Sikap Fraksi di DPR Masih Terbelah

Sikap Fraksi di DPR Masih Terbelah
Kamis, 07/06/2007
Sindo

JAKARTA (SINDO) – Sikap fraksifraksi di DPR masih terbelah. Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Partai Demokrat (FPD) tetap bersikeras Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu hadir dalam rapat paripurna DPR.

Sedangkan fraksi-fraksi minoritas seperti Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) masih menginginkan Presiden hadir. Sementara di internal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih terjadi perbedaan pendapat menyikapi kontroversi tersebut. Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, perdebatan perlu tidaknya Presiden datang ke DPR bukan hal substansial.

Sebab, sesuai aturan Tata Tertib (Tatib) DPR kehadiran Presiden dalam interpelasi, bukan sebuah keharusan. ”Jadi tidak ada dasar yang kuat tentang keharusan Presiden datang ke DPR untuk menjawab interpelasi,” ujar Ferry,kemarin. Seperti diberitakan, rapat paripurna dengan agenda pembacaan jawaban Presiden SBY atas interpelasi DPR terkait sikap Indonesia dalam resolusi PBB Nomor 1747 tentang sanksi untuk Iran, berlangsung dalam suasana hirukpikuk.

Saat itu, terjadi tarik-menarik antara sesama anggota dewan tentang perlu tidaknya Presiden hadir di DPR.Akibatnya,rapat yang dihadiri Menko Polhukam Widodo AS dan enam menteri lain ditunda hingga pekan depan. Menurut Ferry, persoalan substansi dari rapat paripurna tersebut adalah apakah pemerintah bisa menjelaskan semua pertanyaan DPR atau tidak.Karena itu, polemik kehadiran Presiden semestinya diakhiri. Anggota FPG DPR Akil Mochtar menambahkan, di Golkar sudah ada arahan agar seluruh anggota fraksi menerima kehadiran menteri yang diutus Presiden untuk menyampaikan jawaban interpelasi.

‘’Hingga saat ini,kebijakan tersebut belum berubah,’’ kata Akil. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga menegaskan sikap Fraksi Demokrat di DPR tidak mempersoalkan hadir tidaknya Presiden menjelaskan interpelasi DPR. Sebab, sebenarnya substansi yang diinginkan DPR dalam persoalan ini adalah jawaban pemerintah. Sikap berbeda disampaikan Ketua Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) Jamaluddin Karim. Politikus PBB ini mengatakan, Presiden harus menjelaskan sendiri pertanyaan yang diajukan anggota DPR karena tatib DPR menyebutkan bahwa interpelasi harus dijawab Presiden.

”Nanti kalau ada penjelasan bisa disampaikan kepada menteri terkait,”ungkapnya. Ketua FPKS Mahfud Shidik juga menegaskan bahwa DPR akan menjadwalkan kembali soal kehadiran Presiden.Tanpa kehadiran Presiden, terang dia, DPR belum mau mendengarkan jawaban yang disampaikan pemerintah. ”Yang kami inginkan Presiden datang sendiri dan menyampaikan langsung.Setelah itu boleh diwakilkan jika ada pertanyaan dari anggota dewan,” terangnya.

Jangan Tebang Pilih

Terkait sikap fraksi-fraksi terhadap sidang paripurna yang membahas interpelasi soal Iran, Akil Mochtar mengatakan, DPP Partai Golkar sudah seharusnya menjatuhkan sanksi kepada anggota FPG Yuddy Chrisnandi karena dinilai tidak mematuhi garis partai. Yuddy dinilai ngotot mendesak Presiden SBY datang ke DPR, padahal arahan dari DPP Golkar tidak demikian. Sikap tegas terhadap Yuddy, menurut Akil,harus dilakukan untuk menghapus kesan tebang pilih dalam hal penjatuhan sanksi di internal Golkar. ”Golkar jangan tebang pilih karena Yuddy dikenal dekat dengan Agung.

Ya kalau saya , kebetulan tidak dekat dengan siapa-siapa,” katanya.Akil menegaskan, FPG telah menginstruksikan kepada anggotanya dalam rapat pleno fraksi yang dipimpin Wakil Ketua Umum Agung Laksono pada Senin (4/6), untuk menerima penjelasan pemerintah mengenai sikap terhadap Iran. Sementara itu, Yuddy Chrisnandi mempersilakan DPP PG memberikan sanksi untuk dirinya. (chamad hojin/susi/ant)

Djoko Y