Koran Tempo, 28/8/08
“Jika begini undang-undang hanya seperti mainan.”
JAKARTA - Sebanyak 60 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari lima fraksi dalam sidang paripurna DPR kemarin mengusulkan perubahan Pasal 214 mengenai cara penetapan calon terpilih dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono mengatakan perubahan cara penetapan calon terpilih dalam undang-undang tak mengganggu tahapan pemilihan 2009. “Dari skala waktu, masih dimungkinkan,” kata Agung di gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.
Usul itu disampaikan anggota dari Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Fraksi Bintang Reformasi, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi. Usul tersebut akan dibahas di Badan Musyawarah.
Menurut Agung, revisi itu penting agar penetapan calon Dewan terpilih tak melahirkan konflik hukum. Sesuai dengan Pasal 214, calon ditetapkan sebagai legislator apabila memenuhi sedikitnya 30 persen bilangan pembagi pemilih atau jumlah suara senilai satu kursi. Jika tak ada calon yang mendapat 30 persen, penetapan didasarkan pada nomor urut.
Persoalannya, sejumlah partai, antara lain Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Hanura, memutuskan bahwa calon terpilih didasarkan pada suara terbanyak. Dua aturan ini dinilai bisa memunculkan komplikasi hukum antara putusan sengketa pemilihan dan sengketa perdata. Menurut Agung, konflik bisa terjadi manakala calon nomor urut kecil menolak mundur saat memperoleh dukungan lebih sedikit. Revisi, kata Agung, “Untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.”
Ketua Fraksi PAN Zulkifli Hasan mengusulkan menambahkan satu klausul yang bisa berbunyi “calon terpilih berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan ketentuan internal partai politik”. Artinya, kata dia, penetapan bisa dilakukan berdasarkan suara terbanyak atau nomor urut apabila calon tak memenuhi syarat.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz Anshary mendukung penambahan klausul baru dalam penetapan calon terpilih. "Lebih baik undang-undangnya direvisi daripada menyulitkan KPU," kata Hafiz.
Adapun PKS menilai fraksi pengusul tak konsisten. "Khususnya partai yang pada pembahasan menolak suara terbanyak," kata Ketua Fraksi Mahfudz Siddiq. "Terkesan kuat ketidakmampuan partai mengelola konflik kepentingan dalam pencalegan. Jika begini, undang-undang hanya seperti mainan." PURWANTO | DWI RIYANTO | ANTON APRIANTO | PRAMONO | KURNIASIH
Thursday, August 28, 2008
PKS Buka Pintu Koalisi Jika SBY Perbaiki Kinerjanya
Selasa, 26 Agustus 2008 - 12:13 wib
Sholla Taufiq - Okezone
JAKARTA - Setelah tersiar kabar Megawati berencana menggandeng Jusuf Kalla, kini terdengar kabar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berniat menggandeng Hidayat Nurwahid.
"Memang saya juga pernah mendengar ada upaya komunikasi dari Pak SBY dan Partai Demokrat untuk melakukan koalisi dengan PKS," jelas Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq di sela-sela acara Dialog Kebangsaan di Hotel Sahid Jakarta, Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (26/8/2008).
Lebih lanjut Mahfudz menuturkan, PKS mengapresiasi hal itu. Namun bagi PKS yang lebih penting saat ini, SBY harus menunjukkan terlebih dahulu kinerjanya di sisa waktu satu tahun ke depan.
"(Jika sudah begitu) akan sangat mudah bagi SBY untuk menggandeng siapapun. PKS juga akan lebih terbuka jika Presiden bisa menunjukkan itu," imbaunya.
Saran tersebut bukan berarti PKS memandang buruk kinerja SBY. Sedikit memberi penilaian, Mahfudz mewakili PKS menilai ada sejumlah keberhasilan yang telah dilakukan SBY.
"Tapi juga tidak sedikit kegagalan yang belum diselesaikan. Untuk itu kami sarankan pada presiden untuk bisa menjawab itu semua dalam satu tahun ke depan. PKS sangat terbuka tidak cuma dengan pak SBY tapi siapapun, kami terbuka, juga bukan hanya Pak Hidayat," tuturnya.
Kendati demikian, bagi Mahfudz masih terlalu dini membicarakan Capres dan Cawapres saat ini.
"PKS belum tentukan satu nama pun. Pak Hidayat memang disebutkan tapi ini tetap terbuka oleh masyarakat. Ada banyak yang bisa kita munculkan. Ini akan terus bergerak dan PKS akan pertimbangkan," tegasnya.(lsi) (uky)
Sholla Taufiq - Okezone
JAKARTA - Setelah tersiar kabar Megawati berencana menggandeng Jusuf Kalla, kini terdengar kabar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berniat menggandeng Hidayat Nurwahid.
"Memang saya juga pernah mendengar ada upaya komunikasi dari Pak SBY dan Partai Demokrat untuk melakukan koalisi dengan PKS," jelas Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq di sela-sela acara Dialog Kebangsaan di Hotel Sahid Jakarta, Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (26/8/2008).
Lebih lanjut Mahfudz menuturkan, PKS mengapresiasi hal itu. Namun bagi PKS yang lebih penting saat ini, SBY harus menunjukkan terlebih dahulu kinerjanya di sisa waktu satu tahun ke depan.
"(Jika sudah begitu) akan sangat mudah bagi SBY untuk menggandeng siapapun. PKS juga akan lebih terbuka jika Presiden bisa menunjukkan itu," imbaunya.
Saran tersebut bukan berarti PKS memandang buruk kinerja SBY. Sedikit memberi penilaian, Mahfudz mewakili PKS menilai ada sejumlah keberhasilan yang telah dilakukan SBY.
"Tapi juga tidak sedikit kegagalan yang belum diselesaikan. Untuk itu kami sarankan pada presiden untuk bisa menjawab itu semua dalam satu tahun ke depan. PKS sangat terbuka tidak cuma dengan pak SBY tapi siapapun, kami terbuka, juga bukan hanya Pak Hidayat," tuturnya.
Kendati demikian, bagi Mahfudz masih terlalu dini membicarakan Capres dan Cawapres saat ini.
"PKS belum tentukan satu nama pun. Pak Hidayat memang disebutkan tapi ini tetap terbuka oleh masyarakat. Ada banyak yang bisa kita munculkan. Ini akan terus bergerak dan PKS akan pertimbangkan," tegasnya.(lsi) (uky)
Soal Max Moein, PDI-P Protes PKS
SM,28 Agustus 2008
JAKARTA- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) DPR akan melayangkan surat protes ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) terkait bocornya keputusan Badan Kehormatan (BK) DPR tentang pemecatan anggota FPDI-P Max Moein.
Sekretaris FPDI-P, Bambang Wuryanto menyatakan fraksinya sangat menyesalkan bocornya keputusan BK DPR. Bukan karena sanksi pemecatannya dijatuhkan ke Max Moein, tapi karena ada mekanisme yang dilanggar.
’’Sebagai bentuk protes, Fraksi PDI-P akan melayangkan surat protes ke F-PKS, karena dari berbagai media diketahui kalau yang menyampaikan informasi adalah anggota BK dari F-PKS yaitu Anshori Siregar,’’ katanya di Gedung DPR Jakarta, kemarin.
Dikatakan, FPDI-P bukan memprotes orangnya, tetapi kepada institusinya. Sesuai mekanisme yang ada pada tata tertib dewan, seharusnya sanksi pemecatan yang diputuskan BK dalam rapat tertutup harus disampaikan dulu ke pimpinan DPR dan dikoordinasikan dengan fraksi bersangkutan sebelum dibacakan dalam sidang paripurna.
Sementara itu, Sekjen PDIP Pramono Anung menegaskan, DPP PDI-P akan menindaklanjuti keputusan BK dengan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Max Moein.
Secara terpisah, Ketua F-PKS Mahfudz Siddiq mempersilahkan PDIP melayangkan surat protes. Menurutnya, BK DPR mempunyai aturan tersendiri, sehingga kalau ada anggota F-PKS yang dianggap menyalahi aturan, F-PKS mempersilahkan untuk diproses. (J22-49)
JAKARTA- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) DPR akan melayangkan surat protes ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) terkait bocornya keputusan Badan Kehormatan (BK) DPR tentang pemecatan anggota FPDI-P Max Moein.
Sekretaris FPDI-P, Bambang Wuryanto menyatakan fraksinya sangat menyesalkan bocornya keputusan BK DPR. Bukan karena sanksi pemecatannya dijatuhkan ke Max Moein, tapi karena ada mekanisme yang dilanggar.
’’Sebagai bentuk protes, Fraksi PDI-P akan melayangkan surat protes ke F-PKS, karena dari berbagai media diketahui kalau yang menyampaikan informasi adalah anggota BK dari F-PKS yaitu Anshori Siregar,’’ katanya di Gedung DPR Jakarta, kemarin.
Dikatakan, FPDI-P bukan memprotes orangnya, tetapi kepada institusinya. Sesuai mekanisme yang ada pada tata tertib dewan, seharusnya sanksi pemecatan yang diputuskan BK dalam rapat tertutup harus disampaikan dulu ke pimpinan DPR dan dikoordinasikan dengan fraksi bersangkutan sebelum dibacakan dalam sidang paripurna.
Sementara itu, Sekjen PDIP Pramono Anung menegaskan, DPP PDI-P akan menindaklanjuti keputusan BK dengan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Max Moein.
Secara terpisah, Ketua F-PKS Mahfudz Siddiq mempersilahkan PDIP melayangkan surat protes. Menurutnya, BK DPR mempunyai aturan tersendiri, sehingga kalau ada anggota F-PKS yang dianggap menyalahi aturan, F-PKS mempersilahkan untuk diproses. (J22-49)
PKS: UU Pemilu Direvisi, Memangnya Barang Mainan
PKS: UU Pemilu Direvisi, Memangnya Barang Mainan
Selasa, 26 Agustus 2008 - 14:41 wib
Mardanih - Okezone
JAKARTA - Usulan lima fraksi untuk merevisi terbatas UU 10/2008 tentang Pemilu mengenai penentuan perolehan kursi berdasarkan nomor urut menuai kotroversi.
Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menilai perubahan tersebut menunjukkan inkonsistensi partai.
"Khususnya yang sejak awal pembahasan tidak setuju suara terbanyak," kata Mahfudz kepada Okezone di Jakarta, Selasa (26/8/2008).
Hal tersebut, menurut Mahfudz, memberi kesan kuat ketidakmampuan partai dalam mengelola konflik kepentingan di pencalegan dan dikompensasi ke bentuk revisi. "Jika begini UU hanya seperti barang mainan," cetusnya.
Dia menambahkan, adanya revisi tersebut akan mengakibatkan pemborosan anggaran. "Sekarang mereka balik badan dan mau otak-atik UU. Bahaya jika republik dikelola degan cara seperti ini," tegasnya.
Sementara itu, tambah Mahfudz, sejaka awal PKS konsisten untuk mengusulkan suara terbanyak, "Namun ditolak oleh fraksi-fraksi besar'," tandasnya. (kem)
Selasa, 26 Agustus 2008 - 14:41 wib
Mardanih - Okezone
JAKARTA - Usulan lima fraksi untuk merevisi terbatas UU 10/2008 tentang Pemilu mengenai penentuan perolehan kursi berdasarkan nomor urut menuai kotroversi.
Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menilai perubahan tersebut menunjukkan inkonsistensi partai.
"Khususnya yang sejak awal pembahasan tidak setuju suara terbanyak," kata Mahfudz kepada Okezone di Jakarta, Selasa (26/8/2008).
Hal tersebut, menurut Mahfudz, memberi kesan kuat ketidakmampuan partai dalam mengelola konflik kepentingan di pencalegan dan dikompensasi ke bentuk revisi. "Jika begini UU hanya seperti barang mainan," cetusnya.
Dia menambahkan, adanya revisi tersebut akan mengakibatkan pemborosan anggaran. "Sekarang mereka balik badan dan mau otak-atik UU. Bahaya jika republik dikelola degan cara seperti ini," tegasnya.
Sementara itu, tambah Mahfudz, sejaka awal PKS konsisten untuk mengusulkan suara terbanyak, "Namun ditolak oleh fraksi-fraksi besar'," tandasnya. (kem)
Hidayat Nurwahid Dipinang SBY?
Hidayat Nurwahid Dipinang SBY?
INILAH.COM, Jakarta - Lirak-lirik capres dan cawapres menjelang Pilpres 2009 mulai bergeliat. Survei Lembaga Riset Informasi (LRI) pernah melansir duet SBY-Hidayat Nurwahid paling populer. Diam-diam, SBY menjajaki pinangan kepada Hidayat?
"Ya memang saya pernah dengar, ada upaya komunikasi dari SBY kepada PKS," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di sela dialog kebangsaan 'Nasionalisme di tengah arus perubahan' di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (26/8).
PKS, lanjut dia, mengapresiasi hal tersebut. Namun yang terpenting bagi PKS adalah pada sisa 1 tahun masa pemerintahan, SBY harus menunjukkan kinerjanya.
"Karena itu akan sangat mudah, sehingga PKS pun akan mudah mendukungnya. Dan yang terpenting, kami akan selalu merespons bagaimana pemerintah meningkatkan kinerjanya dengan baik," kata Mahfudz.
PKS, sambung dia, melihat ada sejumlah keberhasilan, meskipun persepsi masyarakat mengenai kinerja pemerintahan masih lemah.
"PKS juga akan sangat terbuka, tidak hanya kepada SBY. Memang ada banyak nama. Tapi PKS belum mengerucut pada satu nama," ujar Mahfudz.
Hasil survei, menurut dia, hanya sebagai salah satu pertimbangan. Sedangkan soal koalisi, akan mudah dilakukan jika kepentingan masyarakat terpenuhi.
Kans Sri Sultan HB X menjadi cawapres PKS? "Dia tokoh yang penting. Dia memiliki visi kebangsaan yang kuat dan mendapat dukungan publik yang kuat. PKS masih memikirkan konstelasi politik Pemilu 2009. Jadi belum bicara person dalam partai yang bisa didengungkan," pungkas Mahfudz.[L3]
INILAH.COM, Jakarta - Lirak-lirik capres dan cawapres menjelang Pilpres 2009 mulai bergeliat. Survei Lembaga Riset Informasi (LRI) pernah melansir duet SBY-Hidayat Nurwahid paling populer. Diam-diam, SBY menjajaki pinangan kepada Hidayat?
"Ya memang saya pernah dengar, ada upaya komunikasi dari SBY kepada PKS," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di sela dialog kebangsaan 'Nasionalisme di tengah arus perubahan' di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (26/8).
PKS, lanjut dia, mengapresiasi hal tersebut. Namun yang terpenting bagi PKS adalah pada sisa 1 tahun masa pemerintahan, SBY harus menunjukkan kinerjanya.
"Karena itu akan sangat mudah, sehingga PKS pun akan mudah mendukungnya. Dan yang terpenting, kami akan selalu merespons bagaimana pemerintah meningkatkan kinerjanya dengan baik," kata Mahfudz.
PKS, sambung dia, melihat ada sejumlah keberhasilan, meskipun persepsi masyarakat mengenai kinerja pemerintahan masih lemah.
"PKS juga akan sangat terbuka, tidak hanya kepada SBY. Memang ada banyak nama. Tapi PKS belum mengerucut pada satu nama," ujar Mahfudz.
Hasil survei, menurut dia, hanya sebagai salah satu pertimbangan. Sedangkan soal koalisi, akan mudah dilakukan jika kepentingan masyarakat terpenuhi.
Kans Sri Sultan HB X menjadi cawapres PKS? "Dia tokoh yang penting. Dia memiliki visi kebangsaan yang kuat dan mendapat dukungan publik yang kuat. PKS masih memikirkan konstelasi politik Pemilu 2009. Jadi belum bicara person dalam partai yang bisa didengungkan," pungkas Mahfudz.[L3]
Wednesday, August 27, 2008
PKS Nilai Koalisi PDIP-Golkar Positif
Media Indonesia, Rabu, 27 Agustus 2008 00:01 WIB
PKS Nilai Koalisi PDIP-Golkar Positif
JAKARTA (MI): Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai koalisi Golkar dan PDIP merupakan suatu bentuk upaya konsolidasi politik yang positif jika mengingat kecenderungan atau pilihan politik masyarakat masih berubah-ubah dan sulit diatur hanya dengan dua partai.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) PKS Mahfudz Siddiq menyampaikan hal itu di sela-sela Dialog Kebangsaan bertema Nasionalisme di tengah arus perubahan yang digelar PKS di Jakarta, kemarin.
"Itu (koalisi Golkar-PDIP) bagus. Suatu bentuk konsolidasi politik nasional karena dalam pemahaman PKS, kondisi 34 partai sekarang ini menunjukkan pilihan politik masyarakat masih berubah-ubah sehingga sulit diatur hanya dengan dua partai,'' kata Mahfudz dalam acara yang juga dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas.
Sebelumnya, dalam Silaturahmi Nasional Dewan Penasihat Partai Golkar,
Taufiq melontarkan keinginan berkoalisi dengan Golkar dan harus dibangun sebelum Pemilu 2009.
''Kita harus sama-sama menjalin sekarang. Tidak mungkin kerja sama kita lakukan setelah Pemilu 2009. Jadi harus sebelum pemilu kita bernegosiasi,'' kata Taufiq. (Media Indonesia, 26/8).
Menurut Mahfudz, PKS memang melihat adanya kecenderungan atau pilihan politik masyarakat saat ini masih berubah-ubah. Namun, dia mengaku tidak terpengaruh untuk terburu-buru melakukan koalisi seperti Golkar dan PDIP.
Dia mengatakan koalisi kedua partai itu belum akan terwujud dalam Pemilihan Presiden 2009. Golkar pasti memiliki semangat untuk mengajukan calon presidennya sendiri.
Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin menambahkan, PKS tidak akan membicarakan soal koalisi sebelum ada hasil pemilu legislatif.
Untuk saat ini, PKS tetap fokus dalam pemenangan pemilu legislatif tersebut. "Kalau dibicarakan sekarang, seperti berjalan dengan peta buta," cetus Hilmi. Menurut dia, PKS juga belum merumuskan koalisi seperti apa yang dinilai ideal. (*/P-3)
Suara Merdeka, 26/08/2008 13:27 wib - Nasional Aktual
PKS Sangsikan Koalisi PDIP dan Golkar
Jakarta, CyberNews. Rencana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi dengan Partai Golkar belum bisa terwujud dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Hal ini seperti dikatakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq.
"Karena Golkar pasti punya semangat untuk mengajukan Capres sendiri," ucapnya memberi alasan kepada wartawan saat ditemui di acara Dialog Kebangsaan di Hotel Sahid, Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (26/8/2008).
Mahfudz menambahkan, PKS dalam posisi siapapun capres nanti memang betul-betul bisa menunjukkan komitmen kerakyatan dan kebangsaan. "Kita dukung itu dengan sepenuh hati," tegasnya.
Kendati demikian, menanggapi rencana koalisi ini, PKS tidak langsung menolak melainkan masih akan melihat perkembangannya terlebih dahulu karena belum ada nama-nama yang dimunculkan dalam koalisi itu. "PKS mau lihat dulu jagoan-jagoan yang dimunculkan. Pada saatnya kita akan tentukan siapa," pungkasnya.
(OKZ /CN08)
PKS Nilai Koalisi PDIP-Golkar Positif
JAKARTA (MI): Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai koalisi Golkar dan PDIP merupakan suatu bentuk upaya konsolidasi politik yang positif jika mengingat kecenderungan atau pilihan politik masyarakat masih berubah-ubah dan sulit diatur hanya dengan dua partai.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) PKS Mahfudz Siddiq menyampaikan hal itu di sela-sela Dialog Kebangsaan bertema Nasionalisme di tengah arus perubahan yang digelar PKS di Jakarta, kemarin.
"Itu (koalisi Golkar-PDIP) bagus. Suatu bentuk konsolidasi politik nasional karena dalam pemahaman PKS, kondisi 34 partai sekarang ini menunjukkan pilihan politik masyarakat masih berubah-ubah sehingga sulit diatur hanya dengan dua partai,'' kata Mahfudz dalam acara yang juga dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas.
Sebelumnya, dalam Silaturahmi Nasional Dewan Penasihat Partai Golkar,
Taufiq melontarkan keinginan berkoalisi dengan Golkar dan harus dibangun sebelum Pemilu 2009.
''Kita harus sama-sama menjalin sekarang. Tidak mungkin kerja sama kita lakukan setelah Pemilu 2009. Jadi harus sebelum pemilu kita bernegosiasi,'' kata Taufiq. (Media Indonesia, 26/8).
Menurut Mahfudz, PKS memang melihat adanya kecenderungan atau pilihan politik masyarakat saat ini masih berubah-ubah. Namun, dia mengaku tidak terpengaruh untuk terburu-buru melakukan koalisi seperti Golkar dan PDIP.
Dia mengatakan koalisi kedua partai itu belum akan terwujud dalam Pemilihan Presiden 2009. Golkar pasti memiliki semangat untuk mengajukan calon presidennya sendiri.
Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin menambahkan, PKS tidak akan membicarakan soal koalisi sebelum ada hasil pemilu legislatif.
Untuk saat ini, PKS tetap fokus dalam pemenangan pemilu legislatif tersebut. "Kalau dibicarakan sekarang, seperti berjalan dengan peta buta," cetus Hilmi. Menurut dia, PKS juga belum merumuskan koalisi seperti apa yang dinilai ideal. (*/P-3)
Suara Merdeka, 26/08/2008 13:27 wib - Nasional Aktual
PKS Sangsikan Koalisi PDIP dan Golkar
Jakarta, CyberNews. Rencana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi dengan Partai Golkar belum bisa terwujud dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Hal ini seperti dikatakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq.
"Karena Golkar pasti punya semangat untuk mengajukan Capres sendiri," ucapnya memberi alasan kepada wartawan saat ditemui di acara Dialog Kebangsaan di Hotel Sahid, Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (26/8/2008).
Mahfudz menambahkan, PKS dalam posisi siapapun capres nanti memang betul-betul bisa menunjukkan komitmen kerakyatan dan kebangsaan. "Kita dukung itu dengan sepenuh hati," tegasnya.
Kendati demikian, menanggapi rencana koalisi ini, PKS tidak langsung menolak melainkan masih akan melihat perkembangannya terlebih dahulu karena belum ada nama-nama yang dimunculkan dalam koalisi itu. "PKS mau lihat dulu jagoan-jagoan yang dimunculkan. Pada saatnya kita akan tentukan siapa," pungkasnya.
(OKZ /CN08)
FPKS Dukung Penyelidikan Kontrak LNG Tangguh
26/08/08 12:49
FPKS Dukung Penyelidikan Kontrak LNG Tangguh
Jakarta (ANTARA News) - Fraksi PKS di DPR mendukung gagasan agar Panitia Angket BBM DPR juga menyelidiki kebijakan energi yang dilakukan pemerintah sebelumnya, termasuk pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri di antaranya kebijakan kontrak penjualan LNG Tangguh ke China.
"Akar masalah krisis energi sudah dimulai sejak delapan tahun lalu, jadi penyelidikan (krisis energi) bukan hanya di era pemerintahan sekarang saja," kata Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, di sela acara diskusi kebangsaan yang diselenggarakan DPP PKS, di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Panitia Angket mungkin saja meminta keterangan dari para pejabat pada masa pemerintahan Megawati, bahkan jika perlu juga meminta keterangan dari Megawati.
Namun, katanya, tidak perlu mengajukan usulan hak angket tersendiri untuk menyelidiki kontrak penjualan LNG Tangguh, cukup dimasukkan dalam Panitia Angket BBM saat ini. Panitia Angket BBM sendiri dibentuk untuk menangani kebijakan pemerintahan menaikkan harga BBM pada 2008.
Alasannya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada 2008 memiliki perjalanan yang cukup panjang, bahkan kabarnya kebijakan itu terkait dengan keputusan yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya, sekitar delapan tahun yang lalu.
Pada delapan tahun yang lalu, yakni ketika produksi minyak nasional menurun, ada kebijakan konversi BBM ke gas yang kurang berhasil, akibat produksi gas berkurang, namun justru ekspor gas ditingkatkan termasuk ke China.
"Itu menjadi bagian yang harus diselidiki. Jadi bukan hanya massa pemerintahan Yudhoyono saja," katanya.
Ia menilai usulan pengungkapan kasus krisis energi sejak pemerintahan Megawati itu tidak mengandung unsur politis, karena semua itu dilakukan dengan niat baik untuk membongkar tuntas masalah perminyakan, sehingga ke depan Indonesia bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi.
"Karena itu, kebijakan energi pada masa pemerintah sebelumnya juga perlu diselidiki agar diketahui bagian mana yang salah dan perlu diperbaiki," katanya.
Akhir minggu lalu, saat berada di Beijing, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta DPR juga melakukan penyelidikan atas kontrak ekspor gas LNG Tangguh ke China yang dinilainya sebagai kontrak paling jelek selama ini.
Menurut Wapres, kontrak ekspor LNG Tangguh untuk propinsi Fujian, China, yang ditandatangani Presiden Megawati pada 2002 lalu tersebut berlaku selama 20 tahun, dan harganya sangat rendah.
Kunjungan Kalla ke Beijing digunakan untuk melakukan pembicaraan ulang soal kontrak LNG Tangguh tersebut kepada Wapres China, Xi Jinping.
Wapres menjelaskan harga LNG berdasarkan kontrak LNG Tangguh hanya 3,3 Dollar AS/mmbtu, padahal saat ini harga di pasar internasional berkisar 20 Dollar AS.
Sebelumnya pemerintah China bersedia melakukan pembicaraan ulang mengenai hal tersebut dan bersedia menaikkan harga hingga 3,8 Dollar AS/mmbtu.
Mengenai hasil kunjungannya ke Beijing, Kalla mengatakan pemerintah China bersedia untuk melakukan pembicaraan ulang berkenaan dengan kontrak LNG Tangguh.
"Mereka pada prinsipnya memahami dan menyambut baik dan nanti kita akan buat tim kedua negara untuk membicarakan hal tersebut," kata Wapres Jusuf Kalla. (*)
COPYRIGHT © 2008
FPKS Dukung Penyelidikan Kontrak LNG Tangguh
Jakarta (ANTARA News) - Fraksi PKS di DPR mendukung gagasan agar Panitia Angket BBM DPR juga menyelidiki kebijakan energi yang dilakukan pemerintah sebelumnya, termasuk pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri di antaranya kebijakan kontrak penjualan LNG Tangguh ke China.
"Akar masalah krisis energi sudah dimulai sejak delapan tahun lalu, jadi penyelidikan (krisis energi) bukan hanya di era pemerintahan sekarang saja," kata Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, di sela acara diskusi kebangsaan yang diselenggarakan DPP PKS, di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Panitia Angket mungkin saja meminta keterangan dari para pejabat pada masa pemerintahan Megawati, bahkan jika perlu juga meminta keterangan dari Megawati.
Namun, katanya, tidak perlu mengajukan usulan hak angket tersendiri untuk menyelidiki kontrak penjualan LNG Tangguh, cukup dimasukkan dalam Panitia Angket BBM saat ini. Panitia Angket BBM sendiri dibentuk untuk menangani kebijakan pemerintahan menaikkan harga BBM pada 2008.
Alasannya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada 2008 memiliki perjalanan yang cukup panjang, bahkan kabarnya kebijakan itu terkait dengan keputusan yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya, sekitar delapan tahun yang lalu.
Pada delapan tahun yang lalu, yakni ketika produksi minyak nasional menurun, ada kebijakan konversi BBM ke gas yang kurang berhasil, akibat produksi gas berkurang, namun justru ekspor gas ditingkatkan termasuk ke China.
"Itu menjadi bagian yang harus diselidiki. Jadi bukan hanya massa pemerintahan Yudhoyono saja," katanya.
Ia menilai usulan pengungkapan kasus krisis energi sejak pemerintahan Megawati itu tidak mengandung unsur politis, karena semua itu dilakukan dengan niat baik untuk membongkar tuntas masalah perminyakan, sehingga ke depan Indonesia bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi.
"Karena itu, kebijakan energi pada masa pemerintah sebelumnya juga perlu diselidiki agar diketahui bagian mana yang salah dan perlu diperbaiki," katanya.
Akhir minggu lalu, saat berada di Beijing, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta DPR juga melakukan penyelidikan atas kontrak ekspor gas LNG Tangguh ke China yang dinilainya sebagai kontrak paling jelek selama ini.
Menurut Wapres, kontrak ekspor LNG Tangguh untuk propinsi Fujian, China, yang ditandatangani Presiden Megawati pada 2002 lalu tersebut berlaku selama 20 tahun, dan harganya sangat rendah.
Kunjungan Kalla ke Beijing digunakan untuk melakukan pembicaraan ulang soal kontrak LNG Tangguh tersebut kepada Wapres China, Xi Jinping.
Wapres menjelaskan harga LNG berdasarkan kontrak LNG Tangguh hanya 3,3 Dollar AS/mmbtu, padahal saat ini harga di pasar internasional berkisar 20 Dollar AS.
Sebelumnya pemerintah China bersedia melakukan pembicaraan ulang mengenai hal tersebut dan bersedia menaikkan harga hingga 3,8 Dollar AS/mmbtu.
Mengenai hasil kunjungannya ke Beijing, Kalla mengatakan pemerintah China bersedia untuk melakukan pembicaraan ulang berkenaan dengan kontrak LNG Tangguh.
"Mereka pada prinsipnya memahami dan menyambut baik dan nanti kita akan buat tim kedua negara untuk membicarakan hal tersebut," kata Wapres Jusuf Kalla. (*)
COPYRIGHT © 2008
DPR Mencla-Mencle
DPR Mencla-Mencle
Selasa 26 Agustus 2008, Jam: 19:08:00
JAKARTA (Pos Kota) - Bisa jadi honor anggota DPR sebagai Pansus RUU Pemilu belum habis dibelanjakan, tapi sejumlah fraksi sudah mengusulkan revisi terbatas UU tersebut.
Revisi diusulkan menyusul makin berkembangnya keinginan sejumlah parpol untuk menerapkan sistem suara terbanyak dalam penempatan anggota DPR. Sebelumnya UU Pemilu menetapkan penentuan berdasarkan nomor urut calon anggota DPR.
Fraksi Partai Golkar (FPG) sebagai fraksi terbesar di DPR menyetujui usulan revisi UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota . Menurut mantan Ketua Panitia Khusus UU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan revisi UU Pemilu diperlukan karena banyak parpol memutuskan menggunakan mekanisme suara terbanyak.
REVISI TERBATAS
"Revisi terbatas untuk pasal 214 huruf b,c,d, dan e saja, karena pasal inilah yang mengatur tentang penetapan caleg terpilih," ujarnya di Gedung DPR Jakarta , Selasa (26/8).
Untuk pasal 214 huruf a tidak perlu direvisi karena mengatur substansi perubahan mekanisme penentuan caleg terpilih dari 100 persen Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) pada UU No 12 Tahun 2004 menjadi 30 persen BPP di UU No 10 Tahun 2008.
"Ketentuan suara terbanyak dapat dijadikan opsi, apakah menggunakan nomor urut atau suara terbanyak," paparnya. "Jadi, parpol tidak boleh menggunakan keduanya, dan harus mengumumkan mekanisme mana yang digunakan."
MENCLA-MENCLE
Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menilai, usulan untuk merevisi secara terbatas UU Pemilu menunjukkan inkonsistensi(mencla-mencle) partai-partai, khususnya parpol yang sejak awal tidak menyetujui penggunaan sistem suara terbanyak.
Ketua DPR Agung Laksono mengaku sudah menerima surat yang ditandatangani 60 anggota dari lima fraksi mengenai usul revisi itu. Sesuai mekanisme dewan, surat tersebut akan ditindaklanjuti menurut tata tertib yang berlaku.
Selasa 26 Agustus 2008, Jam: 19:08:00
JAKARTA (Pos Kota) - Bisa jadi honor anggota DPR sebagai Pansus RUU Pemilu belum habis dibelanjakan, tapi sejumlah fraksi sudah mengusulkan revisi terbatas UU tersebut.
Revisi diusulkan menyusul makin berkembangnya keinginan sejumlah parpol untuk menerapkan sistem suara terbanyak dalam penempatan anggota DPR. Sebelumnya UU Pemilu menetapkan penentuan berdasarkan nomor urut calon anggota DPR.
Fraksi Partai Golkar (FPG) sebagai fraksi terbesar di DPR menyetujui usulan revisi UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota . Menurut mantan Ketua Panitia Khusus UU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan revisi UU Pemilu diperlukan karena banyak parpol memutuskan menggunakan mekanisme suara terbanyak.
REVISI TERBATAS
"Revisi terbatas untuk pasal 214 huruf b,c,d, dan e saja, karena pasal inilah yang mengatur tentang penetapan caleg terpilih," ujarnya di Gedung DPR Jakarta , Selasa (26/8).
Untuk pasal 214 huruf a tidak perlu direvisi karena mengatur substansi perubahan mekanisme penentuan caleg terpilih dari 100 persen Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) pada UU No 12 Tahun 2004 menjadi 30 persen BPP di UU No 10 Tahun 2008.
"Ketentuan suara terbanyak dapat dijadikan opsi, apakah menggunakan nomor urut atau suara terbanyak," paparnya. "Jadi, parpol tidak boleh menggunakan keduanya, dan harus mengumumkan mekanisme mana yang digunakan."
MENCLA-MENCLE
Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menilai, usulan untuk merevisi secara terbatas UU Pemilu menunjukkan inkonsistensi(mencla-mencle) partai-partai, khususnya parpol yang sejak awal tidak menyetujui penggunaan sistem suara terbanyak.
Ketua DPR Agung Laksono mengaku sudah menerima surat yang ditandatangani 60 anggota dari lima fraksi mengenai usul revisi itu. Sesuai mekanisme dewan, surat tersebut akan ditindaklanjuti menurut tata tertib yang berlaku.
F-PKS Dukung Penyelidikan Kontrak LNG Tangguh
Selasa, 26 Agustus 2008 14:29 WIB
F-PKS Dukung Penyelidikan Kontrak LNG Tangguh
JAKARTA--MI: Fraksi Partai Keadilan sejahtera (PKS) mendukung gagasan agar Panitia
Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) DPR juga menyelidiki kebijakan energi yang dilakukan pemerintah sebelumnya.
Penyelidikan itu termasuk pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, di antaranya kebijakan kontrak penjualan LNG Tangguh ke China.
"Akar masalah krisis energi sudah dimulai sejak delapan tahun lalu, jadi penyelidikan (krisis energi) bukan hanya di era pemerintahan sekarang saja," kata Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq di sela-sela acara diskusi kebangsaan yang diselenggarakan DPP PKS, di Jakarta, Selasa (26/8).
Menurutnya, panitia angket mungkin saja meminta keterangan dari para pejabat pada masa pemerintahan Megawati, bahkan jika perlu juga meminta keterangan dari Megawati.
Namun, katanya, tidak perlu mengajukan usulan hak angket tersendiri untuk menyelidiki kontrak penjualan LNG Tangguh, cukup dimasukan dalam Panitia Angket BBM saat ini. Panitia Angket BBM sendiri dibentuk untuk menangani kebijakan pemerintahan menaikkan harga BBM pada 2008.
Alasannya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada 2008 memiliki perjalanan yang cukup panjang bahkan kabarnya kebijakan itu terkait dengan keputusan yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya, sekitar delapan tahun yang lalu.
Pada delapan tahun yang lalu, yakni ketika produksi minyak nasional menurun, ada kebijakan konversi BBM ke gas yang kurang berhasil akibat produksi gas berkurang namun justru ekspor gas ditingkatkan termasuk ke China.
"Itu menjadi bagian yang harus diselidiki. Jadi bukan hanya massa pemerintahan Yudhoyono saja," katanya.
Ia menilai usulan pengungkapan kasus krisis energi sejak pemerintahan Megawati itu tidak mengandung unsur politis karena semua itu dilakukan dengan niat baik untuk membongkar tuntas masalah perminyakan sehingga ke depan Indonesia bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi.
"Karena itu, kebijakan energi pada masa pemerintah sebelumnya juga perlu diselidiki agar diketahui bagian mana yang salah dan perlu diperbaiki," katanya.
Akhir minggu lalu, saat berada di Beijing, Wakil Presiden M Jusuf Kalla meminta DPR juga melakukan penyelidikan atas kontrak ekspor gas LNG Tangguh ke RRC yang dinilainya sebagai kontrak paling jelek selama ini.
Menurut Wapres, kontrak ekspor LNG Tangguh untuk propinsi Fujian, China, yang ditandatangani Presiden Megawati pada 2002 lalu tersebut berlaku selama 20 tahun, dan harganya sangat rendah.
Kunjungan Kalla ke Beijing digunakan untuk melakukan pembicaraan ulang soal kontrak LNG Tangguh tersebut kepada Wapres RRC Xi Jinping. Wapres menjelaskan harga LNG berdasarkan kontrak LNG Tangguh hanya US$3,3 per mmbtu, padahal saat ini harga di pasar internasional berkisar US$20.
Sebelumnya pemerintah China bersedia melakukan pembicaraan ulang mengenai hal tersebut dan bersedia menaikkan harga hingga US$3,8 per mmbtu.
Mengenai hasil kunjungannya ke Beijing, Kalla mengatakan pemerintah RRC bersedia untuk melakukan pembicaraan ulang berkenaan dengan kontrak LNG Tangguh. "Mereka pada prinsipnya memahami dan menyambut baik dan nanti kita akan buat tim kedua negara untuk membicarakan hal tersebut," kata Wapres Jusuf Kalla. (Ant/OL-01)
F-PKS Dukung Penyelidikan Kontrak LNG Tangguh
JAKARTA--MI: Fraksi Partai Keadilan sejahtera (PKS) mendukung gagasan agar Panitia
Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) DPR juga menyelidiki kebijakan energi yang dilakukan pemerintah sebelumnya.
Penyelidikan itu termasuk pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, di antaranya kebijakan kontrak penjualan LNG Tangguh ke China.
"Akar masalah krisis energi sudah dimulai sejak delapan tahun lalu, jadi penyelidikan (krisis energi) bukan hanya di era pemerintahan sekarang saja," kata Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq di sela-sela acara diskusi kebangsaan yang diselenggarakan DPP PKS, di Jakarta, Selasa (26/8).
Menurutnya, panitia angket mungkin saja meminta keterangan dari para pejabat pada masa pemerintahan Megawati, bahkan jika perlu juga meminta keterangan dari Megawati.
Namun, katanya, tidak perlu mengajukan usulan hak angket tersendiri untuk menyelidiki kontrak penjualan LNG Tangguh, cukup dimasukan dalam Panitia Angket BBM saat ini. Panitia Angket BBM sendiri dibentuk untuk menangani kebijakan pemerintahan menaikkan harga BBM pada 2008.
Alasannya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada 2008 memiliki perjalanan yang cukup panjang bahkan kabarnya kebijakan itu terkait dengan keputusan yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya, sekitar delapan tahun yang lalu.
Pada delapan tahun yang lalu, yakni ketika produksi minyak nasional menurun, ada kebijakan konversi BBM ke gas yang kurang berhasil akibat produksi gas berkurang namun justru ekspor gas ditingkatkan termasuk ke China.
"Itu menjadi bagian yang harus diselidiki. Jadi bukan hanya massa pemerintahan Yudhoyono saja," katanya.
Ia menilai usulan pengungkapan kasus krisis energi sejak pemerintahan Megawati itu tidak mengandung unsur politis karena semua itu dilakukan dengan niat baik untuk membongkar tuntas masalah perminyakan sehingga ke depan Indonesia bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi.
"Karena itu, kebijakan energi pada masa pemerintah sebelumnya juga perlu diselidiki agar diketahui bagian mana yang salah dan perlu diperbaiki," katanya.
Akhir minggu lalu, saat berada di Beijing, Wakil Presiden M Jusuf Kalla meminta DPR juga melakukan penyelidikan atas kontrak ekspor gas LNG Tangguh ke RRC yang dinilainya sebagai kontrak paling jelek selama ini.
Menurut Wapres, kontrak ekspor LNG Tangguh untuk propinsi Fujian, China, yang ditandatangani Presiden Megawati pada 2002 lalu tersebut berlaku selama 20 tahun, dan harganya sangat rendah.
Kunjungan Kalla ke Beijing digunakan untuk melakukan pembicaraan ulang soal kontrak LNG Tangguh tersebut kepada Wapres RRC Xi Jinping. Wapres menjelaskan harga LNG berdasarkan kontrak LNG Tangguh hanya US$3,3 per mmbtu, padahal saat ini harga di pasar internasional berkisar US$20.
Sebelumnya pemerintah China bersedia melakukan pembicaraan ulang mengenai hal tersebut dan bersedia menaikkan harga hingga US$3,8 per mmbtu.
Mengenai hasil kunjungannya ke Beijing, Kalla mengatakan pemerintah RRC bersedia untuk melakukan pembicaraan ulang berkenaan dengan kontrak LNG Tangguh. "Mereka pada prinsipnya memahami dan menyambut baik dan nanti kita akan buat tim kedua negara untuk membicarakan hal tersebut," kata Wapres Jusuf Kalla. (Ant/OL-01)
PKS: Presiden Bayangan Saja Belum Ada
PKS: Presiden Bayangan Saja Belum Ada
Oke Zone Selasa, 26 Agustus 2008 - 12:37 wib
Sholla Taufiq - Okezone
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) enggan mengikuti rencana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk membentuk kabinet bayangan. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq beralasan, Presiden bayangan saja belum ada.
"Presiden bayangan saja belum, apalagi kabinet bayangan," jawab Mahfudz kepada wartawan di sela-sela acara Dialog Kebangsaan di Hotel Sahid Jakarta, Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (26/8/2008).
Seperti diketahui, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas pernah mewacanakan membentuk kabinet bayangan. Hal dimaksudkan supaya masyarakat bisa memahami kondisi pemerintahan jika PDIP diberikan kepercayaan untuk berkuasa. (lsi)
Suara Merdeka, 26/08/2008
Ketua FPKS: Duet SBY-Hidayat Dimungkinkan
Jakarta, CyberNews. Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Siddiq, mengatakan kemungkinan memasangkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR yang juga mantan Presiden PKS) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 sangat terbuka, meski hingga kini PKS belum mengambil sikap atau memunculkan nama-nama calon presiden.
"Duet SBY - Hidayat cukup terbuka, tapi PKS belum mengerucutkan nama," katanya di sela-sela acara diskusi kebangsaan yang diselenggarakan DPP PKS, di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, PKS belum mengambil sikap sehubungan pilpres, namun PKS menginginkan agar Presiden Yudhoyono menunjukkan kinerjanya dalam satu tahun ini. "Jika kinerja Presiden Yudhoyono baik, maka akan sangat mudah untuk menggandeng siapapun, termasuk PKS," katanya.
PKS sendiri, katanya, menilai ada keberhasilan dalam pemerintah Yudhoyono, namun tidak sedikit masalah yang belum diselesaikan, apalagi persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan cenderung menurun.
Partai Demokrat sendiri, katanya, belum menyatakan akan menggandeng Hidayat, namun sudah ada langkah penjajakan untuk melakukan koalisi.
Ditanya mengapa hingga sekarang PKS tidak menyebutkan nama capres dan cawapres, Mahfudz menjelaskan PKS ingin melihat dulu "jagoan-jagoan" yang saat ini mulai memunculkan diri. Partai Demokrat sebelumnya juga menyatakan akan menjajaki untuk melakukan koalisi dengan PKS.
Inilah.com 26/08/2008 12:41
Hidayat Nurwahid Dipinang SBY?
Djibril Muhammad
INILAH.COM, Jakarta - Lirak-lirik capres dan cawapres menjelang Pilpres 2009 mulai bergeliat. Survei Lembaga Riset Informasi (LRI) pernah melansir duet SBY-Hidayat Nurwahid paling populer. Diam-diam, SBY menjajaki pinangan kepada Hidayat?
"Ya memang saya pernah dengar, ada upaya komunikasi dari SBY kepada PKS," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di sela dialog kebangsaan 'Nasionalisme di tengah arus perubahan' di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (26/8).
PKS, lanjut dia, mengapresiasi hal tersebut. Namun yang terpenting bagi PKS adalah pada sisa 1 tahun masa pemerintahan, SBY harus menunjukkan kinerjanya.
"Karena itu akan sangat mudah, sehingga PKS pun akan mudah mendukungnya. Dan yang terpenting, kami akan selalu merespons bagaimana pemerintah meningkatkan kinerjanya dengan baik," kata Mahfudz.
PKS, sambung dia, melihat ada sejumlah keberhasilan, meskipun persepsi masyarakat mengenai kinerja pemerintahan masih lemah.
"PKS juga akan sangat terbuka, tidak hanya kepada SBY. Memang ada banyak nama. Tapi PKS belum mengerucut pada satu nama," ujar Mahfudz.
Hasil survei, menurut dia, hanya sebagai salah satu pertimbangan. Sedangkan soal koalisi, akan mudah dilakukan jika kepentingan masyarakat terpenuhi.
Kans Sri Sultan HB X menjadi cawapres PKS? "Dia tokoh yang penting. Dia memiliki visi kebangsaan yang kuat dan mendapat dukungan publik yang kuat. PKS masih memikirkan konstelasi politik Pemilu 2009. Jadi belum bicara person dalam partai yang bisa didengungkan," pungkas Mahfudz.[L3]
FPKS: Golkar-PDIP Masih Punya 'Ego'
Djibril Muhammad
INILAH.COM, Jakarta - Dua partai raksasa yakni Golkar dan PDIP mewacanakan 'pernikahan' alias koalisi. Namun koalisi itu diyakini sulit terwujud. Sebab baik Golkar maupun PDIP sama-sama masih punya 'ego'.
'Ego' yang dimaksud adalah mengajukan capres sendiri. PDIP yang meraih 18 persen suara pada Pemilu 2004 diketahui sudah mengajukan capresnya sendiri, yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sedangkan Golkar yang meraih 21 persen suara pada Pemilu 2004 belum mengajukan capres.
"Golkar juga pasti punya semangat untuk mengajukan presiden sendiri. Jadi koalisi itu belum bisa terwujud dalam Pemilu atau Pilpres 2009," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di Puri Putri Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (26/8).
Bagi PKS, lanjut dia, dalam posisi siapa pun capres yang nanti akan terpilih, harus memang betul-betul menunjukkan komitmen kerakyatan dan kebangsaannya. PKS akan mendukungnya dengan sepenuh hati.
"Jadi posisi kita melihat dulu perkembangannya. PKS mau lihat dulu jagoan-jagoan yang ada. Nanti pada saatnya kita akan tentukan," kata Mahfudz mengenai nama capres atau cawapres PKS.[L3]
Kapanlagi. Selasa, 26 Agustus 2008 14:14
PKS Mungkin Pasangkan SBY - Nur Wahid
Kapanlagi.com - Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, kemungkinan memasangkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR yang juga mantan Presiden PKS) pada pemilu presiden (pilpres) 2009 sangat terbuka meski hingga kini PKS belum mengambil sikap atau memunculkan nama-nama calon presiden.
"Duet SBY - Hidayat cukup terbuka, tapi PKS belum mengerucutkan nama," katanya di sela-sela acara diskusi kebangsaan yang diselenggarakan DPP PKS, di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, PKS belum mengambil sikap sehubungan pilpres, namun PKS menginginkan agar Presiden Yudhoyono menunjukkan kinerjanya dalam satu tahun ini. "Jika kinerja Presiden Yudhoyono baik maka akan sangat mudah untuk menggandeng siapapun, termasuk PKS," katanya.
PKS sendiri, katanya, menilai ada keberhasilan dalam pemerintah Yudhoyono namun tidak sedikit masalah yang belum diselesaikan apalagi persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan cenderung menurun.
Partai Demokrat sendiri, katanya, belum menyatakan akan menggandeng Hidayat, namun sudah ada langkah penjajakan untuk melakukan koalisi.
Ditanya mengapa hingga sekarang PKS tidak menyebutkan nama capres dan cawapres, Mahfudz mengatakan, PKS ingin melihat dulu "jagoan-jagoan" yang saat ini mulai memunculkan diri.
Partai Demokrat sebelumnya juga menyatakan akan menjajaki untuk melakukan koalisi dengan PKS. (*/bee)
Antara
Duet Yudhoyono-Hidayat Dimungkinkan, Kata Ketua FPKS
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Siddiq, mengatakan kemungkinan memasangkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR yang juga mantan Presiden PKS) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 sangat terbuka, meski hingga kini PKS belum mengambil sikap atau memunculkan nama-nama calon presiden.
"Duet SBY - Hidayat cukup terbuka, tapi PKS belum mengerucutkan nama," katanya di sela-sela acara diskusi kebangsaan yang diselenggarakan DPP PKS, di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, PKS belum mengambil sikap sehubungan pilpres, namun PKS menginginkan agar Presiden Yudhoyono menunjukkan kinerjanya dalam satu tahun ini. "Jika kinerja Presiden Yudhoyono baik, maka akan sangat mudah untuk menggandeng siapapun, termasuk PKS," katanya.
PKS sendiri, katanya, menilai ada keberhasilan dalam pemerintah Yudhoyono, namun tidak sedikit masalah yang belum diselesaikan, apalagi persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan cenderung menurun.
Partai Demokrat sendiri, katanya, belum menyatakan akan menggandeng Hidayat, namun sudah ada langkah penjajakan untuk melakukan koalisi.
Ditanya mengapa hingga sekarang PKS tidak menyebutkan nama capres dan cawapres, Mahfudz menjelaskan PKS ingin melihat dulu "jagoan-jagoan" yang saat ini mulai memunculkan diri.
Partai Demokrat sebelumnya juga menyatakan akan menjajaki untuk melakukan koalisi dengan PKS. (*)
Oke Zone Selasa, 26 Agustus 2008 - 12:37 wib
Sholla Taufiq - Okezone
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) enggan mengikuti rencana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk membentuk kabinet bayangan. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq beralasan, Presiden bayangan saja belum ada.
"Presiden bayangan saja belum, apalagi kabinet bayangan," jawab Mahfudz kepada wartawan di sela-sela acara Dialog Kebangsaan di Hotel Sahid Jakarta, Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (26/8/2008).
Seperti diketahui, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas pernah mewacanakan membentuk kabinet bayangan. Hal dimaksudkan supaya masyarakat bisa memahami kondisi pemerintahan jika PDIP diberikan kepercayaan untuk berkuasa. (lsi)
Suara Merdeka, 26/08/2008
Ketua FPKS: Duet SBY-Hidayat Dimungkinkan
Jakarta, CyberNews. Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Siddiq, mengatakan kemungkinan memasangkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR yang juga mantan Presiden PKS) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 sangat terbuka, meski hingga kini PKS belum mengambil sikap atau memunculkan nama-nama calon presiden.
"Duet SBY - Hidayat cukup terbuka, tapi PKS belum mengerucutkan nama," katanya di sela-sela acara diskusi kebangsaan yang diselenggarakan DPP PKS, di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, PKS belum mengambil sikap sehubungan pilpres, namun PKS menginginkan agar Presiden Yudhoyono menunjukkan kinerjanya dalam satu tahun ini. "Jika kinerja Presiden Yudhoyono baik, maka akan sangat mudah untuk menggandeng siapapun, termasuk PKS," katanya.
PKS sendiri, katanya, menilai ada keberhasilan dalam pemerintah Yudhoyono, namun tidak sedikit masalah yang belum diselesaikan, apalagi persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan cenderung menurun.
Partai Demokrat sendiri, katanya, belum menyatakan akan menggandeng Hidayat, namun sudah ada langkah penjajakan untuk melakukan koalisi.
Ditanya mengapa hingga sekarang PKS tidak menyebutkan nama capres dan cawapres, Mahfudz menjelaskan PKS ingin melihat dulu "jagoan-jagoan" yang saat ini mulai memunculkan diri. Partai Demokrat sebelumnya juga menyatakan akan menjajaki untuk melakukan koalisi dengan PKS.
Inilah.com 26/08/2008 12:41
Hidayat Nurwahid Dipinang SBY?
Djibril Muhammad
INILAH.COM, Jakarta - Lirak-lirik capres dan cawapres menjelang Pilpres 2009 mulai bergeliat. Survei Lembaga Riset Informasi (LRI) pernah melansir duet SBY-Hidayat Nurwahid paling populer. Diam-diam, SBY menjajaki pinangan kepada Hidayat?
"Ya memang saya pernah dengar, ada upaya komunikasi dari SBY kepada PKS," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di sela dialog kebangsaan 'Nasionalisme di tengah arus perubahan' di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (26/8).
PKS, lanjut dia, mengapresiasi hal tersebut. Namun yang terpenting bagi PKS adalah pada sisa 1 tahun masa pemerintahan, SBY harus menunjukkan kinerjanya.
"Karena itu akan sangat mudah, sehingga PKS pun akan mudah mendukungnya. Dan yang terpenting, kami akan selalu merespons bagaimana pemerintah meningkatkan kinerjanya dengan baik," kata Mahfudz.
PKS, sambung dia, melihat ada sejumlah keberhasilan, meskipun persepsi masyarakat mengenai kinerja pemerintahan masih lemah.
"PKS juga akan sangat terbuka, tidak hanya kepada SBY. Memang ada banyak nama. Tapi PKS belum mengerucut pada satu nama," ujar Mahfudz.
Hasil survei, menurut dia, hanya sebagai salah satu pertimbangan. Sedangkan soal koalisi, akan mudah dilakukan jika kepentingan masyarakat terpenuhi.
Kans Sri Sultan HB X menjadi cawapres PKS? "Dia tokoh yang penting. Dia memiliki visi kebangsaan yang kuat dan mendapat dukungan publik yang kuat. PKS masih memikirkan konstelasi politik Pemilu 2009. Jadi belum bicara person dalam partai yang bisa didengungkan," pungkas Mahfudz.[L3]
FPKS: Golkar-PDIP Masih Punya 'Ego'
Djibril Muhammad
INILAH.COM, Jakarta - Dua partai raksasa yakni Golkar dan PDIP mewacanakan 'pernikahan' alias koalisi. Namun koalisi itu diyakini sulit terwujud. Sebab baik Golkar maupun PDIP sama-sama masih punya 'ego'.
'Ego' yang dimaksud adalah mengajukan capres sendiri. PDIP yang meraih 18 persen suara pada Pemilu 2004 diketahui sudah mengajukan capresnya sendiri, yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sedangkan Golkar yang meraih 21 persen suara pada Pemilu 2004 belum mengajukan capres.
"Golkar juga pasti punya semangat untuk mengajukan presiden sendiri. Jadi koalisi itu belum bisa terwujud dalam Pemilu atau Pilpres 2009," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di Puri Putri Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (26/8).
Bagi PKS, lanjut dia, dalam posisi siapa pun capres yang nanti akan terpilih, harus memang betul-betul menunjukkan komitmen kerakyatan dan kebangsaannya. PKS akan mendukungnya dengan sepenuh hati.
"Jadi posisi kita melihat dulu perkembangannya. PKS mau lihat dulu jagoan-jagoan yang ada. Nanti pada saatnya kita akan tentukan," kata Mahfudz mengenai nama capres atau cawapres PKS.[L3]
Kapanlagi. Selasa, 26 Agustus 2008 14:14
PKS Mungkin Pasangkan SBY - Nur Wahid
Kapanlagi.com - Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, kemungkinan memasangkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR yang juga mantan Presiden PKS) pada pemilu presiden (pilpres) 2009 sangat terbuka meski hingga kini PKS belum mengambil sikap atau memunculkan nama-nama calon presiden.
"Duet SBY - Hidayat cukup terbuka, tapi PKS belum mengerucutkan nama," katanya di sela-sela acara diskusi kebangsaan yang diselenggarakan DPP PKS, di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, PKS belum mengambil sikap sehubungan pilpres, namun PKS menginginkan agar Presiden Yudhoyono menunjukkan kinerjanya dalam satu tahun ini. "Jika kinerja Presiden Yudhoyono baik maka akan sangat mudah untuk menggandeng siapapun, termasuk PKS," katanya.
PKS sendiri, katanya, menilai ada keberhasilan dalam pemerintah Yudhoyono namun tidak sedikit masalah yang belum diselesaikan apalagi persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan cenderung menurun.
Partai Demokrat sendiri, katanya, belum menyatakan akan menggandeng Hidayat, namun sudah ada langkah penjajakan untuk melakukan koalisi.
Ditanya mengapa hingga sekarang PKS tidak menyebutkan nama capres dan cawapres, Mahfudz mengatakan, PKS ingin melihat dulu "jagoan-jagoan" yang saat ini mulai memunculkan diri.
Partai Demokrat sebelumnya juga menyatakan akan menjajaki untuk melakukan koalisi dengan PKS. (*/bee)
Antara
Duet Yudhoyono-Hidayat Dimungkinkan, Kata Ketua FPKS
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Siddiq, mengatakan kemungkinan memasangkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR yang juga mantan Presiden PKS) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 sangat terbuka, meski hingga kini PKS belum mengambil sikap atau memunculkan nama-nama calon presiden.
"Duet SBY - Hidayat cukup terbuka, tapi PKS belum mengerucutkan nama," katanya di sela-sela acara diskusi kebangsaan yang diselenggarakan DPP PKS, di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, PKS belum mengambil sikap sehubungan pilpres, namun PKS menginginkan agar Presiden Yudhoyono menunjukkan kinerjanya dalam satu tahun ini. "Jika kinerja Presiden Yudhoyono baik, maka akan sangat mudah untuk menggandeng siapapun, termasuk PKS," katanya.
PKS sendiri, katanya, menilai ada keberhasilan dalam pemerintah Yudhoyono, namun tidak sedikit masalah yang belum diselesaikan, apalagi persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan cenderung menurun.
Partai Demokrat sendiri, katanya, belum menyatakan akan menggandeng Hidayat, namun sudah ada langkah penjajakan untuk melakukan koalisi.
Ditanya mengapa hingga sekarang PKS tidak menyebutkan nama capres dan cawapres, Mahfudz menjelaskan PKS ingin melihat dulu "jagoan-jagoan" yang saat ini mulai memunculkan diri.
Partai Demokrat sebelumnya juga menyatakan akan menjajaki untuk melakukan koalisi dengan PKS. (*)
Friday, August 22, 2008
Panitia Angket BBM jangan Terjebak Agenda Pinggiran
MI, Kamis, 21 Agustus 2008 14:03 WIB
Penulis : Fardiansah Noor
JAKARTA--MI: Panitia Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) dikhawatirkan terjebak pada agenda pinggiran yang tidak strategis. Sehingga, hasilnya adalah rekomendasi datar yang tidak menukik pada penyelesaian masalah.
Demikian diungkap oleh anggota Panitia Angket BBM yang juga Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (21/8).
Menurutnya, saat ini anggota DPR mulai sibuk mengurus persiapan Pemilu 2009. Sehingga, banyak anggota dewan khususnya Panitia Angket BBM tidak berkonsentrasi pada fokus utama dan terjebak pada agenda pinggiran yg tidak strategis.
Padahal, lanjutnya, Panitia Angket BBM apabila mau produktif seharusnya melakukan tiga hal pokok dan yang utama adalah segera meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif persoalan kebijakan pengelolaan sektor minyak dan gas dari hulu ke hilir.
"Panitia Angket BBM juga harus memanggil menteri ESDM di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Udhoyono," ujar Mahfudz.
Selain itu, tambahnya, Panitia Angket BBM harus melakukan finalisasi dengan memanggil mantan Presiden Megawati dan Presiden Yudhoyono untuk mengonfirmasi kebijakan-kebijakan pemerintahan mereka di bidang minyak dan gas.
Sementara itu, Panitia Angket BBM pada Kamis (21/8) melakukan rapat konsultasi tertutup dengan BPK RI. Rapat yang dimulai pukul 10.30 WIB dan dipimpin oleh Ketua Panitia Angket BBM Zulkifli Hasan itu tidak dihadiri oleh Ketua BPK Anwar Nasution.
Dari pihak BPK hadir anggota VII�BPK�RI Udju Djuhaeri, Staf AHli Migas BPK Aep Saefuddin, Kepala Auditoriat VII�A Bambang Widjayanti, Kepala Sub�Auditoriat VII A2 Ahmad Fuad, Kasi BPPU Migas dan KPS Wasito, Kasi Pertamina 2 Didik Hartanto, Kasi BPPU Migas dan KPS Hendratno Tri Wibowo, dan staf BPK Triana. (Far/OL-2)
Penulis : Fardiansah Noor
JAKARTA--MI: Panitia Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) dikhawatirkan terjebak pada agenda pinggiran yang tidak strategis. Sehingga, hasilnya adalah rekomendasi datar yang tidak menukik pada penyelesaian masalah.
Demikian diungkap oleh anggota Panitia Angket BBM yang juga Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (21/8).
Menurutnya, saat ini anggota DPR mulai sibuk mengurus persiapan Pemilu 2009. Sehingga, banyak anggota dewan khususnya Panitia Angket BBM tidak berkonsentrasi pada fokus utama dan terjebak pada agenda pinggiran yg tidak strategis.
Padahal, lanjutnya, Panitia Angket BBM apabila mau produktif seharusnya melakukan tiga hal pokok dan yang utama adalah segera meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif persoalan kebijakan pengelolaan sektor minyak dan gas dari hulu ke hilir.
"Panitia Angket BBM juga harus memanggil menteri ESDM di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Udhoyono," ujar Mahfudz.
Selain itu, tambahnya, Panitia Angket BBM harus melakukan finalisasi dengan memanggil mantan Presiden Megawati dan Presiden Yudhoyono untuk mengonfirmasi kebijakan-kebijakan pemerintahan mereka di bidang minyak dan gas.
Sementara itu, Panitia Angket BBM pada Kamis (21/8) melakukan rapat konsultasi tertutup dengan BPK RI. Rapat yang dimulai pukul 10.30 WIB dan dipimpin oleh Ketua Panitia Angket BBM Zulkifli Hasan itu tidak dihadiri oleh Ketua BPK Anwar Nasution.
Dari pihak BPK hadir anggota VII�BPK�RI Udju Djuhaeri, Staf AHli Migas BPK Aep Saefuddin, Kepala Auditoriat VII�A Bambang Widjayanti, Kepala Sub�Auditoriat VII A2 Ahmad Fuad, Kasi BPPU Migas dan KPS Wasito, Kasi Pertamina 2 Didik Hartanto, Kasi BPPU Migas dan KPS Hendratno Tri Wibowo, dan staf BPK Triana. (Far/OL-2)
Hak Angket Jalan di Tempat
21/08/2008 16:29
INILAH.COM, Jakarta – Panitia Angket DPR-RI kecewa. Laporan BPK belum menukik dan hanya berkutat pada permukaan masalah. Padahal, BPK siap memberikan data yang dibutuhkan. Perjalanan hak angket DPR soal BBM pun bak jalan di tempat.
Seperti mitraliur, anggota Panitia Anket DPR meluncurkan protes dan gugatan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sambung-menyambung, suara tak puas bergema di Gedung Wakil Rakyat dalam rapat konsultasi, Kamis (21/8). Mereka menganggap, data yang dibuka BPK tak banyak mengalami kemajuan.
Soetan Batoegana, anggota FPD, menilai pemaparan BPK tak memberikan informasi yang baru. "Apa yang dipaparkan BPK, ujung-ujungnya soal cost recovery dan penerimaan negara. Kalau hanya sekadar itu, tidak perlu ada panitia angket," cetusnya kesal.
Yang diinginkan DPR adalah BPK bisa membuka hasil investigasinya, termasuk perihal kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan negara. Jadi, bukan laporan yang sifatnya datar-datar saja.
Dengan paparan yang disodorkan BPK, Rama Pratama, anggota FPKS, menilai tak ada kesalahan di level kebijakan perminyakan nasional. Padahal, dia yakin BPK memilikinya. "Harus ada level kebijakan seperti kontrak kerja. Saya yakin pasti ada temuan dari BPK," tegasnya.
Seperti apa sebenarnya paparan BPK? Tiga bahasan yang hendak diusung: industri minyak dan gas bumi di Indonesia, hasil pemeriksaan BPK, dan rencana aksi BPK.
Anggota BPK, Warsito, menyebutkan ada tiga soal yang mereka temukan dalam pemeriksaan, yakni cost recovery, pengendalian internal, dan identifikasi pengendalian internal. "Dalam cost recovery terdapat perhitungan tidak akurat,” katanya.
Warsito menambahkan, BPK juga menemukan soal dalam pengendalian internal pengawasan, pengendalian lifting BBM, dan pengawasan produksi. "Termasuk pengendalian biaya oleh BP Migas," tambahnya.
Disamping itu, BPK juga memaparkan perihal pemeriksaan susbsidi BBM Jenis BBM Tertentu (JBT). JBT adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih antara harga jual eceran per liter JBT setelah dikurangi pajak-pajak, dengan harga patokan per liter JBT.
Dalam laporan BPK, terdapat koreksi subsidi JBT pada 2006 sebesar Rp 1,169 miliar dan 2007 sebesar Rp 6,6 miliar. "Ada koreksi karena ada kesalahan perhitungan harga patokan, koreksi harga eceran, dan koreksi volume JBT," tandas Warsito.
Dalam rencana aksinya, BPK membagi atas tiga area pemeriksaan. Area pemeriksaan I perihal kebijakan KPS dan pengendaliannya. Sasarannya, kinerja BP Migas dan Departemen ESDM. Area II, peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Sedangkan area III perihal optimalisasi penerimaan negara yang terdiri dari penjualan minyak mentah dan penjualan produk BBM. Di area III ini, BPK juga berencana memeriksa Pertamina dan Petral, anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura.
Anggota FPAN, Tjatur Sapto Edi, menilai JBT bukannya tak tepat sasaran, tapi tak pernah dihitung. "Cost recovery juga tidak ada laporan," cetus Tjatur.
Menurut dia, BPK juga harus menyelediki kebijakan yang berpotensi merugikan negara. Dengan rencana BPK memeriksa Petral, Tjatur menegaskan, selain Petral juga harus diperiksa pemain-pemain lainnya.
Karena cenderung datar itulah, muncul tudingan seolah-olah BPK menutup-nutupi sesutu. Itu sebabnya, anggota FPD Benny Harman menyatakan BPK harus menjadi bagian dari objek yang diselidiki. "BPK harus menjadi saksi ahli yang turut diselidiki," tegasnya.
Di tempat terpisah, Ketua FPKS, Mahfudz Siddiq menyarankan, agar produktif, Panitia Angket harus minta BPK segera melakukan audit investigatif persoalan kebijakan pengelolaan sektor migas dari hulu ke hilir. Di samping itu, Mahfudz mengusulkan agar Panitia memanggil menteri ESDM di era tiga pemerintahan (Gus Dur, Megawati dan SBY). "Finalisasi dengan memanggil mantan presiden Megawati dan Presiden SBY untuk mengkonfirmasi kebijakan pemerintahan mereka di bidang migas," tandasnya.
Soal keberatan dan interupsi anggota DPR, anggota BPK, Udji Djauhari berkilah. Udji menegaskan, pihaknya sangat siap untuk memberikan data yang dibutuhkan sepanjang Panitia Angket menyebutkan data apa saja yang harus disampaikan. [I4]
INILAH.COM, Jakarta – Panitia Angket DPR-RI kecewa. Laporan BPK belum menukik dan hanya berkutat pada permukaan masalah. Padahal, BPK siap memberikan data yang dibutuhkan. Perjalanan hak angket DPR soal BBM pun bak jalan di tempat.
Seperti mitraliur, anggota Panitia Anket DPR meluncurkan protes dan gugatan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sambung-menyambung, suara tak puas bergema di Gedung Wakil Rakyat dalam rapat konsultasi, Kamis (21/8). Mereka menganggap, data yang dibuka BPK tak banyak mengalami kemajuan.
Soetan Batoegana, anggota FPD, menilai pemaparan BPK tak memberikan informasi yang baru. "Apa yang dipaparkan BPK, ujung-ujungnya soal cost recovery dan penerimaan negara. Kalau hanya sekadar itu, tidak perlu ada panitia angket," cetusnya kesal.
Yang diinginkan DPR adalah BPK bisa membuka hasil investigasinya, termasuk perihal kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan negara. Jadi, bukan laporan yang sifatnya datar-datar saja.
Dengan paparan yang disodorkan BPK, Rama Pratama, anggota FPKS, menilai tak ada kesalahan di level kebijakan perminyakan nasional. Padahal, dia yakin BPK memilikinya. "Harus ada level kebijakan seperti kontrak kerja. Saya yakin pasti ada temuan dari BPK," tegasnya.
Seperti apa sebenarnya paparan BPK? Tiga bahasan yang hendak diusung: industri minyak dan gas bumi di Indonesia, hasil pemeriksaan BPK, dan rencana aksi BPK.
Anggota BPK, Warsito, menyebutkan ada tiga soal yang mereka temukan dalam pemeriksaan, yakni cost recovery, pengendalian internal, dan identifikasi pengendalian internal. "Dalam cost recovery terdapat perhitungan tidak akurat,” katanya.
Warsito menambahkan, BPK juga menemukan soal dalam pengendalian internal pengawasan, pengendalian lifting BBM, dan pengawasan produksi. "Termasuk pengendalian biaya oleh BP Migas," tambahnya.
Disamping itu, BPK juga memaparkan perihal pemeriksaan susbsidi BBM Jenis BBM Tertentu (JBT). JBT adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih antara harga jual eceran per liter JBT setelah dikurangi pajak-pajak, dengan harga patokan per liter JBT.
Dalam laporan BPK, terdapat koreksi subsidi JBT pada 2006 sebesar Rp 1,169 miliar dan 2007 sebesar Rp 6,6 miliar. "Ada koreksi karena ada kesalahan perhitungan harga patokan, koreksi harga eceran, dan koreksi volume JBT," tandas Warsito.
Dalam rencana aksinya, BPK membagi atas tiga area pemeriksaan. Area pemeriksaan I perihal kebijakan KPS dan pengendaliannya. Sasarannya, kinerja BP Migas dan Departemen ESDM. Area II, peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Sedangkan area III perihal optimalisasi penerimaan negara yang terdiri dari penjualan minyak mentah dan penjualan produk BBM. Di area III ini, BPK juga berencana memeriksa Pertamina dan Petral, anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura.
Anggota FPAN, Tjatur Sapto Edi, menilai JBT bukannya tak tepat sasaran, tapi tak pernah dihitung. "Cost recovery juga tidak ada laporan," cetus Tjatur.
Menurut dia, BPK juga harus menyelediki kebijakan yang berpotensi merugikan negara. Dengan rencana BPK memeriksa Petral, Tjatur menegaskan, selain Petral juga harus diperiksa pemain-pemain lainnya.
Karena cenderung datar itulah, muncul tudingan seolah-olah BPK menutup-nutupi sesutu. Itu sebabnya, anggota FPD Benny Harman menyatakan BPK harus menjadi bagian dari objek yang diselidiki. "BPK harus menjadi saksi ahli yang turut diselidiki," tegasnya.
Di tempat terpisah, Ketua FPKS, Mahfudz Siddiq menyarankan, agar produktif, Panitia Angket harus minta BPK segera melakukan audit investigatif persoalan kebijakan pengelolaan sektor migas dari hulu ke hilir. Di samping itu, Mahfudz mengusulkan agar Panitia memanggil menteri ESDM di era tiga pemerintahan (Gus Dur, Megawati dan SBY). "Finalisasi dengan memanggil mantan presiden Megawati dan Presiden SBY untuk mengkonfirmasi kebijakan pemerintahan mereka di bidang migas," tandasnya.
Soal keberatan dan interupsi anggota DPR, anggota BPK, Udji Djauhari berkilah. Udji menegaskan, pihaknya sangat siap untuk memberikan data yang dibutuhkan sepanjang Panitia Angket menyebutkan data apa saja yang harus disampaikan. [I4]
PKS Kok Tetap Calegkan Andi Rahmat
21/08/2008 11:33
INILAH.COM, Jakarta - Andi Rahmat tetap masuk daftar caleg yang didaftarkan PKS ke KPU. Padahal, track record anggota Komisi XI itu agak tercoreng karena ikut studi banding ke London dan New York yang dibiayai BI. Mengapa?
Sebagai partai yang bersemboyan 'bersih peduli', langkah PKS ini menjadi tanda tanya akan keseriusan menjadi partai yang bersih. Namun Ketua Fraksi FPKS Mahfudz Siddiq menyatakan, PKS masih membutuhkan pemikiran-pemikiran dan kinerja yang selama ini dinilai bagus.
Menurut Mahfudz, partai tidak mempertimbangkan informasi yang tidak resmi dalam pencalonan caleg. Selain itu seorang caleg harus melewati proses dan mekanisme seleksi yang berat sebelum dicalonkan. Hal ini juga bertujuan menjaga citra partai agar tidak turun di mata masyarakat.
"Mekanisme yang kita terapkan sangat berat dan ketat, sebagai catatan informasi yang tidak resmi tidak akan kita jadikan pertimbangan sebab isu itu banyak saja jika dicari," kata Mahfudz kepada INILAH.COM, Jakarta, Kamis (21/8).
Mengenai pencalonan Andi Rahmat, dia menjelaskan PKS telah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Namun dari hasil penjelasan Andi, PKS menilai bahwa yang bersangkutan tidak terbukti dan masih layak untuk dicalonkan kembali. Selain itu PKS masih membutuhkan pemikirannya untuk masa depan partai.
"Kami sudah melakukan klarifikasi dan dia tidak bersalah, selain itu tidak ada bukti-bukti selama ini. PKS sendiri masih membutuhkan seseorang seperti Pak Andi karena kinerjanya juga bagus juga pemikiran-pemikirannya masih sangat kami butuhkan," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Humas PKS Mabruri. Menurutnya, selama belum ditetapkan sebagai tersangka dan belum tebukti, Andi Rahmat masih bisa dicalonkan.
"Seperti kata Pak Tifatul, kalau ada kader atau calon yang terindikasi melanggar peraturan misalnya korupsi maka kami akan langsung memprosesnya. Tapi Pak Andi setelah kami klarifikasi dia tidak terbukti bersalah, sampai saat ini saja KPK juga tidak ada, pengadilan juga tidak ada. Jadi ya dia memang layak," imbuh Mabruri.[L8]
INILAH.COM, Jakarta - Andi Rahmat tetap masuk daftar caleg yang didaftarkan PKS ke KPU. Padahal, track record anggota Komisi XI itu agak tercoreng karena ikut studi banding ke London dan New York yang dibiayai BI. Mengapa?
Sebagai partai yang bersemboyan 'bersih peduli', langkah PKS ini menjadi tanda tanya akan keseriusan menjadi partai yang bersih. Namun Ketua Fraksi FPKS Mahfudz Siddiq menyatakan, PKS masih membutuhkan pemikiran-pemikiran dan kinerja yang selama ini dinilai bagus.
Menurut Mahfudz, partai tidak mempertimbangkan informasi yang tidak resmi dalam pencalonan caleg. Selain itu seorang caleg harus melewati proses dan mekanisme seleksi yang berat sebelum dicalonkan. Hal ini juga bertujuan menjaga citra partai agar tidak turun di mata masyarakat.
"Mekanisme yang kita terapkan sangat berat dan ketat, sebagai catatan informasi yang tidak resmi tidak akan kita jadikan pertimbangan sebab isu itu banyak saja jika dicari," kata Mahfudz kepada INILAH.COM, Jakarta, Kamis (21/8).
Mengenai pencalonan Andi Rahmat, dia menjelaskan PKS telah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Namun dari hasil penjelasan Andi, PKS menilai bahwa yang bersangkutan tidak terbukti dan masih layak untuk dicalonkan kembali. Selain itu PKS masih membutuhkan pemikirannya untuk masa depan partai.
"Kami sudah melakukan klarifikasi dan dia tidak bersalah, selain itu tidak ada bukti-bukti selama ini. PKS sendiri masih membutuhkan seseorang seperti Pak Andi karena kinerjanya juga bagus juga pemikiran-pemikirannya masih sangat kami butuhkan," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Humas PKS Mabruri. Menurutnya, selama belum ditetapkan sebagai tersangka dan belum tebukti, Andi Rahmat masih bisa dicalonkan.
"Seperti kata Pak Tifatul, kalau ada kader atau calon yang terindikasi melanggar peraturan misalnya korupsi maka kami akan langsung memprosesnya. Tapi Pak Andi setelah kami klarifikasi dia tidak terbukti bersalah, sampai saat ini saja KPK juga tidak ada, pengadilan juga tidak ada. Jadi ya dia memang layak," imbuh Mabruri.[L8]
Thursday, August 21, 2008
Peta Dampak Lumpur Lapindo Akan Direvisi
Koran tempo, 21/8/08
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyetujui revisi peta terkena dampak semburan lumpur Lapindo yang sudah tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007.
Jakarta -- Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyetujui revisi peta terkena dampak semburan lumpur Lapindo yang sudah tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Melalui revisi ini, daerah yang tidak masuk peta tapi terkena dampak semburan belakangan ini akan masuk peta.
"Kami dapat memahami mereka benar-benar terkena luberan," kata Djoko setelah menerima delegasi korban Lapindo dan Panitia Khusus Lumpur Lapindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo di Jakarta kemarin. Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo sudah mengusulkan daerah itu dimasukkan dalam peta agar mendapat ganti rugi.
Revisi peta terkena dampak diutamakan untuk daerah yang sudah pasti terkena luberan lumpur, seperti Siring Barat, setelah tanggul jebol. Daerah lain yang tidak kena semburan tapi terjadi gelembung gas metana akan diteliti lebih dulu sebelum dipastikan layak huni atau tidak. Fenomena gas ini tak kalah berbahaya karena, begitu disulut api, langsung menyala.
Namun, Djoko menegaskan revisi peta itu bukan kewenangannya. Persetujuan ini akan disampaikan kepada Presiden Yudhoyono. Hitungan kompensasi korban bencana juga dilakukan secara bersama-sama.
Koordinator Gerakan Korban Lumpur Empat Desa (Gempur 4D) Ahmad Zakaria mengatakan mereka baru mempercayai revisi itu jika Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 sudah diubah. "Kami minta peraturan presiden yang baru," kata Zakaria.
Zakaria mengatakan sejak awal lima desa ini sudah masuk dalam peta terkena dampak dengan kategori berbahaya dan tidak layak huni. Tapi, karena berada di luar ring satu, mereka tidak berhak mendapat ganti rugi.
Korban lumpur Lapindo yang mengakhiri blokade jalan kemarin menggelar istigasah di sekitar Jalan Raya Porong. Mereka membentangkan spanduk berisi hujatan kepada DPR berbunyi "Ojo Coblos Partai Pengkhianat Rakyat" (jangan pilih partai pengkhianat rakyat).
Tentang hasil laporan Tim Pengawas Penanganan Lumpur Lapindo Dewan Perwakilan Rakyat, Djoko Kirmanto mengaku belum bisa menyimpulkan karena anggota DPR sendiri masih terbelah pendapatnya. Dia menyatakan kesimpulan sifat fenomena luberan lumpur tidak tepat jika diputuskan DPR. "Ini masalah ilmiah, harus oleh ahli dan tidak bisa politis," ujarnya.
Sampai kemarin DPR belum menentukan sikap tentang kasus semburan lumpur Lapindo. Dalam rapat paripurna kemarin, DPR memutuskan masa kerja Tim Pengawas Penanganan Lumpur Sidoarjo diperpanjang, tapi interpelasi juga dilanjutkan. "Keputusan diperpanjang sambil interpelasi," kata Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno.
Hasil rapat ini dikritik Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq. Dia mendesak Dewan bersikap tegas akan memperpanjang masa kerja tim pengawas atau memilih interpelasi. ARIF F | HARUN MAHBUB | DWI RIYANTO AGUSTIAR | ROHMAN TAUFIQ
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyetujui revisi peta terkena dampak semburan lumpur Lapindo yang sudah tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007.
Jakarta -- Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyetujui revisi peta terkena dampak semburan lumpur Lapindo yang sudah tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Melalui revisi ini, daerah yang tidak masuk peta tapi terkena dampak semburan belakangan ini akan masuk peta.
"Kami dapat memahami mereka benar-benar terkena luberan," kata Djoko setelah menerima delegasi korban Lapindo dan Panitia Khusus Lumpur Lapindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo di Jakarta kemarin. Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo sudah mengusulkan daerah itu dimasukkan dalam peta agar mendapat ganti rugi.
Revisi peta terkena dampak diutamakan untuk daerah yang sudah pasti terkena luberan lumpur, seperti Siring Barat, setelah tanggul jebol. Daerah lain yang tidak kena semburan tapi terjadi gelembung gas metana akan diteliti lebih dulu sebelum dipastikan layak huni atau tidak. Fenomena gas ini tak kalah berbahaya karena, begitu disulut api, langsung menyala.
Namun, Djoko menegaskan revisi peta itu bukan kewenangannya. Persetujuan ini akan disampaikan kepada Presiden Yudhoyono. Hitungan kompensasi korban bencana juga dilakukan secara bersama-sama.
Koordinator Gerakan Korban Lumpur Empat Desa (Gempur 4D) Ahmad Zakaria mengatakan mereka baru mempercayai revisi itu jika Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 sudah diubah. "Kami minta peraturan presiden yang baru," kata Zakaria.
Zakaria mengatakan sejak awal lima desa ini sudah masuk dalam peta terkena dampak dengan kategori berbahaya dan tidak layak huni. Tapi, karena berada di luar ring satu, mereka tidak berhak mendapat ganti rugi.
Korban lumpur Lapindo yang mengakhiri blokade jalan kemarin menggelar istigasah di sekitar Jalan Raya Porong. Mereka membentangkan spanduk berisi hujatan kepada DPR berbunyi "Ojo Coblos Partai Pengkhianat Rakyat" (jangan pilih partai pengkhianat rakyat).
Tentang hasil laporan Tim Pengawas Penanganan Lumpur Lapindo Dewan Perwakilan Rakyat, Djoko Kirmanto mengaku belum bisa menyimpulkan karena anggota DPR sendiri masih terbelah pendapatnya. Dia menyatakan kesimpulan sifat fenomena luberan lumpur tidak tepat jika diputuskan DPR. "Ini masalah ilmiah, harus oleh ahli dan tidak bisa politis," ujarnya.
Sampai kemarin DPR belum menentukan sikap tentang kasus semburan lumpur Lapindo. Dalam rapat paripurna kemarin, DPR memutuskan masa kerja Tim Pengawas Penanganan Lumpur Sidoarjo diperpanjang, tapi interpelasi juga dilanjutkan. "Keputusan diperpanjang sambil interpelasi," kata Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno.
Hasil rapat ini dikritik Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq. Dia mendesak Dewan bersikap tegas akan memperpanjang masa kerja tim pengawas atau memilih interpelasi. ARIF F | HARUN MAHBUB | DWI RIYANTO AGUSTIAR | ROHMAN TAUFIQ
Wednesday, August 20, 2008
DINASTI Ala Parlemen
Republika, 2008-08-18 16:14:00
Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sejumlah petinggi partai politik ramai-ramai mencalonkan anak, cucu, menantu, sampai adik menjadi calon wakil rakyat. Entah karena popularitas atau memang para generasi penerus ini punya kredibilitas untuk menjadi wakil rakyat. Bahkan, mereka tak malu-malu untuk ditempatkan di nomor jadi.
Budaya nepotisme di Indonesia bukanlah hal yang baru karena sudah dilakukan sejak lama. Dan, itu sah-sah saja karena, di beberapa negara lain, masalah kekerabatan merupakan hal biasa di jajaran ke kua saan. Kalau tidak anaknya, cucunya, me nantunya, bah kan bila perlu pembantunya pun bisa me wa risi tahtanya. Di Amerika Serikat, keluarga Kennedy seolah menjadi hak paten untuk urusan pemegang ke kua saan. Sebagai contoh, aktor Arnold Schwa rzenegger harus menikahi dulu sa lah satu keturunan Kennedy, Maria Shriver, untuk bisa melenggang menjadi gubernur California.
Belum lagi, ayah dan anak Bush. Hanya berselang dua kali jabatan, George W Bush berhasil meneruskan posisi presiden yang sempat dipegang sang Ayah, George Bush. Demikian juga di Indonesia. Dinasti politik Soekarno diteruskan oleh anaknya, Megawati, ketika ia terpilih sebagai presiden. Belum anak-anak Soekarno lainnya yang bertebaran di sejumlah partai politik.
Tak hanya itu, generasi berikutnya juga su dah mulai meneruskan jejak di dunia politik. Ada Puan Maharani, anak kandung Megawati, yang dicalonkan jadi anggota DPR. Selain Puan, trah Soekarno juga akan dilanjutkan oleh Putih Guntur Soekarnoputri, anak Guntur Soe karnoputra, kakak Megawati. Kondisi ini sebenarnya merupakan bagian dari pembentukan dinasti politik keluarga ataupun bagian dari desain meneruskan ideologi partai.
Sekjen Forum Masyarakat Pemantau Par lemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, mengatakan, sah-sah saja elite parpol memasukkan anak mereka kedalam penyusunan calon legislatif di Pemilu 2009. Langkah elite ini sudah terlihat sejak lama ketika beberapa nama keturunan mereka. Sebastian menyebut (lagi-lagi) Puan Maharani dan Zanubah Chafsah Wahid dari PDIP dan PKB yang diajak masuk ke parpol milik orang tua mereka. ‘’Ini karakter parpol di Indonesia sampai hari ini.
Rata-rata elite parpol merasa harus menurunkan posisi politiknya,’‘ katanya. Masalahnya, tentu praktik ini menggang gu proses kaderisasi parpol. Kader yang dijaring untuk masuk ke Senayan bukanlah kader-kader terbaik secara kualitas dengan aspirasi dari bawah. Hasilnya tentu wakil rakyat yang kinerjanya tidak terukur hanya dekat dengan elite parpol.
Untung, menurut Sabastian, kalau anak si elite parpol mengerti atau melek politik. Mereka tidak asal bunyi bahkan bisa menandingi kehebatan orang tuanya di parlemen. Sebaliknya, kalau ternyata si anak benar-benar mentah politik, akhirnya hanya menghancurkan partai dan fraksi itu sendiri.
Sebastian mengambil contoh anak proklamator Bung Karno, Guruh Soekarnoputra. Menurutnya, di parlemen tak jelas Guruh masuk di komisi berapa. Dia terlihat ikut rapat-rapat komisi. ‘’Datang saja ke DPR cuma sekali-kali,’‘ katanya. Sebaliknya, ia memberi contoh yang berlawanan, yaitu putra Sabam Sirait, Ma ruarar Sirait, yang kini duduk di Komisi Keuangan dan Perbankan. Sebastian menilai Maruarar tidak kosong-kosong amat masuk ke DPR, ia punya bekal politik karena dididik dari bawah.
Namun, masalah tidak berhenti sampai di situ. Sebastian menjelaskan, bagi parpol yang melanggengkan budaya nomor urut politik, nomor urut teratas dengan mudah dikantongi keturunan elite parpol. ‘’Ini ber bahaya,’‘ katanya memperingatkan.
Gampangnya, keturunan anak-anak petinggi parpol mendapat nomor jadi akan
membuat anggota parpol lainnya risih. Konsekuensinya tentu situasi internal parpol menjadi panas. Di sisi lain, mekanisme demikian, yang mulai merebak akhir-akhir ini, justru makin memperkeruh citra parpol. ‘’Parpol tetap dipandang sebagai milik elite. Padahal, harusnya parpol menjadi milik publik,’‘ katanya.
Sistem penjaringan oligarki dapat ditafsirkan dengan sistem keputusan yang dilaku kan penguasa. Sehingga, keputusan yang diambil pun biasanya masih terkait dengan hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan. Dengan kata lain, sistem ini masih menganut nepotisme. Hal inilah yang diambil ketika para petinggi partai risau memikirkan siapa yang bisa dijual. Edi Baskoro, putera dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dicalonkan Partai Demokrat menjadi caleg dengan nomor urut satu di daerah pemilihan DKI Ja karta. Banyak pihak merasa bingung dengan dipilihnya Edi karena selama ini namanya nyaris tak terdengar di jalur politik. Kalaupun dikenal, ia hanya anak presiden dan beberapa kali masuk infotainment karena digosipkan pacaran dengan seorang artis.
Pertimbangan menempatkan anak-anak tokoh atau pejabat ini lebih kepada meman dang ibu atau bapaknya yang memi liki posisi strategis di partai bersangkutan. Namun, hal ini sempat dibantah Max Sopacua, wasekjen Partai Demokrat. Pencalonan Edi karena ia dianggap calon yang cemerlang. Max menilai pendidikan Edi yang kuliah di Australia dan pengalaman di Partai Demokrat selama ini membuat ia dilirik menjadi pengurus dan calon
anggota DPR.
Namun, bagaimana dengan kasus di Suma tra. Seorang petinggi DPRD Medan
yang lalu berniat menjadi caleg DPR RI. Pa da saat yang sama, anaknya menjadi caleg di DPRD Sumatra Utara. Dan, anaknya yang lain menjadi caleg di DPRD Medan. Atau, nama besar mantan wakil presiden Hamzah Haz. Meski ia tidak termasuk dalam daftar caleg, sejumlah nama staf khususnya di Sekretariat Wapres masuk.
Anak Hamzah Haz, Nur Agus Haz, masuk dalam caleg urutan nomor dua dari daerah pemilihan DKI Jakarta I. Sedangkan, menantu Hamzah, Musa Ichwanshah juga masuk daftar caleg dari PPP. Pasangan suami istri, Tosari Widjaya dan Ma chu shoh Widjaya, tercantum dalam daftar caleg untuk daerah pe mi lihan Jawa Timur II dan Jawa Timur VII.
Malah Yunus Yosfiah, yang juga mantan men teri penerangan berada di nomor urut 1 daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. Sedangkan, istrinya, Hj Antonia Ricardo, berada di nomor urut 2 daerah pemilihan NTT II. Setali tiga uang. Pendiri serta mantan ketua umum DPP Partai Amanat Nasional, Amien Rais, tak mau ketinggalan. Putra Amien Rais, Hanafi Rais, dipastikan ma suk sebagai calon wakil rakyat dari PAN untuk daerah pemilihan Provinsi Aceh.
Seperti itulah gambaran perpolitikan di In donesia yang sangat kental aroma nepotismenya. Tak kurang, penggambaran kondisi ini seperti sebuah serial TV yang panjang ber l arut-larut tentang kekuasaan, kemewahan, dan pengkhianatan dengan judul Dinasty menjadi favorit pada pertengahan 1980-an.
Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro), Hadar Navis Gumay, menambahkan, keluarga para elite parpol harus punya motivasi yang jelas untuk masuk ke parlemen. Apa sekadar ikut-ikutan dan terbawa nama besar atau memang ingin ter jun ke politik dan mewakili rakyat? Cetro berpendapat selaras dengan Formappi soal betapa mudahnya keluarga elite parpol masuk ke nomor urut tinggi atau mendapat kemudahan pencalonan. ‘’Tidak boleh ada perlakuan khusus. Pen calonan itu harusnya sesuai dengan aturan di parpol.’‘
Ancaman lainnya, tambah Hadar, datang dari kualitas keluarga elite parpol. Ia menilai, bila tidak hati-hati, masuknya anak elite parpol ke DPR malah kontrakdiktif. Alih-alih meningkatkan pamor orang tuanya, kualitas anak elite itu akan menenggelamkannya.
Apakah masuknya keluarga elite parpol itu bisa mendongkrak suara? Ternyata, belum tentu. Hadar melihat mereka kalah pamor dengan artis. ‘’Justru, kalau yang dikenal orang tuanya bisa-bisa masyarakat jadi antipati. Jadinya, ini pertaruhan nama baik,’‘ pungkasnya.
Memang, tak semua keluarga elite politik dinilai buruk ketika mereka menerus
kan karier politik orang tuanya. Maruarar Sirait misalnya. Sebagai salah satu anggota DPR yang merupakan anak dari Sa bam Sirait, Maruarar dianggap mumpuni.
Menurutnya, semestinya dimaknai bahwa semua orang punya kesempatan dan hak yang sama. ‘’Dalam konteks pencalegan, apakah seseorang itu berlatar belakang sebagai anak petinggi partai, tokoh politik, pengusaha, artis, maka mereka punya hak yang sama,’‘ kata Maruarar, yang saat ini aktif di Koalisi Parlemen Muda bersama Yuddy Chrisnandi.
Hal terpenting, lanjut dia, siapa pun yang ditetapkan sebagai caleg parpol tentunya memenuhi kriteria yang ditentukan parpol. Bagaimanapun, tidak ada parpol yang akan membiarkan dirinya hancur karena memilih caleg yang tidak layak dicalonkan. Maruarar melihat pencalonan Puan Maharani berdasarkan pertimbangan rasional.
Dikatakannya, Puan Maharani selama ini sudah lama aktif sebagai ketua Bidang Perempuan dan Pemberdayaan Masyara kat DPP PDIP. Selama berada di PDIP, ki nerja Puan juga dinilai baik. ‘’Kalau bicara tentang pendidikan formal, Puan Maha ra ni juga pendidikan formalnya baik,’‘ kata dia.
Hal lain yang justru dimiliki Puan di banding caleg lain adalah dari kematangan politik dan mental. Sebagai anak dari Megawati dan Taufik Kiemas, menurut Ma ru arar, Puan sudah ikut merasakan tekanan politik yang dialami PDIP pada masa Orde Baru.
Disinggung tentang posisinya yang juga berasal dari darah biru di PDIP, Maruarar mengatakan, ia tidak mau munafik untuk tidak mengakui peran ayahnya. ‘’Saya juga bisa seperti sekarang karena peran Papa (Sabam Sirait),’‘ ungkapnya.
Dikatakannya, Sabam Sirait mengajarkannya tentang nilai, etika, dan totalitas dalam berpolitik. Ketika mendapatkan kesempatan untuk maju sebagai anggota DPR, kata Maruarar, ia membuktikan dengan bekerja semaksimal mungkin. Membuktikan dengan kinerja yang baik, menjawab keraguan akan kemampuannya, sekaligus menjaga nama baik orang tuanya.
Ketua Fraksi PKS DPR, Mahfudz Siddiq, mengatakan, banyaknya darah biru yang tampil menunjukkan adanya oligarkhi berbasis kekeluargaan masih kuat da lam kehidupan berpartai. ‘’Dalam praktik politik, hal itu sebenarnya sah-sah saja. Tapi, dalam konteks demokratisasi ini merupakan kemunduran,’‘ tandasnya.
Fenomena ini menunjukkan partai belum melakukan rekrutmen secara terbuka. Akan lebih parah lagi, lanjut dia, kalau ternyata mereka maju hanya mengandalkan privallege orang tua mereka, tanpa mengikuti prosedur kaderisasi yang berlaku. ‘’Implikasinya, parpol tidak membangun kekuatan dari basis organisasi, tapi lebih pada primordialisme. Ini akan membangun iklim demokrasi di tubuh partai,’‘ ungkap Mahfudz.
Dengan posisi seperti itu, menurut Mahfudz, mereka yang mendapatkan privallege semestinya bisa membuktikan diri bahwa mereka tidak sekedar ndompleng nama besar orang tuanya. ‘’Kalau mereka tidak ber hasil membuktikan, akan menjadi musibah bagi partai,’‘ kata politikus PKS itu.
Mahfudz berpandangan, kalau privallege karena orang tua ini terus berlangsung dan memengaruhi pola pengambilan keputusan di partai, akan mengguncang kesinambungan partai. Orang akan makin sulit berpartisipasi dalam pengambilan ke putusan partai. c64/evy/dwo
Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sejumlah petinggi partai politik ramai-ramai mencalonkan anak, cucu, menantu, sampai adik menjadi calon wakil rakyat. Entah karena popularitas atau memang para generasi penerus ini punya kredibilitas untuk menjadi wakil rakyat. Bahkan, mereka tak malu-malu untuk ditempatkan di nomor jadi.
Budaya nepotisme di Indonesia bukanlah hal yang baru karena sudah dilakukan sejak lama. Dan, itu sah-sah saja karena, di beberapa negara lain, masalah kekerabatan merupakan hal biasa di jajaran ke kua saan. Kalau tidak anaknya, cucunya, me nantunya, bah kan bila perlu pembantunya pun bisa me wa risi tahtanya. Di Amerika Serikat, keluarga Kennedy seolah menjadi hak paten untuk urusan pemegang ke kua saan. Sebagai contoh, aktor Arnold Schwa rzenegger harus menikahi dulu sa lah satu keturunan Kennedy, Maria Shriver, untuk bisa melenggang menjadi gubernur California.
Belum lagi, ayah dan anak Bush. Hanya berselang dua kali jabatan, George W Bush berhasil meneruskan posisi presiden yang sempat dipegang sang Ayah, George Bush. Demikian juga di Indonesia. Dinasti politik Soekarno diteruskan oleh anaknya, Megawati, ketika ia terpilih sebagai presiden. Belum anak-anak Soekarno lainnya yang bertebaran di sejumlah partai politik.
Tak hanya itu, generasi berikutnya juga su dah mulai meneruskan jejak di dunia politik. Ada Puan Maharani, anak kandung Megawati, yang dicalonkan jadi anggota DPR. Selain Puan, trah Soekarno juga akan dilanjutkan oleh Putih Guntur Soekarnoputri, anak Guntur Soe karnoputra, kakak Megawati. Kondisi ini sebenarnya merupakan bagian dari pembentukan dinasti politik keluarga ataupun bagian dari desain meneruskan ideologi partai.
Sekjen Forum Masyarakat Pemantau Par lemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, mengatakan, sah-sah saja elite parpol memasukkan anak mereka kedalam penyusunan calon legislatif di Pemilu 2009. Langkah elite ini sudah terlihat sejak lama ketika beberapa nama keturunan mereka. Sebastian menyebut (lagi-lagi) Puan Maharani dan Zanubah Chafsah Wahid dari PDIP dan PKB yang diajak masuk ke parpol milik orang tua mereka. ‘’Ini karakter parpol di Indonesia sampai hari ini.
Rata-rata elite parpol merasa harus menurunkan posisi politiknya,’‘ katanya. Masalahnya, tentu praktik ini menggang gu proses kaderisasi parpol. Kader yang dijaring untuk masuk ke Senayan bukanlah kader-kader terbaik secara kualitas dengan aspirasi dari bawah. Hasilnya tentu wakil rakyat yang kinerjanya tidak terukur hanya dekat dengan elite parpol.
Untung, menurut Sabastian, kalau anak si elite parpol mengerti atau melek politik. Mereka tidak asal bunyi bahkan bisa menandingi kehebatan orang tuanya di parlemen. Sebaliknya, kalau ternyata si anak benar-benar mentah politik, akhirnya hanya menghancurkan partai dan fraksi itu sendiri.
Sebastian mengambil contoh anak proklamator Bung Karno, Guruh Soekarnoputra. Menurutnya, di parlemen tak jelas Guruh masuk di komisi berapa. Dia terlihat ikut rapat-rapat komisi. ‘’Datang saja ke DPR cuma sekali-kali,’‘ katanya. Sebaliknya, ia memberi contoh yang berlawanan, yaitu putra Sabam Sirait, Ma ruarar Sirait, yang kini duduk di Komisi Keuangan dan Perbankan. Sebastian menilai Maruarar tidak kosong-kosong amat masuk ke DPR, ia punya bekal politik karena dididik dari bawah.
Namun, masalah tidak berhenti sampai di situ. Sebastian menjelaskan, bagi parpol yang melanggengkan budaya nomor urut politik, nomor urut teratas dengan mudah dikantongi keturunan elite parpol. ‘’Ini ber bahaya,’‘ katanya memperingatkan.
Gampangnya, keturunan anak-anak petinggi parpol mendapat nomor jadi akan
membuat anggota parpol lainnya risih. Konsekuensinya tentu situasi internal parpol menjadi panas. Di sisi lain, mekanisme demikian, yang mulai merebak akhir-akhir ini, justru makin memperkeruh citra parpol. ‘’Parpol tetap dipandang sebagai milik elite. Padahal, harusnya parpol menjadi milik publik,’‘ katanya.
Sistem penjaringan oligarki dapat ditafsirkan dengan sistem keputusan yang dilaku kan penguasa. Sehingga, keputusan yang diambil pun biasanya masih terkait dengan hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan. Dengan kata lain, sistem ini masih menganut nepotisme. Hal inilah yang diambil ketika para petinggi partai risau memikirkan siapa yang bisa dijual. Edi Baskoro, putera dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dicalonkan Partai Demokrat menjadi caleg dengan nomor urut satu di daerah pemilihan DKI Ja karta. Banyak pihak merasa bingung dengan dipilihnya Edi karena selama ini namanya nyaris tak terdengar di jalur politik. Kalaupun dikenal, ia hanya anak presiden dan beberapa kali masuk infotainment karena digosipkan pacaran dengan seorang artis.
Pertimbangan menempatkan anak-anak tokoh atau pejabat ini lebih kepada meman dang ibu atau bapaknya yang memi liki posisi strategis di partai bersangkutan. Namun, hal ini sempat dibantah Max Sopacua, wasekjen Partai Demokrat. Pencalonan Edi karena ia dianggap calon yang cemerlang. Max menilai pendidikan Edi yang kuliah di Australia dan pengalaman di Partai Demokrat selama ini membuat ia dilirik menjadi pengurus dan calon
anggota DPR.
Namun, bagaimana dengan kasus di Suma tra. Seorang petinggi DPRD Medan
yang lalu berniat menjadi caleg DPR RI. Pa da saat yang sama, anaknya menjadi caleg di DPRD Sumatra Utara. Dan, anaknya yang lain menjadi caleg di DPRD Medan. Atau, nama besar mantan wakil presiden Hamzah Haz. Meski ia tidak termasuk dalam daftar caleg, sejumlah nama staf khususnya di Sekretariat Wapres masuk.
Anak Hamzah Haz, Nur Agus Haz, masuk dalam caleg urutan nomor dua dari daerah pemilihan DKI Jakarta I. Sedangkan, menantu Hamzah, Musa Ichwanshah juga masuk daftar caleg dari PPP. Pasangan suami istri, Tosari Widjaya dan Ma chu shoh Widjaya, tercantum dalam daftar caleg untuk daerah pe mi lihan Jawa Timur II dan Jawa Timur VII.
Malah Yunus Yosfiah, yang juga mantan men teri penerangan berada di nomor urut 1 daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. Sedangkan, istrinya, Hj Antonia Ricardo, berada di nomor urut 2 daerah pemilihan NTT II. Setali tiga uang. Pendiri serta mantan ketua umum DPP Partai Amanat Nasional, Amien Rais, tak mau ketinggalan. Putra Amien Rais, Hanafi Rais, dipastikan ma suk sebagai calon wakil rakyat dari PAN untuk daerah pemilihan Provinsi Aceh.
Seperti itulah gambaran perpolitikan di In donesia yang sangat kental aroma nepotismenya. Tak kurang, penggambaran kondisi ini seperti sebuah serial TV yang panjang ber l arut-larut tentang kekuasaan, kemewahan, dan pengkhianatan dengan judul Dinasty menjadi favorit pada pertengahan 1980-an.
Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro), Hadar Navis Gumay, menambahkan, keluarga para elite parpol harus punya motivasi yang jelas untuk masuk ke parlemen. Apa sekadar ikut-ikutan dan terbawa nama besar atau memang ingin ter jun ke politik dan mewakili rakyat? Cetro berpendapat selaras dengan Formappi soal betapa mudahnya keluarga elite parpol masuk ke nomor urut tinggi atau mendapat kemudahan pencalonan. ‘’Tidak boleh ada perlakuan khusus. Pen calonan itu harusnya sesuai dengan aturan di parpol.’‘
Ancaman lainnya, tambah Hadar, datang dari kualitas keluarga elite parpol. Ia menilai, bila tidak hati-hati, masuknya anak elite parpol ke DPR malah kontrakdiktif. Alih-alih meningkatkan pamor orang tuanya, kualitas anak elite itu akan menenggelamkannya.
Apakah masuknya keluarga elite parpol itu bisa mendongkrak suara? Ternyata, belum tentu. Hadar melihat mereka kalah pamor dengan artis. ‘’Justru, kalau yang dikenal orang tuanya bisa-bisa masyarakat jadi antipati. Jadinya, ini pertaruhan nama baik,’‘ pungkasnya.
Memang, tak semua keluarga elite politik dinilai buruk ketika mereka menerus
kan karier politik orang tuanya. Maruarar Sirait misalnya. Sebagai salah satu anggota DPR yang merupakan anak dari Sa bam Sirait, Maruarar dianggap mumpuni.
Menurutnya, semestinya dimaknai bahwa semua orang punya kesempatan dan hak yang sama. ‘’Dalam konteks pencalegan, apakah seseorang itu berlatar belakang sebagai anak petinggi partai, tokoh politik, pengusaha, artis, maka mereka punya hak yang sama,’‘ kata Maruarar, yang saat ini aktif di Koalisi Parlemen Muda bersama Yuddy Chrisnandi.
Hal terpenting, lanjut dia, siapa pun yang ditetapkan sebagai caleg parpol tentunya memenuhi kriteria yang ditentukan parpol. Bagaimanapun, tidak ada parpol yang akan membiarkan dirinya hancur karena memilih caleg yang tidak layak dicalonkan. Maruarar melihat pencalonan Puan Maharani berdasarkan pertimbangan rasional.
Dikatakannya, Puan Maharani selama ini sudah lama aktif sebagai ketua Bidang Perempuan dan Pemberdayaan Masyara kat DPP PDIP. Selama berada di PDIP, ki nerja Puan juga dinilai baik. ‘’Kalau bicara tentang pendidikan formal, Puan Maha ra ni juga pendidikan formalnya baik,’‘ kata dia.
Hal lain yang justru dimiliki Puan di banding caleg lain adalah dari kematangan politik dan mental. Sebagai anak dari Megawati dan Taufik Kiemas, menurut Ma ru arar, Puan sudah ikut merasakan tekanan politik yang dialami PDIP pada masa Orde Baru.
Disinggung tentang posisinya yang juga berasal dari darah biru di PDIP, Maruarar mengatakan, ia tidak mau munafik untuk tidak mengakui peran ayahnya. ‘’Saya juga bisa seperti sekarang karena peran Papa (Sabam Sirait),’‘ ungkapnya.
Dikatakannya, Sabam Sirait mengajarkannya tentang nilai, etika, dan totalitas dalam berpolitik. Ketika mendapatkan kesempatan untuk maju sebagai anggota DPR, kata Maruarar, ia membuktikan dengan bekerja semaksimal mungkin. Membuktikan dengan kinerja yang baik, menjawab keraguan akan kemampuannya, sekaligus menjaga nama baik orang tuanya.
Ketua Fraksi PKS DPR, Mahfudz Siddiq, mengatakan, banyaknya darah biru yang tampil menunjukkan adanya oligarkhi berbasis kekeluargaan masih kuat da lam kehidupan berpartai. ‘’Dalam praktik politik, hal itu sebenarnya sah-sah saja. Tapi, dalam konteks demokratisasi ini merupakan kemunduran,’‘ tandasnya.
Fenomena ini menunjukkan partai belum melakukan rekrutmen secara terbuka. Akan lebih parah lagi, lanjut dia, kalau ternyata mereka maju hanya mengandalkan privallege orang tua mereka, tanpa mengikuti prosedur kaderisasi yang berlaku. ‘’Implikasinya, parpol tidak membangun kekuatan dari basis organisasi, tapi lebih pada primordialisme. Ini akan membangun iklim demokrasi di tubuh partai,’‘ ungkap Mahfudz.
Dengan posisi seperti itu, menurut Mahfudz, mereka yang mendapatkan privallege semestinya bisa membuktikan diri bahwa mereka tidak sekedar ndompleng nama besar orang tuanya. ‘’Kalau mereka tidak ber hasil membuktikan, akan menjadi musibah bagi partai,’‘ kata politikus PKS itu.
Mahfudz berpandangan, kalau privallege karena orang tua ini terus berlangsung dan memengaruhi pola pengambilan keputusan di partai, akan mengguncang kesinambungan partai. Orang akan makin sulit berpartisipasi dalam pengambilan ke putusan partai. c64/evy/dwo
PPP dan PKS Terapkan Sistem Nomor Urut
Jawapos, Minggu, 17 Agustus 2008 ]
JAKARTA - Saat sejumlah partai menerapkan sistem peraih suara terbanyak untuk menetapkan caleg jadi, PPP dan PKS memilih menahan diri. Kedua partai itu berkomitmen menerapkan sistem yang diatur pada UU No.10/2008 tentang Pemilu Legislatif yang menyebut caleg terpilih bila mencapai 30 persen BPP�(bilangan pembagi pemilih).
''Bagaimana mungkin parlemen yang membuat UU malah mengajari dan mengajak masyarakat untuk mengingkarinya sendiri,'' kata Ketua Fraksi PPP DPR Lukman Hakim Syaifuddin di gedung DPR, Senayan, kemarin (15/8).
Menurut dia, syarat perolehan 30 persen dari BPP untuk menentukan caleg terpilih merupakan hasil kompromi terbaik dalam pembahasan RUU�Pemilu. Bila tidak ada caleg yang mencapai persentase itu, katanya, caleg terpilih kembali ke nomor urut. ''Ini titik tengah antara kelompok pendukung suara terbanyak dan kubu pendukung nomor urut,'' tegasnya.
Dalam pembahasan RUU Pemilu, PPP sebenarnya termasuk pendukung sistem suara terbanyak, begitu juga PKS. Lantas, bagaimana sikap PKS?
''Kami tetap mengikuti aturan main yang ada. Walaupun dalam pembahasan dulu kami mendukung sistem suara terbanyak, tapi ketika sudah ditetapkan undang-undang, ya sudah, itu jadi panduan kita bersama,'' kata Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq.
Menurut Mahfudz, penerapan sistem suara terbanyak dalam penetapan caleg terpilih di internal partai hanya membuat terjadinya dualisme sistem. Sebab, UU Pemilu secara tegas menyebut caleg terpilih bila mencapai 30 persen BPP. Kondisi ini, menurut Mahfudz, rawan konflik.
''Walau ada kesepakatan internal, belum tentu tidak menimbulkan persoalan. Apalagi ketika sudah bicara soal kursi. Toh, tidak ada kekuatan hukum tetap yang bisa membenarkan sistem suara terbanyak itu,'' ujarnya.
Saat ini sejumlah partai sudah memastikan diri akan menerapkan secara internal sistem suara terbanyak. Mereka, antara lain, PAN, PBR, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Sikap Partai Golkar termasuk yang paling kontroversial. Sebab, partai beringin itu sebelumnya menolak keras sistem suara terbanyak.(pri)
JAKARTA - Saat sejumlah partai menerapkan sistem peraih suara terbanyak untuk menetapkan caleg jadi, PPP dan PKS memilih menahan diri. Kedua partai itu berkomitmen menerapkan sistem yang diatur pada UU No.10/2008 tentang Pemilu Legislatif yang menyebut caleg terpilih bila mencapai 30 persen BPP�(bilangan pembagi pemilih).
''Bagaimana mungkin parlemen yang membuat UU malah mengajari dan mengajak masyarakat untuk mengingkarinya sendiri,'' kata Ketua Fraksi PPP DPR Lukman Hakim Syaifuddin di gedung DPR, Senayan, kemarin (15/8).
Menurut dia, syarat perolehan 30 persen dari BPP untuk menentukan caleg terpilih merupakan hasil kompromi terbaik dalam pembahasan RUU�Pemilu. Bila tidak ada caleg yang mencapai persentase itu, katanya, caleg terpilih kembali ke nomor urut. ''Ini titik tengah antara kelompok pendukung suara terbanyak dan kubu pendukung nomor urut,'' tegasnya.
Dalam pembahasan RUU Pemilu, PPP sebenarnya termasuk pendukung sistem suara terbanyak, begitu juga PKS. Lantas, bagaimana sikap PKS?
''Kami tetap mengikuti aturan main yang ada. Walaupun dalam pembahasan dulu kami mendukung sistem suara terbanyak, tapi ketika sudah ditetapkan undang-undang, ya sudah, itu jadi panduan kita bersama,'' kata Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq.
Menurut Mahfudz, penerapan sistem suara terbanyak dalam penetapan caleg terpilih di internal partai hanya membuat terjadinya dualisme sistem. Sebab, UU Pemilu secara tegas menyebut caleg terpilih bila mencapai 30 persen BPP. Kondisi ini, menurut Mahfudz, rawan konflik.
''Walau ada kesepakatan internal, belum tentu tidak menimbulkan persoalan. Apalagi ketika sudah bicara soal kursi. Toh, tidak ada kekuatan hukum tetap yang bisa membenarkan sistem suara terbanyak itu,'' ujarnya.
Saat ini sejumlah partai sudah memastikan diri akan menerapkan secara internal sistem suara terbanyak. Mereka, antara lain, PAN, PBR, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Sikap Partai Golkar termasuk yang paling kontroversial. Sebab, partai beringin itu sebelumnya menolak keras sistem suara terbanyak.(pri)
SEPUTAR PIDATO PRESIDEN
Waspada Online Saturday, 16 August 2008 00:00 WIB
R FERDIAN ANDI R & AHLUWALIA & ANTON ALIABBAS
indonesia_flag_w_garuda.jpgRefleksi Pidato Kenegaraan Presiden
Fantastis dan ambisius. Itulah potret pidato Presiden SBY di DPR-RI. Proyeksinya di berbagai bidang sangat optimistik. Banyak pihak menyebutnya pidato ini sebagai pertaruhan SBY menuju Pemilu 2009. Dalam pidato kenegaraan di DPR, Jumat (15/8), SBY menegaskan, pemerintah telah berhasil menurunkan angka pengangguran sejak 2006 hingga saat ini. "Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2006 mencapai 10,5%, pada Februari 2008 menjadi 8,5%," katanya.
SBY juga menegaskan, tingkat kemiskinan menurun dari 17,7% pada 2006 menjadi 15,4% pada Maret 2008. "Angka kemiskinan 2008 adalah angka kemiskinan terendah, baik besaran maupun persentasenya selama 10 tahun terakhir," klaimnya.
SBY menyampaikan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp 46,1 triliun untuk pendidikan. "Ini untuk memenuhi amanat konstitusi," tegasnya. Anggaran itu, kata SBY, digunakan untuk meningkatkan penghasilan guru dan peneliti
Menanggapi hal itu, Ketua FPPP DPR Lukman Hakim Saifuddin menyambut positif pidato SBY. "Kami mengapresiasi tekad pemerintah untuk pemenuhan 20% anggaran pendidikan," tegasnya. Tapi, ia berharap Diknas dan Depag sebagai departemen yang bakal melonjak anggarannya agar lebih jelas konsep kerjanya sekaligus menghindari penyimpangan.
Meski demikian, pihaknya mencatat ada poin yang belum disampaikan SBY. "Ada poin yang belum kami dengar, yakni perihal pertambahan laju lapangan kerja. Kemiskinan absolut, misalnya, belum menurun signifikan," tandas Lukman.
Lukman menilai, ada kesan kuat pemerintah ingin mendorong pertumbuhan dengan asumsi membuka lapangan pekerjaan. "Pertanyaannya, apakah laju pertumbuhan itu simetris dengan pembukaan lapangan pekerjaan atau karena banyaknya konsumsi," ujarnya.
Kaitannya dengan hal itu, Lukman menilai, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) cukup efektif untuk menekan kemiskinan. "Kami usul, ke depan BLT diatur di UU yang bersifat reguler agar ada akuntabilitas," jelasnya.
Fraksi Partai Golkar DPR menyambut positif pidato kenegaraan Presiden SBY di depan rapat paripurna DPR RI. Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso, pihaknya kaget atas sambutan SBY. "Baru kali ini saya merasa ada nuansa lain. Saya tidak menduga sedahsyat itu," katanya.
Priyo menegaskan, dalam sidang paripurna pembukaan masa persidangan I 2008-2009 itu, Fraksi Golkar tidak ragu untuk berdiri memberikan tepuk tangan penghormatan kepada SBY.
"Jadi, kegamangan selama ini telah ditepis. Telah berubah menjadi terompet opini prestasi pemerintahan," tandas Priyo seraya menyebutkan pihaknya mulai pekan depan akan mempelajari pidato SBY.
Priyo mengaku, pihaknya selama ini merasa agak galau terhadap pemerintah SBY. "Tapi, hari ini SBY menunjukkan hal luar biasa, ada sisi keberhasilan, seperti ketahanan swasembada pangan. Saya kira ini hal positif," tegasnya.
Meski demikian, Priyo menegaskan karena pidato SBY adalah RAPBN, sudah tentu ini tidak bisa diklaim sebagai prestasi pemerintah. "Golkar sendiri mendukung anggaran 20% pendidikan dan kami menghormati konstitusi," katanya. Ia menegaskan sikap Fraksi Partai Golkar yang akan tetap kritis di parlemen.
Senada dengan Fraksi Partai Golkar, Syarif Hasan Ketua Fraksi Partai Demokrat menilai pidato SBY menjawab semua permasalahan bangsa. "Pidato SBY menjawab semua permasalahan bangsa dan rakyat Indonesia yang selama ini sering dipertanyakan. Ini surprise. Apa yang disampaikan SBY sangat realistis," katanya.
Pendapat berbeda dilontarkan anggota FPAN Dradjad H Wibowo. Dalam penilaian Drajat, pidato SBY bukan pidato kenegaraan, melainkan pidato politik. "Ada pembelaan diri terhadap yang ia lakukan, ada janji politik karena semua ini belum terealisasi, ada retorika, dan ada data Asal Bapak Senang," tegasnya.
Dradjad mencontohkan data pengangguran dan kemiskinan yang turun menjadi 8,5% pada Februari 2008. Menurutnya, pemerintah sejak 2007 mengejar orang yang kerja serabutan dan didata sehingga kesannya jumlah pengangguran turun.
Dradjad juga menilai perihal swasembada beras juga terjadi data yang tidak tepat. "Saya kaget sekali, jangan-jangan ada laporan yang membuat laporan seperti itu. Kalau ada swasembada, harus ada pengamanan risiko kekeringan. Tapi, hal itu tidak terdengar," tegasnya.
Meski demikian, Drajad menilai ada juga poin positif dalam pemenuhan amanat konstitusi 20% di bidang pendidikan. Tapi, diharapkan jangan diambil dari utang, melainkan sumber yang suistanable seperti lifting minyak. Ia juga berharap, program sunset policy diperpanjang sampai 2009 agar ada tambahan APBN.
Angin segar yang diembuskan SBY di akhir pemerintahannya jadi langkah terakhir untuk memikat kembali hati rakyat. Ini bisa saja positif bagi SBY jika terealisasi. Sebaliknya, bisa juga jadi blunder jika setahun ke depan tidak ada perbaikan signifikan.
Kritik dan Suport Pidato Presiden
Pidato kenegaraan Presiden SBY mencoba menjelaskan program yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan. Yang sudah dan sedang dikerjakan, fakta menunjukkan tidak semua berjalan mulus. Yang akan dikerjakan, targetnya tampak sangat tinggi.
Anggota DPR FPAN Dradjad H Wibowo dan Sri Adiningsih PhD, ekonom UGM, menilai kenaikan harga BBM belum bisa diimbangi dengan pembangunan sektor riil dan UKM serta pertanian dan kelautan yang memadai. Bahkan, sektor pertanian masih tertinggal, apalagi ratusan ribu hektare lahan pertanian mengalami konversi.
"Presiden harus fokus ke sektor pertanian, kelautan, dan UKM jika kita ingin memajukan ekonomi rakyat," kata Adiningsih.
Dradjad, sebaliknya, malah menilai pidato SBY terkesan seperti kampanye karena cenderung memaparkan yang baik-baik saja. Pidato itu tidak menggambarkan problem kemiskinan akut yang terjadi sejak harga BBM naik. "Pembangunan sektor pedesaan untuk mengatasi kemiskinan tak optimal, bahkan masih mengecewakan," ujarnya.
Dalam pemaparan SBY, tingkat kemiskinan di Indonesia dinyatakan menurun dari 17,7% pada 2006 menjadi 15,4% dari total jumlah penduduk Indonesia per Maret 2008. Angka kemiskinan 2008 merupakan yang terendah, baik besaran maupun persentasenya, dalam 10 tahun terakhir.
Dradjad menilai, angka kemiskinan sebetulnya jauh lebih tinggi dari apa yang dipaparkan SBY. "Kaum miskin melonjak jumlahnya, melebihi paparan SBY," kata ekonom itu.
SBY menyebutkan, pemerintah menyediakan Rp 691 triliun dalam RAPBN 2009 agar memberi dampak pada pergerakan sektor riil. Jumlah itu terdiri atas komponen konsumsi sebesar Rp 520,1 triliun dan komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Rp 171,1 triliun.
Dengan demikian, total dampak RAPBN 2009 pada sektor riil diperkirakan mencapai Rp 691 triliun atau 13,1% terhadap Produk Domestik Bruto. Jumlah itu meningkat 18,3% dari perkiraan realisasi 2008.
Saat menyampaikan keterangan pemerintah tentang RAPBN 2009 di hadapan Sidang Paripurna DPR, Jumat (15/8), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, untuk pertama kalinya pendapatan dan belanja negara menembus angka Rp 1.000 triliun. Hal itu menunjukkan makin pentingnya APBN dalam perekonomian nasional.
Pada tahun anggaran 2009, pemerintah merencanakan pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 1.022,6 triliun, naik Rp 127,6 triliun dari APBN-P 2008. Sedangkan belanja negara tahun depan diperkirakan Rp 1.122,2 triliun, naik Rp 132,7 triliun dari APBN-P 2008. Jadi, terdapat defisit Rp 99,6 triliun pada 2009.
Sumber pendapatan negara masih mengandalkan dari penerimaan perpajakan, yang direncanakan sebesar Rp 726,3 triliun, naik Rp 117 triliun dari APBN-P 2008. Penerimaan negara bukan pajak direncanakan Rp 295,3 triliun dan hibah Rp 900 miliar.
Pembiayaan defisit direncanakan dari pembiayaan dalam negeri dengan jumlah Rp 110,7 triliun dan pembiayaan luar negeri netto
Adiningsih melihat pembangunan era SBY tumbuh 6% dengan laju inflasi mendekati dua digit sehingga pertumbuhan itu termakan oleh inflasi.
Beruntung faktor keamanan kondusif. Tak ada gejolak berarti. Pemerintah juga dinilai pengamat politik UGM Ary Dwipayana cukup tegas memberangus anarkisme dan terorisme.
Menanti Bukti Pidato Presiden SBY
Para pengamat ekonomi dan politik menilai pidato SBY menegaskan tentang apa yang sudah dikerjakan dan pencapaiannya. Di sektor pembangunan energi, misalnya, pemerintah sudah mencoba fokus, tapi ternyata masih membutuhkan waktu untuk mencapai hasil optimal. minus Rp 11,1 triliun.
Sejumlah pihak menyambut positif kelugasan pidato kenegaraan Presiden SBY di Gedung DPR-RI, Jumat (15/8). Tapi, ada juga yang menilainya sarat nuansa politik, bahkan dikaitkan dengan kepentingan Pilpres 2009. Dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2009, SBY tegas menyatakan dukungannya terhadap langkah KPK memberantas korupsi. Bagi SBY, KPK telah berhasil mengusut kasus korupsi di berbagai sektor, termasuk korupsi di lingkungan parlemen.
"KPK harus didukung, baik dengan perundang-undangan maupun sikap tanpa kompromi dalam menghadapi kasus korupsi. Dengan langkah ini, Indonesia dapat membangun martabatnya di mata dunia," kata SBY.
SBY juga menepis tudingan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto bahwa angka kemiskinan terus meningkat. Menurutnya, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun, dari 17,7% pada 2006 jadi 15,4% dari total jumlah penduduk Indonesia pada Maret 2008.
Angka pengangguran terbuka juga menurun, dari 10,5% pada Februari 2006 jadi 8,5% pada Februari 2008. "Tren penurunan angka kemiskinan ini juga terjadi meski kita menggunakan kriteria angka kemiskinan Bank Dunia. Ini suatu kemajuan yang nyata dan patut kita syukuri," tegas SBY.
Pemerintah juga mempersilakan DPR memaksimalkan hak angket terkait BBM dan energi. SBY menjelaskan, kenaikan harga minyak dunia selama enam tahun terakhir mengingatkan akan pentingnya keamanan energi.
Karena itu, pembangunan energi sepanjang 2007 hingga pertengahan 2008, antara lain difokuskan untuk meningkatkan kemampuan pasokan energi dan peningkatan efisiensi pemanfaatan energi.
"Saya membuka pintu lebar-lebar dan mempersilakan Dewan menggunakan hak angket menyangkut kebijakan energi, kenaikan harga BBM, manajemen usaha minyak dan gas negara, ataupun penyelidikan atas prosedur dan keputusan harga jual gas maupun BBM, termasuk ekspor impor minyak mentah dan BBM," ungkap SBY.
Di sisi lain, SBY mengajak para elit yang akan bertarung di Pemilu 2009 untuk siap menerima kenyataan politik. Ia mengimbau pesta demokrasi yang kini tinggal menghitung bulan tidak diganggu aksi anarki. "Kita harus berani menerima kemenangan dan berani menerima kekalahan dengan sikap kesatria serta menghargai ketertiban dan pranata hukum," pinta SBY.
Di mata politisi PAN Alvin Lie, pidato SBY lebih bertendensi kampanye ketimbang pidato kenegaraan. "Pidato itu sangat defensif dan untuk menepis tudingan rivalnya seperti Wiranto," cetusnya.
Effendy Choirie, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR, malah menduga pidato itu dibuat langsung SBY. "Kalimatnya dia tata betul. Bahkan, hal-hal yang terakhir cukup menyentuh dan membuat yang lain tepuk tangan. Jadi, beliau percaya diri dengan retorika yang luar biasa," nilai Effendy.
Wapres M Jusuf Kalla sendiri tidak menampik bila pidato itu bisa dikategorikan sebagai kampanye. "Kalau dibilang kampanye, ya memang begitu. Kami hanya menjelaskan apa yang memang telah kami lakukan dan apa yang telah diperbuat," kata JK.
Masalahnya kini, apakah pernyataan yang disebutkan SBY adalah serius dan benar-benar akan terealisasikan. Semua tergantung tindakan nyata SBY dalam waktu dekat.
Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq berharap ucapan mengenai dukungan terhadap hak angket BBM dapat diwujudkan dengan kesediaan dimintai keterangan oleh Pansus Hak Angket DPR. "Semoga ini berarti Presiden SBY siap memberi keterangan jika dipanggil dan membeberkan informasi yang dimilikinya," ujarnya.
Komitmen SBY mendukung penuh KPK mengusut korupsi juga sudah tentu harus dibuktikan. Terlebih, salah satu orang yang kerap disebut terlibat dalam aliran dana BI adalah besan SBY sendiri, yakni Aulia Pohan.
Dukungan terhadap KPK tentu saja tidak bisa berhenti di atas kertas pidato semata. Dukungan itu harus nyata.
Kini, tinggal masyarakat menunggu untuk melihat, pidato itu sekadar kampanye dan retorika atau memang bisa dibuktikan oleh SBY lewat aksi nyata.
(j01/ini)
R FERDIAN ANDI R & AHLUWALIA & ANTON ALIABBAS
indonesia_flag_w_garuda.jpgRefleksi Pidato Kenegaraan Presiden
Fantastis dan ambisius. Itulah potret pidato Presiden SBY di DPR-RI. Proyeksinya di berbagai bidang sangat optimistik. Banyak pihak menyebutnya pidato ini sebagai pertaruhan SBY menuju Pemilu 2009. Dalam pidato kenegaraan di DPR, Jumat (15/8), SBY menegaskan, pemerintah telah berhasil menurunkan angka pengangguran sejak 2006 hingga saat ini. "Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2006 mencapai 10,5%, pada Februari 2008 menjadi 8,5%," katanya.
SBY juga menegaskan, tingkat kemiskinan menurun dari 17,7% pada 2006 menjadi 15,4% pada Maret 2008. "Angka kemiskinan 2008 adalah angka kemiskinan terendah, baik besaran maupun persentasenya selama 10 tahun terakhir," klaimnya.
SBY menyampaikan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp 46,1 triliun untuk pendidikan. "Ini untuk memenuhi amanat konstitusi," tegasnya. Anggaran itu, kata SBY, digunakan untuk meningkatkan penghasilan guru dan peneliti
Menanggapi hal itu, Ketua FPPP DPR Lukman Hakim Saifuddin menyambut positif pidato SBY. "Kami mengapresiasi tekad pemerintah untuk pemenuhan 20% anggaran pendidikan," tegasnya. Tapi, ia berharap Diknas dan Depag sebagai departemen yang bakal melonjak anggarannya agar lebih jelas konsep kerjanya sekaligus menghindari penyimpangan.
Meski demikian, pihaknya mencatat ada poin yang belum disampaikan SBY. "Ada poin yang belum kami dengar, yakni perihal pertambahan laju lapangan kerja. Kemiskinan absolut, misalnya, belum menurun signifikan," tandas Lukman.
Lukman menilai, ada kesan kuat pemerintah ingin mendorong pertumbuhan dengan asumsi membuka lapangan pekerjaan. "Pertanyaannya, apakah laju pertumbuhan itu simetris dengan pembukaan lapangan pekerjaan atau karena banyaknya konsumsi," ujarnya.
Kaitannya dengan hal itu, Lukman menilai, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) cukup efektif untuk menekan kemiskinan. "Kami usul, ke depan BLT diatur di UU yang bersifat reguler agar ada akuntabilitas," jelasnya.
Fraksi Partai Golkar DPR menyambut positif pidato kenegaraan Presiden SBY di depan rapat paripurna DPR RI. Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso, pihaknya kaget atas sambutan SBY. "Baru kali ini saya merasa ada nuansa lain. Saya tidak menduga sedahsyat itu," katanya.
Priyo menegaskan, dalam sidang paripurna pembukaan masa persidangan I 2008-2009 itu, Fraksi Golkar tidak ragu untuk berdiri memberikan tepuk tangan penghormatan kepada SBY.
"Jadi, kegamangan selama ini telah ditepis. Telah berubah menjadi terompet opini prestasi pemerintahan," tandas Priyo seraya menyebutkan pihaknya mulai pekan depan akan mempelajari pidato SBY.
Priyo mengaku, pihaknya selama ini merasa agak galau terhadap pemerintah SBY. "Tapi, hari ini SBY menunjukkan hal luar biasa, ada sisi keberhasilan, seperti ketahanan swasembada pangan. Saya kira ini hal positif," tegasnya.
Meski demikian, Priyo menegaskan karena pidato SBY adalah RAPBN, sudah tentu ini tidak bisa diklaim sebagai prestasi pemerintah. "Golkar sendiri mendukung anggaran 20% pendidikan dan kami menghormati konstitusi," katanya. Ia menegaskan sikap Fraksi Partai Golkar yang akan tetap kritis di parlemen.
Senada dengan Fraksi Partai Golkar, Syarif Hasan Ketua Fraksi Partai Demokrat menilai pidato SBY menjawab semua permasalahan bangsa. "Pidato SBY menjawab semua permasalahan bangsa dan rakyat Indonesia yang selama ini sering dipertanyakan. Ini surprise. Apa yang disampaikan SBY sangat realistis," katanya.
Pendapat berbeda dilontarkan anggota FPAN Dradjad H Wibowo. Dalam penilaian Drajat, pidato SBY bukan pidato kenegaraan, melainkan pidato politik. "Ada pembelaan diri terhadap yang ia lakukan, ada janji politik karena semua ini belum terealisasi, ada retorika, dan ada data Asal Bapak Senang," tegasnya.
Dradjad mencontohkan data pengangguran dan kemiskinan yang turun menjadi 8,5% pada Februari 2008. Menurutnya, pemerintah sejak 2007 mengejar orang yang kerja serabutan dan didata sehingga kesannya jumlah pengangguran turun.
Dradjad juga menilai perihal swasembada beras juga terjadi data yang tidak tepat. "Saya kaget sekali, jangan-jangan ada laporan yang membuat laporan seperti itu. Kalau ada swasembada, harus ada pengamanan risiko kekeringan. Tapi, hal itu tidak terdengar," tegasnya.
Meski demikian, Drajad menilai ada juga poin positif dalam pemenuhan amanat konstitusi 20% di bidang pendidikan. Tapi, diharapkan jangan diambil dari utang, melainkan sumber yang suistanable seperti lifting minyak. Ia juga berharap, program sunset policy diperpanjang sampai 2009 agar ada tambahan APBN.
Angin segar yang diembuskan SBY di akhir pemerintahannya jadi langkah terakhir untuk memikat kembali hati rakyat. Ini bisa saja positif bagi SBY jika terealisasi. Sebaliknya, bisa juga jadi blunder jika setahun ke depan tidak ada perbaikan signifikan.
Kritik dan Suport Pidato Presiden
Pidato kenegaraan Presiden SBY mencoba menjelaskan program yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan. Yang sudah dan sedang dikerjakan, fakta menunjukkan tidak semua berjalan mulus. Yang akan dikerjakan, targetnya tampak sangat tinggi.
Anggota DPR FPAN Dradjad H Wibowo dan Sri Adiningsih PhD, ekonom UGM, menilai kenaikan harga BBM belum bisa diimbangi dengan pembangunan sektor riil dan UKM serta pertanian dan kelautan yang memadai. Bahkan, sektor pertanian masih tertinggal, apalagi ratusan ribu hektare lahan pertanian mengalami konversi.
"Presiden harus fokus ke sektor pertanian, kelautan, dan UKM jika kita ingin memajukan ekonomi rakyat," kata Adiningsih.
Dradjad, sebaliknya, malah menilai pidato SBY terkesan seperti kampanye karena cenderung memaparkan yang baik-baik saja. Pidato itu tidak menggambarkan problem kemiskinan akut yang terjadi sejak harga BBM naik. "Pembangunan sektor pedesaan untuk mengatasi kemiskinan tak optimal, bahkan masih mengecewakan," ujarnya.
Dalam pemaparan SBY, tingkat kemiskinan di Indonesia dinyatakan menurun dari 17,7% pada 2006 menjadi 15,4% dari total jumlah penduduk Indonesia per Maret 2008. Angka kemiskinan 2008 merupakan yang terendah, baik besaran maupun persentasenya, dalam 10 tahun terakhir.
Dradjad menilai, angka kemiskinan sebetulnya jauh lebih tinggi dari apa yang dipaparkan SBY. "Kaum miskin melonjak jumlahnya, melebihi paparan SBY," kata ekonom itu.
SBY menyebutkan, pemerintah menyediakan Rp 691 triliun dalam RAPBN 2009 agar memberi dampak pada pergerakan sektor riil. Jumlah itu terdiri atas komponen konsumsi sebesar Rp 520,1 triliun dan komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Rp 171,1 triliun.
Dengan demikian, total dampak RAPBN 2009 pada sektor riil diperkirakan mencapai Rp 691 triliun atau 13,1% terhadap Produk Domestik Bruto. Jumlah itu meningkat 18,3% dari perkiraan realisasi 2008.
Saat menyampaikan keterangan pemerintah tentang RAPBN 2009 di hadapan Sidang Paripurna DPR, Jumat (15/8), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, untuk pertama kalinya pendapatan dan belanja negara menembus angka Rp 1.000 triliun. Hal itu menunjukkan makin pentingnya APBN dalam perekonomian nasional.
Pada tahun anggaran 2009, pemerintah merencanakan pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 1.022,6 triliun, naik Rp 127,6 triliun dari APBN-P 2008. Sedangkan belanja negara tahun depan diperkirakan Rp 1.122,2 triliun, naik Rp 132,7 triliun dari APBN-P 2008. Jadi, terdapat defisit Rp 99,6 triliun pada 2009.
Sumber pendapatan negara masih mengandalkan dari penerimaan perpajakan, yang direncanakan sebesar Rp 726,3 triliun, naik Rp 117 triliun dari APBN-P 2008. Penerimaan negara bukan pajak direncanakan Rp 295,3 triliun dan hibah Rp 900 miliar.
Pembiayaan defisit direncanakan dari pembiayaan dalam negeri dengan jumlah Rp 110,7 triliun dan pembiayaan luar negeri netto
Adiningsih melihat pembangunan era SBY tumbuh 6% dengan laju inflasi mendekati dua digit sehingga pertumbuhan itu termakan oleh inflasi.
Beruntung faktor keamanan kondusif. Tak ada gejolak berarti. Pemerintah juga dinilai pengamat politik UGM Ary Dwipayana cukup tegas memberangus anarkisme dan terorisme.
Menanti Bukti Pidato Presiden SBY
Para pengamat ekonomi dan politik menilai pidato SBY menegaskan tentang apa yang sudah dikerjakan dan pencapaiannya. Di sektor pembangunan energi, misalnya, pemerintah sudah mencoba fokus, tapi ternyata masih membutuhkan waktu untuk mencapai hasil optimal. minus Rp 11,1 triliun.
Sejumlah pihak menyambut positif kelugasan pidato kenegaraan Presiden SBY di Gedung DPR-RI, Jumat (15/8). Tapi, ada juga yang menilainya sarat nuansa politik, bahkan dikaitkan dengan kepentingan Pilpres 2009. Dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2009, SBY tegas menyatakan dukungannya terhadap langkah KPK memberantas korupsi. Bagi SBY, KPK telah berhasil mengusut kasus korupsi di berbagai sektor, termasuk korupsi di lingkungan parlemen.
"KPK harus didukung, baik dengan perundang-undangan maupun sikap tanpa kompromi dalam menghadapi kasus korupsi. Dengan langkah ini, Indonesia dapat membangun martabatnya di mata dunia," kata SBY.
SBY juga menepis tudingan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto bahwa angka kemiskinan terus meningkat. Menurutnya, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun, dari 17,7% pada 2006 jadi 15,4% dari total jumlah penduduk Indonesia pada Maret 2008.
Angka pengangguran terbuka juga menurun, dari 10,5% pada Februari 2006 jadi 8,5% pada Februari 2008. "Tren penurunan angka kemiskinan ini juga terjadi meski kita menggunakan kriteria angka kemiskinan Bank Dunia. Ini suatu kemajuan yang nyata dan patut kita syukuri," tegas SBY.
Pemerintah juga mempersilakan DPR memaksimalkan hak angket terkait BBM dan energi. SBY menjelaskan, kenaikan harga minyak dunia selama enam tahun terakhir mengingatkan akan pentingnya keamanan energi.
Karena itu, pembangunan energi sepanjang 2007 hingga pertengahan 2008, antara lain difokuskan untuk meningkatkan kemampuan pasokan energi dan peningkatan efisiensi pemanfaatan energi.
"Saya membuka pintu lebar-lebar dan mempersilakan Dewan menggunakan hak angket menyangkut kebijakan energi, kenaikan harga BBM, manajemen usaha minyak dan gas negara, ataupun penyelidikan atas prosedur dan keputusan harga jual gas maupun BBM, termasuk ekspor impor minyak mentah dan BBM," ungkap SBY.
Di sisi lain, SBY mengajak para elit yang akan bertarung di Pemilu 2009 untuk siap menerima kenyataan politik. Ia mengimbau pesta demokrasi yang kini tinggal menghitung bulan tidak diganggu aksi anarki. "Kita harus berani menerima kemenangan dan berani menerima kekalahan dengan sikap kesatria serta menghargai ketertiban dan pranata hukum," pinta SBY.
Di mata politisi PAN Alvin Lie, pidato SBY lebih bertendensi kampanye ketimbang pidato kenegaraan. "Pidato itu sangat defensif dan untuk menepis tudingan rivalnya seperti Wiranto," cetusnya.
Effendy Choirie, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR, malah menduga pidato itu dibuat langsung SBY. "Kalimatnya dia tata betul. Bahkan, hal-hal yang terakhir cukup menyentuh dan membuat yang lain tepuk tangan. Jadi, beliau percaya diri dengan retorika yang luar biasa," nilai Effendy.
Wapres M Jusuf Kalla sendiri tidak menampik bila pidato itu bisa dikategorikan sebagai kampanye. "Kalau dibilang kampanye, ya memang begitu. Kami hanya menjelaskan apa yang memang telah kami lakukan dan apa yang telah diperbuat," kata JK.
Masalahnya kini, apakah pernyataan yang disebutkan SBY adalah serius dan benar-benar akan terealisasikan. Semua tergantung tindakan nyata SBY dalam waktu dekat.
Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq berharap ucapan mengenai dukungan terhadap hak angket BBM dapat diwujudkan dengan kesediaan dimintai keterangan oleh Pansus Hak Angket DPR. "Semoga ini berarti Presiden SBY siap memberi keterangan jika dipanggil dan membeberkan informasi yang dimilikinya," ujarnya.
Komitmen SBY mendukung penuh KPK mengusut korupsi juga sudah tentu harus dibuktikan. Terlebih, salah satu orang yang kerap disebut terlibat dalam aliran dana BI adalah besan SBY sendiri, yakni Aulia Pohan.
Dukungan terhadap KPK tentu saja tidak bisa berhenti di atas kertas pidato semata. Dukungan itu harus nyata.
Kini, tinggal masyarakat menunggu untuk melihat, pidato itu sekadar kampanye dan retorika atau memang bisa dibuktikan oleh SBY lewat aksi nyata.
(j01/ini)
Tuesday, August 12, 2008
LAUNCHING STRUKTUR DAN ALEG DAPIL 8 INDRAMAYU & CIREBON
Penyerahan secara seimbolis Banner Plang Nama Sekretariat DPRa se seluruh Cirebon dan Indramayu.
LAUNCHING STRUKTUR DAN ALEG DAPIL 8 INDRAMAYU & CIREBON
Suasana Launcing Struktur dan Aleg PKS Dapil 8, diliputi semangat juang untuk memenangkan Pemilu 2009, Cirebon, 10 Agustus 2008
WORKSHOP PEMENANGAN PEMILU 2009 DAPIL 8 CIREBON INDRAMAYU
Drs. Mahfudz Siddiq MSi Memberikan Taujih pada Workshop Pemenangan Pemilu 2009 di Cirebon 9 Agustus 2008. Acara ini merupakan acara konsolidasi struktur TPPD di Dapil 8
PKS Ogah Ngekor Tren Caleg Artis
08/08/2008 12:05
PKS Ogah Ngekor Tren Caleg Artis
Samsul Hidayat
INILAH.COM, Jakarta - Menjadikan artis sebagai caleg sedang jadi tren sejumlah parpol. Namun PKS rupanya tidak tertarik untuk mengekori tren tersebut.
"PKS tidak mengenal atau ikut-ikutan seperti partai-partai lainnya dengan mengikutsertakan artis. Kita percaya dengan mesin partai kita sendiri. Kita lihat saja nanti pengumumannya pada 14 Agustus," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq.
Hal ini disampaikan di sela-sela acara launching nomor urut 8 PKS di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Jumat (8/8).
Mekanisme penjaringan, tutur dia, menggunakan pemimpin muda dengan menggandeng kepemimpinan nasional, lalu melihat seberapa jauh potensi kepemimpinan nasional secara keseluruhan, baik itu melalui lintas partai maupun lintas ormas.
"Pemimpin muda tidak harus orang PKS. Mekanisme penjaringan tidak ada persyaratan balita. Kita hanya mengacu pada semangat, komitmen, dan energi untuk membangkitkan bangsa," ujar Mahfudz.[L3]
PKS Ogah Ngekor Tren Caleg Artis
Samsul Hidayat
INILAH.COM, Jakarta - Menjadikan artis sebagai caleg sedang jadi tren sejumlah parpol. Namun PKS rupanya tidak tertarik untuk mengekori tren tersebut.
"PKS tidak mengenal atau ikut-ikutan seperti partai-partai lainnya dengan mengikutsertakan artis. Kita percaya dengan mesin partai kita sendiri. Kita lihat saja nanti pengumumannya pada 14 Agustus," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq.
Hal ini disampaikan di sela-sela acara launching nomor urut 8 PKS di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Jumat (8/8).
Mekanisme penjaringan, tutur dia, menggunakan pemimpin muda dengan menggandeng kepemimpinan nasional, lalu melihat seberapa jauh potensi kepemimpinan nasional secara keseluruhan, baik itu melalui lintas partai maupun lintas ormas.
"Pemimpin muda tidak harus orang PKS. Mekanisme penjaringan tidak ada persyaratan balita. Kita hanya mengacu pada semangat, komitmen, dan energi untuk membangkitkan bangsa," ujar Mahfudz.[L3]
Jelaskan kaitan ketua BPK-duit BI: FPKS
Friday, 08 August 2008 08:46 WIB
Jelaskan kaitan ketua BPK-duit BI: FPKS
WASPADA ONLINE
JAKARTA - Ketua BPK Anwar Nasution disebut salah seorang mantan Deputi Gubernur BI Bun Bunan Hutapea ikut menyetujui pengambilan dana YPPI sebesar Rp 100 miliar. Namun hingga kini status Anwar masih saksi, sama seperti besan SBY, Aulia Pohan.
Keterkaitan kedua mantan petinggi bank sentral itu dengan duit BI sudah terkuak di Pengadilan Tipikor. Sama seperti kala nama Menhut MS Kaban dan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta disebut-sebut oleh Hamka Yandhu ikut menerima duit BI.
Menurut Ketua FPKS Mahfudz Siddiq, KPK diminta segera menjelaskan keterlibatan orang-orang yang mencicipi manisnya duit BI. Termasuk keterlibatan Anwar Nasution yang kala itu menjadi Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia.
"Untuk Anwar, itu kan salah satunya yang disebut, dan dia sekarang statusnya sudah menjadi saksi. Ya diharapkan KPK secara cepat untuk membuktikan apakah dia bersalah atau tidak. Karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat," kata Mahfudz, kemarin.
Meski saat ini Anwar menjabat sebagai Ketua BPK, menurut anggota Komisi II DPR itu, dia tidak mendapat perlakuan istimewa di mata hukum.
"Saya harapkan KPK obyektif dan adil untuk menjalankan tugasnya dan KPK harus mengesampingkan kepentingan-kepentingan dari pihak yang melakukan tekanan dan mempunyai extra ordinary. Intinya KPK harus punya target akhir, semua harus diperjelas," tekan Mahfudz.
(j01/ini/sm)
Jelaskan kaitan ketua BPK-duit BI: FPKS
WASPADA ONLINE
JAKARTA - Ketua BPK Anwar Nasution disebut salah seorang mantan Deputi Gubernur BI Bun Bunan Hutapea ikut menyetujui pengambilan dana YPPI sebesar Rp 100 miliar. Namun hingga kini status Anwar masih saksi, sama seperti besan SBY, Aulia Pohan.
Keterkaitan kedua mantan petinggi bank sentral itu dengan duit BI sudah terkuak di Pengadilan Tipikor. Sama seperti kala nama Menhut MS Kaban dan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta disebut-sebut oleh Hamka Yandhu ikut menerima duit BI.
Menurut Ketua FPKS Mahfudz Siddiq, KPK diminta segera menjelaskan keterlibatan orang-orang yang mencicipi manisnya duit BI. Termasuk keterlibatan Anwar Nasution yang kala itu menjadi Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia.
"Untuk Anwar, itu kan salah satunya yang disebut, dan dia sekarang statusnya sudah menjadi saksi. Ya diharapkan KPK secara cepat untuk membuktikan apakah dia bersalah atau tidak. Karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat," kata Mahfudz, kemarin.
Meski saat ini Anwar menjabat sebagai Ketua BPK, menurut anggota Komisi II DPR itu, dia tidak mendapat perlakuan istimewa di mata hukum.
"Saya harapkan KPK obyektif dan adil untuk menjalankan tugasnya dan KPK harus mengesampingkan kepentingan-kepentingan dari pihak yang melakukan tekanan dan mempunyai extra ordinary. Intinya KPK harus punya target akhir, semua harus diperjelas," tekan Mahfudz.
(j01/ini/sm)
Friday, August 08, 2008
PKS Luncurkan Nomor 8
Media Indonesia Online, Jumat, 08 Agustus 2008 11:05 WIB
PKS Luncurkan Nomor 8
JAKARTA--MI: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Jumat (8/8) pukul 08.00 meluncurkan nomor 8 sebagai nomor urut peserta Pemilu 2009.
"Pada hari ini peluncuran nomor urut 8 juga dilakukan serentak se-Indonesia," kata Ketua Panitia Mahfudz Siddiq di Jakarta, Jumat. Peluncuran resmi nomor 8 dilakukan oleh Ketua Majelis Syura PKS KH Hilmi Aminuddin.
Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) PKS Anis Matta menyampaikan seruan berisi delapan amanat pemenangan dakwah kepada seluruh kadernya.
Kedelapan amanat itu antara lain meniatkan keikhlasan kepada Allah semua amal dalam pemenangan Pemilu 2009 sebagai ibadah jihad politik, meningkatkan ukhuwah dan soliditas sesama kader dakwah sebagai sumber kekuatan dan syarat kemenangan. (Ant/OL-01)
PKS Luncurkan Nomor 8
Gatra.com, Jakarta, 8 Agustus 2008 11:00
Tanggal 8 bulan 8 tahun 2008 dimulai pukul 08:00 WIB dijadikan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meluncurkan nomor 8 sebagai nomor urut peserta pemilihan umum (pemilu) 2009.
"Pada hari ini peluncuran nomor urut 8 juga dilakukan serentak se-Indonesia," kata Ketua Panitia, Mahfudz Siddiq, di Jakarta, Jum`at (8/8).
Peluncuran resmi nomor 8 dilakukan oleh Ketua Majelis Syura PKS, KH Hilmi Aminuddin.
Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS, Anis Matta, menyampaikan seruan berisi delapan amanat pemenangan dakwah kepada seluruh kadernya.
Kedelapan amanat itu antara lain meniatkan keikhlasan kepada Allah semua amal dalam pemenangan pemilu 2009 sebagai ibadah jihad politik, meningkatkan ukhuwah dan soliditas sesama kader dakwah, sebagai sumber kekuatan dan syarat kemenangan. [EL, Ant]
--------------------------------------------------------------------------------
URL: http://www.gatra.com/versi_cetak.php?id=117289
PKS Luncurkan Nomor 8
JAKARTA--MI: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Jumat (8/8) pukul 08.00 meluncurkan nomor 8 sebagai nomor urut peserta Pemilu 2009.
"Pada hari ini peluncuran nomor urut 8 juga dilakukan serentak se-Indonesia," kata Ketua Panitia Mahfudz Siddiq di Jakarta, Jumat. Peluncuran resmi nomor 8 dilakukan oleh Ketua Majelis Syura PKS KH Hilmi Aminuddin.
Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) PKS Anis Matta menyampaikan seruan berisi delapan amanat pemenangan dakwah kepada seluruh kadernya.
Kedelapan amanat itu antara lain meniatkan keikhlasan kepada Allah semua amal dalam pemenangan Pemilu 2009 sebagai ibadah jihad politik, meningkatkan ukhuwah dan soliditas sesama kader dakwah sebagai sumber kekuatan dan syarat kemenangan. (Ant/OL-01)
PKS Luncurkan Nomor 8
Gatra.com, Jakarta, 8 Agustus 2008 11:00
Tanggal 8 bulan 8 tahun 2008 dimulai pukul 08:00 WIB dijadikan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meluncurkan nomor 8 sebagai nomor urut peserta pemilihan umum (pemilu) 2009.
"Pada hari ini peluncuran nomor urut 8 juga dilakukan serentak se-Indonesia," kata Ketua Panitia, Mahfudz Siddiq, di Jakarta, Jum`at (8/8).
Peluncuran resmi nomor 8 dilakukan oleh Ketua Majelis Syura PKS, KH Hilmi Aminuddin.
Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS, Anis Matta, menyampaikan seruan berisi delapan amanat pemenangan dakwah kepada seluruh kadernya.
Kedelapan amanat itu antara lain meniatkan keikhlasan kepada Allah semua amal dalam pemenangan pemilu 2009 sebagai ibadah jihad politik, meningkatkan ukhuwah dan soliditas sesama kader dakwah, sebagai sumber kekuatan dan syarat kemenangan. [EL, Ant]
--------------------------------------------------------------------------------
URL: http://www.gatra.com/versi_cetak.php?id=117289
Kehadiran KPK di DPR Direspons Beragam
Suara Merdeka, 07 Agustus 2008
Kehadiran KPK di DPR Direspons Beragam
JAKARTA- Diizinkannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti proses pembahasan APBN di DPR, mendapat reaksi beragam. Meski direspon positif, namun KPK diharap melakukan hal yang sama terhadap lembaga eksekutif.
‘’Yang lebih penting, KPK juga bisa mengawasi celah-celah kebocoran dan korupsi realisasi anggaran yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan,’’ kata Ketua F-PKS Mahfudz Siddiq Rabu (6/8) di Jakarta.
Menurutnya, praktik kebocoran APBN hingga lebih dari 30 persen justru terjadi pada tahap realisasi. Dia juga menaruh harapan KPK bisa memahami proses penyusunan anggaran dan memberikan masukan tentang celah-celah terjadinya kolusi dan korupsi.
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Effendy Choirie menegaskan, hak budget ada di tangan DPR, sehingga KPK tidak bisa masuk dalam pembahasan anggaran. ‘’KPK hanya bisa melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran, misalnya ada dugaaan kebocoran.’’
Dia menyontohkan, pencairan DAU, DAK oleh gubernur, bupati/wali kota. Mereka harus mengeluarkan anggaran khusus untuk pencairan tersebut. ‘’Baik pusat dan daerah, mereka cenderung menahan pencairan anggaran tersebut. Bahkan tidak jarang eksekutif yang sengaja memarkirkan dana tersebut di bank,’’ ujarnya.
Oleh karena itu, KPK seharusnya tidak hanya membidik DPR saja. Sebab, anggaran jauh lebih besar di eksekutif. ‘’Kalaupun ada anggota DPR yang kebagian, hanya ‘tetesannya’ saja.’’
Solusinya, kata Choirie, jika KPK ingin masuk dalam pembahasan, maka harus ada pertemuan tripartit antara DPR, pemerintah, dan KPK, sehingga bisa dirumuskan bentuk pengawasan yang cocok.
Anggota Fraksi Partai Bintang Reformasi Ade Daud Nasution setuju bila KPK ingin mengikuti rapat-rapat di DPR. ‘’Tapi kalau KPK mau ikut sidang, sifatnya investigasi. KPK bisa monitor secara random dan sampling. Tapi jangan hanya ikut rapat di DPR saja. Sebab, KPK harus berani memonitor eksekutif,’’ ujarnya.
Dia menyarankan KPK ikut mengawasi Departemen Keuangan sebagai kantor pemerintah yang membayar atau mengeluarkan anggaran. ‘’KPK harus berani ‘lari’ ke eksekutif. Sebab, pemerintahlah yang menjadi pelaksana dan pemegang anggaran,’’ tuturnya.
Dia berharap, KPK tidak hanya jadi isu politik, sebab ada kekhawatiran KPK hanya dimanfaatkan menjelang Pemilu 2009. ‘’KPK harus lebih pintar-pintar pilih sasaran. Sebaliknya, DPR harus lebih terbuka. Kalau soal anggaran, semua orang kan bisa membaca dan kelihatan anggarannya untuk apa saja,’’ katanya. (H28,J22-49)
Kehadiran KPK di DPR Direspons Beragam
JAKARTA- Diizinkannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti proses pembahasan APBN di DPR, mendapat reaksi beragam. Meski direspon positif, namun KPK diharap melakukan hal yang sama terhadap lembaga eksekutif.
‘’Yang lebih penting, KPK juga bisa mengawasi celah-celah kebocoran dan korupsi realisasi anggaran yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan,’’ kata Ketua F-PKS Mahfudz Siddiq Rabu (6/8) di Jakarta.
Menurutnya, praktik kebocoran APBN hingga lebih dari 30 persen justru terjadi pada tahap realisasi. Dia juga menaruh harapan KPK bisa memahami proses penyusunan anggaran dan memberikan masukan tentang celah-celah terjadinya kolusi dan korupsi.
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Effendy Choirie menegaskan, hak budget ada di tangan DPR, sehingga KPK tidak bisa masuk dalam pembahasan anggaran. ‘’KPK hanya bisa melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran, misalnya ada dugaaan kebocoran.’’
Dia menyontohkan, pencairan DAU, DAK oleh gubernur, bupati/wali kota. Mereka harus mengeluarkan anggaran khusus untuk pencairan tersebut. ‘’Baik pusat dan daerah, mereka cenderung menahan pencairan anggaran tersebut. Bahkan tidak jarang eksekutif yang sengaja memarkirkan dana tersebut di bank,’’ ujarnya.
Oleh karena itu, KPK seharusnya tidak hanya membidik DPR saja. Sebab, anggaran jauh lebih besar di eksekutif. ‘’Kalaupun ada anggota DPR yang kebagian, hanya ‘tetesannya’ saja.’’
Solusinya, kata Choirie, jika KPK ingin masuk dalam pembahasan, maka harus ada pertemuan tripartit antara DPR, pemerintah, dan KPK, sehingga bisa dirumuskan bentuk pengawasan yang cocok.
Anggota Fraksi Partai Bintang Reformasi Ade Daud Nasution setuju bila KPK ingin mengikuti rapat-rapat di DPR. ‘’Tapi kalau KPK mau ikut sidang, sifatnya investigasi. KPK bisa monitor secara random dan sampling. Tapi jangan hanya ikut rapat di DPR saja. Sebab, KPK harus berani memonitor eksekutif,’’ ujarnya.
Dia menyarankan KPK ikut mengawasi Departemen Keuangan sebagai kantor pemerintah yang membayar atau mengeluarkan anggaran. ‘’KPK harus berani ‘lari’ ke eksekutif. Sebab, pemerintahlah yang menjadi pelaksana dan pemegang anggaran,’’ tuturnya.
Dia berharap, KPK tidak hanya jadi isu politik, sebab ada kekhawatiran KPK hanya dimanfaatkan menjelang Pemilu 2009. ‘’KPK harus lebih pintar-pintar pilih sasaran. Sebaliknya, DPR harus lebih terbuka. Kalau soal anggaran, semua orang kan bisa membaca dan kelihatan anggarannya untuk apa saja,’’ katanya. (H28,J22-49)
Thursday, August 07, 2008
Lower election threshold 'can allow' for young candidates
The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 08/06/2008 10:18 AM | National
The quest for a young candidate to win the presidency next year will rely on political parties' acceptance of a lower electoral threshold, a discussion heard Tuesday.
Mahfudz Siddiq, chairman of the Prosperous Justice Party (PKS) faction at the House of Representatives, said ongoing deliberations over the presidential election bill had polarized the House, with major parties almost likely to nominate old faces in the 2009 poll pitted against small and new parties out to nominate young aspirants.
He said the country's two largest parties, the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) and the Golkar Party, had proposed a high electoral threshold of up to 30 percent, compared to the 15 percent demanded by smaller parties.
"If the nation wants to see younger candidates take the presidency, the electoral threshold must be set lower than 30 percent to allow new or minor parties to contest," he said.
Ferry Mursyidan Baldan, who chairs the House's special committee debating the presidential election bill, admitted the electoral threshold remained a contentious issue.
He predicted, however, negotiations between the factions would result in a compromise electoral threshold of between 15 and 20 percent.
The Islamic-based PKS has vowed to nominate a young presidential candidate from a short list of 300 nominees -- all of whom have doctoral degrees.
Another small party, the National Mandate Party (PAN), has not officially named a candidate, but its leader Soetrisno Bachir has intensified his self-campaigning both in print and electronic media.
The PDI-P has announced the nomination of chairwoman Megawati Soekarnoputri for the 2009 presidential election. Megawati, despite being the incumbent in 2004, lost that contest to Susilo Bambang Yudhoyono.
Although it has yet to name a candidate, Golkar is likely to propose old figures, including Vice President Jusuf Kalla.
Mahfudz said the PKS was eager to nominate a fresh and young presidential candidate, citing the party's need for a "more progressive and visionary candidate with a clean track record".
Political analyst Syamsuddin Haris from the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) said he fully supported the emergence of young presidential candidates.
"But young or fresh should not necessarily refer to age. Instead, it should refer to ideas and initiatives. There are a number of young figures who have put themselves forward as presidential candidates, but they lack something concrete in dealing with the problems facing the country," Syamsuddin said.
The presidential election is expected to take place in the first week of July 2009.
In 2004, the House passed a presidential election law which set the electoral threshold at 15 percent. Five candidates contested the nation's first ever direct presidential election that year.
The quest for a young candidate to win the presidency next year will rely on political parties' acceptance of a lower electoral threshold, a discussion heard Tuesday.
Mahfudz Siddiq, chairman of the Prosperous Justice Party (PKS) faction at the House of Representatives, said ongoing deliberations over the presidential election bill had polarized the House, with major parties almost likely to nominate old faces in the 2009 poll pitted against small and new parties out to nominate young aspirants.
He said the country's two largest parties, the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) and the Golkar Party, had proposed a high electoral threshold of up to 30 percent, compared to the 15 percent demanded by smaller parties.
"If the nation wants to see younger candidates take the presidency, the electoral threshold must be set lower than 30 percent to allow new or minor parties to contest," he said.
Ferry Mursyidan Baldan, who chairs the House's special committee debating the presidential election bill, admitted the electoral threshold remained a contentious issue.
He predicted, however, negotiations between the factions would result in a compromise electoral threshold of between 15 and 20 percent.
The Islamic-based PKS has vowed to nominate a young presidential candidate from a short list of 300 nominees -- all of whom have doctoral degrees.
Another small party, the National Mandate Party (PAN), has not officially named a candidate, but its leader Soetrisno Bachir has intensified his self-campaigning both in print and electronic media.
The PDI-P has announced the nomination of chairwoman Megawati Soekarnoputri for the 2009 presidential election. Megawati, despite being the incumbent in 2004, lost that contest to Susilo Bambang Yudhoyono.
Although it has yet to name a candidate, Golkar is likely to propose old figures, including Vice President Jusuf Kalla.
Mahfudz said the PKS was eager to nominate a fresh and young presidential candidate, citing the party's need for a "more progressive and visionary candidate with a clean track record".
Political analyst Syamsuddin Haris from the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) said he fully supported the emergence of young presidential candidates.
"But young or fresh should not necessarily refer to age. Instead, it should refer to ideas and initiatives. There are a number of young figures who have put themselves forward as presidential candidates, but they lack something concrete in dealing with the problems facing the country," Syamsuddin said.
The presidential election is expected to take place in the first week of July 2009.
In 2004, the House passed a presidential election law which set the electoral threshold at 15 percent. Five candidates contested the nation's first ever direct presidential election that year.
DPR Minta KPK Awasi Eksekutif
Banjarmasin Post, Kamis, 07-08-2008 | 01:08:38
PENGAWASAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tak hanya kepada kalangan legislatif saja, tapi intervensi pun bisa dilakukan untuk kalangan eksekutif sebagai penyelenggara negara. Demikian diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq dalam pernyataan persnya kepada wartawan, Rabu (6/8) di DPR.
“KPK, tentu juga diharapkan untuk bisa melakukan pengawasan, atas celah-celah kebocoran dan korupsi realisasi anggaran yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan. Praktek kebocoran APBN hingga lebih dari 30 persen justru terjadi pada tahap realisasinya. Harapannya kemudian, KPK bisa memahami proses penyusunan anggaran dan memberikan masukan tentang celah-celah terjadinya kolusi dan korupsi,” kata Mahfudz Siddiq.
Ditegaskan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Effendy Choirie atau Gus Coi, hak budget suatu anggaran itu, kewenangannya ada pada DPR sehingga KPK, tentu saja tidak bisa masuk dalam pembahasan anggaran, apalagi melakukan intervensi, kecuali bila diduga ada kebocoran.
“Misalnya, dalam pencairan DAU, DAK oleh gubernur, bupati maupun walikota. Mereka-mereka itu, harus mengeluarkan anggaran khusus untuk pencairan. Baik pusat dan daerah, cenderung menahan pencairan anggaran. Tidak jarang pula, eksekutif kemudian sengaja memarkirkan dana itu kepada salah satu bank,” Gus Coi menjelaskan.
KPK, tegas Gus Coi, seharusnya tidak hanya serius ‘memperhatikan’ DPR (legislatif). Anggaran yang bocor sebetulnya jauh lebih besar di eksekutif. “Nah, kalaupun ada anggota DPR yang kebagian, itu pun hanya seberapanya saja. Lebih banyak eksekutif,” kata Gus Coi. (Persda Network/yat)
PENGAWASAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tak hanya kepada kalangan legislatif saja, tapi intervensi pun bisa dilakukan untuk kalangan eksekutif sebagai penyelenggara negara. Demikian diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq dalam pernyataan persnya kepada wartawan, Rabu (6/8) di DPR.
“KPK, tentu juga diharapkan untuk bisa melakukan pengawasan, atas celah-celah kebocoran dan korupsi realisasi anggaran yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan. Praktek kebocoran APBN hingga lebih dari 30 persen justru terjadi pada tahap realisasinya. Harapannya kemudian, KPK bisa memahami proses penyusunan anggaran dan memberikan masukan tentang celah-celah terjadinya kolusi dan korupsi,” kata Mahfudz Siddiq.
Ditegaskan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Effendy Choirie atau Gus Coi, hak budget suatu anggaran itu, kewenangannya ada pada DPR sehingga KPK, tentu saja tidak bisa masuk dalam pembahasan anggaran, apalagi melakukan intervensi, kecuali bila diduga ada kebocoran.
“Misalnya, dalam pencairan DAU, DAK oleh gubernur, bupati maupun walikota. Mereka-mereka itu, harus mengeluarkan anggaran khusus untuk pencairan. Baik pusat dan daerah, cenderung menahan pencairan anggaran. Tidak jarang pula, eksekutif kemudian sengaja memarkirkan dana itu kepada salah satu bank,” Gus Coi menjelaskan.
KPK, tegas Gus Coi, seharusnya tidak hanya serius ‘memperhatikan’ DPR (legislatif). Anggaran yang bocor sebetulnya jauh lebih besar di eksekutif. “Nah, kalaupun ada anggota DPR yang kebagian, itu pun hanya seberapanya saja. Lebih banyak eksekutif,” kata Gus Coi. (Persda Network/yat)
DPR dan KPK harus Patuhi Aturan Berlaku
Media Indonesia Online, Rabu, 06 Agustus 2008 15:34 WIB
DPR dan KPK harus Patuhi Aturan Berlaku
Penulis : Fardiansah Noor
JAKARTA--MI: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk sama-sama patuh pada aturan. Apabila KPK ingin melihat proses pembahasan anggaran di DPR, maka harus mematuhi tata krama yang berlaku.
Demikian diungkapkan oleh Ketua Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia Maswadi Rauf ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Rabu (6/8). Menurut Maswadi, DPR sebagai lembaga dengan kegiatan utama yang dipenuhi rapat-rapat memiliki tata krama yang sangat ketat. Terutama dalam aturan-aturan rapat terbuka dan rapat tertutup.
"KPK kalau niatnya memang baik, harus bisa memenuhi tata krama yang berlaku. Apalagi, DPR adalah lembaga yang paling diatur dalam setiap kegiatannya," kata Maswadi.
Karena itu, lanjutnya, wajar jika DPR menolak kehadiran KPK ketika ada tata krama yang dilanggar. KPK tidak bisa sebagai lembaga superbodi melakukan tindakan yang melanggar tata tertib lembaga lainnya.
"Tapi, DPR tidak bisa menolak ketika KPK sudah menyesuaikan diri dengan tata krama yang ada," ujar Maswadi.
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR Effendy Choirie menyatakan,wajar jika DPR pada awalnya menolak KPK karena fungsi anggaran ada pada dewan, bukan lembaga lain. "KPK ada pada posisi melaksanakan pemberantasan korupsi. Bukan membahas APBN," cetus Effendy.
Tapi, lanjutnya, ketika pelaksanaan anggaran terjadi dan KPK melihat adanya kelalaian dan indikasi penyalahgunaan, lembaga itu harus segera melakukan tindakan.
Sedangkan, sebagai upaya pencegahan, KPK seharusnya tidak mengambil langkah ikut di dalam pembahasan APBN. "Harus ada pertemuan tiga pihak antara pemerintah, DPR, dan KPK. Karena korupsi itu bukan hanya dilakukan DPR, tapi juga pemerintah," jelas Effendy.
Hal yang paling penting dilakukan KPK, tambahnya, melakukan pengawasan pada saat pencairan anggaran. "Banyak bisik-bisik yang menyebutkan harus ada uang pelicin agar uang itu bisa keluar. Itu kan sumber korupsi juga," cetus Effendy.
Sedangkan, Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menyatakan, Fraksi PKS menyambut baik kesepakatan antara pimpinan DPR dan KPK terkait dengan keikutsertaan KPK dalam rapat soal APBN. "Diharapkan KPK bisa memahami proses pembahasan APBN dan memberi masukan tentang celah-celah terjadinya kolusi dan korupsi dalam penyusunan APBN," ungkap Mahfudz.
Menurutnya, terpenting saat ini adalah KPK bisa mengidentifikasi celah-celah kebocoran dan korupsi realisasi anggaran yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan. "Praktik kebocoran APBN hingga lebih dari 30% justru terjadi pada tahap realisasinya," tegas Mahfudz. (Far/OL-2)
DPR dan KPK harus Patuhi Aturan Berlaku
Penulis : Fardiansah Noor
JAKARTA--MI: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk sama-sama patuh pada aturan. Apabila KPK ingin melihat proses pembahasan anggaran di DPR, maka harus mematuhi tata krama yang berlaku.
Demikian diungkapkan oleh Ketua Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia Maswadi Rauf ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Rabu (6/8). Menurut Maswadi, DPR sebagai lembaga dengan kegiatan utama yang dipenuhi rapat-rapat memiliki tata krama yang sangat ketat. Terutama dalam aturan-aturan rapat terbuka dan rapat tertutup.
"KPK kalau niatnya memang baik, harus bisa memenuhi tata krama yang berlaku. Apalagi, DPR adalah lembaga yang paling diatur dalam setiap kegiatannya," kata Maswadi.
Karena itu, lanjutnya, wajar jika DPR menolak kehadiran KPK ketika ada tata krama yang dilanggar. KPK tidak bisa sebagai lembaga superbodi melakukan tindakan yang melanggar tata tertib lembaga lainnya.
"Tapi, DPR tidak bisa menolak ketika KPK sudah menyesuaikan diri dengan tata krama yang ada," ujar Maswadi.
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR Effendy Choirie menyatakan,wajar jika DPR pada awalnya menolak KPK karena fungsi anggaran ada pada dewan, bukan lembaga lain. "KPK ada pada posisi melaksanakan pemberantasan korupsi. Bukan membahas APBN," cetus Effendy.
Tapi, lanjutnya, ketika pelaksanaan anggaran terjadi dan KPK melihat adanya kelalaian dan indikasi penyalahgunaan, lembaga itu harus segera melakukan tindakan.
Sedangkan, sebagai upaya pencegahan, KPK seharusnya tidak mengambil langkah ikut di dalam pembahasan APBN. "Harus ada pertemuan tiga pihak antara pemerintah, DPR, dan KPK. Karena korupsi itu bukan hanya dilakukan DPR, tapi juga pemerintah," jelas Effendy.
Hal yang paling penting dilakukan KPK, tambahnya, melakukan pengawasan pada saat pencairan anggaran. "Banyak bisik-bisik yang menyebutkan harus ada uang pelicin agar uang itu bisa keluar. Itu kan sumber korupsi juga," cetus Effendy.
Sedangkan, Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menyatakan, Fraksi PKS menyambut baik kesepakatan antara pimpinan DPR dan KPK terkait dengan keikutsertaan KPK dalam rapat soal APBN. "Diharapkan KPK bisa memahami proses pembahasan APBN dan memberi masukan tentang celah-celah terjadinya kolusi dan korupsi dalam penyusunan APBN," ungkap Mahfudz.
Menurutnya, terpenting saat ini adalah KPK bisa mengidentifikasi celah-celah kebocoran dan korupsi realisasi anggaran yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan. "Praktik kebocoran APBN hingga lebih dari 30% justru terjadi pada tahap realisasinya," tegas Mahfudz. (Far/OL-2)
Wednesday, August 06, 2008
Tokoh Muda Dorong Regenerasi
Tokoh Muda Dorong Regenerasi
Wednesday, 06 August 2008
JAKARTA (SINDO) – Kalang- an tokoh muda dari berbagai partai politik (parpol) mendorong proses regenerasi kepemimpinan nasional.
Mereka tidak ingin jabatan strategis di lembaga eksekutif dan legislatif didominasi golongan tua. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault menyatakan, proses regenerasi dari pemimpin tua ke pemimpin muda harus progresif dan visioner.Menurut dia, dibutuhkannya pemimpin muda pada Pemilu 2009 semata-mata untuk mendorong kanalisasi percepatan regenerasi kepemimpinan di semua jabatan penting.
Karena itu, tokoh muda harus benar-benar siap agar regenerasi itu benar-benar terwujud. ”Saya yang baru menjadi menteri saja sudah sangat sibuk dengan agenda. Jadi, saya tidak bisa membayangkan jika usia presiden di atas 60 tahun,” kata menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dalam diskusi ”RUU Pilpres dan Peluang Kaum Muda dalam Pemilu 2009” di Jakarta Media Centre kemarin.
Menurut dia, kesiapan kaum muda tidak hanya wacana, tetapi harus diikuti langkah yang bisa menciptakan arus kuat agar pemuda bisa tampil pada pemilu nanti. ”Mari yang mudamuda, dari aktivis, silakan masuk ke sistem dan berjuang memperbaiki bangsa ini dari dalam,”katanya.
Dalam diskusi itu,hadir tokoh muda dari Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) yang juga sebagai salah satu Ketua DPP partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait, peneliti CSIS Indra J Piliang,Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi, dan politisi muda dari PKS Mahfudz Siddiq.
Menurut Maruarar, sebagai salah satu tokoh muda PDIP, dia mengaku terus bekerja keras karena di internal partai juga masih banyak tokoh-tokoh tua. Tetapi, dia tetap menggunakan caracara yang etis dalam memperebutkan suatu jabatan tertentu dalam partai ataupun di legislatif.
”Satu hal yang penting adalah etika politik.Bagaimana mau mencari pemimpin nasional jika tidak dengan etika politik,” katanya. Tokoh muda, kata dia, harus berani menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat yang akan memilihnya.”Saya akan selalu bekerja keras dan siap bertarung dengan fair.
Karena kaum muda tidak didesain untuk minta dikasihani, jadi tolong jangan berpikir yang muda harus dikasihani dan dikasih kesempatan. Kita mesti bekerja keras dan membuktikan itu kepada rakyat sebagai pemilih,” tandasnya.
Di tempat terpisah,Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai tokoh muda memiliki kelebihan yang tidak dipunyai para pendahulunya, seperti ide pembaruan, kreativitas, dan pikiran alternatif yang bisa menjadi solusi bagi persoalan bangsa. ”Itu kelebihan tokoh muda yang tidak ada pada diri tokoh sebelumnya,” katanya. (rahmat sahid/rd kandi)
Wednesday, 06 August 2008
JAKARTA (SINDO) – Kalang- an tokoh muda dari berbagai partai politik (parpol) mendorong proses regenerasi kepemimpinan nasional.
Mereka tidak ingin jabatan strategis di lembaga eksekutif dan legislatif didominasi golongan tua. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault menyatakan, proses regenerasi dari pemimpin tua ke pemimpin muda harus progresif dan visioner.Menurut dia, dibutuhkannya pemimpin muda pada Pemilu 2009 semata-mata untuk mendorong kanalisasi percepatan regenerasi kepemimpinan di semua jabatan penting.
Karena itu, tokoh muda harus benar-benar siap agar regenerasi itu benar-benar terwujud. ”Saya yang baru menjadi menteri saja sudah sangat sibuk dengan agenda. Jadi, saya tidak bisa membayangkan jika usia presiden di atas 60 tahun,” kata menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dalam diskusi ”RUU Pilpres dan Peluang Kaum Muda dalam Pemilu 2009” di Jakarta Media Centre kemarin.
Menurut dia, kesiapan kaum muda tidak hanya wacana, tetapi harus diikuti langkah yang bisa menciptakan arus kuat agar pemuda bisa tampil pada pemilu nanti. ”Mari yang mudamuda, dari aktivis, silakan masuk ke sistem dan berjuang memperbaiki bangsa ini dari dalam,”katanya.
Dalam diskusi itu,hadir tokoh muda dari Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) yang juga sebagai salah satu Ketua DPP partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait, peneliti CSIS Indra J Piliang,Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi, dan politisi muda dari PKS Mahfudz Siddiq.
Menurut Maruarar, sebagai salah satu tokoh muda PDIP, dia mengaku terus bekerja keras karena di internal partai juga masih banyak tokoh-tokoh tua. Tetapi, dia tetap menggunakan caracara yang etis dalam memperebutkan suatu jabatan tertentu dalam partai ataupun di legislatif.
”Satu hal yang penting adalah etika politik.Bagaimana mau mencari pemimpin nasional jika tidak dengan etika politik,” katanya. Tokoh muda, kata dia, harus berani menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat yang akan memilihnya.”Saya akan selalu bekerja keras dan siap bertarung dengan fair.
Karena kaum muda tidak didesain untuk minta dikasihani, jadi tolong jangan berpikir yang muda harus dikasihani dan dikasih kesempatan. Kita mesti bekerja keras dan membuktikan itu kepada rakyat sebagai pemilih,” tandasnya.
Di tempat terpisah,Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai tokoh muda memiliki kelebihan yang tidak dipunyai para pendahulunya, seperti ide pembaruan, kreativitas, dan pikiran alternatif yang bisa menjadi solusi bagi persoalan bangsa. ”Itu kelebihan tokoh muda yang tidak ada pada diri tokoh sebelumnya,” katanya. (rahmat sahid/rd kandi)
DPR Harus Ijinkan KPK Ikuti Rapat Anggaran
Republika
DPR Harus Ijinkan KPK Ikuti Rapat Anggaran
JAKARTA -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai keadilan Sejahtera (PKS), tidak keberatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut rapat pembahasan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Posisi KPK hanya ikut menyaksikan, tidak dalam posisi ikut membahas. Wakil Ketua Umum PPP, Chozin Chumaidy, mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada masalah kalau KPK ikut menyaksikan pembahasan anggaran. ''Asal tidak ada ketentuan yang ada di tata tertib dewan, boleh saja KPK mengikutinya,'' kata Chozin, kepada Republika, Ahad (27/7). Namun demikian, lanjut Chozin, hak untuk menetapkan anggaran ada di pemerintah dan DPR. Keikutsertaan KPK dalam rapat, hanya sebatas melihat proses pembahasan. ''Kalau hanya ingin mengetahui proses penyusunan anggaran silahkan saja,'' kata anggota Fraksi PPP DPR tersebut. Dukungan juga disampaikan Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq. Dikatakannya, kalau tujuan KPK adalah bagaimanan mekanisme dan proses pembahasan anggaran dan mencegah korupsi, maka hal itu sangat bagus. ''Jangankan KPK yang mempunyai kewenangan secara undang-undang. Masyarakat umum saja sebenarnya juga berhak tahu,'' kata Mahfudz. Diakuinya, ada ketentuan yang berlaku dalam hal pembahasan anggaran biasanya dilakukan secara tertutup. Karena itu, kata dia, PKS sejak 2005 sudah mengusulkan agar pada prinsipnya pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka. Pembahasan bisa dilakukan tertutup untuk kepentingan tertentu saja. ''Kalau sekarang kan sebaliknya. Prinsipnya tertutup, tapi dalam hal tertentu bisa saja dibuka,'' tandasnya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, mengatakan DPR harus menganggap langkah KPK ini sebagai cara menyelamatkan kredibilitas DPR. ''Daripada DPR menjadi korban maka lebih baik dicegah,'' tandas dia. Kehadiran KPK diharapkan akan menjadi salah satu solusi mencegah korupsi anggaran negara, baik yang dilakukan eksekutif maupun legislatif. Dikatakannya, kalaupun saat ini ada ketentuan bahwa rapat anggaran dilakukan secara tertutup, tapi bisa saja DPR membuat kebijakan tersendiri. Toh selama ini sudah ada sejumlah rapat Panja, yang harusnya tertutup, tapi bisa dilakukan secara terbuka. ''Dengan begitu rapat anggaran bisa dilakukan dengan membuat pengecualian KPK bisa ikut menyaksikan pembahasan. Karena sifatnya mengawasi maka KPK tidak boleh mengeluarkan pernyataan apa pun atas hasil rapat,'' paparnya.
DPR Harus Ijinkan KPK Ikuti Rapat Anggaran
JAKARTA -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai keadilan Sejahtera (PKS), tidak keberatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut rapat pembahasan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Posisi KPK hanya ikut menyaksikan, tidak dalam posisi ikut membahas. Wakil Ketua Umum PPP, Chozin Chumaidy, mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada masalah kalau KPK ikut menyaksikan pembahasan anggaran. ''Asal tidak ada ketentuan yang ada di tata tertib dewan, boleh saja KPK mengikutinya,'' kata Chozin, kepada Republika, Ahad (27/7). Namun demikian, lanjut Chozin, hak untuk menetapkan anggaran ada di pemerintah dan DPR. Keikutsertaan KPK dalam rapat, hanya sebatas melihat proses pembahasan. ''Kalau hanya ingin mengetahui proses penyusunan anggaran silahkan saja,'' kata anggota Fraksi PPP DPR tersebut. Dukungan juga disampaikan Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq. Dikatakannya, kalau tujuan KPK adalah bagaimanan mekanisme dan proses pembahasan anggaran dan mencegah korupsi, maka hal itu sangat bagus. ''Jangankan KPK yang mempunyai kewenangan secara undang-undang. Masyarakat umum saja sebenarnya juga berhak tahu,'' kata Mahfudz. Diakuinya, ada ketentuan yang berlaku dalam hal pembahasan anggaran biasanya dilakukan secara tertutup. Karena itu, kata dia, PKS sejak 2005 sudah mengusulkan agar pada prinsipnya pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka. Pembahasan bisa dilakukan tertutup untuk kepentingan tertentu saja. ''Kalau sekarang kan sebaliknya. Prinsipnya tertutup, tapi dalam hal tertentu bisa saja dibuka,'' tandasnya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, mengatakan DPR harus menganggap langkah KPK ini sebagai cara menyelamatkan kredibilitas DPR. ''Daripada DPR menjadi korban maka lebih baik dicegah,'' tandas dia. Kehadiran KPK diharapkan akan menjadi salah satu solusi mencegah korupsi anggaran negara, baik yang dilakukan eksekutif maupun legislatif. Dikatakannya, kalaupun saat ini ada ketentuan bahwa rapat anggaran dilakukan secara tertutup, tapi bisa saja DPR membuat kebijakan tersendiri. Toh selama ini sudah ada sejumlah rapat Panja, yang harusnya tertutup, tapi bisa dilakukan secara terbuka. ''Dengan begitu rapat anggaran bisa dilakukan dengan membuat pengecualian KPK bisa ikut menyaksikan pembahasan. Karena sifatnya mengawasi maka KPK tidak boleh mengeluarkan pernyataan apa pun atas hasil rapat,'' paparnya.
Presiden dan Wapres Disarankan tak Kampanye
Republika
Presiden dan Wapres Disarankan tak Kampanye
JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agung Laksono, menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebaiknya tidak melakukan kampanye selama pemilu. Kalaupun mereka kampanye, harus dibuat mekanisme sehingga pemerintahan tidak kosong.
Persoalan kampanye presiden/wakil presiden, menurut Agung, harus dipertimbangkan secara masak-masak. ''Kepala negara itu, satu menit pun tidak boleh ada yang kosong. Dalam arti bagaimana tanggung jawabnya. Jadi, harus betul-betul dipikirkan, apakah cuti presiden/wakil presiden bisa dilakukan secara bergiliran dalam kampanye,'' kata Agung Laksono, di Jakarta, Senin (28/7).
Ditambahkannya, sebenarnya kalau presiden dan wakil presiden tidak melakukan kampanye, bisa menjadi solusi. ''Tidak kampanye juga menjadi solusi yang baik. Meskipun, harus dipikirkan hak-hak politik yang bersangkutan,'' ujarnya. Sebagai warga negara, lanjut Agung, presiden dan wakil presiden juga punya hak politik.
Kalau kedua orang pemegang tertinggi ini cuti bersamaan, akan sulit melakukan pengaturannya. ''Sulit diatur mekanisme kalau ada pelaksana tugas di luar presiden atau wakil presiden. Jalan keluarnya mungkin secara insidental saja, yakni ketika hendak kampanye dilakukan cuti,'' saran Agung.
Disinggung tentang kesiapan presiden dan wakil presiden melepas fasilitas negara yang dimiliki ketika harus berkampanye, misalnya, dalam pengaturan pengamanan, Agung mengakui hal itu sulit. Sebab, penggunaan fasilitas negara tersebut sifatnya melekat.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FKS) DPR, Mahfudz Siddiq, mendukung gagasan Agung agar presiden tidak ikut kampanye pemilu legislatif. ''Kalau ingin jadi presiden lagi, harus berkampanye. Bukan hanya itu, nanti UU pilpres juga ada pengaturan debat. Jadi, kalau mereka maju, harus juga ikut debat,'' kata Mahfudz.
Namun, Mahfudz sangat mendukung presiden tidak kampanye untuk pemilu legislatif. Dijelaskannya, jika presiden dan wapres tidak kampanye, hal itu akan membuat menteri-menterinya tidak sibuk berkampanye. ''Mereka tidak akan ikut dalam hiruk pikuk kampanye legislatif.''
Kalau kampanye pilpres, lanjut Mahfudz, dalam draf RUU pilpres yang disusun DPR akan diatur tentang debat publik. Sehingga, jika incumbent terlibat di Pilpres 2009, mereka juga harus menyampaikan visi dan misinya.
Sebelumnya, Staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Heru Lelono, menyarankan agar SBY tidak perlu berkampanye. Dijelaskannya, kalau Presiden SBY maju di Pilpres 2009, posisi dia bukanlah calon presiden. Tapi, posisi SBY adalah presiden yang hendak maju lagi.
''Penyelenggara pilpres adalah KPU yang SK-nya dari presiden. Dengan begitu, kalau SBY maju lagi, ia adalah presiden yang maju lagi, bukan calon presiden,'' kata Heru. dwo
Presiden dan Wapres Disarankan tak Kampanye
JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agung Laksono, menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebaiknya tidak melakukan kampanye selama pemilu. Kalaupun mereka kampanye, harus dibuat mekanisme sehingga pemerintahan tidak kosong.
Persoalan kampanye presiden/wakil presiden, menurut Agung, harus dipertimbangkan secara masak-masak. ''Kepala negara itu, satu menit pun tidak boleh ada yang kosong. Dalam arti bagaimana tanggung jawabnya. Jadi, harus betul-betul dipikirkan, apakah cuti presiden/wakil presiden bisa dilakukan secara bergiliran dalam kampanye,'' kata Agung Laksono, di Jakarta, Senin (28/7).
Ditambahkannya, sebenarnya kalau presiden dan wakil presiden tidak melakukan kampanye, bisa menjadi solusi. ''Tidak kampanye juga menjadi solusi yang baik. Meskipun, harus dipikirkan hak-hak politik yang bersangkutan,'' ujarnya. Sebagai warga negara, lanjut Agung, presiden dan wakil presiden juga punya hak politik.
Kalau kedua orang pemegang tertinggi ini cuti bersamaan, akan sulit melakukan pengaturannya. ''Sulit diatur mekanisme kalau ada pelaksana tugas di luar presiden atau wakil presiden. Jalan keluarnya mungkin secara insidental saja, yakni ketika hendak kampanye dilakukan cuti,'' saran Agung.
Disinggung tentang kesiapan presiden dan wakil presiden melepas fasilitas negara yang dimiliki ketika harus berkampanye, misalnya, dalam pengaturan pengamanan, Agung mengakui hal itu sulit. Sebab, penggunaan fasilitas negara tersebut sifatnya melekat.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FKS) DPR, Mahfudz Siddiq, mendukung gagasan Agung agar presiden tidak ikut kampanye pemilu legislatif. ''Kalau ingin jadi presiden lagi, harus berkampanye. Bukan hanya itu, nanti UU pilpres juga ada pengaturan debat. Jadi, kalau mereka maju, harus juga ikut debat,'' kata Mahfudz.
Namun, Mahfudz sangat mendukung presiden tidak kampanye untuk pemilu legislatif. Dijelaskannya, jika presiden dan wapres tidak kampanye, hal itu akan membuat menteri-menterinya tidak sibuk berkampanye. ''Mereka tidak akan ikut dalam hiruk pikuk kampanye legislatif.''
Kalau kampanye pilpres, lanjut Mahfudz, dalam draf RUU pilpres yang disusun DPR akan diatur tentang debat publik. Sehingga, jika incumbent terlibat di Pilpres 2009, mereka juga harus menyampaikan visi dan misinya.
Sebelumnya, Staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Heru Lelono, menyarankan agar SBY tidak perlu berkampanye. Dijelaskannya, kalau Presiden SBY maju di Pilpres 2009, posisi dia bukanlah calon presiden. Tapi, posisi SBY adalah presiden yang hendak maju lagi.
''Penyelenggara pilpres adalah KPU yang SK-nya dari presiden. Dengan begitu, kalau SBY maju lagi, ia adalah presiden yang maju lagi, bukan calon presiden,'' kata Heru. dwo
PKS: Tetapkan Status Paskah-Kaban
05/08/2008 07:11
PKS: Tetapkan Status Paskah-Kaban
Samsul Maarif
INILAH.COM, Jakarta - Keputusan Presiden SBY yang tidak tegas terhadap Paskah Suzetta dan MS Kaban bisa menurunkan citra pemerintahan. KPK diharapkan segera bertindak mempercepat proses hukum dengan segera menetapkan status keduanya.
Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menegaskan kesaksian Hamka Yandhu yang menyebut 52 nama penerima dana BI dan dua diantaranya adalah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu secara tidak langsung mencoreng muka pemerintahan SBY.
"Memang SBY belum bisa mengambil keuputusan politiknya karena status mereka berdua dari KPK belum jelas, saat ini kan proses pengadilan sedang jalan," kata Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (5/8).
Mahfudz menyatakan, seharusnya KPK bisa cepat menindak lanjuti pemeriksaan nama-nama yang disebutkan Hamka dalam kasus aliran dana BI. Dengan kejelasan status terhadap nama yang disebutkan Hamka, maka bisa segera ditetapkan status hukumnya.
Senin (4/8) siang, Presiden SBY memanggil Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan Menhut MS Kaban. Di hadapan SBY yang didampingi Kapolri Jenderal Pol Sutanto dan Jaksa Agung Hendarman Supandji keduanya dimintai keterangan seputar aliran dana BI.
Namun usai pertemuan, SBY menyatakan tidak akan mencopot kedua menterinya saat ini karena kasus aliran dana BI masih dalam proses. Keduanya akan dinonaktifkan dari jabatan menteri jika KPK menetapkan Paskah dan Kaban sebagai tersangka dan kemudian menjadi terdakwa.[L6]
PKS: Tetapkan Status Paskah-Kaban
Samsul Maarif
INILAH.COM, Jakarta - Keputusan Presiden SBY yang tidak tegas terhadap Paskah Suzetta dan MS Kaban bisa menurunkan citra pemerintahan. KPK diharapkan segera bertindak mempercepat proses hukum dengan segera menetapkan status keduanya.
Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menegaskan kesaksian Hamka Yandhu yang menyebut 52 nama penerima dana BI dan dua diantaranya adalah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu secara tidak langsung mencoreng muka pemerintahan SBY.
"Memang SBY belum bisa mengambil keuputusan politiknya karena status mereka berdua dari KPK belum jelas, saat ini kan proses pengadilan sedang jalan," kata Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (5/8).
Mahfudz menyatakan, seharusnya KPK bisa cepat menindak lanjuti pemeriksaan nama-nama yang disebutkan Hamka dalam kasus aliran dana BI. Dengan kejelasan status terhadap nama yang disebutkan Hamka, maka bisa segera ditetapkan status hukumnya.
Senin (4/8) siang, Presiden SBY memanggil Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan Menhut MS Kaban. Di hadapan SBY yang didampingi Kapolri Jenderal Pol Sutanto dan Jaksa Agung Hendarman Supandji keduanya dimintai keterangan seputar aliran dana BI.
Namun usai pertemuan, SBY menyatakan tidak akan mencopot kedua menterinya saat ini karena kasus aliran dana BI masih dalam proses. Keduanya akan dinonaktifkan dari jabatan menteri jika KPK menetapkan Paskah dan Kaban sebagai tersangka dan kemudian menjadi terdakwa.[L6]
Subscribe to:
Posts (Atom)