Bookworms enjoy cheaper books in annual fair
The Jakarta Post , Jakarta | Sat, 11/07/2009 1:03 PM | City
Lawmaker Mahfudz Shiddiq looked absorbed zipping through an array of books being displayed in a stand at the Indonesia Book Fair in the Assembly Hall of the Jakarta Convention Center (JCC), on Friday.
He gave a cursory glance at the discounted children's books stopped to pick up a copy of Ratatouille, complete with sound and music to support the story, among a pile of Rp 10,000 books.
The legislator from the Prosperous Justice Party (PKS) seemed determined to buy at least one of the interesting discounted books.
In another discount bin in the same stand were three imported books on sale for Rp 10,000.
"Book fairs always make for fun visits," Mahfudz told The Jakarta Post.
"I can buy good books for my kids. The variety here is large and the books are cheap," he added.
As a legislator, Mahfudz said the country needed more book fairs to get people to love reading.
"This fair is an enjoyable way to get people interested in books," he said.
He added that the fair also allowed people on limited budgets to purchase expensive books through discounts.
However, Mahfudz suggested that organizers had to start targeting a wider audience in other cities across the country.
"Yogyakarta already had the Jogja Book Fair," Mahfudz said, referring to the fair held in August that attracted more than 80,000 visitors.
"Other cities should certainly follow suit," he said.
Meanwhile, Lutfia, 27, a businesswoman who resides in Tangerang, Banten, said that she was a frequent visitor to book fairs.
"I like to buy and collect children's storybooks and books on Islam. These are the best places to buy books because of the discounted prices," she added.
Tickets can be purchased for Rp 5,000 per person from Radyatama Organizer, or visitors can make use of the Drop-Your-Books program instead. The 29th annual running of this book fair ends on Sunday.
The ticket also allows visitors the chance to enjoy the concurrent IndoComTech computer and gadget exhibition.
"The idea of implementing tickets and drop-your-books program are ways to screen visitors. Therefore, serious visitors will get to enjoy the more convenient exhibition areas," she said.
This year, the Indonesian Book Fair's main theme is Yogyakarta. Yogyakarta is renowned as one of the country's main education and culture hubs.
The organizers have provided 112 stands for 80 participating exhibitors. Participants include book publishers, bookstores and stationary companies.
The organizers have also provided space for discussions on new books or films, as well as a special corner to enjoy international and local movies.
The Post observed that the imported books area drew most visitors, due to discounts of up to 80 percent.
Showing posts with label Wawancara. Show all posts
Showing posts with label Wawancara. Show all posts
Thursday, November 12, 2009
Thursday, August 06, 2009
PKS Tolak Kontraksi Koalisi di Kabinet SBY
PKS Tolak Kontraksi Koalisi di Kabinet SBY
Inilah.com 06/08/2009 - 00:15
INILAH.COM, Jakarta – Presiden SBY telah memberi sinyal bahwa penyusunan kabinet mendatang akan berpijak pada profesionalisme. Selain akan memudahkan kerjanya, langkah ini juga untuk menghidari dikte oleh partai politik peserta koalisi. Inikah isyarat adanya kontraksi politik dalam koalisi SBY-Boediono?
Secara normatif, sebenarnya PKS tidak berkebaratan dengan pernyataan SBY. Karena, bagi PKS, profesionalisme kabinet menjadi keniscayaan. Termasuk tidak ada dikte kepada presiden terpilih sebagai manifestasi dari hak prerogatif presiden.
“Tetapi dalam profesionalisme itu jangan juga diparadoks-kan dengan parpol. Sehingga ada tafsiran, bahwa kalau parpol berarti tidak profesional,” tegas Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (5/8).
Mahfudz pun berharap, dalam koalisi 2009-2014 terjadi komunikasi dua arah antara partai peserta koalisi dengan Presiden. Menurut dia, spirit yang dibangun dalam membangun koalisi SBY-Boediono adalah perbaikan manajemen koalisi, khususnya komunikasi politik.
“Sehingga dalam pembentukan cabinet, termasuk dalam roda pemerintahan ke depan yang sifatnya koalisi, tidak terjadi kendala komunikasi yang berpotensi memunculkan kontraksi politik,” paparnya.
Apakah ini sinyal bahwa PKS telah mencium adanya komunikasi yang tidak sehat dalam koalisi SBY-Boediono? Berikut ini wawancara lengkapnya:
Presiden SBY dalam keterangannya menegaskan dirinya bersepakat untuk membentuk kabinet profesional. Apa komentar Anda atas pernyataan tersebut?
Profesionalisme itu suatu kemestian dalam cabinet. Tetapi dalam profesioanlisme itu jangan juga diparadoks-kan dengan parpol. Sehingga ada tafsiran, bahwa kalau parpol berarti tidak professional. Padahal parpol punya banyak aset SDM yang profesional. Jadi kalau profesionalisme prinisp yang kita sepakati, sepanjang itu tidak diparadoks-kan dengan partai politik.
Lalu bagaimana dengan pernyataan SBY yang tidak mau didikte oleh partai politik?
Soal dikte, saya sepakat. Bahwa pembentukan cabinet, walaupun ini hasil dari koalisi, memang pendekatannya bukan dikte-mendikte atau tuntut-mentutut, tetapi pendekatan komunikasi dua arah. Presiden dengan segala hak prerogatifnya menyampaikan pikiran dan rencananya dan secara timbal balik setiap partai politik peserta koalisi diminta pandangannya, sehingga nanti ada rumusan yang disepakati bersama tanpa ada ganjalan-ganjalan apa pun.
Bagaimana dengan rumors yang berkembang, bahwa saat ini kalangan parpol peserta koalisi SBY-Boediono cukup sulit menembus ke SBY untuk menyodorkan nama kabinet. Ini tidak terlepas dengan adanya tiga jalur pengajuan nama, jalur tentara, jalur lulusan AS, dan jalur partai politik. Nah, jalur parpol disebut-sebut paling lemah daya tawarnya?
Saya kira satu spirit yang disepakati ketika koalisi pilpres dibangun sejak awal adalah prinsip perbaikan manajamen koalisi. Karena belajar dari pengalaman 2004-2009 ternyata ada hal yang perlu diperbaiki dalam manajemen koalisi, terutama faktor komunikasi.
Saya yakin spirit itu akan dipegang dan dijalankan oleh SBY, sehingga dalam pembentukan cabinet, termasuk dalam roda pemerintahan ke depan yang sifatnya koalisi, tidak terjadi kendala komunkasi yang berpotensi memunculkan kontraksi politik.
Sejauh ini bagaimana komunikasi partai politik, khususnya PKS dengan SBY sebagai presiden terpilih?
Sejauh ini komunikasi masih berjalan baik. Karena memang pembicaraan pembentukan kabinet belum dilakukan, karena masih menunggu hasil MK. Memang kami berharap, setelah sidang MK selesai, komunikasi SBY dengan parpol koalisi ini sudah bisa berjalan dengan lebih baik dan efektif. [P1]
Inilah.com 06/08/2009 - 00:15
INILAH.COM, Jakarta – Presiden SBY telah memberi sinyal bahwa penyusunan kabinet mendatang akan berpijak pada profesionalisme. Selain akan memudahkan kerjanya, langkah ini juga untuk menghidari dikte oleh partai politik peserta koalisi. Inikah isyarat adanya kontraksi politik dalam koalisi SBY-Boediono?
Secara normatif, sebenarnya PKS tidak berkebaratan dengan pernyataan SBY. Karena, bagi PKS, profesionalisme kabinet menjadi keniscayaan. Termasuk tidak ada dikte kepada presiden terpilih sebagai manifestasi dari hak prerogatif presiden.
“Tetapi dalam profesionalisme itu jangan juga diparadoks-kan dengan parpol. Sehingga ada tafsiran, bahwa kalau parpol berarti tidak profesional,” tegas Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (5/8).
Mahfudz pun berharap, dalam koalisi 2009-2014 terjadi komunikasi dua arah antara partai peserta koalisi dengan Presiden. Menurut dia, spirit yang dibangun dalam membangun koalisi SBY-Boediono adalah perbaikan manajemen koalisi, khususnya komunikasi politik.
“Sehingga dalam pembentukan cabinet, termasuk dalam roda pemerintahan ke depan yang sifatnya koalisi, tidak terjadi kendala komunikasi yang berpotensi memunculkan kontraksi politik,” paparnya.
Apakah ini sinyal bahwa PKS telah mencium adanya komunikasi yang tidak sehat dalam koalisi SBY-Boediono? Berikut ini wawancara lengkapnya:
Presiden SBY dalam keterangannya menegaskan dirinya bersepakat untuk membentuk kabinet profesional. Apa komentar Anda atas pernyataan tersebut?
Profesionalisme itu suatu kemestian dalam cabinet. Tetapi dalam profesioanlisme itu jangan juga diparadoks-kan dengan parpol. Sehingga ada tafsiran, bahwa kalau parpol berarti tidak professional. Padahal parpol punya banyak aset SDM yang profesional. Jadi kalau profesionalisme prinisp yang kita sepakati, sepanjang itu tidak diparadoks-kan dengan partai politik.
Lalu bagaimana dengan pernyataan SBY yang tidak mau didikte oleh partai politik?
Soal dikte, saya sepakat. Bahwa pembentukan cabinet, walaupun ini hasil dari koalisi, memang pendekatannya bukan dikte-mendikte atau tuntut-mentutut, tetapi pendekatan komunikasi dua arah. Presiden dengan segala hak prerogatifnya menyampaikan pikiran dan rencananya dan secara timbal balik setiap partai politik peserta koalisi diminta pandangannya, sehingga nanti ada rumusan yang disepakati bersama tanpa ada ganjalan-ganjalan apa pun.
Bagaimana dengan rumors yang berkembang, bahwa saat ini kalangan parpol peserta koalisi SBY-Boediono cukup sulit menembus ke SBY untuk menyodorkan nama kabinet. Ini tidak terlepas dengan adanya tiga jalur pengajuan nama, jalur tentara, jalur lulusan AS, dan jalur partai politik. Nah, jalur parpol disebut-sebut paling lemah daya tawarnya?
Saya kira satu spirit yang disepakati ketika koalisi pilpres dibangun sejak awal adalah prinsip perbaikan manajamen koalisi. Karena belajar dari pengalaman 2004-2009 ternyata ada hal yang perlu diperbaiki dalam manajemen koalisi, terutama faktor komunikasi.
Saya yakin spirit itu akan dipegang dan dijalankan oleh SBY, sehingga dalam pembentukan cabinet, termasuk dalam roda pemerintahan ke depan yang sifatnya koalisi, tidak terjadi kendala komunkasi yang berpotensi memunculkan kontraksi politik.
Sejauh ini bagaimana komunikasi partai politik, khususnya PKS dengan SBY sebagai presiden terpilih?
Sejauh ini komunikasi masih berjalan baik. Karena memang pembicaraan pembentukan kabinet belum dilakukan, karena masih menunggu hasil MK. Memang kami berharap, setelah sidang MK selesai, komunikasi SBY dengan parpol koalisi ini sudah bisa berjalan dengan lebih baik dan efektif. [P1]
Monday, September 01, 2008
Kasus Gas Tangguh Bukan Isu Pemilu
Inilah.com, 30/08/2008 00:44
"Kasus Gas Tangguh Bukan Isu Pemilu"
Mahfudz Siddiq
R Ferdian Andi R
INILAH.COM, Jakarta – Geger soal kontrak LNG gas Tangguh mencuat kembali seiring kunjungan kerja Wakil Presiden Jusuf Kalla ke China belum lama ini. Terungkap, bahwa kontrak gas Tangguh adalah yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Presiden SBY pun bahkan harus menggelar rapat pleno untuk membahas masalah ini.
Kalangan PDIP pun merasa tersodok atas mencuatnya pembongkaran dan renegosiasi atas LNG Tangguh. Bahkan mereka menuduh, munculnya isu LNG Tangguh ini tak lebih dari pengalihan isu dari kerja panitia angket yang bertujuan sebagai black campaign terhadap capres yang diusung PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Untuk melihat polemik ini, INILAH.COM mewawancarai anggota Panitia Angket yang juga Ketua FPKS DPR RI, Mahfudz Siddiq, di Jakarta, Jumat (29/8) di gedung DPR, Jakarta. Berikut ini wawancara lengkapnya:
Bagaimana komentar Anda tentang kontroversi LNG Tangguh saat ini?
Itu kan tanggung jawab Menteri ESDM. Menteri ESDM kan punya atasan, siapa atasannya? Kan Megawati. Kalau ada yang perlu diklarifikasi, makanya atasannya juga harus dipanggil.
Bagaimana Anda melihat sikap PDIP yang menuding munculnya isu gas Tangguh ini sebagai upaya mengalihkan kerja Panitia Angket semata dan upaya politis dalam rangka Pemilu 2009?
Kalau Panitia Angket hanya ingin mendengarkan alasan lisan atau tertulis, kenapa pemerintah menaikkan BBM, itu sudah cukup. Tapi kalau Panitia Angket ini ingin membongkar kebijakan dan karut-marut kebijakan energi, maka seluruh masalah dari hulu hingga hilir harus diselidiki semuanya. Tidak peduli siapa pun pejabatnya.
Bagaimana Anda mencari benang merah kasus LNG Tangguh masuk ke Panitia Angket?
Jadi begini, pemrintah waktu interpelasi ditanya kenapa menaikkan harga BBM, pemerintah menjawab karena lifting minyak kita turun dan tidak mencapai target. Itu sudah berlangsung selama delapan tahun. Kenapa tidak ada langkah perbaikan selama delapan tahun itu?
Ya kita telusuri dong selama delapan tahun itu, termasuk siapa pejabat yang menjabat selama kurun itu. Apalagi soal konversi minyak tanah ke gas, ternyata pasokan gas langka. Kenapa langka? Kita telusuri lagi itu. Ternyata pada 2002 ada kontrak eksplor. Bagaimana kita bisa mengatasi kelangkaan gas, sedangkan sumber gas kita sudah kontrak selama 25 tahun sementara harganya sangat murah. Ini harus kita telusuri. Kalau mau tuntas, ya ayo.
Bukankah PKS dari awal menegaskan, Pantia Angket harus tetap dalam koridor agar tidak masuk dalam ranah politik Pemilu 2009 mendatang?
Makanya, menurut saya, ini harus dituntaskan segera, sehingga ini tidak masuk dalam isu politik Pemilu 2009.
Bagaimana dengan tuduhan dari PDIP isu LNG Tangguh sangat terkait dengan kepentingan Pemilu 2009?
Ya kalau diulur-ulur terus sampai masuk masa pemilu, ini hanya akan jadi isu, dan substansinya tidak terbongkar. Logika kita memang tidak bisa menghindari untuk tidak membahas LNG Tangguh di Panitia Angket. Itu yang harus kita urut semua.
Nah waktu kita mengurut itu ternyata ada orang-orang, kemudian kita berfikir, ternyata ada si A, jangan deh. Itu kan tidak obyektif. Seperti SBY pernah menjadi Mentamben era Megawati panggil di Panitia Angket. Purnomo sebagai menteri ESDM panggil juga, ternyata dia mendapat perintah dari presiden, ya presidennya dipanggil juga.
Apakah memang ada upaya untuk mengulur-ulur waktu?
Itu yang saya rasakan. [P1]
"Kasus Gas Tangguh Bukan Isu Pemilu"
Mahfudz Siddiq
R Ferdian Andi R
INILAH.COM, Jakarta – Geger soal kontrak LNG gas Tangguh mencuat kembali seiring kunjungan kerja Wakil Presiden Jusuf Kalla ke China belum lama ini. Terungkap, bahwa kontrak gas Tangguh adalah yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Presiden SBY pun bahkan harus menggelar rapat pleno untuk membahas masalah ini.
Kalangan PDIP pun merasa tersodok atas mencuatnya pembongkaran dan renegosiasi atas LNG Tangguh. Bahkan mereka menuduh, munculnya isu LNG Tangguh ini tak lebih dari pengalihan isu dari kerja panitia angket yang bertujuan sebagai black campaign terhadap capres yang diusung PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Untuk melihat polemik ini, INILAH.COM mewawancarai anggota Panitia Angket yang juga Ketua FPKS DPR RI, Mahfudz Siddiq, di Jakarta, Jumat (29/8) di gedung DPR, Jakarta. Berikut ini wawancara lengkapnya:
Bagaimana komentar Anda tentang kontroversi LNG Tangguh saat ini?
Itu kan tanggung jawab Menteri ESDM. Menteri ESDM kan punya atasan, siapa atasannya? Kan Megawati. Kalau ada yang perlu diklarifikasi, makanya atasannya juga harus dipanggil.
Bagaimana Anda melihat sikap PDIP yang menuding munculnya isu gas Tangguh ini sebagai upaya mengalihkan kerja Panitia Angket semata dan upaya politis dalam rangka Pemilu 2009?
Kalau Panitia Angket hanya ingin mendengarkan alasan lisan atau tertulis, kenapa pemerintah menaikkan BBM, itu sudah cukup. Tapi kalau Panitia Angket ini ingin membongkar kebijakan dan karut-marut kebijakan energi, maka seluruh masalah dari hulu hingga hilir harus diselidiki semuanya. Tidak peduli siapa pun pejabatnya.
Bagaimana Anda mencari benang merah kasus LNG Tangguh masuk ke Panitia Angket?
Jadi begini, pemrintah waktu interpelasi ditanya kenapa menaikkan harga BBM, pemerintah menjawab karena lifting minyak kita turun dan tidak mencapai target. Itu sudah berlangsung selama delapan tahun. Kenapa tidak ada langkah perbaikan selama delapan tahun itu?
Ya kita telusuri dong selama delapan tahun itu, termasuk siapa pejabat yang menjabat selama kurun itu. Apalagi soal konversi minyak tanah ke gas, ternyata pasokan gas langka. Kenapa langka? Kita telusuri lagi itu. Ternyata pada 2002 ada kontrak eksplor. Bagaimana kita bisa mengatasi kelangkaan gas, sedangkan sumber gas kita sudah kontrak selama 25 tahun sementara harganya sangat murah. Ini harus kita telusuri. Kalau mau tuntas, ya ayo.
Bukankah PKS dari awal menegaskan, Pantia Angket harus tetap dalam koridor agar tidak masuk dalam ranah politik Pemilu 2009 mendatang?
Makanya, menurut saya, ini harus dituntaskan segera, sehingga ini tidak masuk dalam isu politik Pemilu 2009.
Bagaimana dengan tuduhan dari PDIP isu LNG Tangguh sangat terkait dengan kepentingan Pemilu 2009?
Ya kalau diulur-ulur terus sampai masuk masa pemilu, ini hanya akan jadi isu, dan substansinya tidak terbongkar. Logika kita memang tidak bisa menghindari untuk tidak membahas LNG Tangguh di Panitia Angket. Itu yang harus kita urut semua.
Nah waktu kita mengurut itu ternyata ada orang-orang, kemudian kita berfikir, ternyata ada si A, jangan deh. Itu kan tidak obyektif. Seperti SBY pernah menjadi Mentamben era Megawati panggil di Panitia Angket. Purnomo sebagai menteri ESDM panggil juga, ternyata dia mendapat perintah dari presiden, ya presidennya dipanggil juga.
Apakah memang ada upaya untuk mengulur-ulur waktu?
Itu yang saya rasakan. [P1]
Tuesday, July 22, 2008
"PKS Fokus Petakan Pemilu"
Inilah.com 21/07/2008 00:05
INILAH.COM, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera atau PKS kian gencar melakukan persiapan Pemilu 2009. Awal pekan ini (21/7) hingga tiga hari ke depan, partai berbasis santri perkotaan ini yang menargetkan perolehan suara 20% ini menggelar Musyawarah Kerja Nasional di Makassar, Sulawesi Selatan.
Di tengah persiapan pelaksanaan Pemilu 2009, sejumlah isu terkini tak luput menjadi perhatian PKS. Seperti perdebatan mundur-tidaknya pejabat negara dalam pilpres yang tercantum dalam UU Pilpres, perkembangan mutakhir panitia angket DPR, serta ihwal dana gratifikasi yang sempat mampir ke beberapa anggota parlemen dari PKS.
Untuk mengetahui sikap mereka terhadap isu mutakhir politik nasional, INILAH.COM mewawancarai secara khusus Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq di gedung DPR. Berikut ini wawancara lengkapnya:
Bagaimana PKS menyikapi peraturan untuk pejabat yang ingin maju sebagai Capres atau Cawapres, terutama kaitannya dengan Hidayat Nurwahid?
Sebagai warga negara yang baik kami akan mengikuti peraturan yang ditetapkan. Tapi bagaimana nanti, itu tergantung dari partai yang akan tentukan. Tapi sampai hari ini kita masih fokus pada pemetaan bagaimana langkah kami nanti di Pemilu 2009.
Jadi intinya mendukung atau tidak, terhadap undang-undang tersebut?
Kan undang-undang tersebut masih dalam poses finalisasi, kita lihat saja perkembangannya, Tapi kita mengambil semua langkah yang terabaik bagi PKS.
Mengenai pengembalian uang gratifikasi yang dikembalikan oleh PKS ke KPK, bagaimana Anda menyikapainya?
Lho, itu kan angka akumulatif dari tahun 2005-2007. Dan itu sudah dikembalikan lama sekali.
Selain Tamsil Linrung (anggota Fraksi PKS DPR, red), siapa lagi yang telah mengembalikan uang gratifikasi?
Selain Pak Tamsil, saya tidak hafal, karena sudah lama sekali. Tapi begini, sejak awal setelah beliau menerima uang gratifikasi tersebut, beliau langsung memberitahu dan menyerahkan ke fraksi. Nah setelah itu, kami langsung menyerahkan ke KPK. Dan itu belum ada sebulan.
Apakah menerima uang gratifiaksi dibenarkan di PKS?
Kan kita mengembalikan sebelum satu bulan. Dalam peraturan, jika pengembalian tidak melebihi satu bulan, tidak masalah.
Itu uang gratifikasi dari mana?
Dari mana yah? Mungkin dari Tanjung Api-Api atau mana, saya tidak ingat persisnya. Dan itu sekarang sudah menjadi domain KPK, jika telah dikembalikan.
Bagaimana Pansus Angket dari Fraksi PKS mengawal pelaksanaan nanti?
Kita telah berusaha kerja sama dengan tim ahli dalam kepanitiaan ini, tujuannya untuk menyusun agenda kerja dari pleno angket nanti. Dan secara politik kami targetkan dalam enam bulan bisa diselesaikan.
Enam bulan itu maksudnya bagaimana? Apa bisa direalisasikan dengan maksimal kerja tim ini?
Itu justru kami menargetkan enam bulan. Kalau kita bekerja dengan batasan waktu, maka kita akan fokus terhadap apa yang akan kita laksanakan dan intens. Kami tidak mau nanti Panitia Angket ini nanti di masyarakat terbentuk opini hanya sebagai dagangan pemilu saja, jika tidak selesai dalam enam bulan. Apalagi setelah ini ada pemilu, otomatis fraksi-fraksi yang lain juga sibuk kampanye dan lainnya.
Oleh karena itu kita berharap supaya angket ini bisa selesai dalam enam bulan dan dengan hasil seperti yang diharapkan. Panitia angket ini harus bisa mereformasi semua kebijakan energi nasional dan menguak semua karut-marut industri perminyakan yang sekarang ini.
Ke depannya bagaimana harapannya?
Saya harap, pemerintah setelah Panitia Angket ini selesai, harus bisa mengubah dan membuat kebijakan baru sektor energi nasional. Mungkin pemerintahan baru nanti yang bisa laksanakan.
Tim ahllinya siapa saja?
Kita banyak terdiri dari pakar-pakar dan ahli-ahli, mulai dari akuntan publik, BPK, dan banyak lagi. Kita juga lakukan audiensi dengan KPK dalam hal investigasi.
Jumlah tim ahli ada berapa orang?
Kami tim ahli, ada sekitar enam orang.
Langkah-langkah untuk pelaksanaan angket, siapa yang menurut Anda akan dimintai keterangan?
Yang akan kita panggil mungkin mulai dari pemerintahan pertama era reformasi. Ya mungkin Mentamben atau pejabat yang berkaitan dengan energi mulai waktu itu. [P1]
INILAH.COM, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera atau PKS kian gencar melakukan persiapan Pemilu 2009. Awal pekan ini (21/7) hingga tiga hari ke depan, partai berbasis santri perkotaan ini yang menargetkan perolehan suara 20% ini menggelar Musyawarah Kerja Nasional di Makassar, Sulawesi Selatan.
Di tengah persiapan pelaksanaan Pemilu 2009, sejumlah isu terkini tak luput menjadi perhatian PKS. Seperti perdebatan mundur-tidaknya pejabat negara dalam pilpres yang tercantum dalam UU Pilpres, perkembangan mutakhir panitia angket DPR, serta ihwal dana gratifikasi yang sempat mampir ke beberapa anggota parlemen dari PKS.
Untuk mengetahui sikap mereka terhadap isu mutakhir politik nasional, INILAH.COM mewawancarai secara khusus Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq di gedung DPR. Berikut ini wawancara lengkapnya:
Bagaimana PKS menyikapi peraturan untuk pejabat yang ingin maju sebagai Capres atau Cawapres, terutama kaitannya dengan Hidayat Nurwahid?
Sebagai warga negara yang baik kami akan mengikuti peraturan yang ditetapkan. Tapi bagaimana nanti, itu tergantung dari partai yang akan tentukan. Tapi sampai hari ini kita masih fokus pada pemetaan bagaimana langkah kami nanti di Pemilu 2009.
Jadi intinya mendukung atau tidak, terhadap undang-undang tersebut?
Kan undang-undang tersebut masih dalam poses finalisasi, kita lihat saja perkembangannya, Tapi kita mengambil semua langkah yang terabaik bagi PKS.
Mengenai pengembalian uang gratifikasi yang dikembalikan oleh PKS ke KPK, bagaimana Anda menyikapainya?
Lho, itu kan angka akumulatif dari tahun 2005-2007. Dan itu sudah dikembalikan lama sekali.
Selain Tamsil Linrung (anggota Fraksi PKS DPR, red), siapa lagi yang telah mengembalikan uang gratifikasi?
Selain Pak Tamsil, saya tidak hafal, karena sudah lama sekali. Tapi begini, sejak awal setelah beliau menerima uang gratifikasi tersebut, beliau langsung memberitahu dan menyerahkan ke fraksi. Nah setelah itu, kami langsung menyerahkan ke KPK. Dan itu belum ada sebulan.
Apakah menerima uang gratifiaksi dibenarkan di PKS?
Kan kita mengembalikan sebelum satu bulan. Dalam peraturan, jika pengembalian tidak melebihi satu bulan, tidak masalah.
Itu uang gratifikasi dari mana?
Dari mana yah? Mungkin dari Tanjung Api-Api atau mana, saya tidak ingat persisnya. Dan itu sekarang sudah menjadi domain KPK, jika telah dikembalikan.
Bagaimana Pansus Angket dari Fraksi PKS mengawal pelaksanaan nanti?
Kita telah berusaha kerja sama dengan tim ahli dalam kepanitiaan ini, tujuannya untuk menyusun agenda kerja dari pleno angket nanti. Dan secara politik kami targetkan dalam enam bulan bisa diselesaikan.
Enam bulan itu maksudnya bagaimana? Apa bisa direalisasikan dengan maksimal kerja tim ini?
Itu justru kami menargetkan enam bulan. Kalau kita bekerja dengan batasan waktu, maka kita akan fokus terhadap apa yang akan kita laksanakan dan intens. Kami tidak mau nanti Panitia Angket ini nanti di masyarakat terbentuk opini hanya sebagai dagangan pemilu saja, jika tidak selesai dalam enam bulan. Apalagi setelah ini ada pemilu, otomatis fraksi-fraksi yang lain juga sibuk kampanye dan lainnya.
Oleh karena itu kita berharap supaya angket ini bisa selesai dalam enam bulan dan dengan hasil seperti yang diharapkan. Panitia angket ini harus bisa mereformasi semua kebijakan energi nasional dan menguak semua karut-marut industri perminyakan yang sekarang ini.
Ke depannya bagaimana harapannya?
Saya harap, pemerintah setelah Panitia Angket ini selesai, harus bisa mengubah dan membuat kebijakan baru sektor energi nasional. Mungkin pemerintahan baru nanti yang bisa laksanakan.
Tim ahllinya siapa saja?
Kita banyak terdiri dari pakar-pakar dan ahli-ahli, mulai dari akuntan publik, BPK, dan banyak lagi. Kita juga lakukan audiensi dengan KPK dalam hal investigasi.
Jumlah tim ahli ada berapa orang?
Kami tim ahli, ada sekitar enam orang.
Langkah-langkah untuk pelaksanaan angket, siapa yang menurut Anda akan dimintai keterangan?
Yang akan kita panggil mungkin mulai dari pemerintahan pertama era reformasi. Ya mungkin Mentamben atau pejabat yang berkaitan dengan energi mulai waktu itu. [P1]
Subscribe to:
Posts (Atom)