Duet JK-Hidayat
PKS Pertanyakan Soliditas Golkar
Muhammad Nur Hayid - detikPemilu
Jakarta - Sikap Partai Golkar yang tidak solid mendukung capresnya sendiri pada Pemilu 2004 menjadi catatan buruk bagi PKS. Catatan buruk itu membuat PKS meragukan keseriusan Golkar mengusung duet Jusuf Kalla - Hidayat Nur Wahid.
Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq mengatakan sebenarnya duet JK-Hidayat sangat mungkin terjadi. Namun untuk duet itu, PKS mengajukan sejumlah syarat. Partai Golkar serius bekerja memenangkan calonnya dan berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih.
"Yang masih menjadi pertanyaan besar di PKS adalah seberapa serius Golkar dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik? Lalu pengalaman Pemilu 2004, Golkar tidak solid mendukung capresnya sendiri," kata Mahfudz pada detikcom, Selasa (24/2/2009).
Menurut ketua FPKS ini, kultur dan tradisi Golkar selama rezim Orde Baru sangat tidak mendukung untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Alasannya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah mendarah-daging dan birokrasi telah berkultur dilayani, bukan melayani.
"Kalau 2 pertanyaan itu bisa dijawab meyakinkan, peluang duet JK-HNW sangat besar," papar Mahfudz.
Selain syarat tersebut, PKS juga masih akan melihat perolehan suara PKS dalam Pemilu Legislatif sebelum mengusung pasangan JK-Hidayat.
"Duet JK-Hidayat sangat mungkin terjadi, syaratnya suara Pileg PKS di bawah 20 persen. Kedua, ada kesepakatan politik bahwa Golkar serius dalam agenda menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik, dan Golkar solid mendukung capresnya," pungkas Mahfudz.
Jangan Sampai Pemerintahan Terganggu
Kekhawatiran PKS didasarkan posisi Kalla yang sekarang ini masih duduk di Wakil Presiden.
Senin, 23 Februari 2009, 10:08 WIB
Siswanto
Ketua Fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso dan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq (Antara/ Widodo S Jusuf)
VIVAnews – Kesanggupan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maju bersaing di pemilihan presiden, diharapkan tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu yang tersisa beberapa bulan lagi.
“Kalau Pak Kalla maju jadi calon presiden, pemerintahan yang berjalan sekarang harus tetap dijaga,” kata Mahfudz Siddiq, Ketua Tim Politik Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera, Senin 23 Februari 2009.
Kesiapan Kalla menjadi presiden 2009-2014 bila diusung penuh partainya, Golongan Karya, disampaikan Jumat 20 Februari 2009 di Istana Wakil Presiden.
Kekhawatiran yang diungkapkan Mahfudz didasarkan posisi kalla yang sekarang ini masih duduk di kursi Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Periode pemerintahan hasil pemilihan secara langsung di pemilihan umum 2004 itu baru selesai di akhir tahun ini.
Kendati demikian kesanggupan Kalla maju dinilai juga membawa angin positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena, kata Mahfudz, bursa pemilihan presiden 2009 akan diikuti banyak kandidat. Dengan demikian masyarakat mempunyai banyak pilihan figur calon presiden.
Kesiapan Kalla itu juga dianggap Mahfud dapat menghilangkan penyimpangan seperti yang terjadi di pemilihan presiden 2004. Di mana partai pendukung Jusuf Kalla sebagai wakil presiden lebih besar, dibanding partai pengusung Yudhoyono, Demokrat.
Wednesday, February 25, 2009
PKS Pertanyakan Soliditas Golkar
Duet JK-Hidayat
PKS Pertanyakan Soliditas Golkar
Muhammad Nur Hayid - detikPemilu
Jakarta - Sikap Partai Golkar yang tidak solid mendukung capresnya sendiri pada Pemilu 2004 menjadi catatan buruk bagi PKS. Catatan buruk itu membuat PKS meragukan keseriusan Golkar mengusung duet Jusuf Kalla - Hidayat Nur Wahid.
Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq mengatakan sebenarnya duet JK-Hidayat sangat mungkin terjadi. Namun untuk duet itu, PKS mengajukan sejumlah syarat. Partai Golkar serius bekerja memenangkan calonnya dan berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih.
"Yang masih menjadi pertanyaan besar di PKS adalah seberapa serius Golkar dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik? Lalu pengalaman Pemilu 2004, Golkar tidak solid mendukung capresnya sendiri," kata Mahfudz pada detikcom, Selasa (24/2/2009).
Menurut ketua FPKS ini, kultur dan tradisi Golkar selama rezim Orde Baru sangat tidak mendukung untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Alasannya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah mendarah-daging dan birokrasi telah berkultur dilayani, bukan melayani.
"Kalau 2 pertanyaan itu bisa dijawab meyakinkan, peluang duet JK-HNW sangat besar," papar Mahfudz.
Selain syarat tersebut, PKS juga masih akan melihat perolehan suara PKS dalam Pemilu Legislatif sebelum mengusung pasangan JK-Hidayat.
"Duet JK-Hidayat sangat mungkin terjadi, syaratnya suara Pileg PKS di bawah 20 persen. Kedua, ada kesepakatan politik bahwa Golkar serius dalam agenda menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik, dan Golkar solid mendukung capresnya," pungkas Mahfudz.
Jangan Sampai Pemerintahan Terganggu
Kekhawatiran PKS didasarkan posisi Kalla yang sekarang ini masih duduk di Wakil Presiden.
Senin, 23 Februari 2009, 10:08 WIB
Siswanto
Ketua Fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso dan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq (Antara/ Widodo S Jusuf)
VIVAnews – Kesanggupan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maju bersaing di pemilihan presiden, diharapkan tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu yang tersisa beberapa bulan lagi.
“Kalau Pak Kalla maju jadi calon presiden, pemerintahan yang berjalan sekarang harus tetap dijaga,” kata Mahfudz Siddiq, Ketua Tim Politik Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera, Senin 23 Februari 2009.
Kesiapan Kalla menjadi presiden 2009-2014 bila diusung penuh partainya, Golongan Karya, disampaikan Jumat 20 Februari 2009 di Istana Wakil Presiden.
Kekhawatiran yang diungkapkan Mahfudz didasarkan posisi kalla yang sekarang ini masih duduk di kursi Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Periode pemerintahan hasil pemilihan secara langsung di pemilihan umum 2004 itu baru selesai di akhir tahun ini.
Kendati demikian kesanggupan Kalla maju dinilai juga membawa angin positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena, kata Mahfudz, bursa pemilihan presiden 2009 akan diikuti banyak kandidat. Dengan demikian masyarakat mempunyai banyak pilihan figur calon presiden.
Kesiapan Kalla itu juga dianggap Mahfud dapat menghilangkan penyimpangan seperti yang terjadi di pemilihan presiden 2004. Di mana partai pendukung Jusuf Kalla sebagai wakil presiden lebih besar, dibanding partai pengusung Yudhoyono, Demokrat.
PKS Pertanyakan Soliditas Golkar
Muhammad Nur Hayid - detikPemilu
Jakarta - Sikap Partai Golkar yang tidak solid mendukung capresnya sendiri pada Pemilu 2004 menjadi catatan buruk bagi PKS. Catatan buruk itu membuat PKS meragukan keseriusan Golkar mengusung duet Jusuf Kalla - Hidayat Nur Wahid.
Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq mengatakan sebenarnya duet JK-Hidayat sangat mungkin terjadi. Namun untuk duet itu, PKS mengajukan sejumlah syarat. Partai Golkar serius bekerja memenangkan calonnya dan berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih.
"Yang masih menjadi pertanyaan besar di PKS adalah seberapa serius Golkar dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik? Lalu pengalaman Pemilu 2004, Golkar tidak solid mendukung capresnya sendiri," kata Mahfudz pada detikcom, Selasa (24/2/2009).
Menurut ketua FPKS ini, kultur dan tradisi Golkar selama rezim Orde Baru sangat tidak mendukung untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Alasannya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah mendarah-daging dan birokrasi telah berkultur dilayani, bukan melayani.
"Kalau 2 pertanyaan itu bisa dijawab meyakinkan, peluang duet JK-HNW sangat besar," papar Mahfudz.
Selain syarat tersebut, PKS juga masih akan melihat perolehan suara PKS dalam Pemilu Legislatif sebelum mengusung pasangan JK-Hidayat.
"Duet JK-Hidayat sangat mungkin terjadi, syaratnya suara Pileg PKS di bawah 20 persen. Kedua, ada kesepakatan politik bahwa Golkar serius dalam agenda menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik, dan Golkar solid mendukung capresnya," pungkas Mahfudz.
Jangan Sampai Pemerintahan Terganggu
Kekhawatiran PKS didasarkan posisi Kalla yang sekarang ini masih duduk di Wakil Presiden.
Senin, 23 Februari 2009, 10:08 WIB
Siswanto
Ketua Fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso dan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq (Antara/ Widodo S Jusuf)
VIVAnews – Kesanggupan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maju bersaing di pemilihan presiden, diharapkan tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu yang tersisa beberapa bulan lagi.
“Kalau Pak Kalla maju jadi calon presiden, pemerintahan yang berjalan sekarang harus tetap dijaga,” kata Mahfudz Siddiq, Ketua Tim Politik Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera, Senin 23 Februari 2009.
Kesiapan Kalla menjadi presiden 2009-2014 bila diusung penuh partainya, Golongan Karya, disampaikan Jumat 20 Februari 2009 di Istana Wakil Presiden.
Kekhawatiran yang diungkapkan Mahfudz didasarkan posisi kalla yang sekarang ini masih duduk di kursi Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Periode pemerintahan hasil pemilihan secara langsung di pemilihan umum 2004 itu baru selesai di akhir tahun ini.
Kendati demikian kesanggupan Kalla maju dinilai juga membawa angin positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena, kata Mahfudz, bursa pemilihan presiden 2009 akan diikuti banyak kandidat. Dengan demikian masyarakat mempunyai banyak pilihan figur calon presiden.
Kesiapan Kalla itu juga dianggap Mahfud dapat menghilangkan penyimpangan seperti yang terjadi di pemilihan presiden 2004. Di mana partai pendukung Jusuf Kalla sebagai wakil presiden lebih besar, dibanding partai pengusung Yudhoyono, Demokrat.
PKS Diprediksi Usung Capres Sendiri
PKS Diprediksi Usung Capres Sendiri
Vina Nurul Iklima
INILAH.COM, Jakarta – Meski survei LRI menyimpulkan bahwa duet Jusuf Kalla-Hidayat Nur Wahid berpeluang besar memenangkan Pilpres 2009, namun Hidayat mengaku tak terobsesi posisi wapres. PKS bahkan diprediksi mampu mengajukan capres sendiri dengan perolehan suaranya kelak.
Manurutnya, peluang Kalla berpasangan dengan Hidayat mungkin saja terjadi. Namun, semua tergantung hasil penghitungan Pileg 2009.
“Bila PKS sampai 14% perolehan suara dalam pileg, saya kira PKS akan galang
kekuatannya sendiri,” papar pakar manajemen Universitas Indonesia Firmanzah, usai bedah bukunya Marketing Politik, di Gedung DPD Jakarta, Selasa (24/2).
Ia juga memperkirakan peluang PKS masih besar pada pileg. Sehingga, ia bisa menjalin kekuatan dengan banyak partai politik lain saat pilpres. “PKS akan kuat saat semua partai ingin berkoalisi,” ujarnya.
Duet JK-HNW memang sangat mungkin terjadi. Namun, PKS mengajukan sejumlah syarat kepada Partai Golkar untuk dapat meminang kadernya. "Kalau perolehan suara di pemilu legislatif PKS di bawah 20 persen, duet JK-Hidayat bisa terjadi," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM.
Sebelum wacana itu benar-benar terjadi, lanjut dia, Golkar harus setuju dengan kesepakatan politik PKS. Golkar dituntut serius dalam agenda menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. "Karena selama rezim Orba, KKN telah mendarah daging, dan birokrasi berkultur dilayani bukan melayani," ujar dia. [nuz]
Vina Nurul Iklima
INILAH.COM, Jakarta – Meski survei LRI menyimpulkan bahwa duet Jusuf Kalla-Hidayat Nur Wahid berpeluang besar memenangkan Pilpres 2009, namun Hidayat mengaku tak terobsesi posisi wapres. PKS bahkan diprediksi mampu mengajukan capres sendiri dengan perolehan suaranya kelak.
Manurutnya, peluang Kalla berpasangan dengan Hidayat mungkin saja terjadi. Namun, semua tergantung hasil penghitungan Pileg 2009.
“Bila PKS sampai 14% perolehan suara dalam pileg, saya kira PKS akan galang
kekuatannya sendiri,” papar pakar manajemen Universitas Indonesia Firmanzah, usai bedah bukunya Marketing Politik, di Gedung DPD Jakarta, Selasa (24/2).
Ia juga memperkirakan peluang PKS masih besar pada pileg. Sehingga, ia bisa menjalin kekuatan dengan banyak partai politik lain saat pilpres. “PKS akan kuat saat semua partai ingin berkoalisi,” ujarnya.
Duet JK-HNW memang sangat mungkin terjadi. Namun, PKS mengajukan sejumlah syarat kepada Partai Golkar untuk dapat meminang kadernya. "Kalau perolehan suara di pemilu legislatif PKS di bawah 20 persen, duet JK-Hidayat bisa terjadi," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM.
Sebelum wacana itu benar-benar terjadi, lanjut dia, Golkar harus setuju dengan kesepakatan politik PKS. Golkar dituntut serius dalam agenda menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. "Karena selama rezim Orba, KKN telah mendarah daging, dan birokrasi berkultur dilayani bukan melayani," ujar dia. [nuz]
Jangan Sampai Pemerintahan Terganggu
Jangan Sampai Pemerintahan Terganggu
Kekhawatiran PKS didasarkan posisi Kalla yang sekarang ini masih duduk di Wakil Presiden.
Senin, 23 Februari 2009, 10:08 WIB
VIVAnews – Kesanggupan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maju bersaing di pemilihan presiden, diharapkan tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu yang tersisa beberapa bulan lagi.
“Kalau Pak Kalla maju jadi calon presiden, pemerintahan yang berjalan sekarang harus tetap dijaga,” kata Mahfudz Siddiq, Ketua Tim Politik Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera, Senin 23 Februari 2009.
Kesiapan Kalla menjadi presiden 2009-2014 bila diusung penuh partainya, Golongan Karya, disampaikan Jumat 20 Februari 2009 di Istana Wakil Presiden.
Kekhawatiran yang diungkapkan Mahfudz didasarkan posisi kalla yang sekarang ini masih duduk di kursi Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Periode pemerintahan hasil pemilihan secara langsung di pemilihan umum 2004 itu baru selesai di akhir tahun ini.
Kendati demikian kesanggupan Kalla maju dinilai juga membawa angin positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena, kata Mahfudz, bursa pemilihan presiden 2009 akan diikuti banyak kandidat. Dengan demikian masyarakat mempunyai banyak pilihan figur calon presiden.
Kesiapan Kalla itu juga dianggap Mahfud dapat menghilangkan penyimpangan seperti yang terjadi di pemilihan presiden 2004. Di mana partai pendukung Jusuf Kalla sebagai wakil presiden lebih besar, dibanding partai pengusung Yudhoyono, Demokrat.
Kekhawatiran PKS didasarkan posisi Kalla yang sekarang ini masih duduk di Wakil Presiden.
Senin, 23 Februari 2009, 10:08 WIB
VIVAnews – Kesanggupan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maju bersaing di pemilihan presiden, diharapkan tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu yang tersisa beberapa bulan lagi.
“Kalau Pak Kalla maju jadi calon presiden, pemerintahan yang berjalan sekarang harus tetap dijaga,” kata Mahfudz Siddiq, Ketua Tim Politik Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera, Senin 23 Februari 2009.
Kesiapan Kalla menjadi presiden 2009-2014 bila diusung penuh partainya, Golongan Karya, disampaikan Jumat 20 Februari 2009 di Istana Wakil Presiden.
Kekhawatiran yang diungkapkan Mahfudz didasarkan posisi kalla yang sekarang ini masih duduk di kursi Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Periode pemerintahan hasil pemilihan secara langsung di pemilihan umum 2004 itu baru selesai di akhir tahun ini.
Kendati demikian kesanggupan Kalla maju dinilai juga membawa angin positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena, kata Mahfudz, bursa pemilihan presiden 2009 akan diikuti banyak kandidat. Dengan demikian masyarakat mempunyai banyak pilihan figur calon presiden.
Kesiapan Kalla itu juga dianggap Mahfud dapat menghilangkan penyimpangan seperti yang terjadi di pemilihan presiden 2004. Di mana partai pendukung Jusuf Kalla sebagai wakil presiden lebih besar, dibanding partai pengusung Yudhoyono, Demokrat.
Thursday, February 19, 2009
Perppu Penetapan Caleg Disepakati
Perppu Penetapan Caleg Disepakati
By Republika Newsroom
JAKARTA–Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa bernafas lega karena pemerintah dan DPR mencapai kata sepakat mengenai penetapan caleg terpilih dengan suara terbanyak. Teknis penetapan tersebut perlu diatur secara rinci dengan peraturan KPU dengan dasar hukum berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
“Pada umumnya, pemerintah dan semua fraksi setuju atas semua materi perppu yang diusulkan KPU,” kata Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, di kantornya, siang ini. Dia menambahkan, penetapan caleg terpilih menjadi materi perppu yang mendapat dukungan kuat dari pemerintah dan DPR, sehingga sudah tercapai kesepakatan.
Hal itu disampaikan Hafiz setelah komisioner KPU bertemu dengan Mendagri dan Komisi II DPR melakukan pertemuan pada Selasa (17/2) malam. Dia mengatakan, ada kecenderungan Mendagri akan mengeluarkan perppu yang diusulkan KPU. “Namun, untuk kepastiannya masih dalam proses,” kata Hafiz.
Ketika ditanya susunan kalimat perppu yang disepakati, dia menjelaskan, nantinya disebutkan bahwa penetapan caleg terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. “Kemudian, untuk ketentuan lebih lanjut, diatur KPU,” kata Hafiz. Hal itu perlu karena bisa saja ditemukan ada caleg yang memiliki suara sama, sehingga perlu aturan rinci.
“Rancangan perppu sudah ada, tinggal diperbaiki lagi supaya tidak ada substansi yang ketinggalan,” kata Hafiz. Hal itu perlu dilakukan agar materi perppu itu sinkron dengan rancangan peraturan yang sudah disiapkan KPU. Perbaikan rancangan itu dilakukan melalui koordinasi KPU dengan Mendagri.
Anggota KPU, I Gusti Putu Artha, menambahkan, materi perppu tentang penetapan caleg terpilih memang mendapat dukungan paling kuat dari pemerintah dan DPR. “Untuk materi perppu lainnya (pemutakhiran jumlah pemilih dan penandaan suara), fraksi masih belum memiliki pandangan yang bulat,” kata Putu.
Dia mengatakan, di antara fraksi-fraksi ada yang menyetujui dua materi perppu saja. “Beberapa fraksi setuju dengan materi perppu penetapan caleg terpilih dan penambahan jumlah pemilih. Fraksi lain setuju perppu penetapan caleg terpilih dan penandaan surat suara,” katanya.
Menurut Putu, semua fraksi menyetujui adanya perppu penetapan caleg terpilih. “Mengenai materi perppu penandaan, hanya satu fraksi yang kurang sepakat. Sedangkan, untuk materi perppu penambahan jumlah pemilih, hanya satu fraksi yang masih pikir-pikir,” katanya. Putu enggan menyebut siapa fraksi yang dimaksud.
Dia menambahkan, DPR juga sempat memberi target kepada pemerintah agar mengeluarkan perppu pada Februari 2009. “DPR berpendapat perppu wajib keluar Februari supaya Maret bisa diparipurnakan,” kata Putu. Alasannya, DPR akan memasuki masa reses pada 6 Februari 2009.
Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Eka Santosa, mengatakan, pihaknya perlu mendiskusikan materi perppu ini dengan pimpinan parpol. “Jika ditanya setuju atau tidak, kami harus membicarakan dulu dengan pimpinan,” kata Eka di sela-sela pertemuan dengan KPU dan Mendagri, Selasa (17/2) malam.
Eka menambahkan, pihaknya bisa memahami perlunya perppu tentang penetapan caleg terpilih. “Namun, untuk perppu penambahan jumlah pemilih dan penandaan, perlu ada beberapa hal yang diperhatikan,” katanya. Dia mengatakan, penambahan pemilih membutuhkan waktu, sedangkan penandaan memerlukan sosialisasi lagi dilapangan.
Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, mengatakan, perubahan terhadap mekanisme penandaan membutuhkan waktu sosialisasi. “KPU lebih baik mensosialisasikan aturan yang sudah ada,” kata Mahfudz yang juga ditemui di sela-sela pertemuan. Dia mengatakan waktu pemilu sudah padat, sehingga jadwal harus dimaksimalkan.ikh.
By Republika Newsroom
JAKARTA–Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa bernafas lega karena pemerintah dan DPR mencapai kata sepakat mengenai penetapan caleg terpilih dengan suara terbanyak. Teknis penetapan tersebut perlu diatur secara rinci dengan peraturan KPU dengan dasar hukum berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
“Pada umumnya, pemerintah dan semua fraksi setuju atas semua materi perppu yang diusulkan KPU,” kata Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, di kantornya, siang ini. Dia menambahkan, penetapan caleg terpilih menjadi materi perppu yang mendapat dukungan kuat dari pemerintah dan DPR, sehingga sudah tercapai kesepakatan.
Hal itu disampaikan Hafiz setelah komisioner KPU bertemu dengan Mendagri dan Komisi II DPR melakukan pertemuan pada Selasa (17/2) malam. Dia mengatakan, ada kecenderungan Mendagri akan mengeluarkan perppu yang diusulkan KPU. “Namun, untuk kepastiannya masih dalam proses,” kata Hafiz.
Ketika ditanya susunan kalimat perppu yang disepakati, dia menjelaskan, nantinya disebutkan bahwa penetapan caleg terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. “Kemudian, untuk ketentuan lebih lanjut, diatur KPU,” kata Hafiz. Hal itu perlu karena bisa saja ditemukan ada caleg yang memiliki suara sama, sehingga perlu aturan rinci.
“Rancangan perppu sudah ada, tinggal diperbaiki lagi supaya tidak ada substansi yang ketinggalan,” kata Hafiz. Hal itu perlu dilakukan agar materi perppu itu sinkron dengan rancangan peraturan yang sudah disiapkan KPU. Perbaikan rancangan itu dilakukan melalui koordinasi KPU dengan Mendagri.
Anggota KPU, I Gusti Putu Artha, menambahkan, materi perppu tentang penetapan caleg terpilih memang mendapat dukungan paling kuat dari pemerintah dan DPR. “Untuk materi perppu lainnya (pemutakhiran jumlah pemilih dan penandaan suara), fraksi masih belum memiliki pandangan yang bulat,” kata Putu.
Dia mengatakan, di antara fraksi-fraksi ada yang menyetujui dua materi perppu saja. “Beberapa fraksi setuju dengan materi perppu penetapan caleg terpilih dan penambahan jumlah pemilih. Fraksi lain setuju perppu penetapan caleg terpilih dan penandaan surat suara,” katanya.
Menurut Putu, semua fraksi menyetujui adanya perppu penetapan caleg terpilih. “Mengenai materi perppu penandaan, hanya satu fraksi yang kurang sepakat. Sedangkan, untuk materi perppu penambahan jumlah pemilih, hanya satu fraksi yang masih pikir-pikir,” katanya. Putu enggan menyebut siapa fraksi yang dimaksud.
Dia menambahkan, DPR juga sempat memberi target kepada pemerintah agar mengeluarkan perppu pada Februari 2009. “DPR berpendapat perppu wajib keluar Februari supaya Maret bisa diparipurnakan,” kata Putu. Alasannya, DPR akan memasuki masa reses pada 6 Februari 2009.
Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Eka Santosa, mengatakan, pihaknya perlu mendiskusikan materi perppu ini dengan pimpinan parpol. “Jika ditanya setuju atau tidak, kami harus membicarakan dulu dengan pimpinan,” kata Eka di sela-sela pertemuan dengan KPU dan Mendagri, Selasa (17/2) malam.
Eka menambahkan, pihaknya bisa memahami perlunya perppu tentang penetapan caleg terpilih. “Namun, untuk perppu penambahan jumlah pemilih dan penandaan, perlu ada beberapa hal yang diperhatikan,” katanya. Dia mengatakan, penambahan pemilih membutuhkan waktu, sedangkan penandaan memerlukan sosialisasi lagi dilapangan.
Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, mengatakan, perubahan terhadap mekanisme penandaan membutuhkan waktu sosialisasi. “KPU lebih baik mensosialisasikan aturan yang sudah ada,” kata Mahfudz yang juga ditemui di sela-sela pertemuan. Dia mengatakan waktu pemilu sudah padat, sehingga jadwal harus dimaksimalkan.ikh.
Jumlah Pemilih Bakal Bertambah
Jumlah Pemilih Bakal Bertambah
[JAKARTA] Jumlah pemilih seluruh Indonesia kemungkinan besar akan bertambah hingga 173.030 orang. Pasalnya, ada selisih antara daftar pemilih tetap (DPT) per 24 November 2008 dan usulan daerah.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh SP di Jakarta, Selasa (17/2), hanya DKI Jakarta dan Sulawesi Utara yang tidak mengusulkan perubahan DPT. Sedangkan, daerah lain mengalami penambahan jumlah DPT dan ada 13 provinsi yang mengalami penurunan jumlah pemilih. (lihat tabel)
Dari dokumen itu dijelaskan pula penyebab daerah mengalami perubahan data. Misalnya, Sumatera Utara mengalami perubahan saat pendataan pemilih di kabupaten dan kota, ternyata data pemilih di Kota Medan yang mengakibatkan terjadi koreksi data.
Di Kepulauan Riau terjadi kekeliruan saat rekapitulasi dan memasukkan data, Jambi dan Sumatera Selatan, terutama di Muara Enim dan Lahat, terjadi kekeliruan saat rekapitulasi. Koreksi data pemilih di Jawa Timur disebabkan saat penetapan DPT itu menggunakan data pemilihan gubernur/wakil gubernur saat pendataan, sehingga di Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Sidoarjo, datanya kurang.
Koreksi DPT di Maluku disebabkan daerah-daerah terpencil yang karena kondisi geografis atau faktor cuaca dan kendala lainnya, baru dapat dilakukan pencocokan dan penelitian serta dilakukan perbaikan data pemilih sementara dan data pemilih tambahan pada awal November 2008. Sehingga, Seram Bagian Barat mengalami kekurangan.
Untuk membahas itu, semalam digelar pertemuan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, KPU, pimpinan fraksi DPR, dan Komisi II DPR.
Eka Santoso dari Fraksi PDI-P mengatakan, dalam rapat itu dibahas item yang akan dimasukkan dalam Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Pemilu. Ada tiga agenda yang diprioritaskan dalam perppu, yakni penetapan calon terpilih, penyesuaian DPT, dan penandaan lebih dari satu kali.
Dikatakan, partainya menyoroti perubahan DPT tersebut. Dia mempertanyakan, apakah perubahan tersebut memberikan Solusi dan apa penyebab perubahan itu. Pasalnya, data pemilih juga bersumber dari data penduduk potensial pemilih yang diserahkan oleh Departemen Dalam Negeri.
Sanksi Pidana
Sedangkan, Mahfudz Siddiq dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan, perubahan DPT itu juga harus dilihat apakah ada unsur kelalaian dari KPU atau KPU di daerah. Jika memang ada unsur kelalaian, maka sanksi pidana juga harus ditegakkan. "Jangan karena kesalahan itu, lalu diminta ada perppu," ujarnya.
Dikatakan, begitu perubahan DPT disetujui dan diatur dalam perppu, akan muncul masalah di lapangan. Sebab, pemahaman perubahan DPT itu berarti membuka kembali pendaftaran, sehingga masyarakat yang belum terdaftar akan mendaftarkan diri ke KPU.
Dikatakan, bila kondisi tidak darurat, seharusnya tidak memaksakan perppu dikeluarkan. Terkait perubahan DPT itu, menurutnya, tidak ada kondisi darurat yang memaksa perppu dikeluarkan.
Mahfudz juga menjelaskan, untuk penetapan calon terpilih, seharusnya KPU menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasal 213 Undang-Undang Nomor 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai rujukan. Pasal itu jelas mengamanatkan bahwa penetapan calon terpilih dilakukan oleh KPU seluruh tingkatan.
Komisioner KPU Abdul Aziz mengatakan, jumlah DPT akan berpengaruh terhadap surat suara. Karena itu, jika surat suara kurang 200 lembar, tentu akan bermasalah. Menurutnya, kekurangan atau kelebihan DPT itu semata-mata bukan kesalahan KPU, karena tugas mereka melakukan pemutakhiran data.
"Jika kami sudah mengetahui akan kelebihan jumlah pemilih, pencetakan surat suara dihentikan. Dalam peraturan KPU, memang ada cara menangani surat suara yang tidak digunakan, misalnya karena cacat," ujarnya.
Sedangkan, Wakil Kepala Biro Logistik KPU Boradi mengatakan, pihaknya mendapat laporan untuk segel di Bantul terjadi kekurangan karena ada perubahan tempat pemungutan suara (TPS).
Terkait batas waktu KPU untuk menunggu perppu, komisioner KPU Andi Nurpati mengatakan, pihaknya berharap pemerintah mengeluarkannya pada pekan ini. Bila perppu belum juga keluar, ada opsi-opsi yang muncul pada rapat pleno KPU selama ini. [L-10]
[JAKARTA] Jumlah pemilih seluruh Indonesia kemungkinan besar akan bertambah hingga 173.030 orang. Pasalnya, ada selisih antara daftar pemilih tetap (DPT) per 24 November 2008 dan usulan daerah.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh SP di Jakarta, Selasa (17/2), hanya DKI Jakarta dan Sulawesi Utara yang tidak mengusulkan perubahan DPT. Sedangkan, daerah lain mengalami penambahan jumlah DPT dan ada 13 provinsi yang mengalami penurunan jumlah pemilih. (lihat tabel)
Dari dokumen itu dijelaskan pula penyebab daerah mengalami perubahan data. Misalnya, Sumatera Utara mengalami perubahan saat pendataan pemilih di kabupaten dan kota, ternyata data pemilih di Kota Medan yang mengakibatkan terjadi koreksi data.
Di Kepulauan Riau terjadi kekeliruan saat rekapitulasi dan memasukkan data, Jambi dan Sumatera Selatan, terutama di Muara Enim dan Lahat, terjadi kekeliruan saat rekapitulasi. Koreksi data pemilih di Jawa Timur disebabkan saat penetapan DPT itu menggunakan data pemilihan gubernur/wakil gubernur saat pendataan, sehingga di Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Sidoarjo, datanya kurang.
Koreksi DPT di Maluku disebabkan daerah-daerah terpencil yang karena kondisi geografis atau faktor cuaca dan kendala lainnya, baru dapat dilakukan pencocokan dan penelitian serta dilakukan perbaikan data pemilih sementara dan data pemilih tambahan pada awal November 2008. Sehingga, Seram Bagian Barat mengalami kekurangan.
Untuk membahas itu, semalam digelar pertemuan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, KPU, pimpinan fraksi DPR, dan Komisi II DPR.
Eka Santoso dari Fraksi PDI-P mengatakan, dalam rapat itu dibahas item yang akan dimasukkan dalam Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Pemilu. Ada tiga agenda yang diprioritaskan dalam perppu, yakni penetapan calon terpilih, penyesuaian DPT, dan penandaan lebih dari satu kali.
Dikatakan, partainya menyoroti perubahan DPT tersebut. Dia mempertanyakan, apakah perubahan tersebut memberikan Solusi dan apa penyebab perubahan itu. Pasalnya, data pemilih juga bersumber dari data penduduk potensial pemilih yang diserahkan oleh Departemen Dalam Negeri.
Sanksi Pidana
Sedangkan, Mahfudz Siddiq dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan, perubahan DPT itu juga harus dilihat apakah ada unsur kelalaian dari KPU atau KPU di daerah. Jika memang ada unsur kelalaian, maka sanksi pidana juga harus ditegakkan. "Jangan karena kesalahan itu, lalu diminta ada perppu," ujarnya.
Dikatakan, begitu perubahan DPT disetujui dan diatur dalam perppu, akan muncul masalah di lapangan. Sebab, pemahaman perubahan DPT itu berarti membuka kembali pendaftaran, sehingga masyarakat yang belum terdaftar akan mendaftarkan diri ke KPU.
Dikatakan, bila kondisi tidak darurat, seharusnya tidak memaksakan perppu dikeluarkan. Terkait perubahan DPT itu, menurutnya, tidak ada kondisi darurat yang memaksa perppu dikeluarkan.
Mahfudz juga menjelaskan, untuk penetapan calon terpilih, seharusnya KPU menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasal 213 Undang-Undang Nomor 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai rujukan. Pasal itu jelas mengamanatkan bahwa penetapan calon terpilih dilakukan oleh KPU seluruh tingkatan.
Komisioner KPU Abdul Aziz mengatakan, jumlah DPT akan berpengaruh terhadap surat suara. Karena itu, jika surat suara kurang 200 lembar, tentu akan bermasalah. Menurutnya, kekurangan atau kelebihan DPT itu semata-mata bukan kesalahan KPU, karena tugas mereka melakukan pemutakhiran data.
"Jika kami sudah mengetahui akan kelebihan jumlah pemilih, pencetakan surat suara dihentikan. Dalam peraturan KPU, memang ada cara menangani surat suara yang tidak digunakan, misalnya karena cacat," ujarnya.
Sedangkan, Wakil Kepala Biro Logistik KPU Boradi mengatakan, pihaknya mendapat laporan untuk segel di Bantul terjadi kekurangan karena ada perubahan tempat pemungutan suara (TPS).
Terkait batas waktu KPU untuk menunggu perppu, komisioner KPU Andi Nurpati mengatakan, pihaknya berharap pemerintah mengeluarkannya pada pekan ini. Bila perppu belum juga keluar, ada opsi-opsi yang muncul pada rapat pleno KPU selama ini. [L-10]
PKS beriklan dengan modal cekak?
PKS beriklan dengan modal cekak? Cetak E-mail
Sunday, 15 February 2009 10:02 WIB
IBNU SYAKIR
ibnusy@gmail.comAlamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
Bukan PKS namanya kalau tidak bikin geger jagad perpolitikan Indonesia. Hampir apa saja yang dikeluarkan partai dakwah ini pasti menyedot perhatian masyarakat, termasuk para pengamat dan elit politik partai-partai lain.
Belum hilang ingatan kita atas kegeraman Panwas terhadap Presiden PKS, Tifatul Sembiring dengan alasan PKS melakukan aksi solidaritas Palestina yang membawa ribuan kader dan simpatisan dengan membawa atribut partai. Bahkan tidak itu saja, keluarnya SP3nya pun mengundang pro kontra.
Kini, PKS pun bikin geger lagi. Apalagi kalau bukan karena materi iklan terbarunya. Semua partai yang ‘disikat' PKS melalui iklannya meradang. Sebut saja Ruhut Sitompul dari Partai Demokrat yang mengatakan PKS kalap. Firman Subagyo dari Partai Golkar yang akan menggugat, dan politisi dari PDIP pun tak kalah garangnya mengecam iklan berdurasi 30 detik ini.
Untuk masalah iklan, PKS memang jagonya. Walaupun penayangannya tidak sejor-joran partai lain, namun mampu menyedot perhatian. Buktikan saja, dari beberapa materi iklan yang disajikan PKS, praktis, hampir semuanya menarik perhatian. PKS sadar, dengan keuangan yang cekak, maka harus disiasati dengan metode periklanan yang cerdas.
Mulai dari iklan seri kepahlawanan yang membuat ‘panas' petinggi NU dan Muhammadiyah. Kemudian iklan HM Soeharto yang dijadikan sebagai guru bangsa dan saat ini, iklan PKS satu bendera dengan format menyajikan kumpulan kliping media cetak maupun elektronik yang membuat panas Golkar, Demokrat dan PDIP.
Terlepas dari memanfaatkan situasi, hal ini menunjukan bahwa PKS memang sangat cerdas dalam mengelola isu dan cara penyajiannya sangat berbeda. Menurut Nunu, iklan politik kebanyakan selalu menjelaskan ‘siapa saya', ‘apa pandangan saya' yang terkait dengan identitas. "Nah, iklan PKS tampil dengan simpatik, sederhana, murah, dan cukup melempar masalah saja," kata pengasuh sekolah penulisan iklan secara online ini.
Bahkan, kegeraman elit partai yang ‘diserang' PKS bakal gigit jari karena tak punya bukti kuat. Pasalnya, hampir semua pengamat komunikasi mengatakan tidak ada yang salah dari iklan PKS tersebut.
Dedi Nur Hidayat, pakar komunikasi politik UI, menilai iklan PKS masih dalam batas wajar saja "Saya kira wajar saja. Toh materi iklannya tidak manipulatif. Semua berdasar pada fakta kliping media," ujarnya. Menurut dia, iklan yang tidak wajar justru iklan yang menyerang tapi tidak ada fakta.
Hal senada diungkapkan praktisi periklanan Nur Tri Andini. Menurut dia justru PKS dalam iklan terbarunya cukup hati-hati dengan menampilkan fakta di berbagai media dengan tidak ada upaya PKS menghakimi pihak manapun. "Makanya ditunjukkan kliping-kliping media. PKS tidak ngomong apa-apa. Yang paling penting iklan PKS telah memainkan pencitraan dan tentunya cukup murah," katanya kepada INILAH.COM..
Pengamat Komunikasi Effendi Ghazali pun mengamini pendapat di atas.. Ia menilai tidak ada yang salah dari iklan tersebut. Effendi melihat ada tiga point dari peluncuran iklan tersebut. Pertama, PKS ingin memanfaatkan isu-isu tersebut untuk tujuan tertentu dengan gaya sendiri.
Kedua, teknik yang digunakan bisa dianggap out of the box. Di mana baru negara-negara luar yang menggunakan isu tersebut untuk menjatuhkan lawan politiknya. Ketiga, PKS cerdik memanfaatkan isu tersebut.
"Iklan-iklan seperti itu biasa dilakukan di negara-negara lain, jadi sangat lazim dan tidak perlu dipermasalahkan," kata Effendy kepada Okezone.com.
Ditanya apakah ini termasuk kampanye negatif, Effendi berujar, "Ini tidak bisa dikatakan kampanye negatif, karena iklan tersebut menampilkan berita-berita yang sudah menjadi konsumsi publik. Jadi tidak ada yang salah," tuturnya.
"Jadi bagi pihak yang merasa kebakaran jenggot, kalau mau mencak-mencak dipikir dulu. Kalau memang ingin membalas silahkan menggunakan iklan yang lebih kreatif lagi. Apalagi menurut Mahfudz Siddiq, iklan ini berisi tentang pendidikan politik. "PKS ingin memberi pesan ke publik bahwa setiap masalah dapat diselesaikan dengan kepala dingin", tutupnya.
Sunday, 15 February 2009 10:02 WIB
IBNU SYAKIR
ibnusy@gmail.comAlamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
Bukan PKS namanya kalau tidak bikin geger jagad perpolitikan Indonesia. Hampir apa saja yang dikeluarkan partai dakwah ini pasti menyedot perhatian masyarakat, termasuk para pengamat dan elit politik partai-partai lain.
Belum hilang ingatan kita atas kegeraman Panwas terhadap Presiden PKS, Tifatul Sembiring dengan alasan PKS melakukan aksi solidaritas Palestina yang membawa ribuan kader dan simpatisan dengan membawa atribut partai. Bahkan tidak itu saja, keluarnya SP3nya pun mengundang pro kontra.
Kini, PKS pun bikin geger lagi. Apalagi kalau bukan karena materi iklan terbarunya. Semua partai yang ‘disikat' PKS melalui iklannya meradang. Sebut saja Ruhut Sitompul dari Partai Demokrat yang mengatakan PKS kalap. Firman Subagyo dari Partai Golkar yang akan menggugat, dan politisi dari PDIP pun tak kalah garangnya mengecam iklan berdurasi 30 detik ini.
Untuk masalah iklan, PKS memang jagonya. Walaupun penayangannya tidak sejor-joran partai lain, namun mampu menyedot perhatian. Buktikan saja, dari beberapa materi iklan yang disajikan PKS, praktis, hampir semuanya menarik perhatian. PKS sadar, dengan keuangan yang cekak, maka harus disiasati dengan metode periklanan yang cerdas.
Mulai dari iklan seri kepahlawanan yang membuat ‘panas' petinggi NU dan Muhammadiyah. Kemudian iklan HM Soeharto yang dijadikan sebagai guru bangsa dan saat ini, iklan PKS satu bendera dengan format menyajikan kumpulan kliping media cetak maupun elektronik yang membuat panas Golkar, Demokrat dan PDIP.
Terlepas dari memanfaatkan situasi, hal ini menunjukan bahwa PKS memang sangat cerdas dalam mengelola isu dan cara penyajiannya sangat berbeda. Menurut Nunu, iklan politik kebanyakan selalu menjelaskan ‘siapa saya', ‘apa pandangan saya' yang terkait dengan identitas. "Nah, iklan PKS tampil dengan simpatik, sederhana, murah, dan cukup melempar masalah saja," kata pengasuh sekolah penulisan iklan secara online ini.
Bahkan, kegeraman elit partai yang ‘diserang' PKS bakal gigit jari karena tak punya bukti kuat. Pasalnya, hampir semua pengamat komunikasi mengatakan tidak ada yang salah dari iklan PKS tersebut.
Dedi Nur Hidayat, pakar komunikasi politik UI, menilai iklan PKS masih dalam batas wajar saja "Saya kira wajar saja. Toh materi iklannya tidak manipulatif. Semua berdasar pada fakta kliping media," ujarnya. Menurut dia, iklan yang tidak wajar justru iklan yang menyerang tapi tidak ada fakta.
Hal senada diungkapkan praktisi periklanan Nur Tri Andini. Menurut dia justru PKS dalam iklan terbarunya cukup hati-hati dengan menampilkan fakta di berbagai media dengan tidak ada upaya PKS menghakimi pihak manapun. "Makanya ditunjukkan kliping-kliping media. PKS tidak ngomong apa-apa. Yang paling penting iklan PKS telah memainkan pencitraan dan tentunya cukup murah," katanya kepada INILAH.COM..
Pengamat Komunikasi Effendi Ghazali pun mengamini pendapat di atas.. Ia menilai tidak ada yang salah dari iklan tersebut. Effendi melihat ada tiga point dari peluncuran iklan tersebut. Pertama, PKS ingin memanfaatkan isu-isu tersebut untuk tujuan tertentu dengan gaya sendiri.
Kedua, teknik yang digunakan bisa dianggap out of the box. Di mana baru negara-negara luar yang menggunakan isu tersebut untuk menjatuhkan lawan politiknya. Ketiga, PKS cerdik memanfaatkan isu tersebut.
"Iklan-iklan seperti itu biasa dilakukan di negara-negara lain, jadi sangat lazim dan tidak perlu dipermasalahkan," kata Effendy kepada Okezone.com.
Ditanya apakah ini termasuk kampanye negatif, Effendi berujar, "Ini tidak bisa dikatakan kampanye negatif, karena iklan tersebut menampilkan berita-berita yang sudah menjadi konsumsi publik. Jadi tidak ada yang salah," tuturnya.
"Jadi bagi pihak yang merasa kebakaran jenggot, kalau mau mencak-mencak dipikir dulu. Kalau memang ingin membalas silahkan menggunakan iklan yang lebih kreatif lagi. Apalagi menurut Mahfudz Siddiq, iklan ini berisi tentang pendidikan politik. "PKS ingin memberi pesan ke publik bahwa setiap masalah dapat diselesaikan dengan kepala dingin", tutupnya.
Wednesday, February 18, 2009
DPT di 30 Provinsi Berubah
DPT di 30 Provinsi Berubah
Wednesday, 18 February 2009
JAKARTA(SINDO) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan mayoritas daftar pemilih tetap (DPT) mengalami perubahan signifikan. Perubahan itu terjadi di 30 provinsi di Indonesia.
Hanya tiga provinsi yang tidak mengubah DPT, yakni DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan NusaTenggaraTimur. Anggota KPU AbdulAziz mengungkapkan, perubahan DPT ini diketahui dari laporan KPU di daerah.Dari laporan itu ditemukan adanya perubahan jumlah pemilih yang cukup besar. Di Sumatera Utara,misalnya, ada selisih jumlah pemilih dengan DPT yang ditetapkan pada 24 November 2008 lalu, yang mencapai lebih dari 30.000 pemilih.
Penambahan DPT secara signifikan juga terjadi di Jawa Timur, jumlahnya mencapai ratusan ribu pemilih. Sebelumnya, penambahan DPT juga terjadi di Provinsi Papua. KPUD Papua melaporkan adanya penambahan jumlah pemilih hingga mencapai 210.000 orang. ”Mungkin perubahan itu untuk mencari posisi yang lebih akurat. Jumlah DPT akan menentukan jumlah surat suara setiap tempat pemungutan suara, kalau kurang dari 200 pasti akan bermasalah,” ungkap Aziz di Gedung KPU,Jakarta, kemarin.
Menurut dia, KPU tidak bisa bersikap terkait perubahan jumlah pemilih ini. Sebab, tidak ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan KPU untuk mengubah DPT. Lain halnya jika pemerintah nantinya menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengakomodasi perubahan DPT. Anggota KPU lainnya, Andi Nurpati, menilai penambahan jumlah DPT ini disebabkan lemahnya pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) provinsi dan kabupaten/kota.
”Andaikan Bawaslu dan Panwaslu bekerja maksimal,mereka pasti menemukan persoalan DPT,” ujarnya. Jika bekerja maksimal, pengawas sudah sejak awal mengetahui kesalahan DPT dan merekomendasikannya ke KPU. Dengan demikian, KPU dapat mengubah DPT sesuai Pasal 48 dan 49 UU 10/2008 tentang Pemilu,di mana pasal tersebut menyebutkan jika rekomendasi Bawaslu dapat ditindaklanjuti KPU.
Namun dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu, perubahan DPT tersebut tidak bisa dilakukan.Padahal, DPT menyangkut hak pilih masyarakat.”Ketika ada yang salah, Bawaslu diam tuh,”katanya. Menurut Andi, sebelumnya KPU memang sudah menerima rekomendasi dari beberapa Panwaslu di daerah. Namun, rekomendasi itu tidak dibarengi dengan temuan Bawaslu soal DPT.
Sebelumnya, Bawaslu membantah tidak pernah memberitahukan KPU terkait permasalahan DPT. Bahkan, Bawaslu mengaku beberapa kritikannya terkait DPT tidak ditindaklanjuti KPU. Sementara itu,anggota Komisi II DPR Mahfudz Siddiq menyatakan hendaknya DPT tidak diubah.Sebab, telah ditetapkan pada 24 November 2008.Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengungkapkan, jika diubah,kesahihan DPT akan dipertanyakan.
”Lagi pula,apakah ada jaminan jika perubahan DPT saat ini permasalahan pemilih sudah tuntas. Pasti masih ada yang belum terdaftar. Maka bagi saya,yang penting ketika sudah ditetapkan,tidak perlu diubah,”ujarnya. (kholil)
Wednesday, 18 February 2009
JAKARTA(SINDO) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan mayoritas daftar pemilih tetap (DPT) mengalami perubahan signifikan. Perubahan itu terjadi di 30 provinsi di Indonesia.
Hanya tiga provinsi yang tidak mengubah DPT, yakni DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan NusaTenggaraTimur. Anggota KPU AbdulAziz mengungkapkan, perubahan DPT ini diketahui dari laporan KPU di daerah.Dari laporan itu ditemukan adanya perubahan jumlah pemilih yang cukup besar. Di Sumatera Utara,misalnya, ada selisih jumlah pemilih dengan DPT yang ditetapkan pada 24 November 2008 lalu, yang mencapai lebih dari 30.000 pemilih.
Penambahan DPT secara signifikan juga terjadi di Jawa Timur, jumlahnya mencapai ratusan ribu pemilih. Sebelumnya, penambahan DPT juga terjadi di Provinsi Papua. KPUD Papua melaporkan adanya penambahan jumlah pemilih hingga mencapai 210.000 orang. ”Mungkin perubahan itu untuk mencari posisi yang lebih akurat. Jumlah DPT akan menentukan jumlah surat suara setiap tempat pemungutan suara, kalau kurang dari 200 pasti akan bermasalah,” ungkap Aziz di Gedung KPU,Jakarta, kemarin.
Menurut dia, KPU tidak bisa bersikap terkait perubahan jumlah pemilih ini. Sebab, tidak ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan KPU untuk mengubah DPT. Lain halnya jika pemerintah nantinya menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengakomodasi perubahan DPT. Anggota KPU lainnya, Andi Nurpati, menilai penambahan jumlah DPT ini disebabkan lemahnya pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) provinsi dan kabupaten/kota.
”Andaikan Bawaslu dan Panwaslu bekerja maksimal,mereka pasti menemukan persoalan DPT,” ujarnya. Jika bekerja maksimal, pengawas sudah sejak awal mengetahui kesalahan DPT dan merekomendasikannya ke KPU. Dengan demikian, KPU dapat mengubah DPT sesuai Pasal 48 dan 49 UU 10/2008 tentang Pemilu,di mana pasal tersebut menyebutkan jika rekomendasi Bawaslu dapat ditindaklanjuti KPU.
Namun dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu, perubahan DPT tersebut tidak bisa dilakukan.Padahal, DPT menyangkut hak pilih masyarakat.”Ketika ada yang salah, Bawaslu diam tuh,”katanya. Menurut Andi, sebelumnya KPU memang sudah menerima rekomendasi dari beberapa Panwaslu di daerah. Namun, rekomendasi itu tidak dibarengi dengan temuan Bawaslu soal DPT.
Sebelumnya, Bawaslu membantah tidak pernah memberitahukan KPU terkait permasalahan DPT. Bahkan, Bawaslu mengaku beberapa kritikannya terkait DPT tidak ditindaklanjuti KPU. Sementara itu,anggota Komisi II DPR Mahfudz Siddiq menyatakan hendaknya DPT tidak diubah.Sebab, telah ditetapkan pada 24 November 2008.Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengungkapkan, jika diubah,kesahihan DPT akan dipertanyakan.
”Lagi pula,apakah ada jaminan jika perubahan DPT saat ini permasalahan pemilih sudah tuntas. Pasti masih ada yang belum terdaftar. Maka bagi saya,yang penting ketika sudah ditetapkan,tidak perlu diubah,”ujarnya. (kholil)
Hidayat: Capres Muda Dukungan Lemah
17/02/2009 07:25
Hidayat: Capres Muda Dukungan Lemah
Profil Capres 2009
Berlianto
INILAH.COM, Jakarta - Bila ada figur capres muda dari segi usia yang cukup potensial maju maka pilihan itu bisa jatuh pada Hidayat Nur Wahid. Kapabilitas dan intelektualitas dianggap lumayan mumpuni. Tetapi dukungan politik untuk maju, jalannya masih terseok-seok dan terjal.
Meski berasal dari partai berazas Islam, profil Hidayat dianggap memiliki pandangan yang lebih luas dibanding koleganya. Usia yang masih muda dan memiliki basis dari parpol dengan imej bersih adalah beberapa kelebihan yang dimiliki Ketua MPR itu. Tetapi meski menjabat institusi penting di negeri ini, tidak serta merta kualitas kepemimpinan Hidayat sudah teruji.
"Dia belum pernah terlibat dalam pemerintahan. Kalaupun sekarang memimpin MPR, ya kita sama-sama tahu apa sih kerjanya ketua MPR. Hanya melantik presiden dan wakil presiden. Itu saja," urai peneliti senior dari LIPI, Ikrar Nusa Bhakti.
Ikrar mengakui Hidayat mempunyai perhatian terhadap dunia internasional. Tetapi, masalahnya atensi itu hanya tertuju pada negara-negara timur tengah dan Islam saja. Sementara relasi dengan dunia barat, Hidayat masih belum menaruh perhatian banyak. "Dia harus berani terbuka dengan negara-negara barat. Selama ini, saat kita kesusahan negara-negara barat yang membantu sedangkan negara-negara Islam tidak," cetus Ikrar.
Dalam pengamatan Manager riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Arman Salam, Hidayat juga masih membutuhkan dukungan politik yang besar untuk maju menjadi capres. Mesin politik yang ada saat ini masih kurang optimal untuk meloloskan Hidayat berkompetisi dalam Pilpres 2009 mendatang.
"Tidak cukup seorang presiden memiliki intelektual dan personalitas. Dia harus didukung oleh beberapa sudut," papar Arman.
Belum lagi, lanjut dia, imej PKS sebagai partai Islam yang ekstrem juga cukup mengganjal Hidayat. Terlebih, akseptabilitasnya dari pemilih yang berlatar belakang suku non Jawa juga masih diragukan. "Posisinya sebagai ketua umum MPR tidak terlalu banyak mendukung. Memang dalam capres posisi ketokohan mempunyai nilai lebih tetapi tidak melulu dari hal tersebut," beber Arman.
Arman menambahkan bila Hidayat terpilih maka Indonesia akan mendapat perhatian yang lebih dari negara barat terutama Amerika Serikat. Karena, negara Paman Sam tersebut agak resisten dengan sesuatu yang bernilai Islam. "Ini tentunya terkait dengan kepentingan-kepentingan Amerika. Tapi kita tidak tahu. Mungkin saja sekarang kebijakan tersebut telah berubah setelah terpilihnya Obama sebagai presiden," ujarnya.
Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq membenarkan partai Islam kerap dipandang negatif oleh dunia barat terutam AS. Hal itu dikarenakan pihak luar menganut paham politik konflik. "Yang pasti, PKS tidak menganut politik konflik," tegasnya.
"Sepanjang Hidayat menjadi ketua MPR, beliau mendapat penerimaan yang beragam baik dari negara barat maupun Islam. Beliau pernah berpidato di depan parlemen Rusia dan tanggapannya sangat baik," jelas MahfudZ.
Ia mengakui tidak pernahnya Hidayat terlibat dalam pemerintahan merupakan salah satu kelemahan. Akan tetapi, hal itu dapat dengan mudah ditutupi. "PKS akan menarik orang-orang yang berpengalaman di pemerintahan," ucap Mahfudz.
Baginya, Hidayat sudah memenuhi kriteria untuk diajukan sebagai capres. Tinta emas di partai sudah ditorehkan Hidayat dengan mengantarkan PKS memenuhi target dalam Pemilu 2004. Ia juga sudah mengantongi dukungan internal dengan menjadi salah satu capres yang diusulkan majelis syuro PKS.
"Secara kredibilitas dan kompetensi keilmuan, sudah teruji. Secara jabatan publik, sebagai ketua MPR sebuah jabatan publik membuat hidayat dikenal oleh masyarakat," kata Mahfudz.
Sah-sah saja bila banyak pihak melihat peluang Hidayat maju sebagai capres terbilang kecil. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Bila target 20 persen suara PKS terpenuhi maka bukan tidak mungkin jalan Hidayat menjadi lancar. Dan 9 April yang akan menentukan usaha PKS untuk melapangkan jalan Hidayat itu.[L4]
Hidayat: Capres Muda Dukungan Lemah
Profil Capres 2009
Berlianto
INILAH.COM, Jakarta - Bila ada figur capres muda dari segi usia yang cukup potensial maju maka pilihan itu bisa jatuh pada Hidayat Nur Wahid. Kapabilitas dan intelektualitas dianggap lumayan mumpuni. Tetapi dukungan politik untuk maju, jalannya masih terseok-seok dan terjal.
Meski berasal dari partai berazas Islam, profil Hidayat dianggap memiliki pandangan yang lebih luas dibanding koleganya. Usia yang masih muda dan memiliki basis dari parpol dengan imej bersih adalah beberapa kelebihan yang dimiliki Ketua MPR itu. Tetapi meski menjabat institusi penting di negeri ini, tidak serta merta kualitas kepemimpinan Hidayat sudah teruji.
"Dia belum pernah terlibat dalam pemerintahan. Kalaupun sekarang memimpin MPR, ya kita sama-sama tahu apa sih kerjanya ketua MPR. Hanya melantik presiden dan wakil presiden. Itu saja," urai peneliti senior dari LIPI, Ikrar Nusa Bhakti.
Ikrar mengakui Hidayat mempunyai perhatian terhadap dunia internasional. Tetapi, masalahnya atensi itu hanya tertuju pada negara-negara timur tengah dan Islam saja. Sementara relasi dengan dunia barat, Hidayat masih belum menaruh perhatian banyak. "Dia harus berani terbuka dengan negara-negara barat. Selama ini, saat kita kesusahan negara-negara barat yang membantu sedangkan negara-negara Islam tidak," cetus Ikrar.
Dalam pengamatan Manager riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Arman Salam, Hidayat juga masih membutuhkan dukungan politik yang besar untuk maju menjadi capres. Mesin politik yang ada saat ini masih kurang optimal untuk meloloskan Hidayat berkompetisi dalam Pilpres 2009 mendatang.
"Tidak cukup seorang presiden memiliki intelektual dan personalitas. Dia harus didukung oleh beberapa sudut," papar Arman.
Belum lagi, lanjut dia, imej PKS sebagai partai Islam yang ekstrem juga cukup mengganjal Hidayat. Terlebih, akseptabilitasnya dari pemilih yang berlatar belakang suku non Jawa juga masih diragukan. "Posisinya sebagai ketua umum MPR tidak terlalu banyak mendukung. Memang dalam capres posisi ketokohan mempunyai nilai lebih tetapi tidak melulu dari hal tersebut," beber Arman.
Arman menambahkan bila Hidayat terpilih maka Indonesia akan mendapat perhatian yang lebih dari negara barat terutama Amerika Serikat. Karena, negara Paman Sam tersebut agak resisten dengan sesuatu yang bernilai Islam. "Ini tentunya terkait dengan kepentingan-kepentingan Amerika. Tapi kita tidak tahu. Mungkin saja sekarang kebijakan tersebut telah berubah setelah terpilihnya Obama sebagai presiden," ujarnya.
Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq membenarkan partai Islam kerap dipandang negatif oleh dunia barat terutam AS. Hal itu dikarenakan pihak luar menganut paham politik konflik. "Yang pasti, PKS tidak menganut politik konflik," tegasnya.
"Sepanjang Hidayat menjadi ketua MPR, beliau mendapat penerimaan yang beragam baik dari negara barat maupun Islam. Beliau pernah berpidato di depan parlemen Rusia dan tanggapannya sangat baik," jelas MahfudZ.
Ia mengakui tidak pernahnya Hidayat terlibat dalam pemerintahan merupakan salah satu kelemahan. Akan tetapi, hal itu dapat dengan mudah ditutupi. "PKS akan menarik orang-orang yang berpengalaman di pemerintahan," ucap Mahfudz.
Baginya, Hidayat sudah memenuhi kriteria untuk diajukan sebagai capres. Tinta emas di partai sudah ditorehkan Hidayat dengan mengantarkan PKS memenuhi target dalam Pemilu 2004. Ia juga sudah mengantongi dukungan internal dengan menjadi salah satu capres yang diusulkan majelis syuro PKS.
"Secara kredibilitas dan kompetensi keilmuan, sudah teruji. Secara jabatan publik, sebagai ketua MPR sebuah jabatan publik membuat hidayat dikenal oleh masyarakat," kata Mahfudz.
Sah-sah saja bila banyak pihak melihat peluang Hidayat maju sebagai capres terbilang kecil. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Bila target 20 persen suara PKS terpenuhi maka bukan tidak mungkin jalan Hidayat menjadi lancar. Dan 9 April yang akan menentukan usaha PKS untuk melapangkan jalan Hidayat itu.[L4]
KPU Rombak DPT Sebelum Perppu
KPU Rombak DPT Sebelum Perppu
By Republika Newsroom
Selasa, 17 Februari 2009 pukul 20:46:00
JAKARTA–Meski belum mengantongi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menambah jumlah DPT secara sepihak. Sebagian besar provinsi mengalami penambahan jumlah pemilih.Bahkan, DPT terbaru yang sudah dirombak tersebut sudah beredar di internal KPU. Dalam DPT itu tampak sejumlah penambahan jumlah pemilih hampir di semua provinsi. Penambahan pemilih dalam satu provinsi ini tidak sedikit, jumlah penambahannya mencapai 30 ribu pemilih.
Anggota KPU, Abdul Aziz, ketika dikonformasi, membenarkan bahwa pihaknya melakukan perubahan terhadap DPT. “Perubahan jumlah pemilih hampir terjadi di semua provinsi,” kata Aziz, sore ini. Provinsi yang tidak mengalami perubahan DPT itu hanya DKI Jakarta dan Sulawesi Utara.
Dia mencontohkan, selisih jumlah pemilih di Sumatera Utara antara DPT terbaru dengan DPT yang ditetapkan pada 24 November 2008 lalu mencapai lebih dari 30 ribu pemilih. Sebelumnya, DPT Sumatera Utara terdiri dari 9,1 juta pemilih. Penambahan serupa juga terjadu di Jawa Timur dengan selisih ratusan ribu pemilih.
Aziz memperkirakan, perubahan itu untuk mencari posisi yang lebih akurat. “Jumlah DPT akan menentukan jumlah surat suara setiap tempat pemungutan suara, kalau kurang 200 saja pasti akan bermasalah," kata Aziz. Dia mengingatkan, DPT yang telah berubah ini tetap membutuhkan perppu sebagai dasar hukum yang kuat. Menurut Aziz, hak warga negara tidak boleh hilang karena masalah administrasi.
Ditemui sebelum mengadakan pertemuan dengan Mendagri dan DPR malam ini, Anggota KPU, Andi Nurpati, mengatakan, KPU memerlukan perppu secepatnya karena terdesak oleh waktu. “Mudah-mudahan malam ini adalah pertemuan terakhir dan kami mendapat kepastian bahwa perppu akan dikeluarkan,” katanya
Sekretaris Jenderal KPU, Suripto Bambang Setiadi, mengatakan, dia mengaku tidak mengatahui adanya perubahan dalam DPT. “Saya belum tahu itu, nanti saja tanyakan lagi,” kata Bambang. DPT yang berlaku saat ini, katanya, merupakan DPT yang sudah disahkan sebelumnya.
Meski Bambang mengatakan tidak ada DPT yang berubah, namun Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, mengatakan, pihaknya sudah mendengar informasi dari KPU bahwa DPT akan diubah. “Kami berpendapat bahwa perubahan itu harus didasarkan pada perppu,” katanya di sela-sela pertemuan dengan KPU dan Medagri itu. ikh/kpo
By Republika Newsroom
Selasa, 17 Februari 2009 pukul 20:46:00
JAKARTA–Meski belum mengantongi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menambah jumlah DPT secara sepihak. Sebagian besar provinsi mengalami penambahan jumlah pemilih.Bahkan, DPT terbaru yang sudah dirombak tersebut sudah beredar di internal KPU. Dalam DPT itu tampak sejumlah penambahan jumlah pemilih hampir di semua provinsi. Penambahan pemilih dalam satu provinsi ini tidak sedikit, jumlah penambahannya mencapai 30 ribu pemilih.
Anggota KPU, Abdul Aziz, ketika dikonformasi, membenarkan bahwa pihaknya melakukan perubahan terhadap DPT. “Perubahan jumlah pemilih hampir terjadi di semua provinsi,” kata Aziz, sore ini. Provinsi yang tidak mengalami perubahan DPT itu hanya DKI Jakarta dan Sulawesi Utara.
Dia mencontohkan, selisih jumlah pemilih di Sumatera Utara antara DPT terbaru dengan DPT yang ditetapkan pada 24 November 2008 lalu mencapai lebih dari 30 ribu pemilih. Sebelumnya, DPT Sumatera Utara terdiri dari 9,1 juta pemilih. Penambahan serupa juga terjadu di Jawa Timur dengan selisih ratusan ribu pemilih.
Aziz memperkirakan, perubahan itu untuk mencari posisi yang lebih akurat. “Jumlah DPT akan menentukan jumlah surat suara setiap tempat pemungutan suara, kalau kurang 200 saja pasti akan bermasalah," kata Aziz. Dia mengingatkan, DPT yang telah berubah ini tetap membutuhkan perppu sebagai dasar hukum yang kuat. Menurut Aziz, hak warga negara tidak boleh hilang karena masalah administrasi.
Ditemui sebelum mengadakan pertemuan dengan Mendagri dan DPR malam ini, Anggota KPU, Andi Nurpati, mengatakan, KPU memerlukan perppu secepatnya karena terdesak oleh waktu. “Mudah-mudahan malam ini adalah pertemuan terakhir dan kami mendapat kepastian bahwa perppu akan dikeluarkan,” katanya
Sekretaris Jenderal KPU, Suripto Bambang Setiadi, mengatakan, dia mengaku tidak mengatahui adanya perubahan dalam DPT. “Saya belum tahu itu, nanti saja tanyakan lagi,” kata Bambang. DPT yang berlaku saat ini, katanya, merupakan DPT yang sudah disahkan sebelumnya.
Meski Bambang mengatakan tidak ada DPT yang berubah, namun Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, mengatakan, pihaknya sudah mendengar informasi dari KPU bahwa DPT akan diubah. “Kami berpendapat bahwa perubahan itu harus didasarkan pada perppu,” katanya di sela-sela pertemuan dengan KPU dan Medagri itu. ikh/kpo
Pemerintah dan KPU Kembali Bahas Perppu
17/02/2009 22:56 wib - Nasional Aktual
Pemerintah dan KPU Kembali Bahas Perppu
Jakarta, CyberNews. Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi II DPR, di Jakarta, Selasa (17/2) malam, kembali melaksanakan pertemuan tertutup untuk membahas diantaranya mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, anggota KPU Andi Nurpati, Abdul Aziz, Syamsulbahri, dan Endang Sulastri. Sedangkan anggota Komisi II yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ida Fauziah, Mahfudz Siddiq dan Agus Purnomo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Chozin Chumaidy dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Idrus Marham.
"Ini rapat koordinasi dalam rangka persiapan pemilu. Intinya terkait dengan penyelenggaraan pemilu, salah satu yang akan dibahas adalah mengenai perppu," kata Andi Nurpati sebelum pertemuan tertutup.
Ia mengharapkan dalam pertemuan ini telah ada kepastian mengenai keluarnya perppu. Menurut dia, apabila dalam minggu ini belum ada kepastian tentang keluarnya perppu, maka KPU akan menyelenggarakan rapat pleno untuk menentukan langkah selanjutnya.
Sementara itu, Mahfudz Siddiq menilai saat ini belum terjadi kondisi darurat yang mengharuskan keluarnya perppu, baik mengenai penetapan caleg terpilih, penandaan dua kali, dan koreksi daftar pemilih tetap.
Menurut dia, DPT tidak perlu dikoreksi karena begitu kesempatan untuk memperbaiki DPT dibuka maka ini akan menyulitkan penyelenggara pemilu sendiri. "Secara hukum perppu dikeluarkan kalau ada keadan darurat yang memaksa. Menurut saya tidak kondisi darurat yang memaksa," katanya.
Sementara itu ketika dikonfirmasi mengenai perubahan DPT, Andi Nurpati mengatakan tidak semua provinsi mengalami perubahan. Hanya ada beberapa daerah yang mengalami perubahan signifikan.
"Ada beberapa yang daftar pemilihnya kelebihan seperti di Yahukimo dan ada juga yang kekurangan. Tidak semua (provinsi) berubah, hanya beberapa yang krusial," katanya.
Sebelumnya anggota KPU Abdul Aziz mengungkapkan daftar pemilih mengalami perubahan hampir di sebagian besar provinsi. Namun hanya beberapa provinsi saja yang perubahannya signifikan. Ia menyebutkan perubahan yang signifikan terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur.
Pemerintah dan KPU Kembali Bahas Perppu
Jakarta, CyberNews. Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi II DPR, di Jakarta, Selasa (17/2) malam, kembali melaksanakan pertemuan tertutup untuk membahas diantaranya mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, anggota KPU Andi Nurpati, Abdul Aziz, Syamsulbahri, dan Endang Sulastri. Sedangkan anggota Komisi II yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ida Fauziah, Mahfudz Siddiq dan Agus Purnomo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Chozin Chumaidy dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Idrus Marham.
"Ini rapat koordinasi dalam rangka persiapan pemilu. Intinya terkait dengan penyelenggaraan pemilu, salah satu yang akan dibahas adalah mengenai perppu," kata Andi Nurpati sebelum pertemuan tertutup.
Ia mengharapkan dalam pertemuan ini telah ada kepastian mengenai keluarnya perppu. Menurut dia, apabila dalam minggu ini belum ada kepastian tentang keluarnya perppu, maka KPU akan menyelenggarakan rapat pleno untuk menentukan langkah selanjutnya.
Sementara itu, Mahfudz Siddiq menilai saat ini belum terjadi kondisi darurat yang mengharuskan keluarnya perppu, baik mengenai penetapan caleg terpilih, penandaan dua kali, dan koreksi daftar pemilih tetap.
Menurut dia, DPT tidak perlu dikoreksi karena begitu kesempatan untuk memperbaiki DPT dibuka maka ini akan menyulitkan penyelenggara pemilu sendiri. "Secara hukum perppu dikeluarkan kalau ada keadan darurat yang memaksa. Menurut saya tidak kondisi darurat yang memaksa," katanya.
Sementara itu ketika dikonfirmasi mengenai perubahan DPT, Andi Nurpati mengatakan tidak semua provinsi mengalami perubahan. Hanya ada beberapa daerah yang mengalami perubahan signifikan.
"Ada beberapa yang daftar pemilihnya kelebihan seperti di Yahukimo dan ada juga yang kekurangan. Tidak semua (provinsi) berubah, hanya beberapa yang krusial," katanya.
Sebelumnya anggota KPU Abdul Aziz mengungkapkan daftar pemilih mengalami perubahan hampir di sebagian besar provinsi. Namun hanya beberapa provinsi saja yang perubahannya signifikan. Ia menyebutkan perubahan yang signifikan terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Timur.
Tuesday, February 17, 2009
PKS Pikir-pikir Elit Protes Iklan
PKS Pikir-pikir Elit Protes Iklan
Vina Nurul Iklima
Mahfudz Siddiq
INILAH.COM, Jakarta - Protes mengalir deras terhadap iklan PKS berjudul 'Satu Bendera' yang memamerkan judul-judul berita konflik tokoh politik maupun parpol. Bila ada elit politik yang serius menyatakan keberatan, PKS akan pikir-pikir.
"Iklan PKS itu tidak punya waktu yang panjang untuk tayang. Tapi kalau keberatannya elit itu serius, kita pertimbangkan," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/2).
Mengenai tudingan bahwa PKS ingin beriklan gratis di media dengan membuat iklan yang kontroversial, menurut Mahfudz, PKS hanya memuat apa yang sebenarnya terjadi. PKS mencoba menuangkan cuplikan yang terjadi dan sudah diberitakan kepada publik.
"Masyarakat sampai saat ini masih positif-positif saja, itu kan berarti bagus," ujar Mahfudz.
Iklan PKS yang berdurasi 32 detik itu berisi cuplikan judul berita dari berbagai media massa yang ditayangkan secara bergantian. Cuplikan tersebut mulai dari 'Yoyo' Megawati Soekarnoputri melawan SBY yang saling berbalas kritik awal Febuari lalu.
Ada juga tentang perseteruan antara JK dengan Sultan. Pada akhir iklan tersebut ditampilkan gambar sekumpulan orang yang sedang memberikan penghormatan kepada sang Saka Merah Putih. Iklan itu ditutup dengan lambang dan nomor urut PKS dengan latar Bendera Merah Putih. [ikl/sss]
Vina Nurul Iklima
Mahfudz Siddiq
INILAH.COM, Jakarta - Protes mengalir deras terhadap iklan PKS berjudul 'Satu Bendera' yang memamerkan judul-judul berita konflik tokoh politik maupun parpol. Bila ada elit politik yang serius menyatakan keberatan, PKS akan pikir-pikir.
"Iklan PKS itu tidak punya waktu yang panjang untuk tayang. Tapi kalau keberatannya elit itu serius, kita pertimbangkan," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/2).
Mengenai tudingan bahwa PKS ingin beriklan gratis di media dengan membuat iklan yang kontroversial, menurut Mahfudz, PKS hanya memuat apa yang sebenarnya terjadi. PKS mencoba menuangkan cuplikan yang terjadi dan sudah diberitakan kepada publik.
"Masyarakat sampai saat ini masih positif-positif saja, itu kan berarti bagus," ujar Mahfudz.
Iklan PKS yang berdurasi 32 detik itu berisi cuplikan judul berita dari berbagai media massa yang ditayangkan secara bergantian. Cuplikan tersebut mulai dari 'Yoyo' Megawati Soekarnoputri melawan SBY yang saling berbalas kritik awal Febuari lalu.
Ada juga tentang perseteruan antara JK dengan Sultan. Pada akhir iklan tersebut ditampilkan gambar sekumpulan orang yang sedang memberikan penghormatan kepada sang Saka Merah Putih. Iklan itu ditutup dengan lambang dan nomor urut PKS dengan latar Bendera Merah Putih. [ikl/sss]
Iklan PKS Tak Kurangi Simpatisan
Iklan PKS Tak Kurangi Simpatisan
JAKARTA - Ketua Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan iklan kampanye yang menampilkan perseteruan elite di televisi tak mengurangi jumlah pemilih. Iklan itu merupakan realitas yang membuat masyarakat bertambah bingung. "Kami ingin mengingatkan agar sindiran dan gesekan itu dihentikan, untuk bersatu," kata dia. Mahfudz mengatakan PKS akan meluncurkan iklan baru. "Iklan akan memotret kebingungan pemilih memilih calon (anggota) legislatif." EKO ARI
JAKARTA - Ketua Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan iklan kampanye yang menampilkan perseteruan elite di televisi tak mengurangi jumlah pemilih. Iklan itu merupakan realitas yang membuat masyarakat bertambah bingung. "Kami ingin mengingatkan agar sindiran dan gesekan itu dihentikan, untuk bersatu," kata dia. Mahfudz mengatakan PKS akan meluncurkan iklan baru. "Iklan akan memotret kebingungan pemilih memilih calon (anggota) legislatif." EKO ARI
Golkar dan PDIP Siap Muluskan Angket Haji
[ Selasa, 17 Februari 2009 ]
Golkar dan PDIP Siap Muluskan Angket Haji
JAKARTA - Usul hak angket pelaksanaan ibadah haji oleh DPR bakal sulit dibendung. Dua fraksi terbesar di parlemen, Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP), tetap kukuh mendukung pengajuan hak dewan untuk melakukan penyelidikan tersebut.
Hari ini (17/2), melalui sidang paripurna DPR, akan diambil keputusan apakah usul pengajuan angket haji itu resmi dijadikan usul DPR atau tidak. ''Sejauh ini, kami akan tetap konsisten menyetujui hak angket,'' ujar Ketua FPG Priyo Budi Santoso di Jakarta kemarin (16/2).
Menurut dia, sepanjang penggunaan hak penyelidikan itu bertujuan memperbaiki manajemen ibadah haji, fraksinya akan mendukung penuh. ''Suka atau tidak suka, harus ada perombakan total untuk melindungi dan memperlakukan jamaah haji Indonesia lebih baik ke depan,'' tambahnya.
Sejak awal, Priyo tercatat sebagai inisiator usul hak angket tersebut. Karena itu, wajar jika banyak anggota FPG yang membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap usul yang resmi diajukan pada 16 Desember 2008 tersebut. Bahkan, Ketua DPR Agung Laksono yang sekaligus wakil ketua umum DPP Partai Golkar juga tak ketinggalan membubuhkan tanda tangan dukungan.
Usul hak angket itu semakin kuat karena FPDIP juga berada di belakang pengajuan usul tersebut. ''Sejak awal kami sudah mendorong, maka besok (hari ini, Red), pandangan fraksi kami juga akan tetap menyetujui angket,'' ujar Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo.
Dari hitungan matematis, dengan dukungan kedua fraksi itu, sudah hampir pasti usul angket haji tersebut akan lolos. Sejak resmi diajukan, usul hak angket itu memang tidak didukung anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS).
Ketua FPKS Mahfudz Siddiq, Ketua FKB Effendy Choirie, dan Ketua FPBR Bursah Zarnubi juga menyatakan siap menggerakkan anggotanya untuk meloloskan hak angket. ''Kami pasti setuju,'' tegas Bursah.
Tapi, FPPP berbeda sikap. Menurut Ketua FPPP Lukman Hakim Syaifuddin, persoalan mendasar penyelenggaraan haji tahun 2008 adalah pemondokan. Karena itu, untuk memecahkan masalah tersebut, justru lebih efektif bila melalui Komisi VIII (Bidang Agama). ''Makanya, kami menilai penggunaan hak angket kurang relevan,'' katanya.
Ketua FPD Syarief Hasan berpandangan sama. Dia malah menggugat kinerja tim pengawasan haji DPR yang selalu ke Makkah setiap musim haji. ''Selama ini, tim DPR itu ngapain aja. Jangan sesudah kejadian baru pada ribut,'' ujarnya. (dyn/pri)
Golkar dan PDIP Siap Muluskan Angket Haji
JAKARTA - Usul hak angket pelaksanaan ibadah haji oleh DPR bakal sulit dibendung. Dua fraksi terbesar di parlemen, Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP), tetap kukuh mendukung pengajuan hak dewan untuk melakukan penyelidikan tersebut.
Hari ini (17/2), melalui sidang paripurna DPR, akan diambil keputusan apakah usul pengajuan angket haji itu resmi dijadikan usul DPR atau tidak. ''Sejauh ini, kami akan tetap konsisten menyetujui hak angket,'' ujar Ketua FPG Priyo Budi Santoso di Jakarta kemarin (16/2).
Menurut dia, sepanjang penggunaan hak penyelidikan itu bertujuan memperbaiki manajemen ibadah haji, fraksinya akan mendukung penuh. ''Suka atau tidak suka, harus ada perombakan total untuk melindungi dan memperlakukan jamaah haji Indonesia lebih baik ke depan,'' tambahnya.
Sejak awal, Priyo tercatat sebagai inisiator usul hak angket tersebut. Karena itu, wajar jika banyak anggota FPG yang membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap usul yang resmi diajukan pada 16 Desember 2008 tersebut. Bahkan, Ketua DPR Agung Laksono yang sekaligus wakil ketua umum DPP Partai Golkar juga tak ketinggalan membubuhkan tanda tangan dukungan.
Usul hak angket itu semakin kuat karena FPDIP juga berada di belakang pengajuan usul tersebut. ''Sejak awal kami sudah mendorong, maka besok (hari ini, Red), pandangan fraksi kami juga akan tetap menyetujui angket,'' ujar Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo.
Dari hitungan matematis, dengan dukungan kedua fraksi itu, sudah hampir pasti usul angket haji tersebut akan lolos. Sejak resmi diajukan, usul hak angket itu memang tidak didukung anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS).
Ketua FPKS Mahfudz Siddiq, Ketua FKB Effendy Choirie, dan Ketua FPBR Bursah Zarnubi juga menyatakan siap menggerakkan anggotanya untuk meloloskan hak angket. ''Kami pasti setuju,'' tegas Bursah.
Tapi, FPPP berbeda sikap. Menurut Ketua FPPP Lukman Hakim Syaifuddin, persoalan mendasar penyelenggaraan haji tahun 2008 adalah pemondokan. Karena itu, untuk memecahkan masalah tersebut, justru lebih efektif bila melalui Komisi VIII (Bidang Agama). ''Makanya, kami menilai penggunaan hak angket kurang relevan,'' katanya.
Ketua FPD Syarief Hasan berpandangan sama. Dia malah menggugat kinerja tim pengawasan haji DPR yang selalu ke Makkah setiap musim haji. ''Selama ini, tim DPR itu ngapain aja. Jangan sesudah kejadian baru pada ribut,'' ujarnya. (dyn/pri)
Thursday, February 12, 2009
PKS Dukung Menteri Tetap Fokus Kerja
Rabu, 11 Februari 2009 - 04:06 wib
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju jika menteri tetap fokus bekerja dan tidak terpengaruh dengan aktivitas politik.
Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq mengatakan setuju saja dengan imbauan Partai Demokrat agar para menteri tetap fokus kerja. Menurut dia selama ini menteri dari PKS juga sudah melakukan hal itu. "Kita setuju saja dengan itu," ujar Mahfudz di Jakarta, Selasa (10/2/2009).
Namun Ketua Fraksi PKS DPR ini mengingatkan agar imbauan tersebut tidak berhenti sebagai imbauan. Dia mengatakan, atasan para menteri itu yaitu presiden juga harus melakukan apa yang ada diimbauan itu. "Lebih bagus lagi jika presiden dan wapres memberikan contoh," ujarnya.
Mahfudz mengemukakan jika ingin para pembantunya tidak sibuk berpolitik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Yusuf Kalla juga harus memberikan contoh. Bukan malah ikutan sibuk berkampanye di media. "Memberikan contoh dengan tidak sibuk iklan kampanye," sindirnya.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, tidak masalah dengan pernyataan Demokrat bahwa menteri harus fokus pada kerjanya, karema memang hal itu sudah menjadi tugas para menteri.
Namun dia mengimbau untuk dilakukan oleh seluruh elemen pemerintahan bukan hanya menteri parpol. "Saya setuju, pemerintah memang harus fokus pada kerjannya," katanya.
Wakil Ketua DPR ini mengatakan aktivitas politik memang tidak boleh mengganggu pemerintahan. Dia menambahkan menteri dari PKB selama ini juga fokus pada pemerintahan sesuai dengan tugas yang diembannya. (ram)
Rabu, 11 Februari 2009 - 04:06 wib
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju jika menteri tetap fokus bekerja dan tidak terpengaruh dengan aktivitas politik.
Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq mengatakan setuju saja dengan imbauan Partai Demokrat agar para menteri tetap fokus kerja. Menurut dia selama ini menteri dari PKS juga sudah melakukan hal itu. "Kita setuju saja dengan itu," ujar Mahfudz di Jakarta, Selasa (10/2/2009).
Namun Ketua Fraksi PKS DPR ini mengingatkan agar imbauan tersebut tidak berhenti sebagai imbauan. Dia mengatakan, atasan para menteri itu yaitu presiden juga harus melakukan apa yang ada diimbauan itu. "Lebih bagus lagi jika presiden dan wapres memberikan contoh," ujarnya.
Mahfudz mengemukakan jika ingin para pembantunya tidak sibuk berpolitik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Yusuf Kalla juga harus memberikan contoh. Bukan malah ikutan sibuk berkampanye di media. "Memberikan contoh dengan tidak sibuk iklan kampanye," sindirnya.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, tidak masalah dengan pernyataan Demokrat bahwa menteri harus fokus pada kerjanya, karema memang hal itu sudah menjadi tugas para menteri.
Namun dia mengimbau untuk dilakukan oleh seluruh elemen pemerintahan bukan hanya menteri parpol. "Saya setuju, pemerintah memang harus fokus pada kerjannya," katanya.
Wakil Ketua DPR ini mengatakan aktivitas politik memang tidak boleh mengganggu pemerintahan. Dia menambahkan menteri dari PKB selama ini juga fokus pada pemerintahan sesuai dengan tugas yang diembannya. (ram)
Wednesday, February 04, 2009
Blok Golkar Tandingi Mega-SBY?
Politik
03/02/2009 - 14:29
Blok Golkar Tandingi Mega-SBY?
Berlianto & Raden Trimutia Hatta
INILAH.COM, Jakarta - Wacana adanya capres selain SBY dan Megawati Soekarnoputri terus menggelinding. Harapannya, figur itu ditopang dengan blok politik alternatif. Partai Golkar diusul menjadi motor penggeraknya. Beranikah Golkar bermanuver tinggalkan SBY?
Pihak 'Beringin' sendiri tidak menampik ide tersebut. Sejauh ini, ide tersebut memang masuk dalam opsi politik yang disiapkan Golkar. "Sampai hari ini Golkar tidak menutup diri dari segala kemungkinan apapun di 2009, termasuk menjadi motor penggerak koalisi yang benar-benar diinginkan rakyat," ujar Wasekjen Partai Golkar Rully Chaerul Azwar.
Ia menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan tiga opsi politik dalam menghadapi pilpres mendatang. Selain blok alternatif, Golkar juga mengantongi pilihan kembali duet SBY-JK serta ide koalisi dengan PDIP.
"Tapi semua itu perlu dibicarakan lebih lanjut dan kemungkinan akan dibahas pada Rapat Konsultasi Nasional bulan Februari ini," katanya.
Kesediaan Golkar ini pun disambut baik sejumlah parpol. PPP, misalnya, menilai memang sudah seharusnya Golkar memotori koalisi alternatif. Bahkan, sejatinya pertautan itu tidak perlu menunggu hasil pemilu legislatif.
"Paling tidak memberikan masyarakat beberapa opsi terkait penentuan capres," ujar Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefuddin.
Respon senada juga diberikan PKS. Parpol bernomor urut delapan ini juga mendukung Golkar mempelopori terbentuknya koalisi tersebut. "Kalau untuk parpol papan tengah dan bawah, dari beragam survei menunjukkan suaranya cenderung mengalami penurunan. Jadi poros alternatif peluangnya akan lebih besar bila dimotori Golkar," ujar Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq.
Menurutnya, sikap gamang Golkar mau tidak mau akan mempengaruhi sikap politik partai menengah dan kecil. Alhasil, parpol lain akan ikut ragu dalam mengusung capres di luar stok yang ada, SBY dan Megawati. "Kalau PKS melihatnya, blok A harus muncul karena tradisi pemilu Indonesia sangat jarang memunculkan hanya dua calon. Masyarakat juga membutuhkan dimunculkannya calon alternatif," jelas Mahfudz.
Partai Gerindra pun juga tidak mau kalah. Parpol besutan Prabowo Subianto ini juga kepincut menjadi motor blok A. "Yang harus dipikirkan adalah baik blok M dan Blok S itu kan pemimpin bekas, jadi memang harus dipikirkan adanya altenatif," jawab Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
"Terlepas dari nanti siapa yang akan dimunculkan, selama ini kita sudah menjalin komunikasi baik dengan seluruh parpol terkait dengan hal itu (alternatif)," tukas Muzani.
Tetapi tidak semua pihak menganggap ide Blok A cemerlang. PKB misalnya malah ingin ikut latah membuat blok lain, blok pembaruan. Sebab, pertarungan politik yang ada saat ini lebih dikarenakan faktor usia, tua dan muda. "Pemimpin-pemimpin yang ada sekarang itu kan generasi tua. Pertanyaannya apakah akan terus memimpin atau akan muncul generasi baru?" ucap Wasekjen DPP PKB, Helmy Faizal Zaini.
Karena itu, blok Pembaharuan ala PKB ini dijanjikan memberikan harapan baru. Blok tersebut dimungkinkan terbentuk dengan melihat hasil pemilihan legislatif nanti. PKB juga sedang merancang langkah-langkah yang akan diambil. "PKB ingin ada harapan baru. Karenanya PKB membentuk blok baru dengan nama Blok Pembaharuan," imbuhnya.
Sementara, kubu Megawati (Blok M) mengaku sudah memprediksi koalisi yang akan dibangun Golkar. Namun, tetap saja dianggap bukan merupakan koalisi alternatif. "Dari awal ini bukan alternatif, karena mereka-mereka yang ditinggalkan SBY itu pasti akan mengarah menggabungkan diri ke kubu Megawati," tandas fungsionaris PDIP, Effendy Simbolon.
Partner Golkar, Partai Demokrat mengakui bila langkah tersebut diambil Beringin, maka penopang SBY ini akan lumayan kalang kabut. Alasannya, Golkar sudah banyak meringankan langkah SBY. "Terus terang, jika Golkar mengajukan capres sendiri, atau membangun koalisi sendiri, PD harus bekerja lebih keras untuk mengusung dan memenangkan SBY. Kalau Golkar ikut dalam koalisi, kami tentu lebih ringan," beber Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum.
Pengamat politik dari UI, Arbi Sanit, menyebutkan kepastian Blok A ini sepenuhnya dipegang oleh Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla. Apalagi, sudah ada komitmen SBY dan JK akan kembali melanjutkan kerja sama. "Blok Alternatif ini tergantung oleh Jusuf Kalla. Jika Partai Golkar ingin menjadi motor penggerak dari blok ini, JK harus mengakhiri kerjasamanya dengan SBY, jika memang Jusuf Kalla berniat maju untuk menjadi capres," lanjut Arbi.
Surveyor, M Qodari menambahkan dengan kekuatan yang ada, Golkar diprediksi mampu untuk menandingi blok Megawati maupun SBY. Selain memiliki kapasitas sebagai partai besar, Golkar juga memiliki banyak tokoh yang berpotensi ditempatkan dalam kancah politik nasional. "Peran ini sulit diambil PPP, karena pasti PAN ogah bergabung. Sedangkan PKS apalagi. Jadi hanya Golkar yang diunggulkan. Yang membangun itu harus Golkar," tutur Qodari.
Kunci politik kini dipegang JK. Apakah memilih SBY atau Megawati atau membangun Blok A ini?[L4]
03/02/2009 - 14:29
Blok Golkar Tandingi Mega-SBY?
Berlianto & Raden Trimutia Hatta
INILAH.COM, Jakarta - Wacana adanya capres selain SBY dan Megawati Soekarnoputri terus menggelinding. Harapannya, figur itu ditopang dengan blok politik alternatif. Partai Golkar diusul menjadi motor penggeraknya. Beranikah Golkar bermanuver tinggalkan SBY?
Pihak 'Beringin' sendiri tidak menampik ide tersebut. Sejauh ini, ide tersebut memang masuk dalam opsi politik yang disiapkan Golkar. "Sampai hari ini Golkar tidak menutup diri dari segala kemungkinan apapun di 2009, termasuk menjadi motor penggerak koalisi yang benar-benar diinginkan rakyat," ujar Wasekjen Partai Golkar Rully Chaerul Azwar.
Ia menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan tiga opsi politik dalam menghadapi pilpres mendatang. Selain blok alternatif, Golkar juga mengantongi pilihan kembali duet SBY-JK serta ide koalisi dengan PDIP.
"Tapi semua itu perlu dibicarakan lebih lanjut dan kemungkinan akan dibahas pada Rapat Konsultasi Nasional bulan Februari ini," katanya.
Kesediaan Golkar ini pun disambut baik sejumlah parpol. PPP, misalnya, menilai memang sudah seharusnya Golkar memotori koalisi alternatif. Bahkan, sejatinya pertautan itu tidak perlu menunggu hasil pemilu legislatif.
"Paling tidak memberikan masyarakat beberapa opsi terkait penentuan capres," ujar Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefuddin.
Respon senada juga diberikan PKS. Parpol bernomor urut delapan ini juga mendukung Golkar mempelopori terbentuknya koalisi tersebut. "Kalau untuk parpol papan tengah dan bawah, dari beragam survei menunjukkan suaranya cenderung mengalami penurunan. Jadi poros alternatif peluangnya akan lebih besar bila dimotori Golkar," ujar Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq.
Menurutnya, sikap gamang Golkar mau tidak mau akan mempengaruhi sikap politik partai menengah dan kecil. Alhasil, parpol lain akan ikut ragu dalam mengusung capres di luar stok yang ada, SBY dan Megawati. "Kalau PKS melihatnya, blok A harus muncul karena tradisi pemilu Indonesia sangat jarang memunculkan hanya dua calon. Masyarakat juga membutuhkan dimunculkannya calon alternatif," jelas Mahfudz.
Partai Gerindra pun juga tidak mau kalah. Parpol besutan Prabowo Subianto ini juga kepincut menjadi motor blok A. "Yang harus dipikirkan adalah baik blok M dan Blok S itu kan pemimpin bekas, jadi memang harus dipikirkan adanya altenatif," jawab Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
"Terlepas dari nanti siapa yang akan dimunculkan, selama ini kita sudah menjalin komunikasi baik dengan seluruh parpol terkait dengan hal itu (alternatif)," tukas Muzani.
Tetapi tidak semua pihak menganggap ide Blok A cemerlang. PKB misalnya malah ingin ikut latah membuat blok lain, blok pembaruan. Sebab, pertarungan politik yang ada saat ini lebih dikarenakan faktor usia, tua dan muda. "Pemimpin-pemimpin yang ada sekarang itu kan generasi tua. Pertanyaannya apakah akan terus memimpin atau akan muncul generasi baru?" ucap Wasekjen DPP PKB, Helmy Faizal Zaini.
Karena itu, blok Pembaharuan ala PKB ini dijanjikan memberikan harapan baru. Blok tersebut dimungkinkan terbentuk dengan melihat hasil pemilihan legislatif nanti. PKB juga sedang merancang langkah-langkah yang akan diambil. "PKB ingin ada harapan baru. Karenanya PKB membentuk blok baru dengan nama Blok Pembaharuan," imbuhnya.
Sementara, kubu Megawati (Blok M) mengaku sudah memprediksi koalisi yang akan dibangun Golkar. Namun, tetap saja dianggap bukan merupakan koalisi alternatif. "Dari awal ini bukan alternatif, karena mereka-mereka yang ditinggalkan SBY itu pasti akan mengarah menggabungkan diri ke kubu Megawati," tandas fungsionaris PDIP, Effendy Simbolon.
Partner Golkar, Partai Demokrat mengakui bila langkah tersebut diambil Beringin, maka penopang SBY ini akan lumayan kalang kabut. Alasannya, Golkar sudah banyak meringankan langkah SBY. "Terus terang, jika Golkar mengajukan capres sendiri, atau membangun koalisi sendiri, PD harus bekerja lebih keras untuk mengusung dan memenangkan SBY. Kalau Golkar ikut dalam koalisi, kami tentu lebih ringan," beber Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum.
Pengamat politik dari UI, Arbi Sanit, menyebutkan kepastian Blok A ini sepenuhnya dipegang oleh Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla. Apalagi, sudah ada komitmen SBY dan JK akan kembali melanjutkan kerja sama. "Blok Alternatif ini tergantung oleh Jusuf Kalla. Jika Partai Golkar ingin menjadi motor penggerak dari blok ini, JK harus mengakhiri kerjasamanya dengan SBY, jika memang Jusuf Kalla berniat maju untuk menjadi capres," lanjut Arbi.
Surveyor, M Qodari menambahkan dengan kekuatan yang ada, Golkar diprediksi mampu untuk menandingi blok Megawati maupun SBY. Selain memiliki kapasitas sebagai partai besar, Golkar juga memiliki banyak tokoh yang berpotensi ditempatkan dalam kancah politik nasional. "Peran ini sulit diambil PPP, karena pasti PAN ogah bergabung. Sedangkan PKS apalagi. Jadi hanya Golkar yang diunggulkan. Yang membangun itu harus Golkar," tutur Qodari.
Kunci politik kini dipegang JK. Apakah memilih SBY atau Megawati atau membangun Blok A ini?[L4]
PKS Setuju Golkar Motori Blok A
Politik
03/02/2009 - 10:19
PKS Setuju Golkar Motori Blok A
Raden Trimutia Hatta
INILAH.COM, Jakarta - Perlu adanya blok alternatif (blok A) untuk memunculkan capres alternatif selain Megawati Soekarnoputi (blok M) dan SBY (blok S) tengah dinanti parpol papan tengah. Salah satunya PKS yang setuju bila Golkar memotori kelahiran koalisi blok A.
"Saya setuju dengan itu. Kalau untuk parpol papan tengah dan bawah, dari beragam survei menunjukkan suaranya cenderung mengalami penurunan. Jadi poros alternatif peluangnya akan lebih besar bila dimotori oleh Golkar," ujar Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (3/2).
Mahfudz mengatakan, kalau Golkar ragu dan hanya mengusung nomor dua pada Pilpres 2009 maka akan ada kecenderungan parpol papan tengah dan bawah juga menjadi ragu untuk memunculkan calon alternatif.
"Parpol tengah dan bawah hanya akan kembali menjadi pendukung dari blok S dan blok M itu," katanya.
Ketua Fraksi PKS ini menegaskan bahwa PKS hanya menyetujui memang harus Golkar yang menjadi motor, namun terkait apakah PKS akan ikut blok A tersebut atau tidak akan diputuskan setelah pileg.
"Kalau PKS melihatnya, blok A harus muncul karena tradisi pemilu Indonesia sangat jarang memunculkan hanya dua calon. Masyarakat juga membutuhkan dimunculkannya calon alternatif," jelasnya.
Selain itu, blok A juga diperlukan untuk mencairkan kompetisi yang meruncing antara blok S dan blok M yang cendrung tidak substansif karna bukan perang ide tapi hanya sentimen yang kurang edukatif. "Artinya PKS setuju bila memang harus dimunculkan calon alternatif dan Golkar sbagai motornya," pungkasnya. [mut/ana]
03/02/2009 - 10:19
PKS Setuju Golkar Motori Blok A
Raden Trimutia Hatta
INILAH.COM, Jakarta - Perlu adanya blok alternatif (blok A) untuk memunculkan capres alternatif selain Megawati Soekarnoputi (blok M) dan SBY (blok S) tengah dinanti parpol papan tengah. Salah satunya PKS yang setuju bila Golkar memotori kelahiran koalisi blok A.
"Saya setuju dengan itu. Kalau untuk parpol papan tengah dan bawah, dari beragam survei menunjukkan suaranya cenderung mengalami penurunan. Jadi poros alternatif peluangnya akan lebih besar bila dimotori oleh Golkar," ujar Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (3/2).
Mahfudz mengatakan, kalau Golkar ragu dan hanya mengusung nomor dua pada Pilpres 2009 maka akan ada kecenderungan parpol papan tengah dan bawah juga menjadi ragu untuk memunculkan calon alternatif.
"Parpol tengah dan bawah hanya akan kembali menjadi pendukung dari blok S dan blok M itu," katanya.
Ketua Fraksi PKS ini menegaskan bahwa PKS hanya menyetujui memang harus Golkar yang menjadi motor, namun terkait apakah PKS akan ikut blok A tersebut atau tidak akan diputuskan setelah pileg.
"Kalau PKS melihatnya, blok A harus muncul karena tradisi pemilu Indonesia sangat jarang memunculkan hanya dua calon. Masyarakat juga membutuhkan dimunculkannya calon alternatif," jelasnya.
Selain itu, blok A juga diperlukan untuk mencairkan kompetisi yang meruncing antara blok S dan blok M yang cendrung tidak substansif karna bukan perang ide tapi hanya sentimen yang kurang edukatif. "Artinya PKS setuju bila memang harus dimunculkan calon alternatif dan Golkar sbagai motornya," pungkasnya. [mut/ana]
Subscribe to:
Posts (Atom)