Hadapi Golkar-PDI-P, 8 Parpol Jajaki Koalisi

Hadapi Golkar-PDI-P, 8 Parpol Jajaki Koalisi
Agung Laksono Bantah Telah Terjadi Koalisi
Kompas, 27 Juni 2007

Jakarta, Kompas - Rencana koalisi dua partai besar, yaitu Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, langsung memancing reaksi delapan partai menengah dan kecil untuk juga membangun koalisi tandingan.

Mereka mengadakan pertemuan tertutup di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (26/6) malam. Tuan rumah pertemuan adalah Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Johny Allen (Ketua Partai Demokrat), Irgan Chairul Muhfiz (Sekjen Partai Persatuan Pembangunan), Ida Fauziah (Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa), Mahfudz Siddiq (Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), Bursah Zarnubi (Ketua Umum Partai Bintang Reformasi/PBR), Pastor Saut Hasibuan (Ketua Fraksi Partai Damai Sejahtera), dan Ali Mochtar Ngabalin (Ketua DPP Partai Bulan Bintang).

Menurut Zulkifli, acara ini untuk menyamakan persepsi pembahasan rancangan undang-undang bidang politik. Sedangkan Bursah terang-terangan mengaku, "Ini penjajakan koalisi."

Partai Golkar dan PDI-P tidak diundang dalam pertemuan itu. "Kita yang menengah dulu saja," ujar Mahfudz. Ia juga menegaskan, koalisi ini untuk mencegah dominasi dua partai besar.

Ketua PBR Ade Daud Nasution menambahkan, gabungan partai menengah dan kecil itu bisa menandingi koalisi Golkar-PDI-P di DPR karena koalisi kedua partai pemenang Pemilu 2004 itu hanya memiliki 238 kursi. Sementara partai lain berpeluang menggabungkan 312 kursi di DPR.

Namun, hingga pertemuan itu berakhir semalam, peserta belum bersepakat membentuk koalisi.

Agung bantah koalisi

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, apa yang dilakukan Surya Paloh di Medan baru sebatas silaturahmi. "Itu bukan sikap partai," tegasnya.

Sikap politik Golkar, katanya, masih sama semenjak musyawarah nasional di Bali, yaitu sebagai pendukung pemerintah yang kritis, obyektif, dan proporsional. Golkar tak mungkin dalam waktu bersamaan bergabung dengan partai oposisi.

Menanggapi penjajakan koalisi oleh delapan partai, diakui Agung, sejak awal ia pun mempertanyakan mengapa yang diajak koalisi hanya PDI-P. Seharusnya semua partai yang menjunjung semangat kebangsaan juga diajak.

Agung menilai apa yang dilakukan Surya Paloh di Medan tak melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, apabila dilihat dari sisi silaturahmi. Namun, apabila dilihat dari fungsi dan peranan yang dimainkan, mengaburkan peran eksekutif di partai. "Kalau penasihat melaksanakan fungsi eksekutif, anggota akan bingung," paparnya.

Namun, Agung membantah di tubuh Golkar terjadi friksi. Apa yang terjadi hanya perbedaan pendapat dan itu biasa terjadi. "Tak pernah koor seperti zaman Soeharto," ungkapnya.

Djoko/Hafiz