Senin, 07 Maret 2011 , 10:43:00 WIB
Laporan: Widya Victoria
RMOL. Industri pertahanan Indonesia sangat lemah dan masih tergantung kepada negara lain.
Untuk membahas hal ini, Komisi I DPR akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Suhartono, Kapolri Timur Pradopo, Menteri BUMN Mustafa Abu Bakar, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Suraparnata, dan Menteri Perindustrian MS Hidayat, siang ini (Senin, 7/3). RDP kali ini akan membahas RUU revitalisasi industri pertahanan.
Menurut anggota Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Najib, ketergantungan alat utama sistem senjata (Alutsista) Indonesia pada negara asing sudah melampaui batas. Ketergantungan ini dijadikan negara asing sebagai alat untuk menekan Indonesia.
"Kita punya pengalaman buruk dengan impor senjata. Kalau terjadi hubungan politik lalu negara asing punya keinginan tertentu yang tidak bisa kita penuhi, mereka biasa melakukan embargo untuk melakukan negoisasi politik," kata Najib kepada wartawan di gedung DPR/MPR Jakarta (Senin, 7/3).
Selain itu, kata Najib, kredit ekpsor senjata menujukan angka yang semakin semakin lama semakin besar. Najib juga tidak mau kebijakan industri pertahanan berubah ketika presiden berganti. Untuk itu Ia berjanji akan mengawal kebijakan ini melalui UU yang bisa bertahan hingga 20-30 tahun ke depan. [yan]
Showing posts with label Komisi 1: Dephan. Show all posts
Showing posts with label Komisi 1: Dephan. Show all posts
Monday, March 07, 2011
Tuesday, February 22, 2011
Data hilang di Seoul, DPR panggil Kemenhan
Monday, 21 February 2011 23:12
WASPADA ONLINE
JAKARTA - Ketua Komisi I bidang Pertahanan DPR Mahfudz Siddiq mengaku belum mendapatkan informasi utuh tentang dugaan pencurian data-data militer milik delegasi Indonesia di Korea Selatan. Mahfudz sudah melakukan penelusuran awal soal informasi itu. "Info data dicuri masih simpang-siur. Menko Perekonomian sebagai pimpinan delegasi sebaiknya menjelaskan hal itu," kata Mahfudz, hari ini.
Mahfudz menuturkan, berdasar penelusurannya, setidaknya beredar empat versi berita terkait kasus dugaan pencurian data itu. Pertama, ada yang meminta petugas hotel mengambil komputer jinjing atau laptop di kamar delegasi Indonesia.
Kedua, laptop sempat hilang namun telah ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya, tanpa ada data yang diambil. Ketiga, terjadi pencurian laptop dan data hendak diambil, tapi ternyata tak ada data yang diincar dalam laptop tersebut. Keempat, ada data militer dalam laptop itu. "Saya sudah mencoba konfirmasi ke beberapa pihak yang merupakan sumber pemerintah. Tapi persoalan ini belum clear," tegas Mahfudz.
Menurut Wasekjen PKS itu, kalau tidak ada klarifikasi dari pemerintah, maka Komisi I akan memanggil Kementerian Pertahanan yang notabene merupakan mitra kerja mereka di DPR. "Komisi lain di DPR juga bisa ikut memanggil pihak-pihak terkait, karena yang memimpin rombongan adalah Menko Perekonomian," ujarnya. Soalnya, Menko Perekonomian bukan mitra Komisi I yang mengurus soal pertahanan keamanan, dan hubungan luar negeri.
"Kita harus clear dulu, benarkah ini pencurian dan operasi intelijen," kata Mahfudz. Bila persoalan belum jelas, tuturnya, maka gugatan tentu tidak bisa dilayangkan oleh pihak Indonesia kepada Korea Selatan.
"Apabila terbukti ada operasi intelijen, ini menggambarkan kelalaian pengamanan tim kenegaraan," imbuh Mahfudz. Ia mengatakan, setiap pengawalan kenegaraan pasti mempunyai SOP (Standard Operation Procedure).
Dari informasi pihak Kementerian Luar Negeri, kata Mahfudz, orang yang laptopnya diambil ternyata tidak mengajukan keluhan apapun. Sehingga urusan Indonesia dengan pihak keamanan di sana sudah selesai. "Di (internal) kami saja yang belum," sahut Mahfudz.
Sementara, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan dia khawatir jika ada rahasia negara yang lenyap. "Rahasia negara adalah masalah cukup besar. Bisa saja kelompok mafia persenjataan mencuri dokumen rahasia kita, untuk digunakan lebih lanjut," ujarnya. "Tapi kalau pemerintah menjamin itu bukan data rahasia, saya lega. Ke depan, jangan diulangi peristiwa memalukan seperti ini," katanya. Bagaimanapun, Priyo berharap aparat keamanan Korea tetap mengusut insiden itu. DPR akan meminta penjelasan Menhan dalam waktu singkat.
Editor: HARLES SILITONGA
WASPADA ONLINE
JAKARTA - Ketua Komisi I bidang Pertahanan DPR Mahfudz Siddiq mengaku belum mendapatkan informasi utuh tentang dugaan pencurian data-data militer milik delegasi Indonesia di Korea Selatan. Mahfudz sudah melakukan penelusuran awal soal informasi itu. "Info data dicuri masih simpang-siur. Menko Perekonomian sebagai pimpinan delegasi sebaiknya menjelaskan hal itu," kata Mahfudz, hari ini.
Mahfudz menuturkan, berdasar penelusurannya, setidaknya beredar empat versi berita terkait kasus dugaan pencurian data itu. Pertama, ada yang meminta petugas hotel mengambil komputer jinjing atau laptop di kamar delegasi Indonesia.
Kedua, laptop sempat hilang namun telah ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya, tanpa ada data yang diambil. Ketiga, terjadi pencurian laptop dan data hendak diambil, tapi ternyata tak ada data yang diincar dalam laptop tersebut. Keempat, ada data militer dalam laptop itu. "Saya sudah mencoba konfirmasi ke beberapa pihak yang merupakan sumber pemerintah. Tapi persoalan ini belum clear," tegas Mahfudz.
Menurut Wasekjen PKS itu, kalau tidak ada klarifikasi dari pemerintah, maka Komisi I akan memanggil Kementerian Pertahanan yang notabene merupakan mitra kerja mereka di DPR. "Komisi lain di DPR juga bisa ikut memanggil pihak-pihak terkait, karena yang memimpin rombongan adalah Menko Perekonomian," ujarnya. Soalnya, Menko Perekonomian bukan mitra Komisi I yang mengurus soal pertahanan keamanan, dan hubungan luar negeri.
"Kita harus clear dulu, benarkah ini pencurian dan operasi intelijen," kata Mahfudz. Bila persoalan belum jelas, tuturnya, maka gugatan tentu tidak bisa dilayangkan oleh pihak Indonesia kepada Korea Selatan.
"Apabila terbukti ada operasi intelijen, ini menggambarkan kelalaian pengamanan tim kenegaraan," imbuh Mahfudz. Ia mengatakan, setiap pengawalan kenegaraan pasti mempunyai SOP (Standard Operation Procedure).
Dari informasi pihak Kementerian Luar Negeri, kata Mahfudz, orang yang laptopnya diambil ternyata tidak mengajukan keluhan apapun. Sehingga urusan Indonesia dengan pihak keamanan di sana sudah selesai. "Di (internal) kami saja yang belum," sahut Mahfudz.
Sementara, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan dia khawatir jika ada rahasia negara yang lenyap. "Rahasia negara adalah masalah cukup besar. Bisa saja kelompok mafia persenjataan mencuri dokumen rahasia kita, untuk digunakan lebih lanjut," ujarnya. "Tapi kalau pemerintah menjamin itu bukan data rahasia, saya lega. Ke depan, jangan diulangi peristiwa memalukan seperti ini," katanya. Bagaimanapun, Priyo berharap aparat keamanan Korea tetap mengusut insiden itu. DPR akan meminta penjelasan Menhan dalam waktu singkat.
Editor: HARLES SILITONGA
Insiden di Korsel Harus Diperjelas, Pencurian atau Operasi Intel?
Senin, 21/02/2011 15:47 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Pemerintah harus menegaskan kembali apa yang sebenarnya terjadi pada delegasi RI di Korea Selatan. Apakah ada pencurian data atau kebobolan operasi intelijen?
"Problemnya kita nggak ada gugatan, kita harus clear dulu benarkah ini pencurian. Ini
harus jelas apakah ini operasi intelijen," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Senin (21/2/2011).
Apabila itu operasi intelijen, imbuh Mahfudz, hal ini menggambarkan kelalaian pengamanan tim kenegaraan. Padahal, pengawalan kenegaraan sudah mempunyai Standard Operational Procedure (SOP).
Mahfudz pun mendengar berbagai versi insiden di Korsel itu. Versi pertama, ada yang meminta petugas hotel mengambil laptop di kamarnya. Versi kedua, laptop dikembalikan, tidak ada data yang diambil. Versi ketiga, pencurian dan pengambilan data, namun datanya ternyata tidak ada. Versi keempat, ada data militer.
"Saya coba konfirmasi ke beberapa pihak, yang jelas sumber dari pemerintah. Ini belum clear, ini yang harus kita clear-kan," jelas politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam beberapa hari ini kalau tidak ada klarifikasi dari pemerintah, Komisi I yang membawahi pertahanan dan luar negeri akan memanggil Kementerian Pertahanan. Komisi lain yang membawahi perekonomian dan industri pun bisa memanggil pemerintah, mengingat ketua rombongan delegasi RI adalah Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
"Dari informasi yang didapat dari pihak Kemlu, orang yang laptopnya diambil tidak mengajukan komplain apa pun. Sehingga urusan dengan pihak keamanan di sana sudah selesai, cuma di kita saja yang belum," tandas dia.
(nwk/asy)
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Pemerintah harus menegaskan kembali apa yang sebenarnya terjadi pada delegasi RI di Korea Selatan. Apakah ada pencurian data atau kebobolan operasi intelijen?
"Problemnya kita nggak ada gugatan, kita harus clear dulu benarkah ini pencurian. Ini
harus jelas apakah ini operasi intelijen," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Senin (21/2/2011).
Apabila itu operasi intelijen, imbuh Mahfudz, hal ini menggambarkan kelalaian pengamanan tim kenegaraan. Padahal, pengawalan kenegaraan sudah mempunyai Standard Operational Procedure (SOP).
Mahfudz pun mendengar berbagai versi insiden di Korsel itu. Versi pertama, ada yang meminta petugas hotel mengambil laptop di kamarnya. Versi kedua, laptop dikembalikan, tidak ada data yang diambil. Versi ketiga, pencurian dan pengambilan data, namun datanya ternyata tidak ada. Versi keempat, ada data militer.
"Saya coba konfirmasi ke beberapa pihak, yang jelas sumber dari pemerintah. Ini belum clear, ini yang harus kita clear-kan," jelas politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam beberapa hari ini kalau tidak ada klarifikasi dari pemerintah, Komisi I yang membawahi pertahanan dan luar negeri akan memanggil Kementerian Pertahanan. Komisi lain yang membawahi perekonomian dan industri pun bisa memanggil pemerintah, mengingat ketua rombongan delegasi RI adalah Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
"Dari informasi yang didapat dari pihak Kemlu, orang yang laptopnya diambil tidak mengajukan komplain apa pun. Sehingga urusan dengan pihak keamanan di sana sudah selesai, cuma di kita saja yang belum," tandas dia.
(nwk/asy)
Monday, February 21, 2011
Kemhan Bantah Dokumen Rahasia Militer Dicuri
Stefanus Yugo Hindarto - Okezone
ilustrasi
JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) membantah bahwa pencuri di hotel Lotte, Seoul, Korea Selatan mengambil dokumen rahasia militer, termasuk rencana pembelian pesawat tempur T-50.
"Saya sudah konfirmasi ke kemhan, tidak betul yang hilang data-data militer," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat dihubungi okezone, Minggu (20/2/2011).
Dikatakan Mahfudz, memang rombongan menhan juga ikut dalam delegasi tersebut. "Tapi menurut kemhan, pencuri itu masuk ke kamar salah seorang staf dan laptop bukan milik staf kemhan," kata Mahfudz.
"Dipastikan bahwa Kemhan tidak membawa data khusus kerjasama militer," tandas Mahfudz.
Jadi memang ketika pencurian terjadi, lanjut Mahfudz, yang mengurus ke kepolisian adalah atase pertahanan keamanan KBRI di Seoul.
Mahfudz sendiri hingga saat ini masih menunggu konfirmasi penyelidikan di sana tentang data-data tersebut. "Kita akan tunggu konfirmasi penyelidikan di sana tentang data-data apa yang hilang. Kalau kita dapat informasi kerjasama militer yang dicopy kita akan panggil pihak kemhan.
Sebelumnya diberitakan, sumber-sumber di Departemen Luar Negeri Korea selatan dan Departemen Perdagangan serta pejabat polisi, penyusup, yang terdiri dari dua pria dan seorang wanita diduga berasal dari Asia, berhasil mengunduh file rahasia dari beberapa komputer laptop delegasi ke flash memori USB.(ugo)
ilustrasi
JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) membantah bahwa pencuri di hotel Lotte, Seoul, Korea Selatan mengambil dokumen rahasia militer, termasuk rencana pembelian pesawat tempur T-50.
"Saya sudah konfirmasi ke kemhan, tidak betul yang hilang data-data militer," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat dihubungi okezone, Minggu (20/2/2011).
Dikatakan Mahfudz, memang rombongan menhan juga ikut dalam delegasi tersebut. "Tapi menurut kemhan, pencuri itu masuk ke kamar salah seorang staf dan laptop bukan milik staf kemhan," kata Mahfudz.
"Dipastikan bahwa Kemhan tidak membawa data khusus kerjasama militer," tandas Mahfudz.
Jadi memang ketika pencurian terjadi, lanjut Mahfudz, yang mengurus ke kepolisian adalah atase pertahanan keamanan KBRI di Seoul.
Mahfudz sendiri hingga saat ini masih menunggu konfirmasi penyelidikan di sana tentang data-data tersebut. "Kita akan tunggu konfirmasi penyelidikan di sana tentang data-data apa yang hilang. Kalau kita dapat informasi kerjasama militer yang dicopy kita akan panggil pihak kemhan.
Sebelumnya diberitakan, sumber-sumber di Departemen Luar Negeri Korea selatan dan Departemen Perdagangan serta pejabat polisi, penyusup, yang terdiri dari dua pria dan seorang wanita diduga berasal dari Asia, berhasil mengunduh file rahasia dari beberapa komputer laptop delegasi ke flash memori USB.(ugo)
DPR akan Dalami Pencurian Data Militer
Minggu, 20 Februari 2011 | 20:54 WIB
Data Militer Dicuri
Warta Kota/Umar Widodo
Dugaan pencurian data-data rencana pembelian pesawat militer T-50 dari laptop delegasi Indonesia di Hotel Lotte, Seoul Korea Selatan, akan didalami oleh Komisi I DPR RI.
Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (20/2). "Kita akan mencoba konfirmasi ke Kemenhan (Kementerian Pertahanan), kalau itu benar maka kita akan undang Kemenhan karena kita harus jaga betul kerahasiaan alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) kita," ujarnya.
Mahfudz mengatakan dirinya hingga saat ini belum mendapat informasi resmi dari pihak Kemenhan. Menurutnya, Kemenhan harusnya menggali informasi tentang dugaan kebocoran data rahasia militer RI, termasuk soal staf delegasi RI yang kehilangan laptop. Karena kasus tersebut akan berbahaya bila jatuh kepada intelijen asing.
"Ini bisa berbahaya karena intelijen asing bisa mengetahui persenjataan kita, karena kita sedang melakukan modernisasi alutista dan bekerjasama dengan beberapa negara," katanya.
Kemenhan, lanjut politisi PKS itu, harus menyelidiki apakah ada kelalaian dari pihak Korea Selatan bila memang ditemukan indikasi tersebut. "Kalau betul ini kecolongan atau ada kelalaian maka pihak Kemenhan harus melakukan tindakan tegas. Soalnya dalam kerjasama itu ada MoU (Memorandum of Understanding) yang harus dijaga kerahasiaannya," tandasnya. (jan)
Data Militer Dicuri
Warta Kota/Umar Widodo
Dugaan pencurian data-data rencana pembelian pesawat militer T-50 dari laptop delegasi Indonesia di Hotel Lotte, Seoul Korea Selatan, akan didalami oleh Komisi I DPR RI.
Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (20/2). "Kita akan mencoba konfirmasi ke Kemenhan (Kementerian Pertahanan), kalau itu benar maka kita akan undang Kemenhan karena kita harus jaga betul kerahasiaan alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) kita," ujarnya.
Mahfudz mengatakan dirinya hingga saat ini belum mendapat informasi resmi dari pihak Kemenhan. Menurutnya, Kemenhan harusnya menggali informasi tentang dugaan kebocoran data rahasia militer RI, termasuk soal staf delegasi RI yang kehilangan laptop. Karena kasus tersebut akan berbahaya bila jatuh kepada intelijen asing.
"Ini bisa berbahaya karena intelijen asing bisa mengetahui persenjataan kita, karena kita sedang melakukan modernisasi alutista dan bekerjasama dengan beberapa negara," katanya.
Kemenhan, lanjut politisi PKS itu, harus menyelidiki apakah ada kelalaian dari pihak Korea Selatan bila memang ditemukan indikasi tersebut. "Kalau betul ini kecolongan atau ada kelalaian maka pihak Kemenhan harus melakukan tindakan tegas. Soalnya dalam kerjasama itu ada MoU (Memorandum of Understanding) yang harus dijaga kerahasiaannya," tandasnya. (jan)
Friday, February 11, 2011
Intelijen Hanya Fokus Pada Separatisme dan Terorisme
KASUS KEKERASAN
Kamis, 10 Februari 2011 , 10:38:00 WIB
Laporan: Sugeng Triono
MAHFUDZ SIDDIQ/IST
RMOL. Kalau dilihat dari fungsinya, intelijen sudah bekerja untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan yang mengatasnamakan agama di Pandeglang dan Temanggung.
"Namun seharusnya bisa lebih maksimal dan efektif agar tidak ada lagi kejadian seperti itu," demikian disampaikan anggota DPR Komisi I Mahfudz Siddiq kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 10/2).
Menurut politisi PKS ini, fungsi intelijen saat ini masih terlalu fokus pada gerakan separatisme dan terorisme, sedangkan untuk masalah kerawanan sosial masih belum.
"Bakorinda (Badan Koordinasi Intelejen Daearah) harus bisa lebih berperan, karena mereka adalah ujung tombak," ujar Mahfudz.[ono]
Kamis, 10 Februari 2011 , 10:38:00 WIB
Laporan: Sugeng Triono
MAHFUDZ SIDDIQ/IST
RMOL. Kalau dilihat dari fungsinya, intelijen sudah bekerja untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan yang mengatasnamakan agama di Pandeglang dan Temanggung.
"Namun seharusnya bisa lebih maksimal dan efektif agar tidak ada lagi kejadian seperti itu," demikian disampaikan anggota DPR Komisi I Mahfudz Siddiq kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 10/2).
Menurut politisi PKS ini, fungsi intelijen saat ini masih terlalu fokus pada gerakan separatisme dan terorisme, sedangkan untuk masalah kerawanan sosial masih belum.
"Bakorinda (Badan Koordinasi Intelejen Daearah) harus bisa lebih berperan, karena mereka adalah ujung tombak," ujar Mahfudz.[ono]
Thursday, January 27, 2011
BIN Kembali Bantah soal Agen CIA
Penulis: Caroline Damanik | Editor: Marcus Suprihadi
Rabu, 26 Januari 2011 | 21:13 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto kembali membantah tudingan Gayus Halomoan Tambunan bahwa John Jerome Grice adalah agen CIA yang membantunya mengurus paspor atas nama Sony Laksono.
"Tidak benar anggota CIA itu. Dia pelaku pembuatan paspor palsu. Buat apa telusuri lagi? Kan bukan tugas kami juga, (itu tugas) polisi," katanya singkat sambil terus berjalan seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Rabu (26/1/2011).
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, dalam rapat juga dibahas soal John Jerome Grice. Menurutnya, BIN menjelaskan bahwa sepanjang pengetahuannya Grice bukanlah agen intelijen Amerika seperti yang dituturkan Gayus. "Dia pelaku kriminal mafia pambuatan paspor palsu. Statusnya daftar pencarian orang atau DPO di Amerika. Kelihatannya begitu jaringan internasional," ungkapnya.
Selain soal Grice, Mahfudz mengatakan, komisi juga mendorong BIN untuk membentuk deputi intelijen ekonomi. Data intelijen ekonomi Indonesia saat ini dinilai tidak memadai. Politikus PKS ini berharap tim intelijen ekonomi sudah mulai efektif pada tahun ini.
Rabu, 26 Januari 2011 | 21:13 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto kembali membantah tudingan Gayus Halomoan Tambunan bahwa John Jerome Grice adalah agen CIA yang membantunya mengurus paspor atas nama Sony Laksono.
"Tidak benar anggota CIA itu. Dia pelaku pembuatan paspor palsu. Buat apa telusuri lagi? Kan bukan tugas kami juga, (itu tugas) polisi," katanya singkat sambil terus berjalan seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Rabu (26/1/2011).
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, dalam rapat juga dibahas soal John Jerome Grice. Menurutnya, BIN menjelaskan bahwa sepanjang pengetahuannya Grice bukanlah agen intelijen Amerika seperti yang dituturkan Gayus. "Dia pelaku kriminal mafia pambuatan paspor palsu. Statusnya daftar pencarian orang atau DPO di Amerika. Kelihatannya begitu jaringan internasional," ungkapnya.
Selain soal Grice, Mahfudz mengatakan, komisi juga mendorong BIN untuk membentuk deputi intelijen ekonomi. Data intelijen ekonomi Indonesia saat ini dinilai tidak memadai. Politikus PKS ini berharap tim intelijen ekonomi sudah mulai efektif pada tahun ini.
BIN Ingin Pegang Kendali Intelijen Nasional
Republika OnLine »
Rabu, 26 Januari 2011, 15:57 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) mengingingkan untuk menjalani fungsi koordinasi atas gugus-gugus intelijen yang tersebar di berbagai kementerian atau lembaga negara. Meski demikian, DPR belum sepakat untuk memenuhi keinginan BIN tersebut.
"Komisi I tidak secara spesifik memberikan kewenangan koordinatif kepada BIN, tapi BIN menginginkan agar itu secara spesifik diatur, embeeded, di RUU Intelijen," kata anggota Komisi I DPR Teguh Juwarno di sela Rapat Kerja bersama Kepala BIN Sutanto, di ruang rapat Komisi I, Rabu (26/1).
Dalam RUU Intelijen disebutkan tentang perlunya pembentukan lembaga koordinasi intelijen. Meski demikian, dalam RUU itu tidak disebut secara spesifik apakah fungsi koordinasi itu diberikan kepada BIN atau lembaga lain. "Kalau DPR sendiri memang menginginkan ada badan koordinasi intelijen," kata Teguh.
Teguh mengatakan, saat ini banyak gugus-gugus intelijen di berbagai lembaga. "Masing-masing lembaga memang punya intelijennya sendiri, misalnya Angkatan Darat, TNI punya BAIS, pajak, imigrasi punya, jadi memang penting untuk adanya badan koordinasi," kata Teguh.
Namun, Teguh mengakui bahwa BIN merupakan lembaga paling siap untuk menjalankan fungsi koordinasi.
"Pemikiran yang berkembang di Komisi I kita menyerahkan ke eksekutif, kepada pemerintah. Namun, nanti kita baru akan lihat pertemuan selanjutnya dengan eksekutif. DPR sendiri melihat saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam konteks intelijen BIN ini, kita melihat BIN badan yang paling siap melakukan koordinasi," katanya.
Apabila BIN menjalankan fungsi koordinasi, apakah tidak menafikkan gugus-gugus intelijen lain? "Tidak menafikkan, justru nanti fungsi intelijen semakin komprehensif. Perlunya fungsi koordinasi. Kalau tidak, akhirnya masing-masing lembaga intelijen ini memberikan inputan yang tidak nyambung satu sama lain," kata Teguh.
Hal yang sama disampaikan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. "Di RUU Intelijen mengatur melalui lembaga koordinasi intelejen negara, tapi itu bukan nomenklaturnya, itu tidak membentuk badan sendiri, terserah kepada Presiden fungsi diserahkan kepada siapa, tapi kalau diserahkan kepada BIN bagi saya tidak masalah," katanya.
Mahfudz mengatakan, RUU Intelijen hanya menegaskan perlunya koordinasi. "Apa akan diserahkan ke BIN atau lain itu pilihan terbuka, tapi kalau bicara efisiensi efektifitas, BIN kan institusi yang sudah ada, dan dulu pernah menjalankan fungsi koordinasi. Itu tidak masalah," katanya.
Red: Djibril Muhammad
Rep: M Ikhsan Shiddieqy
Rabu, 26 Januari 2011, 15:57 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) mengingingkan untuk menjalani fungsi koordinasi atas gugus-gugus intelijen yang tersebar di berbagai kementerian atau lembaga negara. Meski demikian, DPR belum sepakat untuk memenuhi keinginan BIN tersebut.
"Komisi I tidak secara spesifik memberikan kewenangan koordinatif kepada BIN, tapi BIN menginginkan agar itu secara spesifik diatur, embeeded, di RUU Intelijen," kata anggota Komisi I DPR Teguh Juwarno di sela Rapat Kerja bersama Kepala BIN Sutanto, di ruang rapat Komisi I, Rabu (26/1).
Dalam RUU Intelijen disebutkan tentang perlunya pembentukan lembaga koordinasi intelijen. Meski demikian, dalam RUU itu tidak disebut secara spesifik apakah fungsi koordinasi itu diberikan kepada BIN atau lembaga lain. "Kalau DPR sendiri memang menginginkan ada badan koordinasi intelijen," kata Teguh.
Teguh mengatakan, saat ini banyak gugus-gugus intelijen di berbagai lembaga. "Masing-masing lembaga memang punya intelijennya sendiri, misalnya Angkatan Darat, TNI punya BAIS, pajak, imigrasi punya, jadi memang penting untuk adanya badan koordinasi," kata Teguh.
Namun, Teguh mengakui bahwa BIN merupakan lembaga paling siap untuk menjalankan fungsi koordinasi.
"Pemikiran yang berkembang di Komisi I kita menyerahkan ke eksekutif, kepada pemerintah. Namun, nanti kita baru akan lihat pertemuan selanjutnya dengan eksekutif. DPR sendiri melihat saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam konteks intelijen BIN ini, kita melihat BIN badan yang paling siap melakukan koordinasi," katanya.
Apabila BIN menjalankan fungsi koordinasi, apakah tidak menafikkan gugus-gugus intelijen lain? "Tidak menafikkan, justru nanti fungsi intelijen semakin komprehensif. Perlunya fungsi koordinasi. Kalau tidak, akhirnya masing-masing lembaga intelijen ini memberikan inputan yang tidak nyambung satu sama lain," kata Teguh.
Hal yang sama disampaikan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. "Di RUU Intelijen mengatur melalui lembaga koordinasi intelejen negara, tapi itu bukan nomenklaturnya, itu tidak membentuk badan sendiri, terserah kepada Presiden fungsi diserahkan kepada siapa, tapi kalau diserahkan kepada BIN bagi saya tidak masalah," katanya.
Mahfudz mengatakan, RUU Intelijen hanya menegaskan perlunya koordinasi. "Apa akan diserahkan ke BIN atau lain itu pilihan terbuka, tapi kalau bicara efisiensi efektifitas, BIN kan institusi yang sudah ada, dan dulu pernah menjalankan fungsi koordinasi. Itu tidak masalah," katanya.
Red: Djibril Muhammad
Rep: M Ikhsan Shiddieqy
Ditanya Soal WikiLeaks dan CIA, Kepala BIN Enggan Menjawab
Republika OnLine » Rabu, 26 Januari 2011, 15:11 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi II DPR menanyakan soal latar belakang warga negara Amerika Serikat yang terlibat kasus Gayus Tambunan, John Jerome Grice, kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto dalam Rapat Kerja di Komisi I DPR, Rabu (26/1). Sutanto juga ditanya soal pencegahan kebocoran rahasia intelijen seperti yang dilakukan Wikileaks.
Menurut anggota Komisi I dari FPAN, Teguh Juwarno, BIN masih menggunakan paradigma lama dalam melakukan tugas intelijen, yakni yang dianggap ancaman bagi negara itu hanya komunisme dan turunannya.
Padahal, ujar Teguh, kalau kita mengacu pada perkembangan paradigma global, ancaman sudah sedemikian luasnya. "Ini yang kita tidak lihat dalam highlight-nya BIN," ujar Teguh.
Pertanyaan Komisi I soal Jerome ini muncul menanggapi isu bahwa dia merupakan agen badan intelijen AS, CIA, seperti yang disebut Gayus.
Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq membenarkan adanya pertanyaan soal Jerome dalam rapat tertutup dengan Kepala BIN ini. "Tapi memang ada pertanyaan soal itu, tapi Kepala BIN belum menjawab," kata Mahfudz.
Sutanto yang ditanya wartawan ketika keluar ruang sidang, enggan berkomentar.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi II DPR menanyakan soal latar belakang warga negara Amerika Serikat yang terlibat kasus Gayus Tambunan, John Jerome Grice, kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto dalam Rapat Kerja di Komisi I DPR, Rabu (26/1). Sutanto juga ditanya soal pencegahan kebocoran rahasia intelijen seperti yang dilakukan Wikileaks.
Menurut anggota Komisi I dari FPAN, Teguh Juwarno, BIN masih menggunakan paradigma lama dalam melakukan tugas intelijen, yakni yang dianggap ancaman bagi negara itu hanya komunisme dan turunannya.
Padahal, ujar Teguh, kalau kita mengacu pada perkembangan paradigma global, ancaman sudah sedemikian luasnya. "Ini yang kita tidak lihat dalam highlight-nya BIN," ujar Teguh.
Pertanyaan Komisi I soal Jerome ini muncul menanggapi isu bahwa dia merupakan agen badan intelijen AS, CIA, seperti yang disebut Gayus.
Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq membenarkan adanya pertanyaan soal Jerome dalam rapat tertutup dengan Kepala BIN ini. "Tapi memang ada pertanyaan soal itu, tapi Kepala BIN belum menjawab," kata Mahfudz.
Sutanto yang ditanya wartawan ketika keluar ruang sidang, enggan berkomentar.
Kredit Ekspor Alutsista Rentan Dimanipulasi
Wednesday, 26 January 2011
JAKARTA(SINDO) – Komisi I DPR menilai,fasilitas kredit ekspor untuk pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) paling rentan dimanipulasi, khususnya rentan tindak pidana penggelembungan harga.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan,fasilitas kredit ekspor ini merupakan pos yang paling rentan di-mark up meski di pos pos lain tidak tertutup kemungkinan terjadi juga. Sebab, pos ini berkaitan dengan pihak asing.Karena itu,tegas Mahfudz,DPR akan mendorong pemerintah mulai 2011 untuk mengurangi penggunaan fasilitas pembiayaan kredit ekspor untuk pengadaan alutsista. Anggaran untuk modernisasi dan pemeliharaan alutsista yang direncanakan sebesar Rp150 triliun hingga tahun 2014,ujarnya,sebaiknya digunakan untuk mengembangkan industri pertahanan nasional melalui penggunaan produk dalam negeri.
“Kurangi fasilitas kredit ekspor sekaligus untuk berdayakan industri dalam negeri,” tegas Mahfudz di Jakarta kemarin. Mahfudz menyatakan,DPR melalui Panitia Kerja Alutsista Komisi I akan memantau semua pembelian alutsista,mulai dari proses tender hingga pembelian.Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak akan terjadi praktik penggelembungan anggaran pertahanan.“Sekarang sudah tahap tender, kami akan monitor agar sesuai perencanaan, dan dari sisi anggaran kami juga akan kontrol,”tandasnya. Menanggapi hal ini,Kepala Pusat Informasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI I Wayan Midhio menyatakan,penekanan presiden terkait penghentian penggelembungan biaya pengadaan bukan berarti karena masih ada penyimpangan- penyimpangan dalam pengadaan alutsista maupun non-alutsista.
Namun,merupakan penekanan dan tuntutan agar anggaran yang sudah ditingkatkan oleh pemerintah dapat dioptimalkan dan dipastikan penggunaannya tepat sasaran. “Pihak Kemhan dan TNI telah berupaya mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dengan menerapkan fungsi kontrol dan pengawasan yang dimulai sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan hasil serta pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku,”tegasnya. Kemhan dan TNI,jelasnya,juga telah melakukan pembenahan dalam pengadaan alutsista dengan membentuk Dealing Center Management (DCM), yaitu tim bersama dalam kementerian untuk membahas dan memutuskan pengadaan alutsista.
Belum lama ini,pada awal 2011,Kemhan dan TNI juga telah membentuk lembaga yang mengawasi proses pengadaan barang dan jasa. Pengawas ini bernama Tim Konsultasi Pencegahan Penyalahgunaan Pengadaan Barang dan Jasa (KP3B). “Tim tersebut dianggotai Inspektorat Jenderal di Kemhan,TNI AD,TNI AL,TNI AU, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan memiliki koneksi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi,”ujarnya. Tiga angkatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga mengklaim tidak ditemukan adanya indikasi penggelembungan biaya dalam pengadaan alutsista.
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, proses pengadaan alutsista TNI AU selama ini diadakan sesuai prosedur. Setiap pengadaan, lanjutnya, dilakukan melalui proses tender terbuka dan melalui Tim Evaluasi Pengadaan di Kementerian Pertahanan.“ Kami selalu laksanakan sesuai prosedur,” tegasnya saat dihubungi harian SINDO kemarin. Senada diungkapkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno.Dia menegaskan, pihaknya belum menemukan adanya penggelembungan biaya untuk pengadaan alutsista dan non-alutsista di institusi TNI AL.
Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Jumat (21/1), kata Soeparno, merupakan peringatan agar tidak terjadi penyelewengan.
JAKARTA(SINDO) – Komisi I DPR menilai,fasilitas kredit ekspor untuk pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) paling rentan dimanipulasi, khususnya rentan tindak pidana penggelembungan harga.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan,fasilitas kredit ekspor ini merupakan pos yang paling rentan di-mark up meski di pos pos lain tidak tertutup kemungkinan terjadi juga. Sebab, pos ini berkaitan dengan pihak asing.Karena itu,tegas Mahfudz,DPR akan mendorong pemerintah mulai 2011 untuk mengurangi penggunaan fasilitas pembiayaan kredit ekspor untuk pengadaan alutsista. Anggaran untuk modernisasi dan pemeliharaan alutsista yang direncanakan sebesar Rp150 triliun hingga tahun 2014,ujarnya,sebaiknya digunakan untuk mengembangkan industri pertahanan nasional melalui penggunaan produk dalam negeri.
“Kurangi fasilitas kredit ekspor sekaligus untuk berdayakan industri dalam negeri,” tegas Mahfudz di Jakarta kemarin. Mahfudz menyatakan,DPR melalui Panitia Kerja Alutsista Komisi I akan memantau semua pembelian alutsista,mulai dari proses tender hingga pembelian.Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak akan terjadi praktik penggelembungan anggaran pertahanan.“Sekarang sudah tahap tender, kami akan monitor agar sesuai perencanaan, dan dari sisi anggaran kami juga akan kontrol,”tandasnya. Menanggapi hal ini,Kepala Pusat Informasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI I Wayan Midhio menyatakan,penekanan presiden terkait penghentian penggelembungan biaya pengadaan bukan berarti karena masih ada penyimpangan- penyimpangan dalam pengadaan alutsista maupun non-alutsista.
Namun,merupakan penekanan dan tuntutan agar anggaran yang sudah ditingkatkan oleh pemerintah dapat dioptimalkan dan dipastikan penggunaannya tepat sasaran. “Pihak Kemhan dan TNI telah berupaya mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dengan menerapkan fungsi kontrol dan pengawasan yang dimulai sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan hasil serta pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku,”tegasnya. Kemhan dan TNI,jelasnya,juga telah melakukan pembenahan dalam pengadaan alutsista dengan membentuk Dealing Center Management (DCM), yaitu tim bersama dalam kementerian untuk membahas dan memutuskan pengadaan alutsista.
Belum lama ini,pada awal 2011,Kemhan dan TNI juga telah membentuk lembaga yang mengawasi proses pengadaan barang dan jasa. Pengawas ini bernama Tim Konsultasi Pencegahan Penyalahgunaan Pengadaan Barang dan Jasa (KP3B). “Tim tersebut dianggotai Inspektorat Jenderal di Kemhan,TNI AD,TNI AL,TNI AU, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan memiliki koneksi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi,”ujarnya. Tiga angkatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga mengklaim tidak ditemukan adanya indikasi penggelembungan biaya dalam pengadaan alutsista.
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, proses pengadaan alutsista TNI AU selama ini diadakan sesuai prosedur. Setiap pengadaan, lanjutnya, dilakukan melalui proses tender terbuka dan melalui Tim Evaluasi Pengadaan di Kementerian Pertahanan.“ Kami selalu laksanakan sesuai prosedur,” tegasnya saat dihubungi harian SINDO kemarin. Senada diungkapkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno.Dia menegaskan, pihaknya belum menemukan adanya penggelembungan biaya untuk pengadaan alutsista dan non-alutsista di institusi TNI AL.
Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Jumat (21/1), kata Soeparno, merupakan peringatan agar tidak terjadi penyelewengan.
Wednesday, December 01, 2010
SBY Dituding Punya Persoalan dengan Sultan
NASIONAL - POLITIK
Selasa, 30 November 2010 , 08:28:00
JAKARTA – Politisi PDIP Arif Wibowo menduga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki persoalan pribadi dengan Sultan Hamengku Buwono X, sehingga terkesan SBY ingin menggusur posisi Sultan sebagai Gubernur Jogjakarta. Kesan itu tampak jelas dari kengototan pemerintah mengubah sistem pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta dari penetapan menjadi pemilihan langsung melalui Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Jogjakarta.
”Saya kira ini dampak dari konflik pribadi Presiden SBY-Sultan Hamengku Buwono X. Mestinya konflik pribadi ini tidak dibawa ke arena yang lebih luas, selesaikan saja secara pribadi di antara keduanya,” kata anggota Komisi II DPR ini, Senin (29/11).
Seperti diketahui, saat membuka Sidang Kabinet Terbatas Jumat (26/11), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kembali menegaskan RUU Keistimewaan Jogjakarta harus memikirkan aspek demokrasi. Sebab saat ini sudah tidak mungkin lagi melanjutkan sistem monarki.
Menurut Arif Wibowo, pernyataan SBY itu tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Jogjakarta yang masih memandang figur Sultan HB X sebagai pimpinan mereka. ”Kalau pun pemilihan langsung digelar di Jogjakarta, saya yakin Sultan akan terpilih lagi,” katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo juga mengaku tergelitik melihat sikap SBY yang terkesan hanya menyoroti proses pemilihan kepala daerah DIY semata. Padahal, sebagaimana tertulis dalam pasal 18A ayat 1 UUD 1945, kekhususan dan keragaman ini juga yang melandasi diberlakukannya hukum syariah di Aceh, otonomi khusus Papua, dan ditunjuknya Walikota di Provinsi DKI Jakarta.
”Ini ada hubungan apa kok presiden bersikap seperti ini kepada Sultan? Mestinya presiden sebelum mengatakan itu panggil saja Sultan, panggil saja Paku Alam, panggil saja pakar politik, panggil saja elemen masyarakat Yogya, biar presiden mengerti. Ada apa dengan presiden?” kata Ganjar yang juga politisi PDIP.
Sementara itu, Mahfudz Siddiq dari PKS meminta Sultan HB X tidak terlibat dalam kepentingan partai polilik tertentu. Sultan itu harus berdiri di atas semua kepentingan golongan, kelompok dan warga di Yogyakarta. ”Kami setuju penetapan Sultan sebagai Gubernur Jogjakarta tanpa harus melalui pemilihan langsung. Dengan syarat, dia tidak menjadi pengurus atau pimpinan partai politik mana pun,” kata mantan Ketua Komisi II DPR itu. (dri)
Selasa, 30 November 2010 , 08:28:00
JAKARTA – Politisi PDIP Arif Wibowo menduga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki persoalan pribadi dengan Sultan Hamengku Buwono X, sehingga terkesan SBY ingin menggusur posisi Sultan sebagai Gubernur Jogjakarta. Kesan itu tampak jelas dari kengototan pemerintah mengubah sistem pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta dari penetapan menjadi pemilihan langsung melalui Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Jogjakarta.
”Saya kira ini dampak dari konflik pribadi Presiden SBY-Sultan Hamengku Buwono X. Mestinya konflik pribadi ini tidak dibawa ke arena yang lebih luas, selesaikan saja secara pribadi di antara keduanya,” kata anggota Komisi II DPR ini, Senin (29/11).
Seperti diketahui, saat membuka Sidang Kabinet Terbatas Jumat (26/11), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kembali menegaskan RUU Keistimewaan Jogjakarta harus memikirkan aspek demokrasi. Sebab saat ini sudah tidak mungkin lagi melanjutkan sistem monarki.
Menurut Arif Wibowo, pernyataan SBY itu tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Jogjakarta yang masih memandang figur Sultan HB X sebagai pimpinan mereka. ”Kalau pun pemilihan langsung digelar di Jogjakarta, saya yakin Sultan akan terpilih lagi,” katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo juga mengaku tergelitik melihat sikap SBY yang terkesan hanya menyoroti proses pemilihan kepala daerah DIY semata. Padahal, sebagaimana tertulis dalam pasal 18A ayat 1 UUD 1945, kekhususan dan keragaman ini juga yang melandasi diberlakukannya hukum syariah di Aceh, otonomi khusus Papua, dan ditunjuknya Walikota di Provinsi DKI Jakarta.
”Ini ada hubungan apa kok presiden bersikap seperti ini kepada Sultan? Mestinya presiden sebelum mengatakan itu panggil saja Sultan, panggil saja Paku Alam, panggil saja pakar politik, panggil saja elemen masyarakat Yogya, biar presiden mengerti. Ada apa dengan presiden?” kata Ganjar yang juga politisi PDIP.
Sementara itu, Mahfudz Siddiq dari PKS meminta Sultan HB X tidak terlibat dalam kepentingan partai polilik tertentu. Sultan itu harus berdiri di atas semua kepentingan golongan, kelompok dan warga di Yogyakarta. ”Kami setuju penetapan Sultan sebagai Gubernur Jogjakarta tanpa harus melalui pemilihan langsung. Dengan syarat, dia tidak menjadi pengurus atau pimpinan partai politik mana pun,” kata mantan Ketua Komisi II DPR itu. (dri)
Soal Monarki, Sultan Menyerahkan ke Rakyat
Selasa, 30 November 2010 | 22:52 WIB
TEMPO Interaktif, YOGYAKARTA- Sri Sultan Hamengku Buwono X enggan mengkomentari pernyataan Presiden Susilo Yudhoyono tentang bentuk monarki dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta.
Disela-sela acara "Pencanangan Penanaman Pohon Trembesi " di Kulon Progo mengatakan, dirinya hanya berbicara sekali, dan menyerahkan nasib keistimewaan kepada rakyat Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat.
"Pernyataan saya sudah cukup, nanti saya dianggap banyak komentar. Saya bicara cukup satu kali, dan saya serahkan sepenuhnya kepada rakyat," katanya, Selasa 30 November 2010.
Sultan HB X mengatakan, RUUK akan terus melihat aspirasi masyarakat kalau RUUK tidak sesuai dengan hati rakyat Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat. "Nanti lihat dulu hasil keputusan RUUK, pasti nanti ada perubahan," katanya.
Terkait berbagai kelompok masyarakat salah satunya paguyuban lurah se-DIY yang akan menggelar sidang rakyat, dirinya juga enggan berkomentar. "Saya tidak komentar, saya tutup mulut," katanya.
Sebelumnya, Bupati Kulon Progo, Toyo S. Dipo, akan mempelajari Maklumat 5 September 1945, dan surat dari Presiden RI tentang Kedudukan eistimewaan Yogyakarta terkait dengan Rancangan Undang-undang Keistimewaan yang dibahas DPR RI.
Menurut dia, berdasarkan informasi yang diperoleh, warga kabupaten Kulon Progo ini banyak yang mendukung penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur provinsi ini untuk periode mendatang.
"Kalau gubernur tidak ditetapkan, apa bedanya ada kata istimewa dengan tidak istimewa, tentu harus dipahami sejarah bergabungnya Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu," katanya.
WDA | ANT
TEMPO Interaktif, YOGYAKARTA- Sri Sultan Hamengku Buwono X enggan mengkomentari pernyataan Presiden Susilo Yudhoyono tentang bentuk monarki dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta.
Disela-sela acara "Pencanangan Penanaman Pohon Trembesi " di Kulon Progo mengatakan, dirinya hanya berbicara sekali, dan menyerahkan nasib keistimewaan kepada rakyat Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat.
"Pernyataan saya sudah cukup, nanti saya dianggap banyak komentar. Saya bicara cukup satu kali, dan saya serahkan sepenuhnya kepada rakyat," katanya, Selasa 30 November 2010.
Sultan HB X mengatakan, RUUK akan terus melihat aspirasi masyarakat kalau RUUK tidak sesuai dengan hati rakyat Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat. "Nanti lihat dulu hasil keputusan RUUK, pasti nanti ada perubahan," katanya.
Terkait berbagai kelompok masyarakat salah satunya paguyuban lurah se-DIY yang akan menggelar sidang rakyat, dirinya juga enggan berkomentar. "Saya tidak komentar, saya tutup mulut," katanya.
Sebelumnya, Bupati Kulon Progo, Toyo S. Dipo, akan mempelajari Maklumat 5 September 1945, dan surat dari Presiden RI tentang Kedudukan eistimewaan Yogyakarta terkait dengan Rancangan Undang-undang Keistimewaan yang dibahas DPR RI.
Menurut dia, berdasarkan informasi yang diperoleh, warga kabupaten Kulon Progo ini banyak yang mendukung penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur provinsi ini untuk periode mendatang.
"Kalau gubernur tidak ditetapkan, apa bedanya ada kata istimewa dengan tidak istimewa, tentu harus dipahami sejarah bergabungnya Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu," katanya.
WDA | ANT
Tuesday, November 02, 2010
RUU Intelijen Mulai Dibahas Desember
Senin, 01 November 2010 23:55 WIB
Penulis : Dinny Mutiah
JAKARTA--MICOM: Pembahasan awal RUU Intelijen oleh Komisi I DPR sudah selesai. Selanjutnya Badan Legislasi sedang melakukan harmonisasi. DPR menargetkan RUU tersebut mulai dibahas bersama pemerintah pada awal Desember tahun ini.
"Di komisi sudah dibahas drafnya. Sedang kita kirim ke Baleg untuk harmonisasi. Mudah-mudahan awal masa sidang depan sudah selesai di Baleg, paling tidak pada bulan kedua masa sidang depan. Awal Desemberlah sudah bisa dibahas dengan pemerintah," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Jakarta, Senin (1/10).
Tiga poin krusial yang selama ini menjadi perdebatan sudah menemukan titik kompromi. Pertama, terkait soal koordinasi, Komisi I sudah menyepakatai koordinasi harus ada baik secara fungsi maupun kelembagaan. Namun, DPR menyerahkan nomenklatur kelembagaan kepada pemerintah karena dianggap lebih memahami konsekuensi atas pilihan nomenklatur koordinasi.
"Di draf itu kita cuma berbicara mengenai tugas dan kewenangan serta fungsi dari lembaga koordinasi. Tapi, nomenklatur itu tidak secara eksplisit diatur dalam UU. Nomenklatur lembaga itu diserahkan pada pemerintah lewat keppres," jelasnya.
Poin kedua yang disepakati adalah penyadapan. DPR sepakat memberikan kewenangan tersebut asalkan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang ada mengenai intersepsi.
Poin ketiga adalah terkait pemeriksaan intensif. Semua fraksi sepakat aturan yang menyangkut itu dihapuskan seluruhnya. Komisi I berpandangan bahwa pemeriksaan intensif masuk dalam wilayah proyustisia yang berarti menyangkut kewenangan kepolisian.
"Sehingga, kalau ada orang-orang yang dianggap BIN harus diperiksa intensif bahkan harus dilakukan penahanan, BIN harus berkoordinasi dengan kepolisian. Yang melakukan itu kepolisian," tegasnya. (Din/OL-8)
Penulis : Dinny Mutiah
JAKARTA--MICOM: Pembahasan awal RUU Intelijen oleh Komisi I DPR sudah selesai. Selanjutnya Badan Legislasi sedang melakukan harmonisasi. DPR menargetkan RUU tersebut mulai dibahas bersama pemerintah pada awal Desember tahun ini.
"Di komisi sudah dibahas drafnya. Sedang kita kirim ke Baleg untuk harmonisasi. Mudah-mudahan awal masa sidang depan sudah selesai di Baleg, paling tidak pada bulan kedua masa sidang depan. Awal Desemberlah sudah bisa dibahas dengan pemerintah," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Jakarta, Senin (1/10).
Tiga poin krusial yang selama ini menjadi perdebatan sudah menemukan titik kompromi. Pertama, terkait soal koordinasi, Komisi I sudah menyepakatai koordinasi harus ada baik secara fungsi maupun kelembagaan. Namun, DPR menyerahkan nomenklatur kelembagaan kepada pemerintah karena dianggap lebih memahami konsekuensi atas pilihan nomenklatur koordinasi.
"Di draf itu kita cuma berbicara mengenai tugas dan kewenangan serta fungsi dari lembaga koordinasi. Tapi, nomenklatur itu tidak secara eksplisit diatur dalam UU. Nomenklatur lembaga itu diserahkan pada pemerintah lewat keppres," jelasnya.
Poin kedua yang disepakati adalah penyadapan. DPR sepakat memberikan kewenangan tersebut asalkan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang ada mengenai intersepsi.
Poin ketiga adalah terkait pemeriksaan intensif. Semua fraksi sepakat aturan yang menyangkut itu dihapuskan seluruhnya. Komisi I berpandangan bahwa pemeriksaan intensif masuk dalam wilayah proyustisia yang berarti menyangkut kewenangan kepolisian.
"Sehingga, kalau ada orang-orang yang dianggap BIN harus diperiksa intensif bahkan harus dilakukan penahanan, BIN harus berkoordinasi dengan kepolisian. Yang melakukan itu kepolisian," tegasnya. (Din/OL-8)
Monday, October 25, 2010
Mahfudz: TNI Harus Segera Ungkap Kekerasan Papua
24 Oktober 2010 | 09:18 wib
Berita Aktual » Nasional
Jakarta, CyberNews. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, jajaran TNI harus segera mengungkap kasus ini secara tuntas terkait keterlibatan oknum TNI dalam kekerasan terhadap warga Papua.
Menurut Mahfudz, bukan semata karena sudah menjadi perhatian dunia internasional, namun lebih jauh TNI harus menjadi kekuatan militer yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. "Sesuai dengan keterangan Menko Polhukam, memang harus segera ditegakkan kedisiplinan terhadap oknum prajurit yang melanggar SOP dalam melaksanakan tugasnya," ujarnya, Minggu (24/10).
Menurutnya, TNI sebagaimana ditegaskan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, harus menegakkan perspektif HAM, baik dalam perang, bahkan dalam kondisi tidak perang sekalipun. "Tetapi di satu sisi harus dipahami tugas dan fungsi TNI untuk mengendalikan gerakan separatis, dalam hal ini terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka juga seringkali melakukan tindakan kekerasan dan serangan bersenjata terhadap sipil dan TNI," imbuh Mahfudz.
Karena itu, dia meminta semua pihak untuk sabar menunggu penyelidikan yang dilakukan TNI, sehingga permasalahannya menjadi jelas. "Kita tunggi saja. Kami juga sedang menunggu. Apa pun hasilnya tentu harus diungkap dengan tuntas," pungkasnya.
( OKZ /CN27 )
Berita Aktual » Nasional
Jakarta, CyberNews. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, jajaran TNI harus segera mengungkap kasus ini secara tuntas terkait keterlibatan oknum TNI dalam kekerasan terhadap warga Papua.
Menurut Mahfudz, bukan semata karena sudah menjadi perhatian dunia internasional, namun lebih jauh TNI harus menjadi kekuatan militer yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. "Sesuai dengan keterangan Menko Polhukam, memang harus segera ditegakkan kedisiplinan terhadap oknum prajurit yang melanggar SOP dalam melaksanakan tugasnya," ujarnya, Minggu (24/10).
Menurutnya, TNI sebagaimana ditegaskan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, harus menegakkan perspektif HAM, baik dalam perang, bahkan dalam kondisi tidak perang sekalipun. "Tetapi di satu sisi harus dipahami tugas dan fungsi TNI untuk mengendalikan gerakan separatis, dalam hal ini terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka juga seringkali melakukan tindakan kekerasan dan serangan bersenjata terhadap sipil dan TNI," imbuh Mahfudz.
Karena itu, dia meminta semua pihak untuk sabar menunggu penyelidikan yang dilakukan TNI, sehingga permasalahannya menjadi jelas. "Kita tunggi saja. Kami juga sedang menunggu. Apa pun hasilnya tentu harus diungkap dengan tuntas," pungkasnya.
( OKZ /CN27 )
Wednesday, October 20, 2010
Bila Terbukti Siksa OPM, Ditindak Tegas
Penyiksaan di Papua
Rabu, 20 Oktober 2010 | 00:41 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Markas Besar TNI tengah menyelidiki video yang menampilkan aksi kekerasan oleh oknum TNI terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).
"Bila terbukti terdapat oknum TNI yang terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut, dipastikan pimpinan TNI akan mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku."
-- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
Juru bicara TNI, Mayjen TNI Aslizar Tandjung di Jakarta, Selasa (19/10/2010) dalam pernyataannya mengatakan, penyelidikan meliputi tempat dan tempat kejadian, serta keaslian dari video tersebut.
"Penyelidikan dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat luas," katanya. "Bila terbukti terdapat oknum TNI yang terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut, dipastikan pimpinan TNI akan mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku."
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menyayangkan jika aksi penyiksaan dalam kegiatan interogasi itu benar-benar dilakukan oleh oknum TNI. Pasalnya, interogasi hanya boleh dilakukan oleh aparat kepolisian dalam ranah pro-yustisia.
Sementara, anggota Komisi I DPR, Effendi Choiri, menegaskan, TNI dipercaya untuk bertugas menjaga kedaulatan negara secara umum dan bukan menjaga orang per orang setiap warga negara.
"Enggak boleh memperlakukan orang semena-mena. Kalau ada pelanggaran hukum, itu bagian polisi, bukan bagian TNI," katanya.
Seperti diberitakan, selama 22 jam hingga sekitar pukul 11.30 WIB, video yang menggambarkan kekerasan dan penganiayaan yang diduga dilakukan aparat TNI terhadap sejumlah orang Papua beredar di situs web YouTube.
Video itu menggambarkan aksi tak berperikemanusiaan terhadap mereka yang dituduh terlibat OPM. Kini YouTube telah menutup akses terhadap video tersebut.
Rabu, 20 Oktober 2010 | 00:41 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Markas Besar TNI tengah menyelidiki video yang menampilkan aksi kekerasan oleh oknum TNI terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).
"Bila terbukti terdapat oknum TNI yang terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut, dipastikan pimpinan TNI akan mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku."
-- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
Juru bicara TNI, Mayjen TNI Aslizar Tandjung di Jakarta, Selasa (19/10/2010) dalam pernyataannya mengatakan, penyelidikan meliputi tempat dan tempat kejadian, serta keaslian dari video tersebut.
"Penyelidikan dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat luas," katanya. "Bila terbukti terdapat oknum TNI yang terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut, dipastikan pimpinan TNI akan mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku."
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menyayangkan jika aksi penyiksaan dalam kegiatan interogasi itu benar-benar dilakukan oleh oknum TNI. Pasalnya, interogasi hanya boleh dilakukan oleh aparat kepolisian dalam ranah pro-yustisia.
Sementara, anggota Komisi I DPR, Effendi Choiri, menegaskan, TNI dipercaya untuk bertugas menjaga kedaulatan negara secara umum dan bukan menjaga orang per orang setiap warga negara.
"Enggak boleh memperlakukan orang semena-mena. Kalau ada pelanggaran hukum, itu bagian polisi, bukan bagian TNI," katanya.
Seperti diberitakan, selama 22 jam hingga sekitar pukul 11.30 WIB, video yang menggambarkan kekerasan dan penganiayaan yang diduga dilakukan aparat TNI terhadap sejumlah orang Papua beredar di situs web YouTube.
Video itu menggambarkan aksi tak berperikemanusiaan terhadap mereka yang dituduh terlibat OPM. Kini YouTube telah menutup akses terhadap video tersebut.
Tuesday, October 19, 2010
BUMN Kaji Pola Pembiayaan Industri Pertahanan
Presiden SBY, telah meminta kementerian BUMN segera merevitalisasi industri strategis.
Jum'at, 6 November 2009, 08:44 WIB Antique, Syahid Latif
Kendaraan tempur Kodam Iskandar Muda, Aceh. (ANTARA/Azhari)
VIVAnews - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal mengkaji pola pembiayaan untuk industri pertahanan agar bisa memudahkan pendanaan dari lembaga keuangan.
"Kalau kita mau membuat suatu blue print baru, pasti itu termasuk didalamnya aspek pola pembiayaan," ujar Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan,Jakarta, Kamis, 5 November 2009.
Menurut Mustafa, kementerian akan mencari alternatif pola pembiayaan baru agar industri pertahanan tidak lagi mengalami kesulitan pembiayaan.
Namun, ketika disinggung apakah akan ada penjaminan dari pemerintah seperti proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt, dirinya menjawab bahwa alternatif pembiayaan tersebut belum mengarah kepada hal itu. "Itu belum disebut," katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lanjut Mustafa, telah meminta kementerian BUMN segera merevitalisasi industri strategis termasuk di dalamnya industri pertahanan dan persenjataan.
Untuk diketahui, pemerintah memiliki perusahaan negara yang berkaitan dengan industri persenjataan yaitu PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia.
Dalam revitalisasi tersebut, kementerian rencananya akan mendorong industri persenjataan agar menghasilkan produk yang sesuai dengan standar serta kriteria yang dibutuhkan oleh konsumen di dalam dan luar negeri.
Kendati demikian, industri persenjataan milik BUMN saat ini sebenarnya sudah memenuhi standar yang diperlukan konsumen. Namun, masih diperlukan perbaikan-perbaikan untuk menghasilkan BUMN yang bisa berkompetisi misalnya dari segi manajemen. "Kalau standar sistem, prosedur sudah memenuhi syarat," kata Mustafa.
Mustafa menambahkan, dirinya juga tetap akan membuka keran ekspor senjata dengan tetap memperhatikan kebutuhan dalam negeri.
antique.putra@vivanews.com
Jum'at, 6 November 2009, 08:44 WIB Antique, Syahid Latif
Kendaraan tempur Kodam Iskandar Muda, Aceh. (ANTARA/Azhari)
VIVAnews - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal mengkaji pola pembiayaan untuk industri pertahanan agar bisa memudahkan pendanaan dari lembaga keuangan.
"Kalau kita mau membuat suatu blue print baru, pasti itu termasuk didalamnya aspek pola pembiayaan," ujar Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan,Jakarta, Kamis, 5 November 2009.
Menurut Mustafa, kementerian akan mencari alternatif pola pembiayaan baru agar industri pertahanan tidak lagi mengalami kesulitan pembiayaan.
Namun, ketika disinggung apakah akan ada penjaminan dari pemerintah seperti proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt, dirinya menjawab bahwa alternatif pembiayaan tersebut belum mengarah kepada hal itu. "Itu belum disebut," katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lanjut Mustafa, telah meminta kementerian BUMN segera merevitalisasi industri strategis termasuk di dalamnya industri pertahanan dan persenjataan.
Untuk diketahui, pemerintah memiliki perusahaan negara yang berkaitan dengan industri persenjataan yaitu PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia.
Dalam revitalisasi tersebut, kementerian rencananya akan mendorong industri persenjataan agar menghasilkan produk yang sesuai dengan standar serta kriteria yang dibutuhkan oleh konsumen di dalam dan luar negeri.
Kendati demikian, industri persenjataan milik BUMN saat ini sebenarnya sudah memenuhi standar yang diperlukan konsumen. Namun, masih diperlukan perbaikan-perbaikan untuk menghasilkan BUMN yang bisa berkompetisi misalnya dari segi manajemen. "Kalau standar sistem, prosedur sudah memenuhi syarat," kata Mustafa.
Mustafa menambahkan, dirinya juga tetap akan membuka keran ekspor senjata dengan tetap memperhatikan kebutuhan dalam negeri.
antique.putra@vivanews.com
Presiden Panggil Pimpinan BUMN Bahas Alutsista TNI
Senin, 11 Oktober 2010 , 12:58:00 WIB
Laporan: Marula Sardi
RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minggu (10/10) memanggil sejumlah pimpinan Badan Usaha Milik Negara untuk membicarakan penguatan alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia.
"Hari Minggu saya lakukan pertemuan informal. Saya bertemu dengan PT DI (Dirgantara Indonesia), PAL (Penataran Angkatan Laut) dan PINDAD untuk telaah secara lebih dalam kebutuhan riil, terutama alutsista," kata Presiden SBY saat membuka sidang terbatas di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (11/10).
Menurut SBY, dengan kalkulasi yang tepat, TNI bisa menambah alutsista. Kemudian, untuk pengembangan persenjataan dalam negeri bisa dilakukan joint production dengan negara sahabat..
"Yang nyata-nyata dilakukan di dalam negeri akan kita gerakkan, tenaga kerja kita," tambahnya.
SBY berharap apa yang dibahas dalam tahap pertemuan informal kemarin bisa ditiindaklanjuti. Dengan demikian program penguatan dan modernitas alutsista bisa terwujud. [zul]
Laporan: Marula Sardi
RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minggu (10/10) memanggil sejumlah pimpinan Badan Usaha Milik Negara untuk membicarakan penguatan alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia.
"Hari Minggu saya lakukan pertemuan informal. Saya bertemu dengan PT DI (Dirgantara Indonesia), PAL (Penataran Angkatan Laut) dan PINDAD untuk telaah secara lebih dalam kebutuhan riil, terutama alutsista," kata Presiden SBY saat membuka sidang terbatas di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (11/10).
Menurut SBY, dengan kalkulasi yang tepat, TNI bisa menambah alutsista. Kemudian, untuk pengembangan persenjataan dalam negeri bisa dilakukan joint production dengan negara sahabat..
"Yang nyata-nyata dilakukan di dalam negeri akan kita gerakkan, tenaga kerja kita," tambahnya.
SBY berharap apa yang dibahas dalam tahap pertemuan informal kemarin bisa ditiindaklanjuti. Dengan demikian program penguatan dan modernitas alutsista bisa terwujud. [zul]
Anggaran Alutsista Butuh Terobosan
Tuesday, 19 October 2010
JAKARTA (SINDO) – Pemenuhan anggaran untuk modernisasi, pemeliharaan, dan perawatan alat utama sistem senjata (alutsista) membutuhkan terobosan dari Kementerian Keuangan.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, tanpa terobosan akan berimplikasi pada berlarutlarutnya persoalan-persoalan pertahanan dengan tidak terpenuhinya target modernisasi alat utama sistem persenjataan. ”Harus ada langkah-langkah terobosan dari Menteri Keuangan. Kalau ini kita biarkan praktis kebutuhan untuk modernisasi alutsista tidak akan terpenuhi.
Implikasinya pada persoalan pertahanan yang tidak selesai sekaligus nantinya masalah kedaulatan akan terganggu,” ujarnya usai rapat kerja tertutup Komisi I dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Keuangan Agus Martowardjojo, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Jakarta, kemarin.
Mahfudz mengatakan, berdasarkan rencana strategi (renstra) tahap pertama (2011–2014) Kementerian Pertahanan, untuk modernisasi, pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan membutuhkan 150 triliun. Sementara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ) 2010–2014, pemerintah menganggarkan Rp100 triliun untuk pemeliharaan dan pengadaan alutsista.”Skenario kebijakan politik anggaran pemerintah untuk menutup kekurangan anggaran modernisasi alutsista sebesar Rp50 triliun seperti apa,” ujarnya.
Kekurangan tersebut direncanakan akan ditutupi secara bertahap selama lima tahun dan untuk tahun 2011 ditentukan anggaran sebesar Rp11 triliun.Namun,Kementerian Keuangan hanya menyanggupi tambahan anggaran sebesar Rp2 triliun. Dengan begitu akan menggeser skenario renstra tahap pertama dan akan menumpuk pada tahun-tahun berikutnya.
”Rp2 triliun itu pun untuk anggaran pertahanan, bukan khusus persenjataan. Jadi masih harus dibagibagi lagi, misalnya untuk intelijen,” katanya. Karena itu,lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera itu dibutuhkan inisiatif politik dari Presiden sehingga ada terobosan kebijakan untuk tambahan anggaran alutsista sebesar Rp11 triliun. ”Bisa dengan menggeser atau realokasi beberapa variabel di RAPBN 2011,”katanya. Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, penambahan anggaran merupakan kewenangan Menteri Keuangan.
TNI mengharapkan program pemenuhan kekuatan pokok minimal yang telah disusun dalam renstra dapat terealisasi. ”Programnya sudah ada, sekarang tinggal apakah Menteri Keuangan bisa mengalokasikan atau tidak,”ujarnya. Sementara ketika ditanyakan terkait anggaran untuk alat utama sistem persenjataan, Menteri Keuangan Agus Martomardojo memilih tidak banyak berkomentar. ”Untuk hari ini belum ada kesimpulan,” katanya. (pasti liberti)
JAKARTA (SINDO) – Pemenuhan anggaran untuk modernisasi, pemeliharaan, dan perawatan alat utama sistem senjata (alutsista) membutuhkan terobosan dari Kementerian Keuangan.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, tanpa terobosan akan berimplikasi pada berlarutlarutnya persoalan-persoalan pertahanan dengan tidak terpenuhinya target modernisasi alat utama sistem persenjataan. ”Harus ada langkah-langkah terobosan dari Menteri Keuangan. Kalau ini kita biarkan praktis kebutuhan untuk modernisasi alutsista tidak akan terpenuhi.
Implikasinya pada persoalan pertahanan yang tidak selesai sekaligus nantinya masalah kedaulatan akan terganggu,” ujarnya usai rapat kerja tertutup Komisi I dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Keuangan Agus Martowardjojo, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Jakarta, kemarin.
Mahfudz mengatakan, berdasarkan rencana strategi (renstra) tahap pertama (2011–2014) Kementerian Pertahanan, untuk modernisasi, pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan membutuhkan 150 triliun. Sementara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ) 2010–2014, pemerintah menganggarkan Rp100 triliun untuk pemeliharaan dan pengadaan alutsista.”Skenario kebijakan politik anggaran pemerintah untuk menutup kekurangan anggaran modernisasi alutsista sebesar Rp50 triliun seperti apa,” ujarnya.
Kekurangan tersebut direncanakan akan ditutupi secara bertahap selama lima tahun dan untuk tahun 2011 ditentukan anggaran sebesar Rp11 triliun.Namun,Kementerian Keuangan hanya menyanggupi tambahan anggaran sebesar Rp2 triliun. Dengan begitu akan menggeser skenario renstra tahap pertama dan akan menumpuk pada tahun-tahun berikutnya.
”Rp2 triliun itu pun untuk anggaran pertahanan, bukan khusus persenjataan. Jadi masih harus dibagibagi lagi, misalnya untuk intelijen,” katanya. Karena itu,lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera itu dibutuhkan inisiatif politik dari Presiden sehingga ada terobosan kebijakan untuk tambahan anggaran alutsista sebesar Rp11 triliun. ”Bisa dengan menggeser atau realokasi beberapa variabel di RAPBN 2011,”katanya. Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, penambahan anggaran merupakan kewenangan Menteri Keuangan.
TNI mengharapkan program pemenuhan kekuatan pokok minimal yang telah disusun dalam renstra dapat terealisasi. ”Programnya sudah ada, sekarang tinggal apakah Menteri Keuangan bisa mengalokasikan atau tidak,”ujarnya. Sementara ketika ditanyakan terkait anggaran untuk alat utama sistem persenjataan, Menteri Keuangan Agus Martomardojo memilih tidak banyak berkomentar. ”Untuk hari ini belum ada kesimpulan,” katanya. (pasti liberti)
SBY Harus Keluarkan Inisiatif Politik
Alutsista TNI
Senin, 18 Oktober 2010 | 17:15 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengeluarkan inisiatif politik atau kebijakan terobosan agar cita-cita modernisasi alutsista TNI hingga 2014 dapat terwujud secara bertahap. Pasalnya, rapat kerja pemerintah dengan DPR yang digelar pada hari Senin (18/10/2010) ditunda karena Menteri Keuangan belum dapat menunjukkan model penyediaan anggaran alternatif untuk memenuhi kekurangan anggaran Rp 11 triliun pada 2011 dan Rp 50 triliun hingga 2014.
"Kita butuh konsensus nasional, harusnya bisa diambil di forum ini karena instruksi presiden jelas." -- Mahfudz Siddiq
"Kita butuh konsensus nasional, harusnya bisa diambil di forum ini karena instruksi presiden jelas. Lalu kenapa di level menteri belum bisa dieksekusi? Ini kami pertanyakan. Meski pemerintah dengan Banggar sudah selesai, mudah-mudahan ada inisiatif politik dan kebijakan terobosan dari Presiden, jadi paling tidak pada 2011 ada tambahan alokasi Rp 11 triliun," katanya seusai rapat berlangsung.
Mahfudz mengatakan, dana yang tersedia ada untuk 2011, yaitu sebesar Rp 2 triliun. Hanya, untuk memenuhi hingga Rp 11 triliun, perlu ada tambahan pendapatan negara. "Untuk menambah itu harus mengubah variabel dan harus ada keputusan politik. Karena ini sudah instruksi Presiden, (Menkeu harus) bicarakan masalah ini dengan Presiden," tambahnya.
Mahfud menegaskan, DPR nantinya akan terus memantau penggunaan anggaran ini sesuai dengan rencana yang sudah disusun oleh Kementerian Pertahanan. "Kita harus pastikan, anggaran ini tepat berdasarkan prioritas. Pertama, soal perencanaan, kadang masih terjadi perbedaan-perbedaan. Dalam hal serapan anggaran, kita pastikan juga tidak ada keterlambatan," tandasnya.
Senin, 18 Oktober 2010 | 17:15 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengeluarkan inisiatif politik atau kebijakan terobosan agar cita-cita modernisasi alutsista TNI hingga 2014 dapat terwujud secara bertahap. Pasalnya, rapat kerja pemerintah dengan DPR yang digelar pada hari Senin (18/10/2010) ditunda karena Menteri Keuangan belum dapat menunjukkan model penyediaan anggaran alternatif untuk memenuhi kekurangan anggaran Rp 11 triliun pada 2011 dan Rp 50 triliun hingga 2014.
"Kita butuh konsensus nasional, harusnya bisa diambil di forum ini karena instruksi presiden jelas." -- Mahfudz Siddiq
"Kita butuh konsensus nasional, harusnya bisa diambil di forum ini karena instruksi presiden jelas. Lalu kenapa di level menteri belum bisa dieksekusi? Ini kami pertanyakan. Meski pemerintah dengan Banggar sudah selesai, mudah-mudahan ada inisiatif politik dan kebijakan terobosan dari Presiden, jadi paling tidak pada 2011 ada tambahan alokasi Rp 11 triliun," katanya seusai rapat berlangsung.
Mahfudz mengatakan, dana yang tersedia ada untuk 2011, yaitu sebesar Rp 2 triliun. Hanya, untuk memenuhi hingga Rp 11 triliun, perlu ada tambahan pendapatan negara. "Untuk menambah itu harus mengubah variabel dan harus ada keputusan politik. Karena ini sudah instruksi Presiden, (Menkeu harus) bicarakan masalah ini dengan Presiden," tambahnya.
Mahfud menegaskan, DPR nantinya akan terus memantau penggunaan anggaran ini sesuai dengan rencana yang sudah disusun oleh Kementerian Pertahanan. "Kita harus pastikan, anggaran ini tepat berdasarkan prioritas. Pertama, soal perencanaan, kadang masih terjadi perbedaan-perbedaan. Dalam hal serapan anggaran, kita pastikan juga tidak ada keterlambatan," tandasnya.
Anggaran Alutsista belum Bisa Terpenuhi
Senin, 18 Oktober 2010 22:21 WIB
Penulis : Nurulia Juwita Sari
JAKARTA--MICOM: Pemerintah masih belum menemukan solusi untuk menutupi kekurangan anggaran modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). Keadaan ini bertentangan dengan semangat Presiden yang menyatakan modernisasi dan penyegaran alutsista sangat diperlukan.
Rapat kerja yang digelar Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Panglima TNI tidak mendapatkan titik temu untuk memenuhi kekurangan anggaran. "Belum ada kesimpulan. Kalau hal ini kita biarkan dan tidak ada langkah-langkah terobosan bahkan sampai tahun 2014, praktis kebutuhan untuk modernisasi alutsista tidak akan terpenuhi," ujar Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq ditemui seusai rapat di gedung Parlemen, Senin (18/10).
Ia khawatir, keadaan ini akan berimplikasi pada berbagai persoalan pertahanan yang akan semakin berlarut-larut. "Nantinya masalah kedaulatan akan terganggu."
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menyatakan membutuhkan Rp150 triliun rupiah untuk pemeliharaan dan penganggaran alutsista.
Dari jumlah tersebut, pemerintah masih kekurangan dana sebesar Rp50 triliun. Kementerian Keuangan, menjadi pihak yang bertanggungjawab untuk mencari solusi alternatif agar kebutuhan itu terpenuhi. Pemenuhan dilakukan secara bertahap, untuk tahun 2011, seharusnya pemerintah dapat menambal kekurangan dana sebesar Rp11 triliun.
Namun dalam Rapat Kerja tersebut, Menteri Keuangan menyatakan pihaknya hanya mampu menyisihkan tambahan sekitar Rp2 triliun. "Mereka masih terbelenggu oleh postur anggaran. Misalnya untuk tahun 2011 hanya bisa menyisakan tambahan kurang lebih Rp2 triliun untuk pertahanan. Sementara kebutuhannya sekitar Rp11 triliun," keluhnya. (NJ/OL-2)
Penulis : Nurulia Juwita Sari
JAKARTA--MICOM: Pemerintah masih belum menemukan solusi untuk menutupi kekurangan anggaran modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). Keadaan ini bertentangan dengan semangat Presiden yang menyatakan modernisasi dan penyegaran alutsista sangat diperlukan.
Rapat kerja yang digelar Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Panglima TNI tidak mendapatkan titik temu untuk memenuhi kekurangan anggaran. "Belum ada kesimpulan. Kalau hal ini kita biarkan dan tidak ada langkah-langkah terobosan bahkan sampai tahun 2014, praktis kebutuhan untuk modernisasi alutsista tidak akan terpenuhi," ujar Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq ditemui seusai rapat di gedung Parlemen, Senin (18/10).
Ia khawatir, keadaan ini akan berimplikasi pada berbagai persoalan pertahanan yang akan semakin berlarut-larut. "Nantinya masalah kedaulatan akan terganggu."
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menyatakan membutuhkan Rp150 triliun rupiah untuk pemeliharaan dan penganggaran alutsista.
Dari jumlah tersebut, pemerintah masih kekurangan dana sebesar Rp50 triliun. Kementerian Keuangan, menjadi pihak yang bertanggungjawab untuk mencari solusi alternatif agar kebutuhan itu terpenuhi. Pemenuhan dilakukan secara bertahap, untuk tahun 2011, seharusnya pemerintah dapat menambal kekurangan dana sebesar Rp11 triliun.
Namun dalam Rapat Kerja tersebut, Menteri Keuangan menyatakan pihaknya hanya mampu menyisihkan tambahan sekitar Rp2 triliun. "Mereka masih terbelenggu oleh postur anggaran. Misalnya untuk tahun 2011 hanya bisa menyisakan tambahan kurang lebih Rp2 triliun untuk pertahanan. Sementara kebutuhannya sekitar Rp11 triliun," keluhnya. (NJ/OL-2)
Subscribe to:
Posts (Atom)