peran militer negara manapun," kata Mahfudz Siddiq.

Memang diakui, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, tapi kata Mahfudz, dalam konteks membangun kawasan ASEAN yang bebas dari dominasi militer, Indonesia bisa mengusulkan agar masalah tersebut dibahas secepatnya.

"Indonesia tak bisa melarang negara lain seperti Singapura melakukan kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat. Tapi dalam konteks ASEAN untuk mewujudkan kawasan damai, Indonesia harus berinisiatif mengusulkan pembahasan. Saat inilah Indonesia diuji sebagai Ketua ASEAN," kata politisi PKS itu.

Ia menyebutkan, rencana penempatan pasukan dan kapal perang AS di Singapura menunjukkan kecemasan AS terhadap Cina di ASEAN.

"Ini memang isyarat kecemasan AS terhadap dinamika yang terjadi di Laut Cina Selatan dan kuatnya pengaruh Cina di kawasan ASEAN," tambah dia.

Tak hanya itu, sambung Mahfudz, keberadaan kapal perang AS seperti Littoral Combat Ship/LCS) dan pesawat pengintai tanpa awak, P-8A Poseidon sedikit banyak akan mengganggu kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

"Kehadiran mereka sangat berpotensi mengganggu ASEAN yang telah dinyatakan sebagai kawasan yang steril dari dominasi peran militer negara mana pun, termasuk mengganggu Indonesia," kata Mahfudz.

Amerika Serikat berencana menempatkan beberapa kapal tempur pantai LCS di fasilitas angkatan laut milik Singapura. LCS adalah jenis kapal perang terbaru yang dikembangkan US Navy yang dirancang khusus untuk beroperasi di kawasan perairan dangkal dekat pantai. Kapal ini mampu menghadapi berbagai ancaman, seperti ranjau laut, kapal selam diesel, dan perahu cepat bersenjata.

Selain menempatkan kapal-kapal LCS di Singapura, pemerintah Amerika Serikat juga akan menempatkan pesawat patroli P-8A Poseidon atau pesawat pengintai tak berawak pada 2025. Pesawat-pesawat itu secara rutin akan diterbangkan di atas wilayah Filipina dan Thailand untuk membantu negara-negara itu meningkatkan kewaspadaan wilayah maritim.

(ANT-134/A014)

Kasad: Tak Akan Gelar Operasi Militer di Papua

Kamis, 04 Agustus 2011

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menegaskan tidak ada operasi militer di Papua menyikapi berbagai insiden penghadangan dan penyerangan oleh kelompok bersenjata terduga Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap TNI, Polri dan masyarakat.

"Tidak ada. Yang ada hanyalah operasi pengamanan perbatasan dan kebetulan ada kegiatan rutin TNI Manunggal Masuk Desa(TMMD), maka dilakukan pengamanan," kata Kasad usai mendampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta, Kamis.

Pramono menjelaskan, kegiatan TMMD sengaja dilakukan di Puncak Jaya, Papua mengingat kondisi infrastruktur, sarana prasarana dan fasilitas umum dan sosialnya cukup memprihatinkan, seperti pangkalan ojek, gereja dan rumah-rumah adat mereka yakni "honai".

"Kegiatan TMMD di Papua, sama dengan yang dilakukan TNI di daerah lain di Indonesia seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur, sarana prasarana, fasilitas umum dan sosial, terutama di daerah terpencil, daerah tertinggal dan daerah yang rusak akibat bencana alam," tutur Pramono.

Jadi, lanjut dia, bukan operasi militer dan tidak ada operasi militer di Papua.
Kasad menambahkan, menyikapi perkembangan situasi keamanan di Papua disertai beberapa insiden penghadangan dan penyerangan terhadap pos dan anggota TNI, maka pihaknya meningkatkan kewaspadaan dan patroli.

"Upaya "pembersihan" kelompok bersenjata OPM cukup dilakukan intensif oleh satuan kewilayahan setempat," ujar Pramono.
Tentang jumlah kekuatan kelompok bersenjata yang diduga OPM, Kasad mengatakan hingga kini belum dapat diperkirakan karena keberadaan mereka yang terpencar dan mudah berbaur dengan masyarakat setempat.

"Mereka juga kadang muncul, kadang menghilang. Jadi, sampai saat ini data terakhir berapa kekuatan mereka belum dapat diprediksi," katanya, menegaskan.
Yang jelas, lanjut Pramono, TNI akan terus mengejar keberadaan OPM karena sudah menyangkut keamanan dan kedaulatan negara.

"Itu sudah otomatis, ada gangguan keamanan kedaulatan, ya kita akan terus kejar," ujarnya.

Kasad Pramono Edhie mendampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menjenguk tiga anggota TNI yang menjadi korban penyerangan kelompok bersenjata OPM di Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Mereka dirawat di Unit Kedokteran Militer, Poliklinik Bedah RSPAD Gatot Soebroto. Ketiga anggota TNI itu, diserang OPM saat melakukan patroli keamanan di kawasan Puncak Jaya, Papua.
Akibat penyerangan itu, mereka ada yang mengalami luka tembak di bagian kepala hingga gendang telinganya pecah, tiga jari tangan kanan patah dan tulang tangan kanan pecah.
Redaktur: Siwi Tri Puji B
Sumber: Antara

Pepera Papua Sah, Didukung Resolusi PBB

Kamis, 04 Agustus 2011

JAKARTA--MICOM: Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menegaskan posisi Indonesia tak akan berubah mengenai wilayah Papua sebagai bagian dari NKRI. Hal itu berbasis kepada Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang sudah disahkan berdasar resolusi PBB.

"Hasil Pepera itu sah sesuai New York Agreement 1962 dan Pepera ini pun sudah disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2505, pada 19 November 1969," ujarnya, di Jakarta, Kamis (4/8).

Ini berarti, demikian Mahfudz Siddiq, kembalinya Papua ke pangkuan Indonesia sudah didukung penuh oleh masyarakat internasional dan PBB.

Ia mengatakan itu, mengomentari aksi sekelompok pejuang separatis Papua di Inggris yang antara lain mempermasalahkan keabsahan Pepera tersebut.

Sebagaimana diberitakan, Rabu (3/8) kemarin, seminar di London ini dimotori oleh Benny Wenda, Jennifer Robinson, dan Melinda Jankie yang tergabung dalam 'International Parliementarian for West Papua (IPWP) dan 'International Lawyer for West Papua (ILWP).

Isu bahasan seminar itu antara lain mengkaji mengenai keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Sebagian peserta seminar yang merupakan simpatisan separatisme beranggapan Pepera ini tidak sah dan perlu diulang karena tak dilakukan sesuai standar internasional (one man one vote).

Hampir bersamaan, di Jayapura (ibu kota Provinsi Papua) dan Manokwari (ibu kota Provinsi Papua Barat), berlangsung aksi unjuk rasa yang menghendaki referendum serta mempersoalkan Pepera itu.

Sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang membidangi Luar Negeri, Pertahanan, Intelijen, Komunikasi, dan Informatika, Mahfudz menegaskan prinsip dasar itu tak akan pernah diubah.

"Tetapi kami juga mengharapkan Pemerintah Pusat melakukan pendekatan yang lebih humanis, berbasis kultural, bahwa kita semua satu. Juga selalu konsisten saja pada amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua," tandas Mahfudz Siddiq. (Ant/OL-10)

PKS Cibir Ajakan Demokrat Nonaktifkan Kader Bermasalah

Polkam / Jumat, 29 Juli 2011
Metrotvnews.com, Jakarta: Ajakan Partai Demokrat agar partai politik lain ikut menonaktifkan kadernya yang menjadi tersangka dalam kasus hukum dicibir Partai Keadilan Sejahtera. Bagi PKS sikap Demokrat yang memperluas masalah ke pihak lain hanya menghabiskan energi.

"Partai Demokrat sebaiknya fokus pada penyelesaian masalah internal mereka," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq kepada metrotvnews.com, Jumat (29/7).

PKS menyarankan agar Partai Demokrat menonaktifkan kadernya yang tersangka secara menyeluruh. Jangan tebang pilih. "Mudah-mudahan bisa jadi contoh bagi partai lain," sindir Mahfudz.

Setelah memecat mantan Bendahara Umum M Nazaruddin, Partai Demokrat menjanjikan menonaktifkan semua kader yang mendapat status tersangka dalam kasus korupsi, narkoba atau kejahatan berat lainnya. Demokrat berharap langkahnya diikuti partai politik lain.(Andhini)

PKS Minta Demokrat Jangan Perlebar Persoalan

Jumat, 29 Juli 2011 - 13:02 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menantang Partai Demokrat (PD) untuk berani memecat semua kadernya yang bermasalah.

“Demokrat mau memecat kadernya yang bermasalah ya bagus. Sebaiknya harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan cuma diambil sampel beberapa, tapi seolah menjadi sikap politiknya,” tutur Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq ketika dihubungi wartawan, Jumat(29/7).

Dijelaskan Mahfudz, jika PD memiliki persoalandengan kader-kadernya yang bermasalah, jangan diperlebar kemana-mana dan harus diselesaikan sendiri. “Yang pertama Demokrat punya persoalan sendiri, dia selesaikan saja sendiri. Jangan melempar ke yang lain,” tutur Mahfudz.

Jika PD dapat melakukan hal tersebut, mereka bisa menjadi contoh bagi partai politik lainnya. “Kalau dia merasa itu komitmennya ya itu harus berlaku pada semua kadernya. Jangan cuma pilih-pilih kadernya. Dan saya yakin jika itu dilakukan partai lain pun akan melakukan hal yang sama,” pungkasnya. (prihandoko/b)

PKS Minta Ketua DPR Hati-hati Berbicara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) mengimbau kepada Ketua DPR untuk berhati-hati berbicara. Terlebih, apa yang sudah ia katakan terkait wacana membubarkan lembaga penegak hukum independen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK, bagi PKS masih sangat dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi.

“Pesan saya, Marzuki Alie harus lebih berhati-hati lagi dalam membuat pernyataan. Karena sebagai Ketua DPR bisa dipersepsi sebagai sikap DPR, sikap lembaga,” kata Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq, kepada Tribunnews.com, Minggu (31/07/2011).

Ditegaskan, yang diperlukan sekarang, bukanlah membubarkan KPK. Akan tetapi, membersihkan KPK dari oknum-oknum yang melakukan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang.

“Pengalaman di beberapa negara lain butuh waktu lebih dari 15 tahun berantas korupsi. Oleh karena itu, KPK harus lebih fokus pada upaya sistematis pencegahan tindak pidana korupsi,” Mahfudz menegaskan.

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie mengungkap kekecewaannya terhadap KPK. Ia kemudian mewacanakan, apakah KPK dapat dipertahankan keberadaannya.

“Kalau terbukti, maka harus dipikirkan kembali apakah bedol desa lembaganya dihilangkan dan dikembalikan ke lembaga semula. Karena terbukti tidak membawa perubahan juga. Untuk itu, panitia seleksi KPK dapat menentukan masa depan KPK. Kalau Pansel tidak mampu. menemukan pimpinan KPK yang handal, saya kira tak ada gunanya keberadaan KPK dipertahankan,” kata Marzuki Alie.

sumber : http://www.tribunnews.com/2011/07/31/pks-minta-ketua-dpr-hati-hati-berbicara

PKS Tantang Demokrat Pecat Semua Kader Bermasalah

Jumat, 29 Juli 2011

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menantang Partai Demokrat untuk memecat semua kadernya yang bermasalah tanpa terkecuali.

"Demokrat mau memecat kadernya yang tersangka ya langsung dipecat ya bagus. Tapi itu harus dilakukan secara menyeluruh, jangan cuma diambil sampel beberapa terus seolah menjadi sikap politiknya," ujar Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq ketika dihubungi wartawan, Jumat(29/7/2011).

Menurut Mahfudz, apabila Partai Demokrat memiliki persoalan tersendiri mengenai kader-kadernya yang bermasalah, jangan diperlebar kemana-mana dan harus diselesaikan sendiri. "Yang pertama Demokrat punya persoalan sendiri, dia selesaikan saja sendiri,"jelasnya.

Lebih jauh Mahfudz mengatakan, apabila Partai Demokrat berhasil melakukan hal tersebut, mereka bisa menjadi contoh bagi partai politik lainnya. "Kalau dia merasa itu komitmennya ya itu harus berlaku pada semua kadernya jangan cuma tiga orang itu. Kalau itu dilakukan mungkin bisa menjadi contoh bagi parpol lainnya," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Partai Demokrat setuju apabila ada kadernya yang menjadi tersangka korupsi dinonaktifkan sementara. Hal itu juga harus ditiru oleh partai-partai politik lain. "Ya jawabnya tentu dan harus, Partai Demokrat mencoba menjadi pioneer atau pelopor untuk hal ini. Namun tentu akan lebih elok apabila langkah ini bisa diikuti partai politik lainnya," ujar Ketua DPP Bidang Pemberantasan Korupsi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin saat dihubungi oleh wartawan, Kamis (28/7/2011).

Dengan kata lain, menurut Didi perang terhadap koruptor dan mafia hukum mutlak harus dilakukan bersama-sama. Partai Demokrat yang hanya 21 persen di DPR lanjut Didi tanpa dukungan partai-partai lain yang ada di DPR tentu tidak akan bisa berbuat banyak.

"Setidaknya ada hal yang sudah dilakukan Partai Demokrat,terhadap siapapun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada kejahatan tertentu, maka akan diberhentikan sementara.
Bagi kader Demokrat yang menjadi tersangka kasus korupsi, narkoba, dan kejahatan berat lainnya akan langsung diberhentikan sementara,"jelasnya.

Menurut Didi, untuk menonaktifkan sementara tidak perlu menunggu oknum-oknum tersebut harus jadi terdakwa atau bahkan terpidana terlebih dahulu.

"Sekali lagi hal ini harusnya dicontoh oleh kekuatan politik lainnya terutama yang sudah punya kursi di DPR. Sebab perang terhadap korupsi, mafia hukum dan berbagai tindakan a-moral lainnya haruslah dilakukan bersama-sama dan menjadi tekad bulat bersama.Tanpa tekad bersama oleh semua partai politik yang ada, maka omong kosong koruptor dan mafia hukum bisa diberantas,"pungkasnya.

Penulis: Willy Widianto | Editor: Yudie Thirzano

Mahfudz: Pidato SBY Justru Perluas Konflik

Jum'at, 15 Juli 2011

suarasurabaya.net| Mahfudz Siddiq Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pidato Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal Nazaruddin justru memperluas konflik.

Mahfudz yang juga Ketua Komisi I DPR mengatakan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat justru membuka masalah baru waktu menyebut pers ikut berperan membuat panas masalah Partai Pemokrat.

Menurut Mahfudz, pidato SBY juga membuat reaksi balik, sampai dewan pers pun menanggapi pidato itu. Mahfudz melihat, sejauh ini pemberitaan pers soal kasus Muhammad Nazarudin masih sesuai kode etik jurnalistik.

Dilaporkan Fais reporter Suara Surabaya di Jakarta, kata Mahfudz pemberitaan media soal BlackBerry (BBM) Nazaruddin juga tidak salah dijadikan sumber, karena pers masih menyebut kata 'diduga'.

Rencananya Partai Demokrat akan menggelar Rakornas tanggal 23 Juli mendatang. Rakornas diantaranya membahas kasus Nazaruddin dan Andi Nurpati.

Partai demokrat akan mengambil sikap apakah akan memecat Nazarudin dari partai atau tidak tanggal 26 Juli mendatang.(faz/ipg)

PKS Anggap Wajar Kejatuhan Citra SBY dan Masih Berharap Khusnul Khotimah

Senin, 27 Juni 2011 , 11:07:00 WIB
Laporan: Ninding Julius Permana


MAHFUDZ SIDDIQ/IST


RMOL. Hasil riset Lingkaran Survei Indonesia yang menunjukkan popularitas SBY menurun ditanggapi oleh Partai Keadilan Sejahtera. Sebagai anggota koalisi, PKS menilai kejatuhan citra SBY disebabkan berbagai masalah yang bertubi-tubi.

"Terlepas dari adanya survei, kalau kita lihat secara kompeten, observasi, opini publik dan media, ada sejumlah masalah-masalah yang muncul belakangan yaitu bisa dipastikan berdampak negatif terhadap popularitas Presiden SBY," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, sesaat lalu, (Senin 27/6).

Karena itu, Mahfudz menilai, terlepas siapa yang membuat survei dengan segala kontoversi dan motif politiknya, faktanya ada sejumlah kasus yang membuat opini publik dan media massa merendahkan popularitas Presiden SBY.

"Ini memang suatu warning yang sangat penting bagi pemerintahan bukan saja Pak SBY ya, untuk memicu kinerja mereka. Karena kan semuanya berharap pemerintahan ini bisa khusnul khotimah," pungkasnya.

Dari hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI), saat ini kepuasan pada kepemimpinan SBY hanya sebesar 47,2 persen. Survei ini dilakukan pada 1-7 Juni 2011 dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang di 33 provinsi. Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung. Margin error hasil survei ini diperkirakan sebesar plus-minus 2,9 persen.

Peneliti senior LSI Sunarto mengatakan, pada Januari 2010 kepuasan terhadap kepemimpinan SBY sangat tinggi, mencapai 63,1 persen. Kepuasan ini terus menurun pada periode berikutnya. Pada September 201, tingkat kepuasan tinggal 60,7 persen, dan Januari 2011 menjadi 56,7 persen.[ald]

PKS: Popularitas SBY Turun

Senin, 27 Juni 2011 11:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Survei awal Juni ini yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia mengungkapkan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merosot jauh. Namun, tanpa survei ini pun, Partai Keadilan Sejahtera telah melihat kemerosotan citra SBY dari sejumlah masalah yang muncul belakangan ini.

Sekalipun tidak merinci masalah yang dimaksudnya, Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Shiddiq, mengatakan masalah tersebut telah beredar menjadi opini publik dan pembahasan di media. "Kalau kita melihat secara kompeten dan observasi, masalah yang muncul itu bisa dipastikan berdampak negatif pada popularitas Presiden SBY," ujar Mahfudz di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/6).

LSI mempublikasikan survei "Kepuasan Publik atas Kinerja SBY" awal Juni ini. Dari 56,7 persen pada Januari 2011, popularitas SBY turun menjadi 47,2 persen. Menurut LSI, popularitas yang di bawah 50 persen ini pertama kali sejak SBY terpilih kembali pada Pemilu 2009.

Terlepas dari penyelenggara survei maupun motif politiknya, Mahfudz mengatakan,"Faktanya memang ada sejumlah kasus yang men-down grade popularitas SBY." Hal ini harus menjadi peringatan bagi pemerintahan SBY untuk meningkatkan kinerjanya.
Redaktur: Didi Purwadi
Reporter: C41

Muhaimin Iskandar Abaikan DPR

Misbahol Munir - Okezone
Rabu, 22 Juni 2011 14:22 wib



JAKARTA - Komisi I DPR mengaku tidak mendapat respons dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, terkait upaya penebusan Darsem, TKI di Arab Saudi.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, kepada wartawan, Rabu (22/6/2011).

“Saya informasikan bahwa kami pimpinan Komisi I baru saja menghubungi Wakil Menlu untuk pastikan realisasi keputusan hasil raker Komisi I dengan Kemlu yang menyepakati bahwa uang tebusan saudara darsem Rp4,7 miliar itu sudah kita sepakati dibayar oleh pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri karena kami menunggu dari Kemenakertrans dan BNP2TKI tidak ada kejelasan,” ungkap Mahfudz.

Seperti diketahui, pascaeksekusi pancung terhadap Ruyati, Muhaimin Iskandar juga belum muncul di hadapan publik untuk memberikan penjelasan.

Terakhir, Muhaimin diketahui tengah berada di Tegal, Jawa Tengah, dalam rangka kunjungan kerja.

Apakah benar Muhaimin mengabaikan DPR?

(lam)

Temui Anggota DPR, Ayah Darsem Pingsan

Maria Natalia | Inggried | Rabu, 22 Juni 2011 | 13:57 WIB

TKI Terancam Dihukum MatiMaria Natalia

Ayah Darsem, Daud, tiba-tiba pingsan saat bertemu dengan anggota Komisi I DPR, Rabu (22/6/2011), di Gedung DPR, Jakarta.


JAKARTA, KOMPAS.com - Ayah Darsem, TKI yang terancam dihukum mati di Arab Saudi, Daud Tawar, tiba-tiba pingsan saat menyampaikan harapannya kepada sejumlah anggota Komisi I DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/6/2011). Saat itu, Daud meminta agar Dewan turut membantu upaya pembebasan putrinya.

"Tolong anak saya Pak, tolong jangan sampai dihukum mati oleh Arab Saudi," ujar Daud.

Saat berbicara, ia tiba-tiba jatuh pingsan di tengah kerumunan petugas keamanan DPR dan awak media yang tengah meliput kedatangannya. Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq dan anggota Komisi I Teguh Juwarno yang menemuinya, langsung membawa Daud ke sebuah ruangan. Sesekali, terdengar isak tangisnya saat disadarkan.

Petugas dan para anggota DPR kemudian berusaha menenangkannya dengan menggosokkan minyak kayu putih ke sekitar hidungnya. Saat ini, Daud dibawa ke Pelayanan Kesehatan DPR RI menggunakan kursi roda. Ia tampak lemas.

"Kami bawa ke Yankes dulu. Sepertinya beliau capek, jadi biar dirawat di sana dulu," jelas Teguh yang turut mengantarkan Daud.

Darsem merupakan TKI asal Subang, Jawa Barat. Pada bulan Desember 2007, ia terbukti bersalah di Pengadilan Riyadh karena melakukan pembunuhan terhadap majikannya seorang warga negara Yaman. Pada tanggal 6 Mei 2009, Darsem didakwa hukuman mati oleh Pengadilan Riyadh. Namun, berkat kerja sama antara pihak Lajnah Islah (Komisi Jasa Baik untuk Perdamaian dan Pemberian Maaf) Riyadh dan Pejabat Gubernur Riyadh, Darsem akhirnya mendapatkan maaf dari ahli waris korban dengan kompensasi membayar uang diyat sebesar 2 juta riyal atau sekitar Rp 4,7 miliar.

SBY Dinilai Terlalu Reaktif

"Kasihan saja presiden harus menanggapi."
Senin, 30 Mei 2011, 17:33 WIB
Muhammad Hasits, Suryanta Bakti Susila


VIVAnews - Pandangan beragam muncul menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang 'SMS Nazaruddin' tadi siang, Senin, 30 Mei 2011.

Kali ini pernyataan Yudhoyono ditanggapi serius oleh Ketua Komisi I Bidang Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi DPR, Mahfudz Siddiq. Menurut Mahfudz, pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu berlebihan. "Over reaktif," kata Mahfudz singkat.

Menurut Wakil Sekjen PKS ini, SMS pembunuhan karakter juga sering diterima oleh partainya. Namun, partainya enggan menanggapi informasi seperti itu.

"PKS kan mengalami hal yang sama. Di media, di Twitter juga begitu. Sejak awal, kami ambil sikap tidak merespons. Yang merespons cukup satu dua orang. Saya kasihan saja Presiden harus menanggapi," ujar Mahfudz.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam keterangan persnya hari ini menyesalkan sejumlah pihak yang menyebarkan fitnah tentang dirinya dan partainya.

"Saya tahu dalam keadaan seperti ini selalu ada penumpang gelap. Ini sering menimbulkan komplikasi masalah," ujar Yudhoyono.

Yudhoyono mengharapkan agar penyebaran fitnah itu dihentikan. "Janganlah negeri dan tanah air ini jadi tanah dan lautan fitnah. Karena, fitnah itu tidak akan mencerdaskan kehidupan bangsa," terangnya. (umi)
• VIVAnews

PKS Dorong Ambang Parlemen 5%

"Kalau sepakat pilihan politik penyederhanaan partai, ya paling mungkin menaikkan."
Senin, 30 Mei 2011, 17:37 WIB
Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila


VIVAnews - Posisi Partai Keadilan Sejahtera terkait ambang parlemen (parliamentary threshold) bisa jadi berubah mengikuti sejumlah partai-partai besar. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq menyatakan konsolidasi demokrasi bisa lebih cepat jika ambang parlemen lebih tinggi.

"Setiap pilihan politik punya harga. Kalau sepakat pilihan politik penyederhanaan partai, ya memang salah satu instrumen paling mungkin menaikkan parliamentary threshold," kata Mahfudz. "Memang, ada suara tidak terpakai dalam placement anggota DPR, tapi suara mereka sudah menunjukkan peta dukungan politik. Jadi suara hilang itu tidak juga," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 30 Mei 2011.

Mahfudz menyebut, Turki menganut ambang 10 persen. "Mereka sistem parlementer, multipartai lebih banyak tapi konsolidasi demokrasi cepat," kata Mahfudz.

Dan gagasan menaikkan ke 5 persen itu logis, menurut Mahfudz. Namun, ujar Mahfudz, biarlah Badan Legislasi membahas tiga persen dulu angka yang disepakati. "Nanti di pembahasan bersama pemerintah dibuka lagi. Saya tetap dorong 5 persen," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi Ida Fauziah menyatakan tiga partai terbesar berkukuh angka ambang parlemen di atas 3 persen. Sementara enam partai lainnya termasuk PKS sudah sepakat di angka 3 persen. (umi)

Anis: Tandatangani Piagam Koalisi, PKS Akan tetap Kritis

Rabu, 25 Mei 2011 17:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekjen PKS, Anis Matta, berkomentar mengenai penandatangan piagam koalisi. Ia menyatakan hal tersebut hal yang bagus. Tetapi, ditegaskannya, meski sudah bersepakat, partai ini akan tetap kritis.

“PKS akan tetap kritis, otomatis. Itu kan kewajiban konstitusi,” katanya, Rabu (25/5). Ia mengakui proses sharing berlangsung cukup lama dan pihaknya merasa cukup diterima dengan baik di dalam kontrak tersebut.

Ia mengaku tak ada permasalahan dengan poin-poin yang disepakati. Namun, hal krusial yang disoroti dalam piagam itu yakni membedakan antara hak prerogratif presiden dengan konstitusi Dewan. “Itu (pembedaan) proporsinya sudah bagus,” katanya.

Sementara soal sanksi yang konon lebih tegas , Anis pun mengaku tak ada permasalahan dengan hal itu serta tidak takut dengan ‘ancaman’ yang diberikan dalam klausul piagam koalisi. Menurutnya, pihaknya akan lebih menjaga kepada keseimbangan antara hak prerografif presiden dan kewajiban konstitusi di DPR.

Sementara itu, Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq menyakini jika mekanisme koalisi ini dijalankan semua pihak, maka tidak akan ada masalah. “Kalau mekanisme sudah diatur, terutama pertemuan periodik antara Presiden dengan pimpinan partai tidak berjalan ini implikasi akan macam-macam,” katanya.
Redaktur: Johar Arif
Reporter: Esthi Maharani

PKS: Kami Akan Tetap Kritisi Pemerintah

"Otomatis. Itu kan kewajiban konstitusi," kata Anis Matta, Sekretaris Jenderal PKS
Rabu, 25 Mei 2011, 14:32 WIB


VIVAnews - Sekretariat Gabungan Koalisi Pemerintah sudah menandatangani kontrak baru yang mengatur lebih detail hak dan kewajiban anggota. Meski ikut meneken kontrak baru, Partai Keadilan Sejahtera menyatakan akan tetap kritis dengan pemerintahan.

"Otomatis. Itu kan kewajiban konstitusi," kata Anis Matta, Sekretaris Jenderal PKS, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Mei 2011.

Anis menyatakan, kontrak baru ini lebih baik. "Ini hal yang bagus, kami sudah menandatangani. Proses sharingnya sudah berlangsung cukup lama dan kami merasa ide-ide kami cukup diterima dengan baik dalam kontrak itu," katanya.

Menurut Anis, masalah mendasar yang awalnya dipertanyakan oleh PKS adalah mengenai perbedaan hak dan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dengan hak dan kewajiban anggota koalisi di parlemen. Pertanyaan itu, kata Anis, sudah terjawab dalam kontrak koalisi tersebut. "Proporsinya sudah bagus," kata Anis.

Ke depan, Anis menyatakan keseimbangan antara lembaga eksekutif dan legislatif dapat terpelihara. "Yang kita jaga kan lebih banyak kepada menjaga keseimbangan antara hak prerogatif Presiden dengan kewajiban konstitusi di DPR. Menjadi kritis itu kan memang menjadi kewajiban konstitusi kita di DPR. Karena itu tugas pengawasan dewan," kata Anis. (umi)

Partai Koalisi Masih Boleh Mengkritik

Tidak ada yang mengejutkan dalam kontrak baru.
Selasa, 24 Mei 2011, 15:34 WIB


VIVAnews - Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso mengatakan tidak ada hal yang mengejutkan dalam kontrak koalisi baru sudah ditanda tangani oleh peserta partai koalisi.

"Tanda tangan kontrak kemarin bukan hal yang mengejutkan dan baru, karena ini hanya penegasan terhadap keinginan koalisi rekatkan barisan," kata Priyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 24 Mei 2011.

Pandangan Golkar, lanjut Priyo, dalam kontrak tersebut masih ada ruang bagi anggota koalisi untuk menyampaikan perbedaan pandangan, sehingga identitas partai masing-masing tidak hilang. Mengenai sanksi yang diatur dalam kontrak itu, tambah Priyo, Golkar memandangnya sebagai hal yang memang merupakan kewenangan presiden.

"Kami tahu diri bahwa untuk merombak kabinet memang wewenang penuh presiden dan koalisi tak ada ruang untuk itu," kata Priyo.

Sebelumnya, partai-partai anggota koalisi telah menandatangani kesepakatan baru dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Ada empat poin pokok yang disepakati.

"Proses komunikasi politik antara ketua partai dengan wakil presiden dalam kesepakatan lama yang belum diakomodir dengan baik, sekarang diperkuat," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto.

Komunikasi tersebut, kata dia, akan diatur lebih spesifik termasuk penjadwalan waktu dan periodisasi pertemuan. Selain itu, kesepakatan baru juga membahas soal komunikasi politik antar ketua umum partai politik.

Djoko mengatakan, kesepakatan itu juga menyebutkan tidak menutup ruang demokrasi bagi partai koalisi, termasuk dalam pembahasan APBN maupun lesgislasi dan pengawasan. "Wujud check and balance tetap dipelihara," ujar dia

Kemudian, kata Djoko, Koalisi sepakat mempekuat sistem presidensiil. Djoko menjelaskan Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengatur jumlah menteri. "Dalam hal ini parpol dapat memberikan nama kepada Presiden, tapi untuk menentukan nama dan posisi tergantung Presiden," ujarnya

Dia juga menjelaskan latar belakang penyempurnaan kesepakatan tersebut adalah evaluasi bahwa koalisi yang telah berlangsung selama 1,5 tahun ini belum menunjukkan efektivitas dan pola koalisi yang baik. "Lebih diramaikan oleh dinamika politik praktis yang mencuat di permukaan," ucap Djoko

Kesepakatan baru tersebut ditandatangani siang tadi di Wisma Negara. Semua ketua umum partai hadir, kecuali Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang berhalangan. Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono mengatakan dalam kesepakatan tersebut juga diatur sanksi bagi partai yang melanggar kesepakatan koalisi. (umi)
• VIVAnews

PKS: Jangan Serahkan Telkomsel kepada Israel!

Rabu, 18 Mei 2011 , 17:25:00 WIB
Laporan: Widya Victoria



RMOL. Kemungkinan Amdocs ikut dalam tender Customer Relationship Management (CRM) Telkomsel digugat kalangan anggota Dewan di Senayan. Kemenangan Amdocs dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan informasi nasional terlebih karena Amdocs adalah perusahaan yang menjadi salah satu penopang perekonomian Israel.

Anggota DPR RI, Ecky Awal Muharram, mengemukakan Kedutaan Besar Amerika Serikat pernah menyatakan bahwa Amdocs adalah perusahaan yang berbasis di Missouri, AS. Namun pada kenyataan, Amdocs Inc di Missouri hanyalah anak perusahaan dari Amdocs Ltd di Ra'anana, Israel. Karena itu, Telkomsel harus menggugurkan keikutsertaan Amdocs.

Amdocs telah memenangkan tender Telkomsel untuk pengadaan perangkat penagihan (billing system) senilai Rp 1,2 triliun tahun lalu. Sementara kali ini Amdocs diinformasikan juga ambil bagian dalam tender CRM senilai Rp 1,8 triliun.

Dalam pandangan Ecky, pengelolaan CRM tidak bisa begitu saja diserahkan kepada perusahaan asing tanpa mekanisme pengawasan yang jelas. Hal ini karena CRM berkaitan dengan data pelanggan Telkomsel yang mencapai 100 juta pelanggan dari berbagai kalangan, mulai dari tingkat pejabat pengambil keputusan sampai pelaku bisnis. Apalagi jika Israel memiliki akses untuk melakukan pemetaan profil pelanggan Telkomsel dan riwayat komunikasi mereka.

"Ini sangat berbahaya,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini seraya menekankan bahwa siapapun pemenang tender CRM Telkomsel berpotensi untuk membocorkan data kepada pihak asing lantaran kontrol pemerintah yang masih lemah apalagi Israel seringkali melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

“Telkomsel ini terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia. Masak kita serahkan datanya kepada Israel yang jelas-jelas tidak menghargai komunitas internasional,” pungkasnya di Jakarta, Rabu (18/5). [wid]

Hati Umat Bisa Terganggu, PKS Panggil Menteri BUMN

BAYANG-BAYANG ISRAEL

Senin, 16 Mei 2011 , 15:17:00 WIB
Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi


RMOL. Melibatkan perusahaan yang terkait dengan Yahudi atau Israel di Indonesia masih sangat sensitif.

"Hati umat bisa terganggu," kata anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Abdurrahman, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 16/5).

Pernyataan Mahfudz ini terkait dengan rencana tender pembangunan Customer Relationship Management (CRM) senilai 200 juta dollar AS atau setara Rp 1,8 triliun oleh Telkomsel. Disinyalir, salah satu perusaahaan IT kelas dunia yang selama ini disebut-sebut memiliki kaitan dengan jejaring bisnis dan politik Yahudi-Israel, Amdocs, juga akan turut dalam tender tersebut.

Sementara kalangan khawatir bila Amdocs terlibat dan memenangkan tender tersebut. Pasalnya, Amdocs diduga bisa memetakan profil pelanggan Telkomsel yang jumlahnya diperkirakan hingga 100 juta. Dan banyak pejabat tinggi dan pengambil kebijakan Indonesia adalah pelanggan Telkomsel. Bukan tidak mungkin berbagai informasi strategis yang diperbincangkan tokoh-tokoh Indonesia dalam komunikasi seluler disadap dengan mudah dan dimanfaatkan untuk melemahkan sendi-sendi kenegaraan dan kebangsaan.

"Soal rahasia dan keamanan negara, mungkin itu terkait dengan Komisi I. Kami di Komisi VI akan memanggil Menteri BUMN (Mustafa Abubakar) karena Telkomsel ini anak perusahaan dari PT Telkom yang berada di bawah BUMN," demikian Mahfudz.[yan]

Anis : NII "Alat Politik"

Antara – Min, 15 Mei 2011

Banjarmasin (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta menduga, Negara Islam Indonesia (NII) hanya sebuah alat politik.


Ia mengemukakan itu, usai memberi pengarahan dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan selatan (Kalsel) di Banjarmasin atau sebelum kembali ke Jakarta, Minggu sore.


Namun Sekjen PKS yang juga Wakil Ketua DPR-RI itu tak menyebut pihak mana yang menjadikan atau memperalat isu NII sebagai alat politik, kecuali menyatakan, hal tersebut hanya akan memperburuk pemerintah sendiri.


Pasalnya isu NII tersebut sudah sejak lama atau beberapa kali ganti Presiden Republik Indonesia, tapi hal itu seakan dibiarkan, bahkan cenderung sebagai alat untuk memojokan Islam.


"Sebagai contoh selama ini isu teroris atau terorisme, bukan cuma sekedar isu, tapi untuk melemahkan perjuangan kaum muslim, yang mungkin sengaja sebagai skenario pihak tertentu," tandasnya.


Padahal dengan tetap tumbuh dan berkembangnya isu NII, menunjukkan penegakan hukum di Indonesia tak jalan, lanjutnya didampingi Habib Aboe Bakar Al Habsyie, anggota DPR-RI dari PKS asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel.


Oleh sebab itu, jangan biarkan isu NII terus tumbuh dan berkembang, guna menjaga kewibawaan pemerintah, sarannya didamping Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kalsel, Ibnu Sina.


Selain itu, guna kenyamanan dan ketenangan masyarakat, terutama terbebas dari jaringan NII yang bisa meresahkan, demikian Anis Matta.


Sementara itu, anggota DPR-RI dari PKS asal Kalsel menyatakan syukur, kalau penduduk di dapilnya terbebas dari jaringan NII yang bisa mengganggu stabilitas keamanan dan keteriban masyarakat (Kamtibmas).


Anggota Komisi III DPR-RI yang juga membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu berharap, penduduk Kalsel yang terkenal religius jangan sampai masuk jaringan NII.


"Kita minta warga Kalsel mewaspadai gerakan NII, sehingga bisa terbebas dari jaring mereka," demikian Aboe Bakar.