JAKARTA(SI) – Thursday, 01 October 2009
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka peluang anggota DPD menjadi Ketua MPR mengubah peta dukungan.Kalangan DPR mengusulkan sistem paket dalam pemilihan nanti.
Salah satu kandidat dari Fraksi PPP Lukman Hakim Saifuddin mengusulkan perubahan mekanisme pemilihan dengan menggunakan sistem paket.Mekanisme ini dinilai lebih aman untuk menyolidkan suara.”Setelah putusan MK itu, tentu ada yang berubah. Maka tak terhindarkan sistem paket,” ujar anggota FPPP Lukman Hakim Saifudin di Gedung DPR, Jakarta,kemarin. Menurut dia, sampai saat ini ada dua kandidat dari DPR, yakni Taufik Kiemas dan Hidayat Nur Wahid. Keduanya kemungkinan juga akan membentuk sistem paket dengan anggota fraksi lain ditambah DPD. Belakangan juga muncul kandidat dari DPD.
Salah satunya politikus senior Ginandjar Kartasasmita yang tentu nanti bakal menawarkan sistem paket. Mengacu pada perolehan kursi di MPR,Taufik Kiemas memiliki modal sekitar 96 kursi,Hidayat Nur Wahid sekitar 57 kursi, dan Ginandjar Kartasamita berpotensi meraih dukungan mayoritas kursi DPD yang berjumlah 132 kursi. PPP sendiri, kata Lukman, meski belum ada keputusan resmi partai, akan mendukung kandidat yang menawarkan sistem ini.
Menurut dia,pihaknya ditugasi untuk mengarahkan dukungan kepada Ketua Deperpu PDIP Taufik Kiemas.” Partai menugasi seperti itu,” ujar mantan Ketua Fraksi PPP ini. Anggota Fraksi PKS yang juga Ketua DPP PKS Mahfudz Shiddiq mengungkapkan, sampai saat ini PKS menganggap Partai Demokrat tetap akan memberikan komitmen mereka untuk mendukung pencalonan Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua MPR. Komitmen ini kembali diungkit Mahfudz bahwa menyangkut hal itu mesti disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo BambangYudhoyono (SBY).
”Selama belum ada pernyataan dari Pak SBY, PKS masih tetap yakin, Demokrat akan memegang komitmen itu,”tuturnya. Kalaupun nanti Demokrat akan mendukung Taufik,menurut Mahfudz, PKSakantetapmengusungHidayat sebagai calon Ketua MPR.Hanya saja,PKS akan memberikan catatan kepada Demokrat atas komitmen mereka dalam membangun koalisi. Menurut dia, seharusnya, partai koalisi menyiapkan paket sendiri atau setidaknya paket yang disepakati oleh partai koalisi.
”Kami akan tetap maju.Tidak memikirkan menang atau kalah,”paparnya. Sedangkan Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa Hanif Dakhiri mengatakan masih belummenentukan dukungan.Sebab, diinternal belum diputuskan kader yang akan maju. Santer Ida Fauziah, namun sampai saat ini belum diputuskan. Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, fraksinya masih mematangkan ke arah mana dukungan akan diberikan.
Anas memastikan,sampai saat ini belum ada sikap resmi Demokrat akan memberikan dukungan ke arah mana? ”Kami masih melakukan pematangan, arahnya mau ke mana? Tenang saja, tidak akan gosong. Masih ada cukup waktu,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengisyaratkan akan memberikan dukungan kepada Ginandjar Kartasasmita dalam perebutan Ketua MPR periode 2009– 2014.Sebab,mantan Ketua DPD itu juga merupakan kader Golkar.
”Pada dasarnya, Golkar sudah memutuskan Hajriyanto sebagai calon pimpinan MPR.Tapi kalau ada kader lain yang maju lewat pintu lain, tak menutup kemungkinan dukung dua calon,”tegas Agung. (helmi firadus/ ahmad baidowi)
Friday, October 02, 2009
Skenario Paket PDIP-PG-PPP untuk Pimpinan MPR Menguat
By Republika Newsroom
Kamis, 01 Oktober 2009 pukul 17:44:00
JAKARTA--Anggota DPR dari FPPP, Lukman Hakim Syaifuddin, mengonfirmasi adanya 'skenario' paket pimpinan MPR bersama PDIP dan Partai Golkar. Dia pun tak menampik paket itu mendukung Taufik Kiemas dari PDIP untuk posisi ketua MPR.
''Arahnya ke sana. Taufik Kiemas sebagai ketua, dengan (dukungan) Partai Golkar, PPP, PKB, dan unsur DPD,'' kata Lukman, Kamis (1/10) petang. Dia pun menyebutkan kandidat dari PPP yang diusung untuk pimpinan dewan adalah dirinya, sementara dari DPD yang menguat adalah Djan Faridz.
Hal ini mengonfirmasi pernyataan politisi partai Demokrat, Syarif Hasan, sebelumnya mengenai peta politik untuk pimpinan MPR. ''Terus mengkristal begitu,'' tegas Lukman.
Soal bantahan PKS mengenai sudah mantabnya dukungan partai koalisi Partai Demokrat untuk Taufik, Lukman mengatakan tidak tahu perkembangannya. Termasuk soal pencalonan Hidayat maupun kabar akan majunya mantan Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita untuk pimpinan MPR. ''Banyak calon untuk Ketua MPR inilah yang mau tak mau memunculkan paket,'' ujar dia.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi DPD untuk bisa menjadikan calon dari DPD untuk mengisi kursi Ketua MPR, kata Lukman, memang menghilangkan batasan komposisi DPR dan DPD. Sebelumnya UU MPR, DPR, dan DPRD mengatur tiga dari lima pimpinan MPR berasal dari DPR, dan dua yang lain berasal dari DPD. UU itu pun sebelum diuji materi menegaskan Ketua MPR berasal dari DPR.
Sekjen PKS Anis Matta mengatakan konfirmasi terakhir yang disampaikan Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam pertemuan fraksi, Kamis (1/10) siang, menyatakan tidak ada deal dukungan koalisi kepada Taufik Kiemas. Anis mengatakan konfirmasi itu didapat dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat.
Anis mengatakan sejauh ini PKS tidak menyiapkan skenario cadangan untuk pimpinan MPR. Mereka tetap berpegang pada kesepakatan pertemuan Ramadhan, yang menghendaki pimpinan MPR pun diisi representasi partai dalam koalisi.
Mengenai putusan MK, Anis tak menampik membuat bursa komposisi pimpinan MPR menjadi lebih bebas. Tapi tindak lanjutnya, ujar dia, belum dibahas partainya. ''Malam ini akan mulai dibahas, mudah-mudahan akan clear,'' kata dia.
Politisi PKS Mahfudz Siddiq pun mengonfirmasi langkah konfirmasi yang dilakukan Tifatul. Dia pun berpendapat bahwa paket Taufik Kiemas akan menjadi 'perjudian politik' bagi SBY jika mendapat dukungan dari Partai Demokrat. ''Karena MPR memiliki kewenangan impeachment, dan selayaknya partai koalisi yang memimpin MPR untuk pengamanan Presiden,'' kata dia. Apalagi, imbuh Mahfudz, ada kasus Bank Century yang bisa jadi akan diolah menjadi permainan politik.
Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Anas Urbaningrum pun mengatakan pembicaraan soal pimpinan MPR belum matang. Dia menolak mengomentari pernyataan siapapun tentang 'paket' pimpinan MPR. ''Satu hari itu masih lama. Kami masih mematangkan. Yakinlah tidak sampai gosong, tapi pas matangnya,'' ujar dia sembari bercanda. Menurut jadwal, pemilihan pimpinan MPR baru akan digelar 3 Oktober 2009. ann/kpo
Kamis, 01 Oktober 2009 pukul 17:44:00
JAKARTA--Anggota DPR dari FPPP, Lukman Hakim Syaifuddin, mengonfirmasi adanya 'skenario' paket pimpinan MPR bersama PDIP dan Partai Golkar. Dia pun tak menampik paket itu mendukung Taufik Kiemas dari PDIP untuk posisi ketua MPR.
''Arahnya ke sana. Taufik Kiemas sebagai ketua, dengan (dukungan) Partai Golkar, PPP, PKB, dan unsur DPD,'' kata Lukman, Kamis (1/10) petang. Dia pun menyebutkan kandidat dari PPP yang diusung untuk pimpinan dewan adalah dirinya, sementara dari DPD yang menguat adalah Djan Faridz.
Hal ini mengonfirmasi pernyataan politisi partai Demokrat, Syarif Hasan, sebelumnya mengenai peta politik untuk pimpinan MPR. ''Terus mengkristal begitu,'' tegas Lukman.
Soal bantahan PKS mengenai sudah mantabnya dukungan partai koalisi Partai Demokrat untuk Taufik, Lukman mengatakan tidak tahu perkembangannya. Termasuk soal pencalonan Hidayat maupun kabar akan majunya mantan Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita untuk pimpinan MPR. ''Banyak calon untuk Ketua MPR inilah yang mau tak mau memunculkan paket,'' ujar dia.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi DPD untuk bisa menjadikan calon dari DPD untuk mengisi kursi Ketua MPR, kata Lukman, memang menghilangkan batasan komposisi DPR dan DPD. Sebelumnya UU MPR, DPR, dan DPRD mengatur tiga dari lima pimpinan MPR berasal dari DPR, dan dua yang lain berasal dari DPD. UU itu pun sebelum diuji materi menegaskan Ketua MPR berasal dari DPR.
Sekjen PKS Anis Matta mengatakan konfirmasi terakhir yang disampaikan Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam pertemuan fraksi, Kamis (1/10) siang, menyatakan tidak ada deal dukungan koalisi kepada Taufik Kiemas. Anis mengatakan konfirmasi itu didapat dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat.
Anis mengatakan sejauh ini PKS tidak menyiapkan skenario cadangan untuk pimpinan MPR. Mereka tetap berpegang pada kesepakatan pertemuan Ramadhan, yang menghendaki pimpinan MPR pun diisi representasi partai dalam koalisi.
Mengenai putusan MK, Anis tak menampik membuat bursa komposisi pimpinan MPR menjadi lebih bebas. Tapi tindak lanjutnya, ujar dia, belum dibahas partainya. ''Malam ini akan mulai dibahas, mudah-mudahan akan clear,'' kata dia.
Politisi PKS Mahfudz Siddiq pun mengonfirmasi langkah konfirmasi yang dilakukan Tifatul. Dia pun berpendapat bahwa paket Taufik Kiemas akan menjadi 'perjudian politik' bagi SBY jika mendapat dukungan dari Partai Demokrat. ''Karena MPR memiliki kewenangan impeachment, dan selayaknya partai koalisi yang memimpin MPR untuk pengamanan Presiden,'' kata dia. Apalagi, imbuh Mahfudz, ada kasus Bank Century yang bisa jadi akan diolah menjadi permainan politik.
Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Anas Urbaningrum pun mengatakan pembicaraan soal pimpinan MPR belum matang. Dia menolak mengomentari pernyataan siapapun tentang 'paket' pimpinan MPR. ''Satu hari itu masih lama. Kami masih mematangkan. Yakinlah tidak sampai gosong, tapi pas matangnya,'' ujar dia sembari bercanda. Menurut jadwal, pemilihan pimpinan MPR baru akan digelar 3 Oktober 2009. ann/kpo
PKS: Demokrat Dukung TK, "Perjudian Politik" untuk SBY
Kamis, 1 Oktober 2009 | 17:55 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Sidik menegaskan, partainya akan tetap mencalonkan Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua MPR 2009-2014.
Sikap Demokrat yang menunjukkan gelagat mendukung calon PDI Perjuangan, Taufik Kiemas, menurutnya, masih belum final tanpa pernyataan SBY. Namun, Mahfudz mengingatkan, dukungan Demokrat kepada Taufik Kiemas akan menjadi "perjudian politik" bagi SBY.
"Paket TK (Taufik Kiemas) jika didukung Demokrat justru akan menjadi "perjudian politik" bagi Presiden SBY karena MPR memiliki kewenangan impeachment dan selayaknya partai-partai koalisi yang memimpin lembaga MPR untuk pengamanan presiden. Apalagi, ada kasus century yang bisa diolah menjadi permainan politik," kata Mahfudz, dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, hari ini.
Mahfudz mengungkapkan, Presiden PKS Tifatul Sembiring juga telah mendapat klarifikasi dari pimpinan teras DPP PD bahwa belum ada opsi FPD di DPR/MPR mendukung TK sebagai calon ketua MPR dengan paket Golkar dan PPP.
"Presiden SBY pun belum memberikan arahan apapun soal ini. Sebelumnya saat pembicaraan kontrak politik SBY dengan PKS, SBY mau Hidayat kembali menjadi Ketua DPR," kata dia.
Saat ditanya mengenai pernyataan pimpinan Demokrat akan sikap partai tersebut mendukung TK, Mahfudz justru menangkap ada "sesuatu" dibalik dukungan kepada suami Megawati itu.
"Mungkin ada kaitannya ketika Pak SBY mengingatkan demokrat jangan jadi broker politik. Kita menunggu saja kepastian dari Pak SBY," ujar Mahfudz.
Jika di saat-saat terakhir dukungan Demokrat tak dikantongi, PKS tak gentar tetap memajukan Hidayat, diluar pertimbangan menang atau kalah.
"PKS tetap mengajukan HNW soal menang kalah urusan belakangan. Kalau Demokrat tidak mendukung, itu akan menjadi catatan besar kamo terkait komitmen politiknya," tandas Mahfudz.
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Sidik menegaskan, partainya akan tetap mencalonkan Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua MPR 2009-2014.
Sikap Demokrat yang menunjukkan gelagat mendukung calon PDI Perjuangan, Taufik Kiemas, menurutnya, masih belum final tanpa pernyataan SBY. Namun, Mahfudz mengingatkan, dukungan Demokrat kepada Taufik Kiemas akan menjadi "perjudian politik" bagi SBY.
"Paket TK (Taufik Kiemas) jika didukung Demokrat justru akan menjadi "perjudian politik" bagi Presiden SBY karena MPR memiliki kewenangan impeachment dan selayaknya partai-partai koalisi yang memimpin lembaga MPR untuk pengamanan presiden. Apalagi, ada kasus century yang bisa diolah menjadi permainan politik," kata Mahfudz, dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, hari ini.
Mahfudz mengungkapkan, Presiden PKS Tifatul Sembiring juga telah mendapat klarifikasi dari pimpinan teras DPP PD bahwa belum ada opsi FPD di DPR/MPR mendukung TK sebagai calon ketua MPR dengan paket Golkar dan PPP.
"Presiden SBY pun belum memberikan arahan apapun soal ini. Sebelumnya saat pembicaraan kontrak politik SBY dengan PKS, SBY mau Hidayat kembali menjadi Ketua DPR," kata dia.
Saat ditanya mengenai pernyataan pimpinan Demokrat akan sikap partai tersebut mendukung TK, Mahfudz justru menangkap ada "sesuatu" dibalik dukungan kepada suami Megawati itu.
"Mungkin ada kaitannya ketika Pak SBY mengingatkan demokrat jangan jadi broker politik. Kita menunggu saja kepastian dari Pak SBY," ujar Mahfudz.
Jika di saat-saat terakhir dukungan Demokrat tak dikantongi, PKS tak gentar tetap memajukan Hidayat, diluar pertimbangan menang atau kalah.
"PKS tetap mengajukan HNW soal menang kalah urusan belakangan. Kalau Demokrat tidak mendukung, itu akan menjadi catatan besar kamo terkait komitmen politiknya," tandas Mahfudz.
PKS Yakin Demokrat Dukung Hidayat Nur Wahid
TEMPO Interaktif, Kamis, 01 Oktober 2009 | 18:55 WIB
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera menganggap dukungan Partai Demokrat atas pencalonan Taufiq Kiemas sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya klaim PDI Perjuangan.
"Ternyata belum ada dukungan dari Demokrat," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Kamis (1/10).
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, seperti diberitakan sebelumnya, mencalonkan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat mereka Taufiq Kiemas sebagai calon Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam beberapa kesempatan sejumlah petinggi PDIP mengatakan pencalonan Taufiq Kiemas atas restu Partai Demokrat.
Mahfudz mengatakan dukungan Demokrat terhadap PDI Perjuangan hanya klaim semata. Ia mengaku telah menghubungi Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo. Hadi, kata Mahfudz, memastikan partainya belum pernah menyatakan akan mendukung pencalonan Taufiq Kiemas.
Ia optimistis dukungan Demokrat akan mengalir ke Hidayat Nur Wahid. Sebab, kata Mahfudz, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan komitmen untuk mendukung pencalonan Hidayat Nur Wahid. "Kalau nanti Demokrat dukung Taufiq Kiemas akan jadi catatan penting kami," kata Mahfudz.
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera menganggap dukungan Partai Demokrat atas pencalonan Taufiq Kiemas sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya klaim PDI Perjuangan.
"Ternyata belum ada dukungan dari Demokrat," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Kamis (1/10).
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, seperti diberitakan sebelumnya, mencalonkan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat mereka Taufiq Kiemas sebagai calon Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam beberapa kesempatan sejumlah petinggi PDIP mengatakan pencalonan Taufiq Kiemas atas restu Partai Demokrat.
Mahfudz mengatakan dukungan Demokrat terhadap PDI Perjuangan hanya klaim semata. Ia mengaku telah menghubungi Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo. Hadi, kata Mahfudz, memastikan partainya belum pernah menyatakan akan mendukung pencalonan Taufiq Kiemas.
Ia optimistis dukungan Demokrat akan mengalir ke Hidayat Nur Wahid. Sebab, kata Mahfudz, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan komitmen untuk mendukung pencalonan Hidayat Nur Wahid. "Kalau nanti Demokrat dukung Taufiq Kiemas akan jadi catatan penting kami," kata Mahfudz.
PKS Kecewa SBY Tak Nongol Pelantikan DPR
01/10/2009 - 16:00
(inilah.com/Abet Jalaludin)
INILAH.COM, Jakarta - Anggota DPR periode 2004-2009 hari ini, Kamis (1/10), resmi dilantik. Namun dalam pelantikan tersebut, Presiden SBY tidak menampakkan batang hidungnya, PKS pun merasa kecewa.
"Kami menyayangkan ketidakhadiran presiden SBY dalam pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPR dan DPD pada hari ini," ujar Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq yang terpilih kembali menjadi anggota DPR 2009-2014 kepada INILAH.COM, Jakarta, Kamis (1/10).
Menurut Mahfudz acara pelantikan ini merupakan acara kenegaraan yang harus dihadiri oleh SBY sebagai Presiden. Sebab, acara pelantikan ini merupakan momentum penting bagi proses hubungan Legislatif-Eksekutif ke depannya.
"Mestinya sekretariat kepresidenan bisa mengatur jadwal kunjungan presiden SBY sehingga bisa tetap menghadiri acara pelantikan DPR/DPD," pungkasnya.
SBY hari ini barub saja tiba ke Indonesia karena menghadiri KTT G20 di Amerika. Setibanya di tanah air, SBY langsung sibuk mengurusi gempa yang melanda Sumatera Barat.[mut]
(inilah.com/Abet Jalaludin)
INILAH.COM, Jakarta - Anggota DPR periode 2004-2009 hari ini, Kamis (1/10), resmi dilantik. Namun dalam pelantikan tersebut, Presiden SBY tidak menampakkan batang hidungnya, PKS pun merasa kecewa.
"Kami menyayangkan ketidakhadiran presiden SBY dalam pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPR dan DPD pada hari ini," ujar Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq yang terpilih kembali menjadi anggota DPR 2009-2014 kepada INILAH.COM, Jakarta, Kamis (1/10).
Menurut Mahfudz acara pelantikan ini merupakan acara kenegaraan yang harus dihadiri oleh SBY sebagai Presiden. Sebab, acara pelantikan ini merupakan momentum penting bagi proses hubungan Legislatif-Eksekutif ke depannya.
"Mestinya sekretariat kepresidenan bisa mengatur jadwal kunjungan presiden SBY sehingga bisa tetap menghadiri acara pelantikan DPR/DPD," pungkasnya.
SBY hari ini barub saja tiba ke Indonesia karena menghadiri KTT G20 di Amerika. Setibanya di tanah air, SBY langsung sibuk mengurusi gempa yang melanda Sumatera Barat.[mut]
PKS: SBY belum dukung TK
WASPADA ONLINE, 2 Oktober 2009
JAKARTA - Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas telah yakin sudah pasti mendapat dukungan dari PD soal pencalonannya sebagai Ketua MPR. Namun PKS menegaskan, bila SBY belum sama sekali memberikan arahan ke DPP PD untuk mendukung TK.
"DPP PKS melalui Tifatul Sembiring mendapat klarifikasi dari pimpinan teras DPP PD bahwa belum ada opsi FPD di DPR/MPR mendukung TK sebagai calon ketua MPR, dengan paket Golkar (Hajriyanto) dan PPP (Lukman)," ujar ketua fraksi PKS Mahfudz Siddiq yang kembali menjadi anggota DPR di Jakarta, malam ini.
Ia mengungkapkan, dalam klarifikasi yang dilakukan DPP PKS dengan pimpinan teras PD itu juga terungkap bahwa SBY belum sama sekali memberikan arahan agar Fraksi PD mendukung TK. Malahan, SBY itu telah mengungkapkan ingin Hidayat Nur Wahid kembali menduduki kursi ketua MPR.
"Presiden SBY belum memberikan arahan apapun soal ini. Sebelumnya, saat pembicaraan kontrak politik SBY dengan PKS, dinyatakan bahwa Pak SBY lebih menginginkan Pak HNW sebagai ketua MPR kembali," katanya.
Menurut Mahfudz, paket TK jika didukung PD justru akan menjadi "perjudian politik" bagi presiden SBY. "Karena MPR memiliki kewenangan impeachment, dan selayaknya partai-partai koalisi yang memimpin lembaga MPR untuk pengamanan presiden. Apalagi ada kasus Century yang bisa saja diolah jadi permainan politik," imbuhnya.
(dat05/inilah)
JAKARTA - Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas telah yakin sudah pasti mendapat dukungan dari PD soal pencalonannya sebagai Ketua MPR. Namun PKS menegaskan, bila SBY belum sama sekali memberikan arahan ke DPP PD untuk mendukung TK.
"DPP PKS melalui Tifatul Sembiring mendapat klarifikasi dari pimpinan teras DPP PD bahwa belum ada opsi FPD di DPR/MPR mendukung TK sebagai calon ketua MPR, dengan paket Golkar (Hajriyanto) dan PPP (Lukman)," ujar ketua fraksi PKS Mahfudz Siddiq yang kembali menjadi anggota DPR di Jakarta, malam ini.
Ia mengungkapkan, dalam klarifikasi yang dilakukan DPP PKS dengan pimpinan teras PD itu juga terungkap bahwa SBY belum sama sekali memberikan arahan agar Fraksi PD mendukung TK. Malahan, SBY itu telah mengungkapkan ingin Hidayat Nur Wahid kembali menduduki kursi ketua MPR.
"Presiden SBY belum memberikan arahan apapun soal ini. Sebelumnya, saat pembicaraan kontrak politik SBY dengan PKS, dinyatakan bahwa Pak SBY lebih menginginkan Pak HNW sebagai ketua MPR kembali," katanya.
Menurut Mahfudz, paket TK jika didukung PD justru akan menjadi "perjudian politik" bagi presiden SBY. "Karena MPR memiliki kewenangan impeachment, dan selayaknya partai-partai koalisi yang memimpin lembaga MPR untuk pengamanan presiden. Apalagi ada kasus Century yang bisa saja diolah jadi permainan politik," imbuhnya.
(dat05/inilah)
Thursday, October 01, 2009
Hidayat, Taufik neck-and-neck for MPR speaker post
The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 09/30/2009 1:16 PM | Headlines
The current People's Consultative Assembly (MPR) concluded its five-year term at its final plenary session Tuesday, sparking debate as to who will lead it next.
Mahfudz Siddiq, the chairman of the Prosperous Justice Party (PKS) at the House of Representatives, said after the closing session that his party would nominate the current MPR chairman Hidayat Nurwahid for a second term.
Although his party was still seeking political support from other parties for Hidayat's renomination, it had gained approval from President Susilo Bambang Yudhoyono at an informal meeting, Mahfudz said.
The PKS, securing 57 of the 560 House seats, has signed a coalition contract with Yudhoyono's Democratic Party, which gained 148 legislative seats in the April 9 legislative election.
Together with other parties that secured seats in the House - comprising the National Mandate Party (PAN), the United Development Party (PPP) and the National Awakening Party (PKB) - the Democratic Party-led coalition has secured more than 50 percent of seats at the legislative body.
"So far we haven't established communications *on Hidayat's renomination*, but we have had an informal meeting with Pak *Yudhoyono*, during which the latter mentioned Pak Hidayat Nurwahid as the *next* MPR speaker," Mahfudz said.
"Our political contract *with the Democratic Party* clearly mentions Hidayat Nurwahid as the next MPR speaker," he added.
Mahfudz said the PKS would also propose secretary-general Anis Matta as the next House speaker, and lawmaker Mustafa Kamal as the next chairman of the PKS at the House.
Hidayat's move to preserve his top post at the MPR, however, has been facing a strong challenge from Taufik Kiemas, the chief patron of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), which secured 94 legislative seats at the MPR.
PDI-P secretary-general Tjahjo Kumolo said earlier that the party had received support for Taufik's candidacy from the Democratic Party.
Tjahjo said Democratic Party chairman Hadi Utomo had conveyed the party's support for Taufik at a recent meeting with PDI-P chairwoman Megawati Soekarnoputri, who is also Taufik's wife.
"We hope all parties in the MPR will support Pak Taufiq," Tjahjo said as quoted by Antara, adding that his party had been organizing meetings with other parties to garner support for Taufik's nomination.
Besides Hidayat and Taufik, outgoing Regional Representative Council (DPD) chairman Ginandjar Kartasasmita has also been nominated for the MPR's top post.
Tuesday's plenary session saw Hidayat reading a report of the assembly's five-year performance, without the presence of President Susilo Bambang Yudhoyono who was attending an international conference in the US.
Vice President Jusuf Kalla and several Cabinet ministers represented the government in the MPR's 2004-2009 session.
The current People's Consultative Assembly (MPR) concluded its five-year term at its final plenary session Tuesday, sparking debate as to who will lead it next.
Mahfudz Siddiq, the chairman of the Prosperous Justice Party (PKS) at the House of Representatives, said after the closing session that his party would nominate the current MPR chairman Hidayat Nurwahid for a second term.
Although his party was still seeking political support from other parties for Hidayat's renomination, it had gained approval from President Susilo Bambang Yudhoyono at an informal meeting, Mahfudz said.
The PKS, securing 57 of the 560 House seats, has signed a coalition contract with Yudhoyono's Democratic Party, which gained 148 legislative seats in the April 9 legislative election.
Together with other parties that secured seats in the House - comprising the National Mandate Party (PAN), the United Development Party (PPP) and the National Awakening Party (PKB) - the Democratic Party-led coalition has secured more than 50 percent of seats at the legislative body.
"So far we haven't established communications *on Hidayat's renomination*, but we have had an informal meeting with Pak *Yudhoyono*, during which the latter mentioned Pak Hidayat Nurwahid as the *next* MPR speaker," Mahfudz said.
"Our political contract *with the Democratic Party* clearly mentions Hidayat Nurwahid as the next MPR speaker," he added.
Mahfudz said the PKS would also propose secretary-general Anis Matta as the next House speaker, and lawmaker Mustafa Kamal as the next chairman of the PKS at the House.
Hidayat's move to preserve his top post at the MPR, however, has been facing a strong challenge from Taufik Kiemas, the chief patron of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), which secured 94 legislative seats at the MPR.
PDI-P secretary-general Tjahjo Kumolo said earlier that the party had received support for Taufik's candidacy from the Democratic Party.
Tjahjo said Democratic Party chairman Hadi Utomo had conveyed the party's support for Taufik at a recent meeting with PDI-P chairwoman Megawati Soekarnoputri, who is also Taufik's wife.
"We hope all parties in the MPR will support Pak Taufiq," Tjahjo said as quoted by Antara, adding that his party had been organizing meetings with other parties to garner support for Taufik's nomination.
Besides Hidayat and Taufik, outgoing Regional Representative Council (DPD) chairman Ginandjar Kartasasmita has also been nominated for the MPR's top post.
Tuesday's plenary session saw Hidayat reading a report of the assembly's five-year performance, without the presence of President Susilo Bambang Yudhoyono who was attending an international conference in the US.
Vice President Jusuf Kalla and several Cabinet ministers represented the government in the MPR's 2004-2009 session.
Subscribe to:
Posts (Atom)