Interpelasi Diserahkan Bamus
Kamis, 05/07/2007
Sindo

JAKARTA (SINDO) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerahkan keputusan kelanjutan interpelasi Iran kepada Bamus DPR. Keputusan Presiden tersebut tertuang dalam rapat konsultasi yang berlangsung Selasa (3/7) malam.

“Tadi malam Presiden belum menjawab secara tegas apakah mau datang atau tidak. Presiden hanya menyerahkannya pada proses di DPR saja,” ungkap Sekretaris FPDIP Ganjar Pranowo di Jakarta, kemarin. Meski demikian, dia mengatakan, sejumlah fraksi DPR, di antaranya FPDIP, FPPP, FPKS, dan FBPD, tetap meminta kehadiran Presiden dalam sidang paripurna.

Sebab, penjelasan kebijakan luar negeri pemerintah dalam rapat konsultasi belum memfokuskan pada dukungan terhadap Resolusi 1747 Dewan Keamanan (DK) PBB tentang nuklir Iran. Sebagaimana diketahui, pada Selasa (3/7) malam,Presiden SBY hadir di Gedung DPR/ MPR Jakarta.Kedatangan Presiden adalah untuk mengikuti rapat konsultasi bersama pimpinan DPR, pimpinan komisi, dan pimpinan fraksi mengenai polemik interpelasi Iran.

Rapat konsultasi ini merupakan hasil keputusan dalam sidang paripurna terkait interpelasi Iran sebelumnya. Dalam paripurna itu, Presiden SBY tidak hadir untuk menjawab interpelasi, tapi hanya mewakilkan para menterinya. Menurut Ganjar, dalam rapat konsultasi itu, Presiden memang sempat menyinggung soal dukungan resolusi. Namun, penjelasan itu masih dilakukan secara parsial.

Meski begitu, dia juga mengaku bahwa penjelasan Presiden cukup bagus dan jelas.Terutama mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. “Akan lebih bagus lagi jika Presiden datang dalam sidang interpelasi sehingga masyarakat banyak mengetahui,” tandasnya. Hal senada diungkapkan Ketua FBPD Jamaluddin Karim. Dia mengaku, pihaknya tetap meminta Presiden hadir untuk menjawab interpelasi DPR.

“Penjelasan soal Iran bagus, tetapi belum memenuhi seluruh pertanyaan anggota DPR,” katanya. Karena itu, dalam rapat Bamus,yang rencananya digelar hari ini, pihaknya akan tetap meminta kehadiran Presiden. Kedatangan Presiden, ujar Jamaluddin, selain untuk menjelaskan kepada publik soal dukungan atas resolusi itu, juga bertujuan saling menguatkan antara dua lembaga.

“Kalau Presiden datang, tentu ada pemahaman yang sama bahwa dua lembaga ini setara dan pemahaman seperti ini akan baik bagi demokrasi ke depan,” tandasnya. Tuntutan yang sama disampaikan Ketua FPPP DPR Lukman Hakiem Saifuddin. Dia mengaku salut atas penjelasan Presiden. Namun, PPP tetap menginginkan Presiden hadir dalam Sidang Paripurna DPR. Ketua FPKS Mahfudz Siddiq mengungkapkan, penjelasan Presiden soal politik luar negeri cukup jelas dan komprehensif.

Namun, untuk kasus resolusi PBB terhadap Iran dan perjanjian pertahanan banyak mendapat kritikan anggota DPR.Meski demikian,ujar dia, FPKS tetap meminta Presiden dapat menjelaskan secara langsung soal kebijakan itu. Sementara itu, Presiden SBY mengungkapkan, dirinya menerima baik berbagai masukan yang disampaikan DPR dalam rapat konsultasi. Menurut dia, pertemuan konsultasi perlu dibangun untuk meningkatkan komunikasi. (chamad hojin/ maya sofia)
Djoko Y